Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 tahun 1994 yang diperolehdengan caracara yang sah menurut hukum dan sudah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku pada saat itu dan tidak dilakukan secara diam diam,ditambah lagi pada saat pembebasan tanahnya bukan dilakukan oleh Tergugat Itapi telah dilaksanakan Pembebasannya oleh Team Pengawasan danPengendalian Pengadaan Tanah Kotamadya Palembang ( Lebih dikenal dengansebutan Tim 9 ) yang terdiri dari :1 Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang.2 Asisten Tatapraja

Pembangunan bidang kehutanan, sepertirehabilitasi hutan dan lahan, penataan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang hidupdi sekitar maupun di dalam kawasan hutan;Perbuatan terdakwa selaku Bupati Kepulauan Mentawai bersamasama dengan Ir.SAMUEL PANGGABEAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawaisebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dengan nama danjumlah (setelah dipotong pajak) sebagai berikut :a Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Tatapraja

Kepulauan Mentawai triwulan IV;24 Asli (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan I (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab.

Kep.Mentawai);25 Asli 1 (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan II (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab.

Kep.Mentawai);26 Asli 1 (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan III (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab.

Kep.Mentawai);Him 315 Putusan Tipikor No.08/Pid.B/TPK2012/PN.PDG.27 Asli 1 (satu) rangkap kwitansi dan daftar penerima dana pembayaraninsentif tim pengendali operasional pengelolaan pemungutan provisi sumberdaya hutan dari dana perimbangan sumber daya alam sektor kehutanantriwulan IV (kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Asisten TataPraja, Asisten Ekbang dan Kesra, Asisten Administrasi dan Keuangan,Kepala Dinas Perindagkop, Kepala Bagian Hukum pada Sekda Kab.

Libros Derap Abadi, di Desa Dandang,Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang (bukti P12);Bahwa berdasarkan Nota Dinas, tertanggal 15 Maret 1995 dari Asisten TataPraja kepada Tergugat Il Tanah Eks P.T. Perkebunan Suradita yangterletak di Desa Dandang luasnya + 67,5 hektar, dimana seluas + 50 hektartelah diberikan kepada P.T.

RS/RSS) untuk anggota Direktorat Reserse Mabes Poli,sehingga sisanya seluas + 17,5 hektar (bukti P13);Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, Pasal 4 (1)tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah TanahNegara, sedangkan dalam Pasal 17 (2) Hapusnya Hak Guna Usahasebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan tanahnya menjaditanah Negara;Bahwa berdasarkan nota dinas, tertanggal 15 Maret 1995 dari Asisten TataPraja

.,.MM selaku penerima(Tahap II).Foto copy Laporan Perwabku Operasi TataPraja Pilkada Kab. Tergal ke KesbangpolinmasPemkab Tegal:Duk. Anggaran Latihan Pra Operasi Pam Pilkada Bupati/ Wakil Bupati sebesarRp.90.000.000,0010111213141516Duk. Anggaran Giat Pam Masa Pendaftaran sebesar Rp.1.750.000,00Duk. Anggaran Tahap II Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Pilkada Kab. Tegal sebesarRp.4.625.000,00Duk. Anggaran Tahap II Giat Pengamanan Rumha Pasangan Calon Bupati/ Wakil BupatiKab.

tanah persil merekakepada pihak ketiga, maka diduga para penggarap ic.Para Penggugat berupayamempertahankan penguasaannya atas tanah yang bukan haknya lagi denganmeminta surat keterangan tanah dariTergugat ;Bahwa, oleh karena bidang tanah persilan para pegawai Instansi / Yayasantersebut tidak dapat diusahai mereka karena para penggarap ic.Para Penggugatmenguasai dengan tanpa hak, dan hal itu telah pernah dilaporkan / dijelaskan olehCamat Medan Deli kepada Walikota KDH Tingkat IT Medan up.Asisten TataPraja

., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / Asisten TataPraja Kota Padang;3. H. Arwin sari, S.H., M.M., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / mewakiliKepala Kantor Pertanahan Kota Padang;Hal. 13 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/20154. Fatyuddin, S.H., selaku Sekretaris merangkap anggota / Kepala BagianPertanahan Kota Padang;5. Erwin selaku anggota / mewakili Kepala Dipertakhut Kota Padang;6. Alizar selaku anggota / mewakili Kepala Kantor PBB Kota Padang;7.

Syafril Basyir, S.H., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / Asisten TataPraja Kota Padang;3. H. Arwin Sari, S.H., M.M., selaku Wakil Ketua merangkap anggota / mewakiliKepala Kantor Pertanahan Kota Padang;4. Fatyuddin, S.H., selaku Sekretaris merangkap anggota / Kepala BagianPertanahan Kota Padang;5. Erwin selaku anggota / mewakili Kepala Dipertakhut Kota Padang;6. Alizar selaku anggota / mewakili Kepala kantor PBB Kota Padang;7.

DIDIT PURNAMANINGSIH dan Instansi Pemerintahyangmemerlukan tanah akan dapat menawar harga kepada pemilikt anah, halinit sejalan dengan harga yang diinginkan oleh pemiliktanah Ibu DIDITPURNAMANINGSIH per meter yakni senilai Rp. 500.000, (limaratus ri burupiah) di bawah nilai NJOP ;Bahwa Asisten Tatapraja Setkodya Jaksel Drs. Fl.Zainuddin Tohir , Msiselaku Pimpinan Rapat tidak pernah menanyakan harga tanahper meteryang diminta oleh ~ pemilik tanah saksi Ny.

Zainuddin Tohir (telah meninggaldunia) selaku Asisten Tatapraja Sekretaris Kodya JakartaSelatan dan selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah(P2T), pada waktu' sejak bulan April tahun 2006 sampaidengan bulan Januari tahun 2007 atau sejak tahun 2006sampai dengan tahun 2007 dan sejak bulan Juli tahun 2006sampai dengan bulan Oktober tahun 2007 atau sejak tahun2006 sampai dengan tahun 2007, =bertempat di KantorWalikota Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No.9Kebayoran Saru Jakarta Selatan, atau di suatu

No.161 K/Pid.Sus/2011Wakil Ketua : Asisten Tatapraja Sekkodya JakartaSelatan ;Wakil Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan JakartaSelat an ;Seketaris : Kepala Sudin Pertanahan & PemetaanJakarta Selatan ;Sekretaris Il : Kepala Bagian Administrasi Wilayah ;Anggota : Kepala KP PBB Jakarta Selatan IIIi Kepala Sudin Tata Kota JakartaSelatan ;2. Kepala Bagian Hukum & Ortala JakartaSelatan ;3. Kepala Sudin Pertanian &Kehutanan JakartaSelatan ;4.

TEGUH BUDIONO ;Bahwa harga yang diinginkan oleh pemilik tanah IbuDIDITPURNAMANINGSIH per meter yang cukup rendah yaitu seni laiRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), di bawah nilai NJOPsenilai Rp.1.032.000, (satu juta tiga puluh dua riburupiah), mamun kenyataannya yang dilakukan Asisten TataPraja Setkodya Jaksel. Drs. H. ZAINUDDIN TOHIR' selakuPimpinan Rapat P2T tidak pernah menanyakan berapa hargaHal. 133 dari 252 hal. Put.

M.JASINselaku Asisten Tata Praja.1 (Satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya TimurNomor: 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihalpermintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani olehPembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs.SOEBIANTORO.1 (Satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya SurabayaNomor:593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yangditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M.

Bahwa saksi melakukan penanda tanganan pada Resume Rapat yangdilakukan pada tanggal 01 Desember 2000 di ruang rapat asisten tatapraja adalah menyetujui dan mengetahui terhadap hasil rapat tersebut. Bahwa hasil rapat koordinasi tim peneliti pelepasan bekas tanah kasdesa tanggal 1 Desember 2000 dijadikan sebagai bahan pertimbangandi dalam BAST Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan MulyorejoKota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama dengan Nomor:593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.1.8.

M.JASINselaku Asisten Tata Praja.1 (Satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya TimurNomor: 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihalpermintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani olehPembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs.SOEBIANTORO.1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya SurabayaNomor:593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yangditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M.

MUHAMMAD JASIN, M.Si., ketika itu menjabat sebagai Asisten TataPraja Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya merupakan Wakil Ketua dariTim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desatersebut.Bahwa Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kota MadyaSurabaya Ir.

M.JASIN selakuAsisten Tata Praja.1 (satu) Iembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya TimurNomor: 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihalpermintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani olehPembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs.SOEBIANTORO.1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya SurabayaNomor:593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yangditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M.

2 kalipembebasan dengan melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bandung (terdiri dari:Bupati Bandung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, KepalaKantor PBB Bandung Dua, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten bandung,Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Kebersihan danPertamanan Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung,Camat Baleendah, Lurah Baleendah, Kepala Bagian Hukum KabupatenBandung, Asisten Tatapraja

MartuaMunthe tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Penggugat2 untuk kasasi akan membayar biaya perkaratingkat kasasi ini ditetapbkan sebanyak Rp.2.580,(dua ribu lima ratusdelapan puluh rupiah);SURAT PENGAKUAN PENYERAHAN Tanah objek perkara;Bahwa Pada tanggal 25 Agustus 1981, Yang bernama :TATAPRAJA MUNTHE,tinggal di Desa merek Kec Tigapanah;KARIMUDA MUNTHE,tinggal JIn.Mariam Ginting Gang Aman KabanjaheKec Kabanjahe, dahulu sebagai Terlawan II dan III dan Terlawan II untukdiri sendiri dan sebagai

kemudian Paring Haryanto selaku Kepala Kantor PelayananPemakaman Kotamadya Jakarta Selatan memerintahkan saudara IrwanNuryadin, SP (Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP)Kotamadya Jakarta Selatan), untuk mencairkan Uang Pembebasan TanahPenggantian Makam Budha dengan 3 (tiga) lembar cek dengan jumlahnyamasingmasing Rp 7.430.000.000,, Rp 3.250.800.000, dan Rp1.276.171.200,, sehingga jumlahnya Rp 11.957.371.200, yang selanjutnyadicairkan di Bank DKI Cabang Prapanca dan dibawa ke Kantor Asisten TataPraja

Bahwa kemudian Paring Haryanto selaku Kepala Kantor PelayananPemakaman Kotamadya Jakarta Selatan memerintahkan saudara IranNuryadin, SP (Pemegang Kas Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP)Kotamadya Jakarta Selatan), untuk mencairkan uang pembebasan tanahpenggantian makam Budha dengan 3 (tiga) lembar cek dengan jumlahnyamasingmasing Rp = 7.430.000.000,, Rp 3.250.800.000, danRp 1.276.171.200,, sehingga Rp 11.957.371.200, yang selanjutnyadicairkan di Bank DKI Cabang Prapanca dan dibawa ke Kantor Asisten TataPraja

Hasil dari evaluasi dan monitoringyang dilakukan oleh saksi DOMU WARANDOY selaku Asisten Bidang TataPraja Kesejahteraan Rakyat Kab.

(Kepala Bagian Tata Praja danPemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) memintakepada Terdakwa Kasman Topayu untuk melakukan pengurusanadministrasi pencairan kKeuangan yang tertata dalam DPA Bagian TataPraja dan Pemerintah Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,sehingga Terdakwa Kasman Topayu dikarenakan tidak dapatmengoperasionalkan komputer meminta bantuan kepada saksi FerawatiDatuela untuk membuat SPP dan SPM, di mana pembuatan SPM danSPM di bawah pengawasan dari Terdakwa Kasman Topayu

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tatapraja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaanmasalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasikependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;6.

Fikri Hakimi, MAPditunjuk sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian TataPraja Setda Kabupaten Pasir, sehingga terdakwa Drs. Fikri Hakimi, M. APBin Mahesta lah yang kemudian mempunyai tugas pokok, fungsi,tanggungjawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah PemerintahKab. Pasir Tahun 2006 ;Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Drs. H.Normad Edhy, M. Si selaku Pengguna Anggaran menunjuk Sdr.

Tata Pemerintahan Umum pada Bagian TataPraja Setda Pemkab.Pasir oleh Terdakwa Drs.FIKRI HAKIMI, M.AP. yangjuga masuk Panitia Pengadaan Tanah Pemkab.Pasir 2006, agarpembangunan Sub Terminal Long Kali segera terealisir dan tidak adamaksud tujuan lain dari itu ;Bahwa pada akhir tahun 2006 tanggal bulan pastinya saksi sudah tidakingat lagi, setelah selesai pencairan dana anggaran pembebasan tanahuntuk Pembangunan Sub Terminal Kec.Long Kali.

untuk diperbanyak dan didistribusikan kepada yangberkepentingan ;Bahwa proses pembuatan SK Bupati Pasir Nomor 66 Tahun 2006 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pasirbeserta lampirannya, yakni ; pemohon saat itu adalah Asisten TataPemerintahan Setda Kabupaten Pasir lalu Bagian Hukum memeriksa danmeneliti permohonan pembuatan SK tersebut beserta naskahrancangannya dan jika tidak ada masalah maka SK tersebutditandatangani oleh Bupati dan setelah itu diserahkan kepada bagian TataPraja

Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian TataPraja Sekretariat Daerah Kab. Pasir yaitu Sdri. Dra. Riani TisnaDewi, MM ;7. Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala BagianPengendalian Pembangunan Setda Kab. Pasir yaitu Sdr. Ir.Syamsir Artha, M. Si; Anggota Panitia Pengadaan Tanah adalah :Ketua Bapedda Kabupaten PasirKepala Dinas PU & Kimbangwil Kabupaten PasirKepala Kantor Pertanahan Kab.

Pemerintahan Umum pada Bagian TataPraja Setda Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur;Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht Moh.

Gianyar) ;Cokorda Putra Nindia, SH (Asisten TataPraja Sekda Kab. Gianyar) ;Ir. lda Bagus Raka (Kadis Peternakan Kab.Gianyar) ;1. Dewa Nyoman Alit Arinatha,SH(Kepala Bapeda Gianyar) ;2. Ir. Dewa Nyoman Ngurah Raka Jaya(Kepala Dinas Pertanian KabupatenGianyar);3. Drs. Ketut Sudiarsa (Kepala DinasPertanahan Kab. Gianyar) ;4. Drs. Dewa Made Oka Sedana (KepalaBadan Kesbang Linmas Kab. Gianyar);5. Wayan Artana, SH (Kepala BagianUmum dan Perlengkapan Setda Kab.Gianyar) ;6. Drs.

Foto Copy Surat KETERANGAN AHLI WARIS, No: 411/XI/AW/SDP/78,tertanggal: Bandung, 3 Nopember 1978, yang dibuat oleh Kepala Seksi Tatapraja,a.n:Walikotamadya DT.II Bandung, diberi tanda bukti : P.4;5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, PAJAK BUMI DANBANGUNAN, tertanggal : Bandung, 12 Juli 2004, atas nama: HAMID AL JUFRIE,diber tanda bukti : P.5;6. Foto Copy Surat Perjalanan Laksana Paspor Negara (SPLP) Republik Indoneisia,atas nama Hamid Abdullah Al Jufrie, tgl: 30.

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Tatapraja, Asisten Ekbang dan Kesra,Asisten Administrasi dan Keuangan, Kepala Dinas Perindagkop dan Kepala Bagian Hukum, yakni :Nama Jumlah ( Rp )Edison Saleleubaja (Bupati) 66.874.387.10Drs. H. Aztarmizi (Wakil Bupati) 53.499.509.66Dr. Ifdil Gusti, MPPM (Sekretaris Daerah) 40.124.632.27Drs. Ali Arifin AM (Asisten Tatapraja dan Kesra) 26.749.754,89Jeffi Hamzah, S. Sos (Asisten Ekbang) 26.749.754,89Drs.

Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Tatapraja, Asisten Ekbang dan Kesra,Asisten Administrasi dan Keuangan, Kepala Dinas Perindagkop dan Kepala Bagian Hukum, yakni :a. Bupati Kep. Mentawai (Edison Saleleubaja, S. Rp. 66.874.387,10Th)b. Wakil Bupati Kep. Mentawai (Drs. H. Aztarmizi) Rp. 53.499.509,66c. Sekretaris Daerah Kep. Mentawai (dr. Ifdil Gusti, Rp. 40.124.632,27MPPM)d. Asisten Tata Praja Sekda Kep.Mentawai (Drs.Ali Rp. 26.749.754,89Arifin AMe.

Nomor :64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (wide Bukti P14 = TMenimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur pasal 5 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatanterdakwa, maka dakwaan alternative kedua primair tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;(hal. 59) ...perbuatan terdakwa telah mencederai jabatannya sebagai asisten tatapraja

Kuasa Pengguna Anggaran : terdakwa Drs Taslim Atan(Asisten Tatapraja).3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): terdakwa Drs. TaslimAtan (Pit Kabag Pemerintahan).4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Martius A.Madjid.5. Staf Teknis/adminitrasi: sdr. Syamsuddin, sdr. Budi SatriaUtama, sdr. Wan Abdul Halim, sdri. Kismila, sdr. Bactiar, SH.Kegiatan tersebut berada pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.

Taslim Atan bin Atan Ladjim (Asisten TataPraja Setda Kabupaten Natuna) diangkat sebagai ketua merangkap anggotaPanitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Natuna oleh saksi Drs. DAENGRUSNADI, MSi selaku Bupati Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati NatunaNomor : 159 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007 tentang Panitia Pengadaan TanahPemerintah Kabupaten Natuna (B4), selanjutnya saksi Drs.