Ditemukan 72206 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : spesialis specialty special specialist speciality specialties specialistã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-03-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2935K/PID/2006
Tanggal 26 Maret 2007 — Effendy Herman; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan
211 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1052 — 628 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
  • Nomor 1016 K/PID.SUS/2017orang yang bersifat umum, dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 merupakanbagian dari setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga penerapan asaslex specialis derogat leg generali untuk redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 menjaditidak tepat dan tidak proporsional.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 17-04-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN MADIUN Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Mad
Tanggal 30 April 2024 — Pemohon:
Denny Djoko Purnomo, S.E
18 — 0
  • hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah sebagai berikut:
    1. Sertifikat Hak Milik No. 2463 atas nama DENNY DJOKO PURNOMO, BRILIAN PUTIH JANUAR SANNY, DEWA AFRIZAL SANNY, DEWI MASITOH SANNY, yang terletak di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dengan luas 159 m2 (Seratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi);
    2. Sertifikat Hak Milik No. 1838 atas nama NYOYA ANISAH SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Specialis
      Notaris (Almh), Terletak di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun dengan Luas Tanah 241 m2 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi);
    3. Sertifikat Hak Milik No. 1100 atas nama NYOYA ANISAH SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Specialis Notaris (Almh), Terletak di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Luas Tanah 270 m2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi).
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 30-03-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan PN MADIUN Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Mad
Tanggal 10 April 2023 — Pemohon:
Denny Djoko Purnomo, S.E
62 — 59
  • ;
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemonon yang bernama BRILIAN PUTIH JANUAR SANNY, laki-laki lahir di Madiun 04 Januari 2007, umur 15 tahun yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan degan pengurusan peralihan hak atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 709 atas nama NYONYA ANISAH SRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, Specialis Notaris (Alm) yang terketak di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penggelapan
Register : 14-01-2015 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 153 / Pid.B / 2014 / PN.Krg
Tanggal 25 September 2014 — Terdakwa SUGIYANTO Als KETHEL Bin DARMOSUWITO
49 — 1
  • Menyatakan barang bukti :Barang bukti dipergunakan dalam perkara pidana penggelapan pada pekerjaan seplitan terdakwa SUWARDI Alias GENDON Bin MULYONO (barang bukti spare part bagian persneling atau mekanik specialis Understell Transmisi & Garden6. Menetepkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 06-03-2020 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 16 Oktober 2019 — PENGGUGAT - PT. FREEPORT INDONESIA TERGUGAT - HASAN SAMIUN
259 — 128
  • Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
    Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 11-08-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 97/Pdt.P/2014/PN Yyk
Tanggal 3 Oktober 2014 — BIMO SENO SANJAYA, SH
32 — 8
  • Nyonya DOKTER ENDANG WIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3. ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kami berkehendak untuk menjual atas sebidang tanah tersebut ;---------- 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah ) ; -------------------------------------------------------------------------
    Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3.ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kamiberkehendak untuk menjual atas sebidang tanahtersebut ;4. Bahwa pemohon hendak membeli sebidang tanah danbangunan lagi, akan tetapi dananya kurang pemohon hendakmenjual tanah pekarangan tersebutdiatas ; Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 97.Pdt.P.2014/PN Y yk.5. Bahwa hasil penjualan sebidang tanah pekarangan tersebutdiatas untuk membeli sebidang tanah danbangunan ;6.
    Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA,3. ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kamiberkehendak untuk menjual atas sebidang tanahtersebut ; 3.
    Foto copy Sertifikat atas nama 1.Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3.ORINDHA NARESWARI, 4.
    Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA, 3.ORINDHA NARESWARI, 4.
    Nyonya DOKTER ENDANGWIDIASTUTI, Specialis Penyakit Dalam, 2. DANYA LAKSITA,3. ORINDHA NARESWARI, 4. ELDWIN DANISWARA kamiberkehendak untuk menjual atas sebidang tanahtersebut ;3.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 18-03-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — - PT. FREEPORT INDONESIA - KAMINUS MURIB
126 — 60
  • Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 18-03-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — - PT FREEPORT INDONESIA - MICHAEL KADEPA
257 — 146
  • Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    Prayitno Iman SMENGADILI:Menyatakan Tergugat yang telahdipanggil dengan patut tetapi tidakhadir;Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian dengan verstek;Menyatakan Perjanjian KerjaBersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia tahun 20112013dan tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PTI FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan seluruhkaryawan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 14-02-2020 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 15 Mei 2019 — - PT. FREEPORT INDONESIA - HASANUDIN
171 — 84
  • Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2011-2013 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.
    Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenanmemeriksa dan memutuskan sebagai berikut:Te2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan bahwa peranjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaberaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex Specialis
    mewakili sebagai direksi, sehingga pemberian hak kepadadireksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilanmerupakan konsekuensi logis dari direksi yang diberi hak untukmelakukan pengurusan dan perbuatan hukum PT Freeport Indonesialainnya maka dari itu kedudukan hukum Penggugat dalam perkara a quoadalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT FreeportIndonesia, dan kekhususan dari hukum acara Penyelesaian HubunganIndustrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus (lex specialis
    Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Indusirial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (9) jo.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 18-02-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — - PT FREEPORT INDONESIA - YOHANES WATAREYAU
116 — 43
  • Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019 yang sudahdisepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTFreeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 28-06-2021 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 29-06-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 13 September 2019 — - REINHART RAFAKO RAMANDEI (PEMOHON KASASI) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI)
229 — 172
  • Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
    mewakili sebagaidireksi, sehingga pemberian hak kepada direksi untuk mewakili perseroan baikdi dalam maupun diluar pengadilan merupakan konsekuensi logis dari direksiyang diberi hak untuk melakukan pengurusan dan perbuatan hukum PTFreeport Indonesia lainnya maka dari itu kedudukan hukum Penggugat dalamperkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT FreeportIndonesia, dan kekhususan dari hukum acara Penyelesaian HubunganIndustrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus (/ex specialis
    Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20152017 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimanaketentuan Pasal 31 ayat (7) jo.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 18-03-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-03-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2019/ Pn Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — - PT. FREEPORT INDONESIA - RIZAL KAROF
183 — 110
  • Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 28-06-2021 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 28-06-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 13 September 2019 — - MUSDEDY SEPTINUS INDARTO WARIWOI ( PEMOHON KASASI) - PT FREEPORT INDONESIA (TERMOHON KASASI)
205 — 79
  • Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
    IAJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa danmemutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan bahwa peranjian Kera Bersama PI Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakatibersama berlaku sebagai undangundang yang bersifat knusus (lex Specialis
    PN.Japuntuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan merupakankonsekuensi logis dari direksi yang diberi hak untuk melakukan pengurusan danperbuatan hukum PT Freeport Indonesia lainnya sebagaimana yang diaturdalam anggaran dasar perubahan di atas, maka dari itu Kedudukan hukumPenggugat dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas namakepentingan PT Freeport Indonesia, dan kekhususan dari hukum acaraPenyelesaian Hubungan Industrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus(lex specialis
    Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20172019yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSIPT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yang bersifatkhusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruhkaryawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 14-02-2020 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 25 April 2019 — - PT. FREEPORT INDONESIA - KELLY TABUNI
268 — 192
  • Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 2013-2015 dan tahun 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;3.
    mewakili sebagaidireksi, sehingga pemberian hak kepada direksi untuk mewakili perseroan baikdi dalam maupun diluar pengadilan merupakan konsekuensi logis dari direksiyang diberi hak untuk melakukan pengurusan dan perbuatan hukum PTFreeport Indonesia lainnya maka dari itu kedudukan hukum Penggugat dalamperkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan PT FreeportIndonesia, dan kekhususan dari hukum acara Penyelesaian HubunganIndustrial itu sendiri yang merupakan ketentuan khusus (/ex specialis
    Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20132015dantahun 20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia danPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundangyang bersifat knusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugatdan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertio kerja yaknitidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima)
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum
Register : 06-05-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Wkb
Tanggal 5 Juni 2024 — Penuntut Umum:
I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H.
Terdakwa:
ARIYANTO LENDE Alias ARI
20 — 5
  • dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan Barang Bukti Berupa :
    1. 1 (satu) Lembar baju lengan pendek berwarna biru dibagian depan bertuliskan (propan GO FASTA-IOOO) dan bagian belakang bertuliskan (propan THE PAINT SPECIALIS
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 17-01-2020 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 15 Mei 2019 — - PT FREEPORT INDONESIA - DENIANUS YAPUGAU
130 — 65
  • Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2013-2015 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    agarmemutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KelasIA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskanperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersamaantara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT FreeportIndonesia berlaku mengikat sebagai undangundang yang bersifat knusus(lex specialis
    Halaman 17 dari 19 halaman putusan nomor 8/Pdt.SusPHI/2019/PN JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraint;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 20132015dan periode 20172019 yang sudah disepakati antara PT FreeportIndonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagaiundangundang yang bersifat knusus (/ex specialis
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 02-11-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 5 Juli 2018 — - PT. Kuala Pelabuhan Indonesia - Efraim Willem Simopiaref
145 — 63
  • Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    33 dari 35 halaman Putusan Nomor 5/Pat.SusPHI/2018/PN.JapMenyatakan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 02-11-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 5 Juli 2018 — - PT. Kuala Pelabuhan Indonesia - Aprianus Kogoya
161 — 100
  • Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 02-11-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap
Tanggal 5 Juli 2018 — - PT. Kuala Pelabuhan Indonesia - Zainal Abidin
130 — 116
  • Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.
    POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis