kontrak;Melakukan negosiasi atas klausal kontrak dengan pihak Legalpelanggan, supplier dan sub kontraktor agar tercapaikesepakatan bersama;Memberikan saran sehubungan dengan pemenuhan syaratpengajuan penawaran projek (Tender ConditionsCompliance) dalam hal dokumentasi untuk garansi pekerjaan(performance bond), penandatanganan tender danpersetujuan;Mereview dan menyetujui RFPs (Request for Proposals) danRFQ (Request for Quotation);e Penyediaan Jasa Sekretariat Korporat;Menyiapkan Risalah Rapat dan Resolusi

catatan Akta Perusahaandan dokumen penting lainnya;Menyiapkan dokumen untuk Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);Memonitor dan meyakinkan kepatuhan perusahaan terhadappelaporan tahunan SPT dan pelaporan lainnya;Meyakinkan ketaatan Corporate Governance menurutperaturan dan regulasi yang ada sesuai dengan ketentuanyang tercantum di dalam Akta Pendirian Perusahaan;Jika diperlukan melakukan perubahan dan penambahan isidari Akta Perusahaan;Menyiapkan bank resolusi

>pencurian dalam keadaan memberatkan;

Tim.anakanak, penculikan terhadap wanita dan sebagainya ditetapkan sebagaiOrganisasi Teroris oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1267tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, sertamemenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjaramenurut UndangUndang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Syaban1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012.

Indonesia terhadap beberapa pendukung Daulah yangmelakukan aksi teror di Indonesia ataupun yang akan melakukan Hijrah untukbergabung dengan Dulah Islamiyah atau ISIS.Bahwa organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and Syiria) beserta kegiatan danaksiaksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasaan teritorial terhadapmasyarakat sipil, penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhan terhadapanakanak, penculikan terhadap wanita dan sebagainya ditetapkan sebagaiOrganisasi Teroris oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi

Tim.tahun 1999 dan diperbaharui dengan resolusi nomor 1989 tahun 2011, sertamemenuhi rumusan tindak pidana terorisme dengan sanksi pidana penjaramenurut UndangUndang Negara Arab Suriah nomor 19 tertanggal 9 Syaban1433 H bertepatan tanggal 28 Juni 2012. Bahwa perbuatan Terdakwa dan kelompoknya tersebut dapat menimbulkansuasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas bahkan bisamenimbulkan korban jiwa.

Selanjutnya melalui Resolusi Nomor 2199 (2015)tanggal 12 Februari 2015 yang juga meminta semua negaradan pihak untuk tidak memberikan bantuan persenjataan,keuangan, pelatinan dan donasi kepada kedua organisasi ini. ; Sebelumnya pada tanggal 4 Juli 2014, Persatuan UlamaMuslim SeDunia (IUMS), yang dipimpin oleh Syaikh YusufQaradhawi, mengeluarkan pernyataan bahwa deklarasikhilafah yang dilakukan Irak dan Suriah tidak sah secarasyariah Islam.

Melalui Resolusi DewanKeamanan PBB Nomor 2161/2014, PBB mewajibkan semuaanggotanyauntuk melakukan pembekuan = aset danpencegahan perjalanan semua individu yang terkait oleh ISISdan Jabhatul Nushra.

Selanjutnya melalui Resolusi DewanKeamanan PBB Nomor 2170/2014 dan diperkuat denganResolusi Nomor 2199/2015, semua negara anggota PBB wajibmelakukan tindakan hukum terhadap semuaindividu yangterkait dengan ISIS dan Jabhatul Nushra serta melakukanpencegahan terhadap warga negaranya untuk bergabungdengan ISIS.

.; Bahwa ISIS dan JAN disebut sebagai oraganisasi teroris oleh PBBmelalui Resolusi Dewan Keamanan/DK PBB Nomor 2170 tanggal15 Agustus 2014 dan melarang negara anggota PBB untukmendukung, mendanai dan mempersenjatai ISIS dan JAN.;= Bahwa melalui Resolusi Nomor 2178 tanggal 24 September 2014PBB melarang negara anggotanya membeli minyak, gas danartefak sejarah yang dijual kelompok teroris seperti ISIS dan JAN.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak tahu.;8.

DewanKeamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Tim, Bahwa berdasarkan tahapan faktafakta perbuatan TERDKWA besertaMUHAMAD HUSAINI dan MEILANI, selanjutnya Ahli menerangkan sebagaiberikut :a.Organisasi ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) beserta kegiatan danaksiaksi isolasi, pembunuhan brutal, pembinasaan territorial terhadapmasyarakat sipil, penghancuran asset etnis minoritas, pembunuhanterhadap anakanak, penculikan terhadap wanita dan sebagainyaadalah :(1)Ditetapkan sebagai organisasi teroris olen Dewan Keamanan PBBmelalui resolusi nomor

dengan Resolusi Nomor 1989 Tahun 2011 telah ditetapkan dengan:(a)Daftar nomor registrasi QDE 137 yang menetapkan organisasi Al NusrahFront for The People of the Levant.

Sementara itu organisasi ISIS ini oleh dewankeamanan PBB melalui resolusi nomor 1267 tahun 1999 telah ditetapkan sebagaiorganisasi teroris.

Dan berdasarkan Konvesi PBB tentang Terorist Bombingsebagaimana Al Qaida Sanction List yang dikeluarkan Dewan KeamananPBB melalui Resolusi Nomor 1267 tahun 1999 yang diperbaharui denganresolusi nomor 1989 tahun 2011 bahwa menetapkan daftar nomor registarsiQDe. 115 menetapkan bahwa organisasi ISIS/ISIL merupakan organisasiTeroriset dengan adanya hukum Indonesia yang menganut Hukum NasionalAktif maka terhadap siapa saja wargan negara indoneisa yang mendukungorganisasi tersebut dapat melanggar suatu

Dan berdasarkan Konvesi PBB tentangTerorist Bombing sebagaimana Al Qaida Sanction List yang dikeluarkan DewanKeamanan PBB melalui Resolusi Nomor 1267 tahun 1999 yang diperbaharuidengan resolusi nomor 1989 tahun 2011 bahwa menetapkan daftar nomorregistarsi QDe. 115 menetapkan bahwa organisasi ISIS/ISIL merupakan organisasiTerorist dengan adanya hukum Indonesia yang menganut Hukum Nasional Aktifmaka terhadap siapa saja wargan negara indoneisa yang mendukung organisasitersebut dapat melanggar suatu

semua pelanggaran hak asasi manusiayang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenaihak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia;(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara RepublikIndonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukumnasional.Bahwa Pasal 2 Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia (Bukti P3)yang diterima oleh Negara Republik Indonesia dan diumumkan oleh MajelisUmum Perserikatan BangsaBangsa pada tanggal 10 Desember 1948melalui resolusi

(Sri Widoyati WiratmoSoekito, 1989:1011).Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentangUN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (beijingrules) menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7 18 tahun,sedangkan Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas yaitu 18 tahun, artinyaanak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, untuk Indonesia sendiriberdasarkan UndangUndang Nomor: 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anakmenyebutkan batasan anak

bahwa TERGUGATIItelah juga menyetujui Surat Jaminan dan Ganti Rugi tersebut yangnyatanyata telah dibuat oleh TERGUGATI sebagai pihak yang tidakberwenang mewakili PENGGUGAT dan secara tidak langsungmenyetujui pula adanya tindakan TERGUGATI yang nyatanyatatelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa didalam Surat Jaminan dan Ganti Rugi yang telahditandatangani oleh TERGUGATI dan TERGUGATII, yaitu padaangka 14 (empat belas) secara tegas menyebutkan sebagai berikut(dikutip):Salinan Anggaran Dasar dan resolusi

;Faktanya, penandatangana Surat Jaminan dan Ganti Rugi yangdilakukan oleh TERGUGATI dan TERGUGATII telah dilakukandengan caracara yang tidak benar dan berlawanan dengan hukum.Untuk itu PENGGUGAT mensomeer TERGUGATII dipersidanganapakah dalam penandatanganan yang dilakukan telah disertakanpula adanya Salinan Anggaran Dasar, resolusi Dewan Direksi, DewanKomisaris dan atau) Pemegang Saham yang memberikankewenangan kepada TERGUGAT!

untuk bertindak untuk dan atasnama PENGGUGAT sebagaimana yang disyaratkan didalam SuratJaminan dan Ganti Rugi tersebut;PENGGUGAT yakin bahwa Salinan Anggaran Dasar, resolusi DewanDireksi, Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham yangmemberikan kewenangan kepada TERGUGATI untuk bertindakuntuk dan atas nama PENGGUGAT dapat dipastikan tidak ada,karena apabila TERGUGATII ada menerima dokumendokumentersebut maka PENGGUGAT yakin bahwa TERGUGATII tidak akansampai menyetujui Surat Jaminan dan Ganti Rugi yang

Untuk lebih jelasnya, isi ketentuanPasal 14 Surat Jaminan dan Ganti Rugi Tergugat II kutipsebagai berikut:Pasal 14 dalam Surat Jaminan dan Ganti RugI:"Salinan Anggaran Dasar dan resolusi dari Dewan Direksi,Dewan Komisaris dan atau Pemegang Sahara kami kirimkan kePT CTLI untuk bukti kKekuasaan kami untuk masuk ke dalam,memberikan dan membuktikan Surat Jaminan dan Ganti Rugiini adalah benar, tepat dan lengkap dan bahwa resolusiresolusitersebut belum dibatalkan, dicabut atau diubah.

dari Dewan Direksi, DewanKomisaris dan atau Pemeggang Saham kami dikirim ke PT CTLIuntuk bukti kekuasaan Kami untuk masuk ke dalam, memberikan danmembuktikan Surat Jaminan dan Ganti Rugi ini adalah benar, tepatdan lengkap dan bahwa resolusi resolusi tersebut belum dibatalkan,dicabut atau diubah.

alternatif penyelesaian sengketa dan Merek BANI dengan nomorpendaftaran IDM 000474220 terdaftar tanggal 29 April 2015 dengan fillingdate tanggal 28 November 2012 untuk kelas 45 dengan jenis barang Jasaarbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memiliki persamaan padapokoknya dengan nama badan hukum perkumpulan Badan ArbitraseNasional Indonesia milik Penggugat dan merek Logo Badan HukumPerkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didaftarkan untukkelas 45 dengan jenis barang/jasa berupa jasa resolusi

pemberlakuannya harus diratifikasi oleh negara masingmasingmelalui undangundang.Bahwa setiap negara memiliki kKedaulatannya sendirisendiri dan masingmasing berhak memilin hukum internasional mana yang akan diambildan diratifikasi dalam negaranya.Bahwa ada moral internasional yang positif yang harus diambil olehsetiap negara untuk diterapkan di negara masingmasing yang tidakbertentangan dengan kemanusiaan.Bahwa terkait dengan ISIS yang sudah dinyatakan oleh PBB sebagaioraganisasi teroris melalui Resolusi

Dewan Keamanan PBB harus diikutipula oleh seluruh negara anggota PBB.Bahwa Indonesia saat ini sebagai negara anggota PBB juga seharusnyamenerima resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut diatas bisa melaluiundangundang maupun Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Bahwa menurut Ahli Amerika Serikat bertanggungjawab atasperkembangan ISIS di Suriah dan Iraq karena mereka lah yangmempersenjatai ISIS 20 tahun yang lalu dan menurut Ahli ISIS berbedadengan JAD dalam hal kekerasannya di Indonesia.

Kerapatan tumbuhan tingkat pohon 100 batang/ha; Bahwa berdasarkan Peta Citra Satelit (Plaides) resolusi 0,40,5mperiode Maret 2016, menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan di sekitar arealterdakwa menunjukkan terdapat Hutan Mangrove, Belukar dan TanamanCampuran.

Berita Acara Supervisi Koreksi Geometris Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiadesuntuk penyusunan RDTR BWP Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan, ProvinsiSumatera Barat (Ke1).

Bahwa atas rekaman dari saksi Deddy Darmawan dengan menggunakan 1(satu) unit Handycam merk SONY warna hitam, setelah dilakukanpemeriksaan dan identifikasi dan analisa oleh Ahli Nurhadi dari STIKOMDINAMIKA BANGSA JAMBI yang dituangkan dalam Surat Keterangan HasilAnalisa Rekaman Video Nomor : 009 / KET / K / STIKOMDB / VI / 2017,tanggal 05 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa pada kualitas video masihsesuai dengan hasil rekaman tersebut dengan tidak terjadinya penurunankualitas pada resolusi 1440 px X

pada saat bertugas.Bahwa atas rekaman dari saksi Deddy Darmawan dengan menggunakan 1(satu) unit Handycam merk SONY warna hitam, setelah dilakukanpemeriksaan dan identifikasi dan analisa oleh Ahli Nurhadi dari STIKOMDINAMIKA BANGSA JAMBI yang dituangkan dalam Surat Keterangan HasilAnalisa Rekaman Video Nomor : 009 / KET / K / STIKOMDB / VI/ 2017,tanggal 05 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa pada kualitas video masihsesuail dengan hasil rekaman tersebut dengan tidak terjadinya penurunankualitas pada resolusi

pada saat bertugas.Bahwa atas rekaman dari saksi Deddy Darmawan dengan menggunakan 1(satu) unit Handycam merk SONY warna hitam, setelah dilakukanpemeriksaan dan identifikasi dan analisa oleh Ahli Nurhadi dari STIKOMDINAMIKA BANGSA JAMBI yang dituangkan dalam Surat Keterangan HasilAnalisa Rekaman Video Nomor : 009 / KET / K / STIKOMDB / VI/ 2017,tanggal 05 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa pada kualitas video masihsesuai dengan hasil rekaman tersebut dengan tidak terjadinya penurunankualitas pada resolusi

Bahwa benar atas rekaman dari saksi Deddy Darmawan denganmenggunakan 1 (satu) unit Handycam merk SONY warna hitam, setelahdilakukan pemeriksaan dan identifikasi dan analisa oleh Ahli Nurhadi dariSTIKOM DINAMIKA BANGSA JAMBI yang dituangkan dalam SuratKeterangan Hasil Analisa Rekaman Video Nomor : 009 / KET / K / STIKOMDB / VI / 2017, tanggal 05 Juni 2017 dengan kesimpulan bahwa padakualitas video masih sesuai dengan hasil rekaman tersebut dengan tidakterjadinya penurunan kualitas pada resolusi 1440

MEMBERIKAN KEPUTUSAN UNTUK REFERENDUM DI PAPUA BARAT KARENA PEPERA 1969 YANG MELAHIRKAN MAJELIS UMUM PBB 2504 TAHUN 1971 ITU TIDAK KUAT HUKUM KARENA INDONESIA DAN PBB (UNTEA) TIDAK DI LAKUKAN SESUAI PERJANJIAN NEW YORK AGREEMENT ATAU KESEMUA PROSES STANDAR-STANDAR, PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL ; 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan PBB SEGERA MENGAKU KEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961 dan JIKA ITU SESUAI DENGAN SEMANGAT DEKOLONISASI PBB YANG DI SAHKAN DALAM RESOLUSI

MAJELIS UMUM PBB NO 1514 DAN ATAU 1541 TAHUN 1960, MAKA HARUS DI PERTANYAKAN MENGAPA PBB MENGABAIKAN RESOLUSI ITU LALU SECARA SEPIHAK PBB MELALUI UNTEA MENYERAHKAN WILAYAH ADMINISTRASI PAPUA BARAT KE INDONESIA TANGGAL 01 MEI 1963 SEBAGAI SUATU TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT MEMERDEKAKAN WILAYAH JAJAHAN SESUAI MANDAT DEKOLONISASI PBB ; 1 (satu) Lembar sepanduk yang bertuliskan INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM & DEMOKRASI SEGERA BUKA RUANG DEMOKRASI DAN PERS DI PAPUA

YANG MELAHIRKAN MAJELIS UMUM PBB 2504 TAHUN1971 MU TIDAK KUAT HUKUM KARENA INDONESIA DAN PBB(UNTEA) TIDAK DI LAKUKAN SESUAI PERJANJIAN NEW YORKAGREEMENT ATAU KESEMUA PROSES STANDARSTANDAR,PRINSIPPRINSIP HUKUM DAN HAM INTERNASIONAL ; 2 (dua) Lembar sepanduk yang bertuliskan PBB SEGERA MENGAKUKEMERDEKAAN 1 DESEMBER 1961 dan JIKA ITU SESUAI DENGANSEMANGAT DEKOLONISASI PBB YANG DI SAHKAN DALAMRESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO 1514 DAN ATAU 1541 TAHUN1960, MAKA HARUS DI PERTANYAKAN MENGAPA PBBMENGABAIKAN RESOLUSI

ASET RESOLUSI CEMERLANG
3.J SUPRIYANTO
4.PT. SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE
Turut Tergugat:
1.EMMY YATMINI SH
2.JONNI HOTMAN SH
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bogor

Mr.GO yang dituduhkan sebagai ManajerOperasional perusahaan Penggugat; dan lagipula Kapal Tongkangtersebut ditangkap di perairan internasional di luar yurisdiksihukum Indonesia sesuai surat dakwaan maupun tuntutanTergugat;Bahwa perlindungan hak milik Penggugat telah pula diatur dalamDeklarasi HakHak Asasi Manusia dan UndangUndang NegaraKesatuan Republik Indonesia, yakni:Pasal 2 Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia, Diterima dandiumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember1948 melalui resolusi

;Pasal 17 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal HakHak AsasiManusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB padatanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (Ill),menyatakan:(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupunbersamasama dengan orang lain;(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengansemenamena,;Hal. 18 dari 43 hal.

Hak milik Tergugat telah dijamindan dilindungi dalam Deklarasi HakHak Asasi Manusia danUndangUndang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni:Pasal 2 Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia,Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB padatanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (ill),menyatakan:Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasankebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengantidak ada pengecualian apa pun, seperti ...., hak milik, ...Pasal 17 ayat (1) dan (2) Deklarasi

Universal HakHak AsasiManusia, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBBpada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (Ill),menyatakan:(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupunbersamasama dengan orang lain;(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengansemenamena;Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusia merupakaninstrumen non yuridis, namun semua anggota PerserikatanBangsaBangsa (United Nations), termasuk Indonesia, wajibmengakui dan menerima pokokpokok pikiran

mengawasi Anak II dengan lebih baik;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan hasilPenelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum,serta permohonan dari Penasihat Hukum dan orang tua Para Anak, maka Hakimdalam menentukan jenis pidana apa yang tepat untuk dikenakan kepada diri ParaAnak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa besarnya perhatian masyarakat internasional terhadapperlindungan hakhak Anak, antara lain terlinat dari adanya Resolusi

PBB 44/25Convention on the Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun1990), Resolusi PBB40/33UN Standard Minimum Rules for the Administrations ofJuvenile Justice (the Beijing Rules), Resolusi PBB 45/113UN Standard for theProtection of Juvenile Deprived of Their Liberty, Resolusi PBB 45/112UN Guidelinesfor the Prevention of Junivele Delinquency (The Riyardh Guidelines) dan ResolusiPBB 45/110UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The TokyoRules).

Brt.jatuhnya korban jiwa, rusaknya fasilaitas Pemerintahan dan Fasilitas Umumlainnya; Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharulNo. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2170 tanggal15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018 tentangorganisasi Teroris.

mereka (parasimpatisan Daulah Islamiyah/ISIS atau orang lain) tertarik, terpancingpropaganda terdakwa dan melakukan aksi penyerangan dimanapunmereka berada di Indonesia khususnya di rekaman video live terdakwayaitu tentang situasi di Bali sehingga dapat menimbulkan aksi teror,jatuhnya korban jiwa, rusaknya fasilaitas Pemerintahan dan Fasilitas Umumlainnya;Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharulNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

(parasimpatisan Daulah Islamiyah/ISIS atau orang lain ) tertarik, terpancingpropaganda terdakwa dan melakukan aksi penyerangan dimanapunmereka berada di Indonesia khususnya di rekaman video live terdakwayaitu tentang situasi di Bali sehingga dapat menimbulkan aksiteror,jatuhnya korban jiwa, rusaknya fasilaitas Pemerintahan dan Fasilitas Umumlainnya; Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No.1267 tahun 1999 yang diperbaharulNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

maksud untukmenggerakkan seseorang yang membaca untuk melakukan tindak pidanaterorisme, dan mengaku sebagai pendukung/simpatisan ISIS di Indonesia;Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pendukung kelompok ISIS di Indonesiasering melakukan aksi penyerangan, seperti bom di Thamrin Jakarta, yangdiketahui Terdakwa dari melihat dan mendengar berita di televisi;Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanaResolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 tahun 1999 yang diperbaharuiNo. 1989 tahun 2011, Resolusi

Dewan Keamanan PBB No. 1267 tahun 1999yang diperbaharui No. 1989 tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB No.2170 tanggal 15 Agustus 2014 yang diperbaharui No. 2253 tahun 2018tentang Organisasi Teroris.

tidakpernah mengikuti idad , namun terdakwa mengetahul salah satu Ikhwandalam kelompok tersebut mencoba membuat bahan peledak / bomTATP, dan telah menguji bahan peledak/bom, dan juga telahmerencanakan untuk melakukan amaliyah dengan menggunakan bomyang telah dibuat dengan menyerang / membunuh thogut (PemerintahanIndonesia), Anshor Thogut (Pendukung/penolong Thougut antara lainTNI/POLRI, Pendukung.Bahwa terdakwa mengetahui kelompok ISIS merupakan organisasiterlarang sebagaimana disebutkan dalam Resolusi

idad namun terdakwa tidak pernah mengikuti idad , namunterdakwa mengetahui salah satu Ikhwan dalam kelompok tersebut mencobamembuat bahan peledak / bom TATP, dan telah menguji bahan peledak/bom,dan juga telah merencanakan untuk melakukan amaliyah denganmenggunakan bom yang telah dibuat dengan menyerang / membunuhthogut (Pemerintahan Indonesia), Anshor Thogut (Pendukung/penolongThougut antara lain TNI/POLRI, Pendukung.Bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarang sebagaimanadisebutkan dalam Resolusi

apabila pintu hijrah tidak terbuka agar melakukan jihad di negeri masingmasing.Menimbang, bahwa terdakwa tidak ikut melaksanakan Idad bersamakelompoknya baik di Perumahan Puri Cendana Tambun,dan ditempat lain,adapun idad tersebut berupa latinan Bela diri seperti menendang, memukul, dankudakuda yang mana pada saat itu yang mengikuti Idad adalah saksi AWALSEPTO HADI, Roni, saksi Sandi Purnama, saksi Taufik Hidayat.Menimbang, bahwa kelompok ISIS merupakan organisasi terlarangsebagaimana disebutkan dalam Resolusi

.= Prinsip Ke2 pada kumpulan prinsip bagi perlindungan semua orangdalam segala bentuk penahanan atau pemenjaraan (diterima olehsidang umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173majelis umum), yang menyebutkan:Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya dilaksanakanbenarbenar sesuai dengan ketentuan undangundang dan oleh pejabatyang berwenang atau orang yang diberi wewenang untuk tujuan itu.

, menyebutkan:Kepolisian Negara Republik Indanesia bertujuan untuk mewujudkankeamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranyaperlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sertaterbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia.= Kumpulan prinsip bagi perlindungan semua orang dalam segalabentuk penahanan atau pemenjaraan (diterima oleh sidang umumPBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi

Komunikasi antaraseseorang yang ditahan atau yang dipenjarakan denganpenasehat hukumnya yang disebut dalam prinsip prinsip ini tidakboleh digunakan sebagai bukti yang merugikan orang yangditahan atau dipenjarakan terkecuali komunikasi itu berkaitandengan suatu kejadian yang berlanjut atau direncanakan;Bahwa selanjutnya pada ketentuan umum kumpulan prinsip bagiperlindungan semua orang dalam segala bentuk penahanan ataupemenjaraan (diterima oleh sidang umum PBB pada 9 Desember1988 dengan resolusi 43

Ill secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawanhukum, berupa melanggar hak subyektif orang lain, lalai menjalankankewajiban hukumnya dalam bidang perlindungan, pemajuan, penegakan,dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, bertindak sewenangwenang dan telahmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan Prinsip ke35 ayat (1) Kumpulan Prinsip BagiPerlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atauPemenjaraan (diterima oleh sidang umum PBB pada 9 Desember 1988dengan resolusi

Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhirdengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citrasatelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citraSatelit dalam bentuk digital dan hardcopy serta pernyataan bahwa citrasatelit dan hasil penafsirannya benar.6.

Sumber : Citra Landsat 8OLI + Path 118 Row 61 Band 653 Fuse Band 8 (resolusi 15 M)Liputan tanggal 3 Agustus 2015 (asli dan ditandatangani);8. Berdasarkan berkas yang disampaikan oleh Pemohon dapat terlihatbahwa Pemohon' pada faktanya mengajukan berkas untukpembentukan Tim Terpadu yang merupakan salah satu syarat teknissebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016.9.

Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 pasal 24 huruf b, memohon dapat diberikan SKpelepasan kawasan hutan seluas + 6.567,597 ha;b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran CitraSumber : Citra Landsat 8 OLI + Path 118 Row 61 Band 653 FuseBand 8 (resolusi

Sumber : CitraLandsat 8 OLI + Path 118 Row 61 Band 653 Fuse Band 8 (resolusi 15 M)Liputan tanggal 3 Agustus 2015, (fotocopy dari fotocopy) ;Bukti T 22 : Surat Pernyataan No. 167/IBUCITRA/XII/2016 tanggal 16Desember 2016 Surat Pernyataan No. 167/IBUCITRA/XII/2016 tanggal 16Desember 2016, (fotocopy dari fotocopy) ;Bukti T 23 : Tanda Terima Permohonan PT.

Sumber : Citra Landsat 8 OLI +Path 118 Row 61 Band 653 Fuse Band 8 (resolusi 15 M) Liputan 3Agustus 2015 (asli dan ditandatangani) ;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas apabilamencermati ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan Dan Fungsi Kawasan Hutan secaralimitatif menyatakan : "Menteri setelah menerima permohonan dan menelitiHalaman 77 dari 82 halaman Putusan Nomor : 01/P/FP/2017/PTUNJKTPAGEpemenuhan persyaratan administrasi