Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syaratuntuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai Sekretaris Desa diDESA TLOGOPANDOGAN, KEC. GAJAH, KAB. DEMAK. Akan tetapi,Kepala Desa Tlogopandogan (TERMOHON) tidak bersedia melakukanpengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHON sebagai SekretarisDesa Tlogopandogan;; 922202022 one onec.

Bahwa pada tanggal 16 April 2018 PEMOHON telah mengajukanpermohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 070/SKLIDP/NV/2018 tertanggal 16 April 2018, Perihal: Permohonan PengangkatanDan Pelantikan, dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap olehTERMOHON pada tanggal 16 April 2018 dan akan jatuh pada tanggal 30April 2018 (batas waktu 10 hari kerja).

Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidakmenerbitkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan, berdasarkanPasal 53 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Administrasi Pemerintahantersebut, maka tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusandan/atau tindakan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhikualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisimengabulkan PERMOHONAN (KTUN FiktifPositif); Bahwa Keputusan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UndangUndang

Urut 2 (dua), sangatmempunyai kepentingan karena hal pelantikan tersebut merugikan hak dankepentingan diri Penggugat sebagai salah satu peserta Pilkades.

Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan bertindaksewenangwenang disini yakni : seharusnya Bupati Sumenep berpegangkepada ketentuan Pasal 53 (2) PERBUP Sumenep No.01 Tahun 2013, tidakmelakukan pelantikan kepada Kepala Desa Terpilin Sudarmaji karena ternyatadidalam pelaksanaan terjadi permasalahanpermasalahan selama dansesudah pelaksanaan Pilkades, sebagaimana telah dikemukakan cukup jelasdiatas, namun Bupati Sumenep (Tergugat) masih tetap melakukan pelantikan,sehingga Bupati Sumenep (Tergugat) telah

Dengan tetap melakukannya pelantikan tersebutsudah jelas Bupati Sumenep (Tergugat) dalam hal ini telah melakukanpenyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).

Adapun yangdimaksud dengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipunproses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa di Pengadilan NegeriSumenep dengan adanya gugatan dari Penggugat, sehingga tindakan BupatiSumenep tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum ;19. Bahwa ...1319.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor20.21.22.188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilih atas nama : SUDARMAJI sebagai Kepala Desa AmbuntenTimur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) yangditerbitkan oleh Bupati Sumenep (Tergugat), harus dinyatakan Batal atau Tidakmm ABahwa Bupati Sumenep (Tergugat) agar diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala

Bahwa disamping surat keputusan Badan Hippun Pemekonan (BHP) PekonTanjung Anom, Nomor : 02/BHP/19.2007/2013 tertanggal 25 Agustus 2013,sebagai ketua pelaksana pemilihan Kepala Pekon Tanjung Anom yangdiketuai nama SUPARMAN, batal demi hukum, Saudara Ketua, Panitia jugatelah melanggar peraturan daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 04Tahun 2006 tentang PP tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan danpemberhentian kepala pekon Bab ketentuan umum pasal huruf Uberbunyi kampanye adalah suatu media yang

danPemberhentian Kepala Pekon 5 20222020222"Bahwa terhadap dailildalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabansebagai berikut : nn nn nnn nnn nn nn nnn nnn ne nnn nn nnnnnnnnObyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah KabupatenTanggamus Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, dikarenakantelah melalui tahaptahap sebagai berikut := Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 Badan HippunPemekonan (BHP) Pekon Tanjung Anom Kecamatan

SUDIBYO ;Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 5 ayat (1) hurufc Peraturan Daerah Kabupaten TanggamusNomor 04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Panitia pemilihan kepala pekon mempunyai tugasmelakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon .= Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilinan Kepala PekonTanjung Anom Kecamatan Kota Agung Timur KabupatenTanggamus Nomor : 07/Pan.Pilkakon/TA/IX/2013 tanggal09 September 2013

SUDIBYO mendapat 296Hal ini sesuai dengan ketentuan ;Pasal 27 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor04 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yangmenyebutkan Berita acara pelaksanaan pemilihan danhasilperhitungan suara ditandatangani oleh panitia dan saksi ;= Bahwa Hasil Pemilihan Kepala Pekon Tanjung AnomKecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamustelah dilaporkan oleh Panitia Pemilinan kepada KetuaBadan Hippun Pemekonan (BHP)

tentang TataCara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian KepalaPekon yang menyatakan Proses penyelesaian perselisihan yangsedang berjalan tidak menghalangi jalannya pelaksanaan pelantikan ,maka proses usulan pelantikan sampai dengan pelantikan tetapdilaksanakan oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketaBerdasarkan uraian tersebut diatas, maka Obyek Sengketa dalamperkara a quo telah sesuai dengan asas Keadiilan ;Hal 53 dari 75 Hal Putusan Nomor : 1/G/2014/PTUNBLDengan demikian

Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 5 juni2020 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengajukan usulanpengesahan dan pelantikan kepala desa terpilin yang ditujukankepada tergugat (Bupati Bulukumba) Cq. Camat Bulukumpa,sesuai Surat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) DesaBalangtaroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten BulukumbaNomor : 017/BPDDBLT/V1I/2020;4.7.

Camat Bulukumpa di tempat ;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Camat BulukumpaNomor: /141/BLKP/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal:Permohonan Pengusulan Pengesahan dan Pelantikan CalonKepala Desa Terpilih, ditujsukan kepada Yth.

Mks.Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa JabatanKepala Desa maupun dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BulukumbaNomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian,Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tidak mengatur secara teknis dan terperincimengenai

Mks.Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pasal 6Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang TataCara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan KepalaDesa dan seluruh bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan,mempunyai kewajiban mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannyadilakukan di tingkat Kabupaten ;c. bahwa tindakan

, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Daerah Bulukumba No. 4 Tahun2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa JabatanKepala Desa, diatur sebagai berikut :1.

Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 MemintaPenundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta Izrofuzain yangdisampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag danKetua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (sayatetep melantik sesui skedul atau jadwal yang telah ditentukan);4.

Penggugat hadir, mereka protes kepadapanitia supaya tidak ada pelantikan; Bahwa ketika Sdr.

Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagaiLKMD; Bahwa yang dilantik pada Kadus Ill adalah Sdr. Nur Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan TokohMasyarakat; Bahwa Penggugat hadir dalampelantikan; Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saatmembacakan kata pelantikan Sdr.

Edhy Haryanto datang melakukanprotes supaya tidak diadakan pelantikan;Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desaterhadap pelantikan; 0 nn orn nnn nnn ne ncn nnn nn nc nnnnnns Bahwa setelah proses pelantikan tidak adakegaduhan; Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakanoleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugatmelakukan protes kepada Siapa;0 Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang BalaiMenimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011, Tergugat telah menyurati CamatTayando Tam, dengan Nomor 141/549 tahun 2011, perihalPelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, maka padaHalaman 2 dari 19 halaman.

Kepala Desa;Bahwa pada tanggal 1213 Desember 2011 telah dilakukan tahapanskrening Kepala Desa sekota Tual di Aula Kantor Walikota Tual,namun pengumuman hasil skrening belum diturunkan dari PanitiaPenanggung Jawab kepada Panitia Penyelenggara Pilkades diDesa Tayando Langgiar tetapi langsung dilakukan penunjukan dandisertai dengan pelantikan pada tanggal 28 Juni 2012 tanpa melaluitahapan pemilihan di tingkat desa;Bahwa seharusnya berdasarkan hasil skrening Bakal Calon KepalaDesa Tayando Langgiar,

Kecamatan Tayando Tam, diumumkanterlebih dahulu setelah itu dilakukan tahapan pemilihan di desa;Bahwa dengan ini sebagian besar warga Desa Tayando Langgiar,Kecamatan Tayando Tam melakukan penolakan terhadappenunjukan dan pelantikan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian danHalaman 3 dari 19 halaman.

mestinya disebabkan pemasangan Sasi di seluruhobyek vital dikarenakan kekecewaan masyarakat atas hakdemokrasinya yang dikebiri;Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab Ill, Pasal 11 poinHalaman 4 dari 19 halaman.

Kepala Desa dapat dilaksanakan didesa bersangkutan dihadapan masyarakat;Serta Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa Bab Ill Pasal 11 poin e, Bersedia dicalonkan menjadiKepala Desa, penduduk desa yang berasal dari mata rumah/keturunanyang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat;Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009,bagian kedua penetapan Bakal Calon yang berhak

Bahwa kemudian Penggugat telah mengikuti tahapantahapan dalamrangka persiapan pelantikan sebagai anggota DPR Rl, diantaranya ikutsebagai peserta Pembekalan Anggota MPR RI periode 20142019 padatanggal 28 September 2014 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaandan mendapatkan undangan pelantikan sebagai Anggota DPR RI;d.

pelantikan sebagai Anggota Dewan karena tahum 2008 yangbersangkutan (Iqbal) menerima uang 50 juta dari anggota DPRD Partai golkarkab.

kalaupun saksisudah melayangkan 2 surat menerangkan minta penjelasan alasan KPUmenunda pelantikan;Halaman 48 dari 85 halaman.

Ada calon anggota DPR yangterkait masalah, lalu kemudian KPK mengeluarkan surat rekomendasi memintasupaya tidak dilakukan pelantikan, KPU meneruskan rekomendasi itu dalambentuk permohonan untuk tidak dilakukan pelantikan kemudian Presiden mengiyakan untuk tidak dilakukan pelantikan.

Kalau mengandaiandai Presiden tetap melakukan pelantikan, KPU tidak mempunyai kewenanganuntuk menolak karena sifatnya hanya permohonan.

HomHom No. 122Wamena (Sekretariat Pemekaran Kabupaten Mamberamo Tengah) terdakwamerubah nama/identitas KALVIN BILIM, SH dalam SK (Surat Keputusan) jabatansebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo, Naskah Pelantikan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo dan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala DinasSosial Kabupaten Yahukimo dengan nama terdakwa sendiri RONI PAGAWAK, SEdan terdakwa juga membuat Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan KepalaDinas Sosial Kabupaten Yahukimo atas nama terdakwa sendiri

Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ;e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ;e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

RoniPagawak, S.E., Nomor SK. 821.2.2624 tanggal 24 Februari 2006 ; e Naskah Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yahukimo a. n. RoniPagawak, S.E. di Sumohai pada tanggal 24 Maret 2006 ; e Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.2.2721/2006 a. n.

Bahwa kemudian 4500 warga masyarakat Desa Tulakan juga melakukanprotes kepada Bupati Jepara melalui surat dan tanda tangan yang manamasyarakat meminta agar pelantikan ditunda dan dilakukan Pemilihan ulang ;13.

T2 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi ( Fotokopi sesuai denganASINYA ) 5 nnnnn nena nena nnn n nnn nn nnn nnn nnn en nnn en nee ene n ene ene3. T3 : Fotokopi Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Jepara nomor 16 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara pemilihan dan Pelantikan Petinggi ;( Fotokopi Sesuai dengan aslinya ) 5 4.

Laporan Pemungutan dan Penghitungan suara(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat BPD Desa Tulakan, Nomor: 141.1/6/2013, Perihal UsulanPelantikan Petinggi Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 1S:Surat Pengantar Nomor : 042.5/498 dari Kecamatan Donorejo, Hal :Surat BPD Desa Tulakan tentang Usulan Pengesahan,Pengangkatandan Pelantikan Petinggi Tulakan (Fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; 22 22 16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggijuncto Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi juncto Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan danPemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013,

Edi Yanto berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa TiparNomor : 141.32/09/IV/2012 tanggal 17April 2012, padahal Tergugat telahdiperingatkan oleh Camat Rawalo,Bupati Banyumas selaku pimpinan agartidak melakukan pelantikan sdr.

,pada menjelang malam pelantikan, undangan telah diedarkan,kelimalimanya yang akan dilantik sudah hadir, tetapi menjelangmalam hari setelah magrib saksi menerima somasi dari bapakSyamsudin ;Bahwa pelantikannya pada Hari Senin, awal April 2012 ; Bahwa yang meminta penundaan pelantikan itu hasil musyawarahantara Muspika dengan Pak Kades ; Bahwa setelah saksi menerima surat dari Kepala Desa terkait denganpenangguhan pelantikan dan mengembalikan lagi proses penentuanKepala Desa kepada saksi atau panitia

Edi Yanto ; Bahwa ditundanya pelantikan Kholik Hidayat karena ada somasi dariAdvokat Syamsudin ;Bahwa pada waktu saksi mendapatkan undangan, tidak tertulisbahwa akan ada pelantikan Kadus III saudara Edi Yanto, hanya adatertulis undangan untuk menghadiri pelantikan ; Bahwa surat pernyataannya tertulis karena wakil saksi pada waktuitu istilahnya ke luar kota, lalu karena sudah ditandatangani saksi,Halaman 35 dari 67 hal Perkara Nomor : 32/G/2012/PTUN.Smgsaksi suruh membuat surat pernyataan supaya

Namun, oleh karena adanya surat pengaduan dari saudara EDIYANTO melalui kuasanya, Tergugat menunda pelantikan Penggugat hinggatanggal 5 April 2012.

Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Tipar, Nomor: 141.32/09/IV/2012, tanggal 17 April 2012,tentang Pengesahan dan Pelantikan Perangkat Desa Tipar,Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, atas nama EDI YANTO;4.

Urut : 01dengan tanda gambar Jagung sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat (3)Perda Kabupaten Sumenep No. 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;10 Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)membuat dan mengirimkan surat tersebut kepada Bupati ( Tergugat )seperihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa ;11 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)menerima surat

; 15 Bahwa selain apa yang diuraikan diatas, secara riil Tergugat juga melanggarpasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2006 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa yang menyebutkan bahwa : (1).

Selambatlambatnya 15 (lima belas)hari setelah diterbitkan keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutanmengucapkan sumpah/ janji dan dilantik oleh Bupati ;16 Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka nampak sekali bahwasetelah proses pemilihan Kepala Desa menjadi kewajiban Tergugat untukmembuat Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa terpilih atas namaTaufik Rahman dan melakukan Pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih AengTongtong tersebut ; 17 Bahwa selain melanggar peraturan diatas,

Tahun2005, tentang Desa ; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasardasar bantahannya Tergugatmengajukan alat bukti surat dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2007,berupa foto copy bukti dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan T.6; Buktitersebut adalah sebagai berikut : 1 T.1: Copy Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep, Nomor : 21 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian ; 2 Tid % Copy Petunjuk Teknis dari Bupati Sumenep, yang ditujukankepada Camat

Memerintah ......Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Baru tentangPengesahan dan Pelantikan serta Pengucapan Sumpah/janji Kepala Desa AengTong Tong terpilih Sdr.

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggitepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggidiadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah WalikotaTebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota TebingTinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (lkatan Pelajar Putri NadhatulUlama) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 muliapukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi CANDRA GUNAWAN ALIAS CANDRA, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni mengenaikeributan yang terjadi pada saat acara tabligh akbar tausiyah kebangsaanmemperingati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IkatanHalaman 12 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN TbtPelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama(IPPNU);Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27

OKI DONI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan guna memberikan keteranganterkait keributan yang terjadi pada saat acara Tabligh Akbar TausiyahKebangsaan;Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dilaksanakan Tabligh AkbarTausiyah Kebangsaan Pelantikan IPNU dan IPPNU guna memperingati hariulang tahun NU ke93 sekaligus acara Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNahdlatul Ulama) dan IPPNU merupakan (Ikatan Pelajar Putri NahdlatulUlama) yang

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD(6) Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Rp. 250.000.000.Anggota DPRD (Kegiatan RapatRapatKelengkapan Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang menyebutkan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah .Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000.

Belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD (6) Belanja Persiapan Pelantikan dan PelantikanAnggota DPRD (Kegiatan RapatRapat Kelengkapan Rp. 250.000.000.Dewan)Jumlah Rp. 894.340.000. Bahwa total alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD Perubahan SKPDSekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebesar Ap. 186.100.000. (seratusuntuk Belanjadelapan puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan sesuai laporan keuangan yangdibuat oleh saksi Ventje N.

Bahwa selanjutnya alokasi anggaran dalam Penjabaran APBD PerubahanSKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 untuk BelanjaPersiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRD sebesarRp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya dalamAPBD Induk belum dianggarkan dan dalam laporan pertanggung jawabankeuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.

Abubakar Masbait yang dibuat oleh saksi Ventje NLesnussa untuk belanja Persiapan Pelantikan dan Pelantikan Anggota DPRDsebanyak 13 (tiga belas) kwitansi sebesar Ap. 250.000.000. (dua ratus limapuluh juta rupiah), terdapat 4 (empat) kwitansi senilai Rp. 86.750.000.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilih dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan(PPK);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDKec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan KeputusanPenetapan Pemohon dan melantik Pemohon sebagai Rio TerpilihDusun Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilin An.

Sirih sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungosebagaimana Surat Nomor 022.S/SKA/JBI/V1/2020 tertanggal 23 Juni2020 Perihal Permohonan Pelantikan Rio Terpilih An.

Calon Rio terpilin dan Penetapan Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur serta pelantikan terhadap Pemohonsebagai Rio Dusun Sirih Sekapur;Petitum/Pokok Permohonan;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana dimaksud di atas, mohonkiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq.

Surat BPD Dusun Sirih Sekapur Nomor: 03/bpd/2020 tanggal 02 April2020 perihal Hasil Rapat BPD;Disisi lain pada saat bersamaan Pemohon mengajukan Permohonan untukdilakukan Pelantikan selaku Rio terpilin kepada Termohon;Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.JBI.3.

Untuk itu kami menyarankan bahwa pelaksanaan Pelantikan Rio DusunSirih Sekapur ditunda;e. Agar melaksanakan Pemilihan Ulang Rio Dusun Sirih Sekapur KecamatanJujuhan pada TPS 03;9.

Perda Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006, tentang : Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor Tahun 2007, tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Hal. 16 dari 70 hal.

Peraturan DaerahKabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun 2006,tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa; Peraturan Bupati Klaten Nomor : 2 Tahun2007, tentang Pedoman Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor : 9 Tahun2006, tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimanatelah diubah dengan Perda Kabupaten KlatenNomor : Tahun 2007, tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor

(pasal 1 angka 13 padaPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa); PENGGUGAT samasekali tidak menarik Panitia Pemilihan (sebagaimanadimaksud pada

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang TataCara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa) sebagai Pihak dalam perkara; PENGGUGAT berupaya menunda, menghentikan dan mengujikeabsahan Kepala Desa

atasPeraturan DaerahKabupaten KlatenNomor : 9 Tahun2006, tentang TataCara Pemilihan,Pencalonan,Pengangkatan,Pelantikan danPemberhentianKepala Desa(fotokopi darifotokopi); Hal. 37 dari 70 hal.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calon perangkat Desa yang lulus dalam ujian yaitu saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi:wana nnn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calonperangkat Desa yang lIulus dalam ujian yaitu Saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi.wana enn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Bahwa sesuai dengan keterangan yang peroleh dari saksi AchmadAndis, uang tersebut adalah uang atas permintaan dari terdakwa untukbiaya pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec. PucukKab. Lamongan yang sudah dilaksanakan sekira pada hari Jum/attanggal 26 Mei 2017 di Kantor Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan, dimana setelah pelantikan tersebut terdakwa juga masihsering meminta uang kepada saksi ACMAD ANDIS dengan alasansebagai biaya pelantikan tersebut.

bahwa besarannya kekuranganpembayaran untuk biaya pelantikan sebagai Sekretaris Desa terdakwalupadikarenakan tidak membawa catatanya dan dalam penyerahanuang tersebut tidak dibuatkan bukti tanda terima.

Muji Tri Mulyani selaku Kadus I Desa Kedungori, Tergugatmemberitahukan dan memberi Undangan kepada RT, RW, LembagaDesa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pihakpihak terkait untukmenghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan PerangkatDesa Kedungori Tahun 2018 di Balai Desa Kedungori pada tanggal9 Maret 2018, yang mana saat acara pelantikan tersebut juga dibacakanSurat Keputusan Objek Sengketa;Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut membuktikan pengangkatan dan pelantikan sdri.

demikian sejak Penggugat mengetahui pengangkatandan pelantikan sdri.

saudaraMuji Tri Mulyani karena dapat undangan sebagai Ketua RT;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan saudara Muji TriMulyani, ada perangkat Desa, tokoh masyarakat, RI,RW, ada Babinkantibmas, ada Babinsa dan Limas ;Bahwa saksi menyatakan Ketua RT. 02 juga hadir dalam pelantikantersebut; Bahwa saksi menyatakan dalam acara pelantikan selain mengikutijalannya acara pelantikan juga memvidio rangkaian acara pelantikan tersebut;Bahwa hasil dari vidio tersebut di shar di grup warga Demak

;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat telahmembantahnya yang pada pokoknya sebelum Tergugat melakukan pengangkatandan pelantikan sdr.

ada pemberitahuan kapan waktu pelantikannya, dan Penggugathadir pada tanggal 13 Maret 2018 ke Kepala Desa Kedungori, dengan membawasurat keberatan atas pelantikan tersebut.

Tergugatmemohon Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dalam hal ini MajelisHakim yang memeriksa Perkara Nomor : 158/G/2013/PTUN.SBY untukmenyatakan bahwa obyek gugatan sudah sesuai prosedur ; sedangkanjawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/Turut Terbandingmenolak dan menyangkal sebagian dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat/Terbanding dalam Gugatannya tanggal 24 Oktober 2013kecuali secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya, bahwamenurut Tergugat/Turut Terbanding Bahwa terkait pelantikan

25 ayat (2) Laporan pelaksanaan PemilihanKepala Desa dan berita acara pemilinan disampaikan oleh PanitiaPemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 3 (tiga) harisejak pelaksanaan pemungutan suara , selanjutnya sesuai PerdaTulungagung Nomor 2 Tahun 2006 pasal 25 ayat (3) berdasarkan laporanpelaksanaan pemilinan dan berita acara pemilinan sebagaimanadimaksud dalam ayat 2 Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calonKepala Desa terpilin dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;terkait pelantikan

, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepalae Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/624/013/2013Tentang ...........Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Wonorejo, KecamatanSumbergempol, Kabupaten Tulungagung, tanggal 4 Juni 2013 khusus17yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung atasnama

Anis Wijayanti, yang didasarkan pada Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol,Kabupaten Tulungagung, Keputusan nomor 09/BPDWN/V/2013tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih tertanggal 31 Mei2013, selanjutnya Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPDkepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desaterpilin, telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenTulungagung nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan

, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansipenerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Turut Terbanding tidakbertentangan ..........bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sertatidak bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik,dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum

Bahwa KEPUTUSAN BUPATI SERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November 2013 TENTANG PENGESAHANDAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESASUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANGdikeluarkan oleh TERGUGAT berkaitan dengan telah selesainyapelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013;2.

PUDIN HAMID dan NURDIN TAMRIN; a) H.PUDIN HAMID; Bahwa Pembentukan dan Pelantikan Panitia Pemilihan KepalaDesa Sukatani Tahun 2013 disertai pula dengan pengangkatan/pengambilan sumpah atau = janji Panitia Pemilihan;Bahwa pada hari Pembentukan dan Pelantikan PanitiaPemilihan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013 tersebut, H.PUDIN HAMID baik karena kesengajaan dan/atau kelalaiannyasecara nyata tidak menghadiri kegiatan Pembentukan danPelantikan Panitia Pemilinan Kepala Desa Sukatani Tahun 2013yang dilaksanakan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013, tanggal 18 November2013 TENTANG PENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALADESA TERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDEKABUPATEN SERANG;3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT (BUPATI SERANG) untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN BUPATISERANG NOMOR : 141.1/Kep.792Huk/2013 TENTANGPENGESAHAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESATERPILIH DESA SUKATANI KECAMATAN CIKANDE KABUPATENSERANG, tertanggal 18 November 2013;4.

T2 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianKepala Desa (berupa buku, tidak diberi meterai karena merupakan peraturanperundangundangan yang diketahui umum); Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.792Huk/2013 tanggal 18November 2013, tentang Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala DesaTerpilin Desa Sukatani Kecamatan Cikande Kabupten Serang (fotokopi sesuai 4.