Ditemukan 403 data
9 — 5
Tor.Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraint.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten KutaiKartanegara;3.
11 — 3
Tor.itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasukperkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkaradibebankan kepada pemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang
37 — 8
memperoleh hakhakkeperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 253/Pat.P/2017/PA.Tgr.Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela
24 — 6
diinginkandikemudian hari maka Pemohon mengajukan perubahan penambahannama pemohon ;e Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan ganti namadari nama Imam Saefudin menjadi Muhammad Imam Saefudin ;e Bahwa dalam keseharian pemohon adalah seorang pelajar / siswa padasekolah usaha perikanan menengah Negeri Tegal ;e Bahwa ibunya Pemohon mengetahui kalau Pemohon mau mengajukanpermohonan penambahan ganti nama bahkan ibu pemohon telahmemohon agar permohonannya dikabulkan Pengadilan ;Menimbang, bahwa segela
52 — 21
cucu Pemohon ; Bahwa anak Pemohon yang bernama Megawati telahmeninggal dunia ; Bahwa sejak Megawati meninggal dunia Beny Khaeroni telahpergi dari rumah pemohon ; Bahwa Pemohon tidak mengetahui kemana Beny Khaeroniperginya ; Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan pada kepolisiantentang ketidak beradannya Beny Khaeroni ; Setelah Megawati meninggal dunia maka cucunya KhanzaAdelia Putri Ramadhani diurus Pemohon dan isterinya Masyati ;Halaman 6 dari & Penetapan Nomor O1/Pdt.P/2017/PN TglMenimbang, bahwa segela
16 — 10
April 2017;Bahwa terhadap alat bukti tersebut telah diberi tanda bukti P. 1 sampaidengan P.4Penetapan Nomor : 0162/Pdt.P/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 8Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua)orang saksi, yang nama dan keterangannya telah diberikan dibawah sumpahlengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;Bahwa majelis hakim telah mendengar cucu pemohon didepanpersidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa keduanya telah siapuntuk berumah tangga dan segela
R O F I ' I
85 — 22
Menimbang, bahwa segela sesuatu yang termuat dan tercatat dalamberita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusanini yang tidak dapat terpisahkan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagai mana terlah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Undang undangNomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan mengatur bahwaperubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeridimana Pemohon bertempat tinggal ;Menimbang
11 — 3
Tgr.Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II yangdilaksanakan pada hari Kamis tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten KutaiKartanegara;3.
10 — 3
pernikahan ini untuk selanjutnyamenurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hakhakkeperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
13 — 5
pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itupermohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon II.Memperhatikan segela
1.Rusdy Tandra bin Dg. Patanra
2.Matahari binti Baco
11 — 3
Tgr.keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam
YANTI
Tergugat:
1.Edy
2.PT. Adhitya Inti
3.PT. Bank QNB Kesawan, Tbk
4.PT. Anugerah Lestari Utama
5.PT. Balai Lelang Merah Putih
6.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
7.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
8.Ny. Lie Fie Tjen
9.Tn. Djaja
10.Tn. Jilok
11.Tn. Jimin
12.Tn. Jihari Tanamas
383 — 109
., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum A&MY GlobalLaw Firm yang berlamat di Ruko Emerald Boulevard Blok EBI No. 20 KotaHarapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, yang betindak untuk dan atas namaPelawan, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perlawananHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr4eksekusi (derden verzet) Nomor 331/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Utr di PengadilanNegeri Jakarta Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam perkaraini, dan memperhatikan segela sesuatu
11 — 7
pernikahan ini untuk selanjutnyamenurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hakhakkeperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
9 — 2
pernikahan ini untukselanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperolehhakhak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
16 — 9
Pemohon dapaldibantah oleh saksisaksi baik dan pihak Pemohon maupun dan pihak Termohon, olehkarena penmohonan Pemohon tidak terbukti, maka permohonan Pemohon dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengkela perkawinan incasu perkara perceralan, maka berdasarkan Pasal 89 Undangundang Nomor 7Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahankedua dalam Undangundang Momor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankankepada Pemohoan.Memperhatikan pula segela
15 — 5
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karenaitu permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasukperkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkaradibebankan kepada pemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela
26 — 4
pernikahan iniuntuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untukmemperoleh hakhak keperdataannya sebagai warga Negara RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
ELYADA PASUANG
26 — 13
mengajukan alatalat bukti berupa surat yang telah dicocokan denganaslinya dan diberi meterai Secukupnya yaitu :1.Foto copy Kartu Keluarga No. 7318120409180001, atas nama YERMIAPAKABU, tanggal 04092018, sesuai dengan asli, diberi tanda P.1;Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7318KW030920180011,tanggal 4 September 2018 untuk istri, sesuai dengan asli, diberi tanda P.2;Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7318126501980008, atas namaELYADA PASUANG, sesuai dengan asli, diberi tanda P.3;Foto copy Gereja Segela
10 — 5
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karenaitu permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasukperkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkaradibebankan kepada pemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela
15 — 8
Tgr.Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadaPemohon.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini.MENETAPKANRe