Ditemukan 93 data
30 — 22
bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatanrekonvensi tersebut Penggugat/Tergugat rekonvesi menyatakan tidakkeberatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkarayang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkunganPengadilan Agama;Menimbang bahwa berdasarkan dengan pertembangan
Terbanding/Tergugat : PT. KIDECO JAYA AGUNG
62 — 32
Puluh Satu),(BUKTIT.6); Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu BaraNo J2/Ji.DU/40/82 yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2017seluas 47.500 Ha (Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus), (BUKTIT.7)Bahwa selain kewenangan yang diberikan Pemerintah sesuai PKP2B diatas, Tergugat juga merupakan pemilik Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutansebagaimana Bukti T.1 s/d Bukti T.4);Buktibukti yang diuraikan Tergugat di atas, telah membuktikan bahwatuduhan Penggugat adalah keliru sebab kegiatan pertembangan
213 — 65
Surat ijin usaha pertembangan (IUP) Eksplorasi nomor36 tahun 2007 tanggal 02 Maret 2007 seluas + 3823 Hayang diberikan kepada Saksi ANDI MUHAMMADMURFAN selaku Direktur CV. PANAIKANG PRIMACOALb. Surat ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasilanjutan nomor 331 tahun 2008 tanggal 21 Agustus2008 seluas + 3723 Ha yang diberikan kepadaTerdakwa RINI HADDADE selaku Direktris CV.PANAIKANG PRIMA COALc.
262 — 109
Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkanhukum Indonesia dan memiliki Izin Usaha Pertembangan Operasi Produksi didesa Supang dan Tumbang Tukun, Kecamatan Kapuas Hulu dan KapuasTengah, Kabupaten kapuas, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati KapuasNomor 451/DISTAMBEN Tahun 2009 tentang Penyesuaian lIzin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.
150 — 48
Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Energi danSumber Daya Manusia; Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2007, Tergugat II Intervensi telahmengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum BahanGalian Batubara di Kabupaten Musi Banyuasin; Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, terbitlah Surat Keputusan BupatiMusi Banyuasin Nomor 599 Tahun 2007 tentang Pemberian KuasaPenyelidikan Umum; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 599Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertembangan
105 — 38
dengan Terdakwa I, dimana saksi pernahdipertemukan oleh Terdakwa II dalam hal untuk membeli ore nikeldiperusahaan milik Terdakwa I;Bahwa untuk membeli ore nikel tersebut tidak menggunakan uang saksimelainkan menggunakan uang perusaan HEI MA KWANG HIE(perusahaan kuda hitam), dimana ketika saksi sudah membeli ore nikeltersebut saksi langsung bawa ke Cina;Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa II dalam melakukan bisnis/membeli ore nikel saksi sering pergi dengan juru bahasa;40Bahwa saksi pernah kelokasi pertembangan
66 — 24
dengan Terdakwa I, dimana saksi pernahdipertemukan oleh Terdakwa II dalam hal untuk membeli ore nikeldiperusahaan milik Terdakwa I;Bahwa untuk membeli ore nikel tersebut tidak menggunakan uang saksimelainkan menggunakan uang perusaan HEI MA KWANG HIE(perusahaan kuda hitam), dimana ketika saksi sudah membeli ore nikeltersebut saksi langsung bawa ke Cina;Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa II dalam melakukan bisnis/membeli ore nikel saksi sering pergi dengan juru bahasa;40Bahwa saksi pernah kelokasi pertembangan
250 — 172
Bukti T 4UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009,Tentang Pertembangan Mineral Dan Batubara (fotokopi darifotokopi);Peraturan Menter Energi Dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor: 34 Tahun 2017, Tentang Perizinan Di BidangPertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun2012, Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi DanSumber Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi
198 — 85
;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat danTergugat II Intervensi diterima maka mengenai pokok perkaratidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu sudahseharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima maka permohonanpenangguhan/penundaan yang diajukan oleh Penggugat terhadapKuputusan Bupati Kotabaru) Nomor : 545/04/IUPE/D.PE, tentangPersetujuan Izin Usaha Pertembangan Eksplorasi
104 — 26
(Camat Ciomas) denganberkata Kang, rapatnya di Rumah Makan Cibinongdekat pertembangan, orangnya tidak ada daripada PakCamat menunggu lama maka pertemuan dipindahkan kerumah makan padahal tempat pertemuan tersebut tidaksesuai dengan surat undangan Nomor 4213/883/Dikmentertanggal 25 Juli 2007, yang ditandatangani olehDrs.ADE SUDRAJAT selaku Kasi Sarana Prasarana yaknidi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Gedung Ilantai 2) dan baik para pemilik tanah yang terletakdi Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas
164 — 62
IMMS tahun 2010, karena sewaktu saksi ditugaskan oleh kepalaBappeda tidak diberikan tembusan SK Pokja Pertembangan tahun 2010(yang didisposisi oleh Bappeda).Bahwa Rapat Pokja pertambangan yang membahas pengajuan IUP OP PT.IMMS tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010 bertempat di ruangterbatas Sekda kab. Lumajang.Yang memimpin rapat Pokja pada waktu itu Bok. SUSIANTO (AsistenEkbang kab. Lumajang) sedangkan sekretarisnya Bok. Nurul Huda (Kabag.Ekonomi Kab.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
92 — 46
pernah bertemu dengansaksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin di UNHAS Terdakwa hanyabertemu dengan saksi Muslim Salam dua kali yaitu pertemuan sekitarHal. 155 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.MksApril / Mei 2012 dan yang kedua sekitar Juli / Agustus 2012 dan setiapkali bertemu Terdakwa selalu didampingi kepala Dinas PertambanganBahwa pertemuan pertama dengan saksi Muslim Salam, Terdakwa didampingi Kepala Dinas pertambangan sedangkan pertemuan keduaadalah Terdakwa didampingi Kepala Dinas Pertembangan
212 — 66
IMMS tahun 2010,karena sewaktu saksi ditugaskan oleh kepala Bappeda tidak diberikan tembusan SKPokja Pertembangan tahun 2010 (yang didisposisi oleh Bappeda) ; Bahwa Rapat Pokja pertambangan yang membahas pengajuan IUP OP PT. IMMStahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2010 bertempat di ruang terbatas Sekda kab. Lumajang ;e Yang memimpin rapat Pokja pada waktu itu Bpk. SUSIANTO (AsistenEkbang kab. Lumajang) sedangkan sekretarisnya Bpk. Nurul Huda (Kabag. Ekonomi Kab.