dari ketentuan hukum pidanasesuail dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif inimajelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaanmana yang akan dibuktikan berdasarkan bukti bukti yangdiperoleh dipersidangan ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntutumum dengan dakwaan yang obersifat alternative, makamajelis akan memilih membuktikan dakwaan kesatu terlebihdahulu) karena dakwaan kesatu) penuntut umum merupakandakwaan yang bersifat khusus (Lex Spesialist

, P.3, P.4, P.5 dan P.6 karenatidak ada relevansinya dengan perkara ini maka bukti tersebut harusdikesampingkan;Menimbang bahwa saksi saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut adalahtelah dewasa bukan orang yang terganggu ingatannya dan keterangannyadisampaikan dibawah sumpah , maka sesuai ketentuan pasal 145 dan pasal 147,Majelis hakim berpendapat bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formilsedangkan adanya hubungan keluarga antara saksi dengan pihak Pemohon sebagaiaturan husus (Lex Spesialist

seperti tentang AktaPemberian Hak Tanggugan,Polis Asuransi dan yang lainlain sehinggaPenggugat telah kesulitan untuk mengetahui hakhak dan/atau kewajibanPenggugat kepada Tergugat dan/atau tentang pembebanan bunga dandendadenda yang timbul adalah merupakan bukti bahwa Tergugat tidakberitikad baik (Te Kwarder Trow) dalam membuat Perjanjian sebagaimanadimaksud Pasal 1338 KUH Perdata sehingga dalam prektiknya PerjanjianKredit pada akhirnya intervensi oleh Pasal 18 UndangUndang Nomor 8tahun 1999 (LEX SPESIALIST

tidakmemberikan Penjelasan tentang isi Perjanjianuntuk pembiayaan 1 (satu) unitbangunan rumah yang terletak di Jl.Kinajar Dewantara,Kelurahan PatunasKecamatan Tungkal llir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambitersebut adalah merupakan bukti bahwa Tergugattidak beritikad baik (TeKwarder Trow) dalam membuat Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal1338 KUHPerdata sehingga dalam prektiknya dasar hukum PerjanjianKreditpada akhirnya dapat di intervensi oleh Pasal 18 UndangUndang Nomor8 tahun 1999 (LEX SPESIALIST

. : Spesialist Notaris/PPAT, Alamat Jalan JendralSudirman No.14 Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING IV semula TERGUGAT IV;5 HUSNAWATY, SH. : Spesialist Notaris/PPAT, Alamat Jalan CandiAngsoko No.66 Palembang, yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING V semula TERGUGAT V;6 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG : AlamatJalan Kapten A. Rivai No.99, Kota Palembang, yang dalam hal inidiwakili Kuasa Hukumnya ANASRON, SH.,M.Si., H.

bersifat mandatory sesuai dengan Pasal 1797 KitabUndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:"Penerima surat kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya,kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidakmengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusanwasit";Hal tersebut menunjukkan bahwa surat kuasa hanya sebatas mandat dan tidakbisa disebut sebagai hubungan kerja;Bahwa tentang hubungan kerja telah diatur secara khusus (lex spesialist

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerima kembaliPenggugat untuk melanjutkan pendidikannya sebagai Mahasiswa peserta didik padaProgram Studi IImu Kesehatan THTKL Program Pendidikan Dokter Spesialist (PPDS)Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;7.

Bahwa Perbuatan Tergugat yang menyodorkan saja dan tidakmemberikan Penjelasan tentang isi Perjanjian tersebut adalahmerupakan bukti bahwa Tergugat tidak beritikad baik (Te Kwarder Trow)dalam membuat Perjanjian tersebut, hal mana tidak sesuai dengansebagaimana maksud Pasal 1338 KUH Perdata sehingga dalamprakteknya dasar hukum Perjanjian Kredit KPR yang mengikat parapihak telah pula bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 18UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lex Spesialist

Bahwa perbuatan Tergugat yang menyodorkan saja dan tidakmemberikan Penjelasan tentang isi Perjanjian tersebut adalah merupakanbukti bahwa Tergugat tidak beritikad baik ( Te Kwarder Trow) dalammembuat Perjanjian tersebut, hal mana tidak sesuai dengan sebagaimanamaksud Pasal 1338 KUH Perdata sehingga dalam prakteknya dasarhukum Peranjian Kredit KPR yang mengikat para pihak telah pulabertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 18 UndangUndangNomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume (Lex Spesialist

SHGB/SHM yangcacat hukum terbitnya, bisa dibatalkan oleh otoritas Tergugat, Azas Lex Spesialist Derogat Legi Generali sesuaiPMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1999 Pasal 12 tanpa melalui Peradilan Perdata/PTUN.f.Bahwa Tergugat/Ir.H.Arif Setiabudi Canny dan selanjutnya sampai dengan terakhir hasil Gelar Perkara di BPN RItanggal 8 April 2010, Tergugat selalu berjanji akan menegakkan hukum, SHGB Pertamina dan SHM Eddy TanWidjojo dkk. yang cacat hukum segera dibatalkan oleh kewenangan otoritas Tergugat, Ny

Majelis Hakim/Ketua mengejar dengan berkali kali pertanyaanmencermati saksama sehingga paham dan tergambar jelas bahwa SHGB Pertamina dan SHM Tutiek (jandanyaEddy Tan Widjojo dkk. terbitan 1995/1996 (1990 keatas) hasil kejahatan Pidana/KKN, terbukti ditanda tanganiTergugat tidak berwenang sudah gugur demi hukum, cacat hukum bisa dibatalkan oleh otoritas Tergugat sesuaiAzas Lex Spesialist Derogat Legi Generali berdasarkan PMNA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 yang otomatismelanggar TUN dan PTUN khusus

karena sudahmengakui ada pelanggaran TUN, akan diselesaikan oleh otoritas Tergugat Azas Lex Spesialist Derogat LegiGenerali, sesuai Peratruan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 28 ayat (1) juncto Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1999 tidak perlu melalui Peradilan Perdata atau Peradilan TUN yangberbunyi antara lain :Pasal 12Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi Keputusan mengenai ;(a).Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan

Tutiek) & oknum Mabes ABRI(bukan Pertamina) sudah mengaku salah, minta maaf agar jangan lapor Pidananya, jangan ada yang dipenjara,perkara palsu, tanda tangan palsu, sudah gugur demi hukum Tergugat berjanji selesai secara Administrasi olehotoritas Tergugat Azas Lex Spesialist Derogat Legi Generali, sesuai PP.

, hanya saja mengatakan jika tidak menikah maka khawatir akanterjerumus pada perzinahan, sehingga dari proses jawab menjawabtersebut mengindikasikan betapa benar terjadi perselisihan danpertengkaran yang tajam antara keduanya;Menimbang, bahwa meskipun dalildalil pokok gugatan Penggugatpada dasarnya telah diakui oleh Tergugat, dan berdasarkan pasal 311R.Bg. seharusnya dalildalil Penggugat dapat dijadikan fakta lengkapdalam perkara ini, akan tetapi dalam perkara perceraian berlaku asaskhusus (lex spesialist

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menerima kembaliPenggugat untuk melanjutkan pendidikannya sebagai Mahasiswa peserta didik padaProgram Studi imu Kesehatan THTKL Program Pendidikan Dokter Spesialist (PPDS)Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;7.

No. 2512 K/Pid.Sus/2013ketentuan yang bersifat knusus dari Pasal 285 KUHP, sehingga berdasarkanasas lex spesialist derogat legi generali (aturan yang bersifat khususmelumpuhkan aturan yang bersifat umum) maka ketentuan yang harusditerapkan apabila terjadi pertentangan/polemik antara kedua aturan hukumtersebut adalah ketentuan yang lebih khusus yakni Pasal 81 ayat (1) UU RINo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Di dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo.

bulan September 2019 tahun ini, denganmenyodorkan dan tidak memberikan Penjelasan maksud surat tersebutadalah merupakan bukti bahwa Tergugat tidak beritikad baik (Te KwarderTrow) dan tidak memberikan rasa kenyamanan, keamanan dankeselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hal manamenunjukan Tergugat jelas melanggar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dan atau bunyi Pasal 4 point a sertaPasal 7 point a UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (Lex Spesialist

SerdaKornelius Nama dkk 3 orangini, Para Terdakwa telah didakwadan dituntut serta dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 120ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, maka terhadap perkara Pembanding tersebut telahdiberlakukan hukum pidana khusus yaitu Undangundang RIUU RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengingatUndangundang RI No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasiantermasuk hukum pidana khusus yang mengatur tentangKeimigrasian beserta ancaman hukumannya.Bahwa berdasarkan asas Lex Spesialist

RI No. 6 Tahun 2011 hanya berupa pidanapenjara atau denda sejumlah uang saja, sehingga dengandemikian apabila berdasarkan.aspek asas legalitas tidak ada pidana lain kecuali yangditentukan oleh Undangundang, Judex Factie tidakberwenang memutus perkara Para Terdakwa denganhukuman pidana tambahan di pecat dari dinas militeratau hukuman tambahan lainnya yang tidak diatur olehUndangundang RI No. 6 Tahun 2011 terkecuali hukumanyang telah ditentukan oleh Undangundang tersebut.Bahwa berdasarkan asas Lex Spesialist

TONI ISKANDAR, SH, spesialist Notaris/PPAT, alamat Jl. JendralSudirman No. 14 kota Palembang, yang untuk selanjutnya disebutsebagai......... TERGUGAT IV;5. HUSNAWATY, SH, spesialist Noatris/PPAT, alamat Jalan CandiAngsoko No. 66 kota Palembang, yang untuk selanjutnya disebutsebagai.......... TERGUGAT V;6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, alamatnya JalanKapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang, yang dalam hal inidiwakili kuasanya : 1. ANASRON, SH., 2. H. FIRMAN FEADDYBUSROH, SH, M. Hum., 3.

., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di SkyLight Plaza, Lantai 2, Jalan TentaraPelajar, Nomor 7, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 Desember 2016,Pemohon Kasasi dahulu/Penggugat Pembanding;LawanPT BCA FINANCE, berkedudukan di Wisma BCA Pondok Indah,Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10, Jakarta, dalam halini memberi Kuasa kepada Caecilia Yulianti, dan kawankawan,Para Deputy Departement Head Legal And Compliance, ParaLitigation Spesialist, Para Litigasion Staff, berdasarkan

Hassan Latief, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di SkyLight Plaza, Lantai 2, Jalan TentaraPelajar, Nomor 7, Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 14 Desember 2016,Pemohon Kasasi dahulu/Penggugat Pembanding;LawanPT BCA FINANCE, berkedudukan di Wisma BCA Pondok Indah,Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10, Jakarta, dalam halini memberi Kuasa kepada Caecilia Yulianti, dan kawankawan,Para Deputy Departement Head Legal And Compliance, ParaLitigation Spesialist, Para Litigasion

OLIV masih berusia 11 (sebelas) tahunadalah termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang diatur dalamPasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak yang berbunyi : Anak adalah seseorang yang belumberusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalamkandungan.Bahwa judex facti telah keliru dan tidak menerapkan hukum pembuktianatau peraturan hukum pembuktian tidak diterapbkan sebagaimanamestinya di mana di sini berlaku asas Leg Spesialist Derogat LexGeneralist

Kasasi(Pekerja) atau Termohon Kasasi (Pemberi Perintah Kerja/Pengusaha), tidak bisapihak ketiga (in casu GR Engineering Services Limited) di luar hubungan kerjaantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menerapkan asas hukum tersebut,Judex Facti justru mempertimbangkan bahwa yang melakukan PHK adalahpihak ketiga yaitu GR Engineering Services Limited (GRES Australia);Bahwa senyatanya pihak yang memutus atau melakukan PHK adalahPemohon Kasasi (HSE Operator/WLP Spesialist

Hak atasInformasi yang benar,Jelas dan Jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau Jasa;Bahwa, Perbuatan Tergugat yang menyodorkan saja dengan tidakmemberikan Penjelasan tentang isi Perjanjian tersebut adalah merupakanbukti bahwa Tergugat tidak beritikad baik (Te Kwarder Trow) dalammembuat Perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata sehingga dalam prektiknya dasar hukum Perjanjian Kredit padaakhirnya dapat di intervensi oleh Pasal 18 UndangUndang Nomor 8 tahun1999 (LEX SPESIALIST

mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalahadanya perjanjian kerja antara Tergugat dan Para Penggugat sebagai tenagapemasaran (sales) yang telah ditandatangani secara sah sehingga mengikatbagi para pihak (Bukti T1 s/d T7) ;Bahwa dalam perjanjian kerja aquo (Vide T1 s/d T7) secara jelasdinyatakan dalam hal terjadi perselisinan antara Penggugat dan Tergugat akandiselesaikan secara musyawarah dan ;Bahwa masalah hukum ketenagakerjaan dalam sistem Perundangundangan di Indonesia adalah bersifat knusus (lex spesialist