Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasra Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1069/Dep.4.3/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014;46. 1 (satu) eksemplar asli Telahaan Staf Perihal Permasalahan antara PD.

Program Bantuan SosialRevitalisasi Pasra Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014Nomor: 1069/Dep.4.3/VIl/2014 tanggal 19 Agustus 2014;1 (satu) eksemplar asli Telahaan Staf Perihal Permasalahan antara PD.Pasar dengan Koppas Makmur Berhikmat atas Bantuan Sosial RevitalisasiPasar Tradisional;1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Manado Nomor : 46 Atahun 2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Sarana Penjualan MakananPedagang Kaki Lima (PKL) oleh Koperasi Serba Usaha PD.

Program Bantuan SosialRevitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014Nomor: 1069/Dep.4.3/VIIV2014 tanggal 19 Agustus 2014;1 (satu) eksemplar asli Telahaan Staf Perihal Permasalahan antara PD.Pasar dengan Koppas Makmur Berhikmat atas Bantuan Sosial RevitalisasiPasar Tradisional;Halaman 37 dari 68 halaman Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2018/PTMND47. 1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Manado Nomor : 46 Atahun 2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Sarana Penjualan MakananPedagang

Program Bantuan SosialRevitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Tahun Anggaran 2014Nomor: 1069/Dep.4.3/VII/2014 tanggal 19 Agustus 2014;1 (satu) eksemplar asli Telahaan Staf Perihal Permasalahan antara PD.Pasar dengan Koppas Makmur Berhikmat atas Bantuan Sosial RevitalisasiPasar Tradisional;1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Manado Nomor : 46 Atahun 2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Sarana Penjualan MakananPedagang Kaki Lima (PKL) oleh Koperasi Serba Usaha PD.

penelitian berkasberkas para pelamarumum seleksi CPNS tahun 2014 secara teliti olen Bagian Pegawaian(Panitia Seleksi Daerah/PANSELDA) Kabupaten Mahakam Ulu, yangmenyebabkan urutan kelulusan bergeser menjadi urutan kedua (2) dankesempatan PENGGUGAT untuk dapat mengikuti seleksi CPNS darijalur' umum tahun berikutnya tertutup, dikarenakan TERGUGATmeloloskan peserta tes CPNS yang dinyatan lulus pada nomor urut satu(1) yang sudah nyatanyata berumur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.Bukti foto kopi Telahaan

(TKD) dan (TKB)dikarenakan umur yang bersangkutan telah lewat 35 tahun yaitu 35tahun 5 bulan, sehingga kesempatan PENGGUGAT menjadi PNSterhalang karenanya, namun PENGGUGAT memiliki kesempatanberikutnya yaitu Sesuai apa yang disampaikan oleh Bidang SDM danAparatur KEMENPAN' RB, ketika itu. menyampaikan kepadaPENGGUGAT yaitu Tidak ada masalah jika ada peserta tes CPNSyang digugurkan oleh TIM Seleksi, dikarenakan faktor usia telahmelewati 35 tahun, asalkan PEMKAB mengajukan usulan danmembuat surat telahaan

September 2015, mengikutikunjungan rombongan PEMKAB MAHULU~ ke KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) di Jakarta, menyempatkan diri untuk berkonsultasi dibagian BidangSDM dan Aparatur KEMENPAN RB, yang ketika itu dijawab ; Tidak adaHalaman 45 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMD21masalah jika ada peserta tes CPNS yang digugurkan oleh TIMSeleksi, dikarenakan faktor usia telah melewati 35 tahun, asalkanPEMKAB mengajukan usulan dan membuat surat telahaan

Yang tidak mengurus atau mengajukan NIPPENGGUGAT, Justru menyuruh PENGGUGAT mengurus bersamaOMBUSMEN ke MENPANRB dan BKN, Sedangkan Telahaan staf ahlipemerintahan Kabupaten Mahakam Ulupun telah diabaikan dandibiarkan saja tanpa kepastian. Serta dokumendokumen pengusulanHalaman 51 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMDNIP atas nama PENGGUGAT (BONI FASIUS, SE) tidak diusulkan olehTERGUGAT.

Bukti foto copy Telahaan Staf terlampir.Bahwa Panitia Seleksi dan/atau Kepala Bagian Kepegawaian KabupatenMahakam Ulu (Panitia Seleksi/Bagian Kepegawaian) telah meloloskanpeserta tes CPNS yang secara administrasi (tahapan) sebelumnya yakniseleksi berkas dapat meloloskan atas nama MELKY ARNOULDUS yangjelas terlahir di Samarinda, 25051979.

, dijawabTerdakwa I kata Terdakwa II untuk kepentingan Pemda kataTerdakwa I saya tanyakan dulu kepada Wakil Walikota kemudianTerdakwa II berkata jangan beritahu saksi, seharusnya jika untukkepentingan Pemda seharusnya harus ada telahaan dari saksi sebagaiWakil Walikota, akan tetapi pada saat itu Sekda maupun KepalaDPPKAD tidak ada melapor kepada saksi;Bahwa benar Terdakwa I member jangka waktu pinjaman selama 3(tiga) hari;Bahwa benar saksi tidak pernah mendengan Dinas Pekerjaan Umumdan Dinas Kesehatan

bandaraPadang;Bahwa benar selam di Bandara Padang, walikota Padang panjangmemerintahkan Terdakwa II segera lakukan penarikan dana dengan tidakmembicarakan jumlahnya berapa pada saat itu;Bahwa benar Walikota tidak menentukan jumlah dana yang ditarik dariKONI padang Panjang, pinjaman sebesar Rp.500.000.000, (Lima RatusJuta Rupiah) tersebut timbul dari inisiatif Terdakwa II sendiri dan TerdakwaII tidak ada berbicara masalah jumlah uang yang akan ditarik;Bahwa benar sebelumnya pernah membicarakan masalah telahaan

(Lima Ratus Juta Rupiah);Bahwa benar adanya telahaan staf Sekda tanggal 12 Juli 2012 kepadaWalikota Padang Panjang tentang evaluasi monitoring dan pengendaliandana hibah KONI Padang Panjang tahun 2012 yang kemudian diturunkankembali kepada Sekda Padang Panjang;Bahwa benar diperlihatkan kepada Terdakwa II telahaan staf yang dimaksuddan Terdakwa mengetahui nya;Bahwa benar dalam telahaan staf tersebut tidak disebutkan / dibunyikanjumlah dana yang ditarik dari KONI;Bahwa benar penarikan uang tersebut

,,e 21 September 2012 sebsar Rp.131.500.000,e 13 Oktober 2012 Rp.45.000.000,, dane 21 Oktober 2012 Rp.95.000.000,Jumlah dana semuanya adalah Rp.357.500.000,, kemudian pada bulan Januaridikembalikan yang terakhir sebesar Rp.143.500.000,e Bahwa benar diperlihatkan kepada Terdakwa II barang bukti berupadokumen tanda terima peminjaman dana yang dibayar 4 kali dan TerdakwaII mengetahuinya;141e Bahwa benar penarikan uang dari KONI Padang Panjang atas keinginanTerdakwa II sendiri, dan Terdakwa membuat telahaan

Bahwa kalaupun para penggugat memiliki legal standing dalam mengajukangugatan dalam perkara a quo patutlah di anggap para penggugat tidak mampubekerja sebab dalam telahaan yang menjadi dasar pemberhentian tersebut telahdi jelaskan terhadap masingmasing penggugat yakni penggugat atas namajaidin selaku Bendahara/Kaur Keuangan tidak mampu mengoperasikancomputer padahal tugas penggugat sebagaimana Kaur Keuanganmembutuhkan skill di bidang computer.berikut tugas dan fungsi kaurkeuangan,menurut UndangUndang

Pada saat itu saksi menyampaikan bahwa pemberhentianperangkat desa bukan hal yang tabu atau sama sekali dilarang, tetapi syarat danprosedurnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan;bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis terkait pemberhentianPara Penggugat kepada Tergugat;bahwa saksi menerima tembusan SK beserta telahaan (bukti T3) dari staff saksi;bahwa Tergugat pernah mengeluhkan kinerja para perangkat Desa Peropa, tetapiTergugat tidak menyebut namanama perangkat

persetujuannya ada dari saksi, sedang tindak lanjutnya ada pada KuasaPengguna Anggaran dan Bendaharawan sampai ke DPPKAD;Bahwa setelah cek tersebut dibuat oleh teraskwa untuk pencairan dananya ke BankKuasa Pengguna Anggaran (Wardi Jufri) yang menanda tanganinya.Pertemuan di Hotel Mega Mega Mantraman, saksi tidak ikut rapat setelah darirumah Bupati, saat itu saksi langsung balik ke Hotel tempat saksi menginap, jadiapa yang dibicarakan setelah kembali dari rumah Bupati saksi tidak tahu;Menyangkut Telahaan

Pak Adril (Terdakwa) yangsaksi bicarakan dengan Pak Adril bukan masalah penyuapan ini tapi tentangmasalah permintaan dana Tambahan Uang (TU) yang Rp. 3.200.000.000, (tiga67milyar dua ratus juta rupiah) sementara kantor butuh uang dan kegiatan jalan terusdimana waktu itu Terdakwa membicarakan dengan Pak Adril di Kantor.Bahwa cara pencairannya ada SPP dan karena itu dana Tambahan Uang (TU) harusada persetujuan pimpinan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PenggunaAnggarannya Pak Sekda dan itulah telahaan

staf dan surat pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) nya;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya Pak Wardi Jufri dan PenggunaAnggaran (PA) nya Pak Sekda, boleh orang boleh salah satu diantara ke dua orangini;Bahwa Telahaan Stafnya ada itu dana Tambahan Uang (TU) untuk kegiatan kantor,selaku Benhadara Terdakwa menghadap kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dulu lalu Terdakwa sampaikan ada pengajuan dana Tambahan Uang (TU) setelahitu diajukan kepada Pengguna Anggaran

(PA) naiklah telahaan staf kepadaDPPKAD, karena dana tidak tersedia yang di hitung itu hanya dana kegiatanbukan fiktif.Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atauPengguna Anggaran (PA), maka dana itu tidak akan di cairkan oleh DPPKAD, jadiharus persetujuan pimpinan karena prosesnya begitu karena dana ini danaTambahan Uang (TU).

Terdakwa membicarakan dengan PakAdril di Kantor.Menimbang, bahwa adapun cara pencairannya ada SPP dan karena itu danaTambahan Uang (TU) harus ada persetujuan pimpinan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Pengguna Anggarannya adalah Pak Sekda dan surat pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan selaku Bendahara Terdakwa menghadap kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA) dulu lalu Terdakwa sampaikan ada pengajuan dana TambahanUang (TU) setelah itu diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) naiklah telahaan

Wawan Irawan Blongkodoleh Kepala BKPAD ProvinsiGorontalo tanggal 4 Oktober 2010dengan Nomor 800/BKPAD/2003/2010 yangditujukan kepada Sekretaris Daerah ProvinsiGorontalo;T25: Foto copy telahaan stafKepala BKPAD Provinsi Gorontalotanggal 24 Oktober 2010 dengan Nomor :800/BKPAD/2003/2010 = yang ditujukankepada Gubernur Gorontalo melaluiSekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;26.Bukti T26: ....../ 1226.Bukti T26: Laporan Hasil Konsultasi ke BAPEK,oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalotanggal 02 November

Zulimi, S.Sos, M.Si, secara luas memuat kajiandan telahaan berdasarkan fakta hukum yang seharusnya hal inimenjadikan salah satu masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan gunamengambil sebuah keputusan, mengingat BAPEK pada hakekatnyadibentuk dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil yang mendapattekanan kekuasaan.

Putusan Nomor 140 PK/TUN/201312Kehutanan Departemen Kehutanan dalam suratnya Nomor S.125/BIKPHH3/2010tanggal Pebruari 2010 Perihal: Dugaan Pelanggaran Eksploitasi, pada intinya telahmemberikan telaahan atas dugaan pelanggaran eksploitasi yang dilakukanPenggugat, dimana dari hasil telahaan tersebut tidak ada pelanggaran eksploitasiyang dilakukan Penggugat, karena telah dilakukan pengukuran dan pengujian, danULHP telah dibuat di TPn ada Buku ukur (terlampir);Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

PadangPariaman selanjutnya menerima Telahaan Staf Perihal Permintaan Biaya MakanMinum Pimpinan yang seolaholah ada kegiatan dari PPTK biaya makan minumtamu mulai tanggal 06 April 2011 sampai dengan akhir tahun 2011;Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh UPRIADIsebagai Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dariHalaman 30 dari 173 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2014/PN. Pdgrumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah ERI ZULFIAN,DESRIL YANI PASHA dan YUSALMAN. Telaahan staf tersebut ditandatanganioleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan(UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan darirumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri olen ASRIL. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL jugaHalaman 45 dari 173 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2014/PN.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan darirumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah ERI ZULFIAN,DESRIL YANI PASHA, dan YUSALMAN. Telaahan staf tersebut ditandatanganioleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan(UPRIADI).

Lupian Bin Mida Latu

1. 1 (satu) Bundel Telahaan Staf Desa Lunjen nomor 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020;
2. 1 (satu) Bundel Telahaan Staf Desa Lunjen nomor 700.04/202/VI/IRKAB/2020 tanggal 25 Juni 2020 Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) Bundel Telahaan Staf Desa Lunjen nomor 700.04/32/IV/IRKAB/2019 tanggal 11 April 2019 Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada Drs. H. Haidar, MM.

berlaku,yaitu sebagai berikut :a adanya surat Tergugat kepada DPRD Kota Nomor : 061/Perindagesdm/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihalPersetujuan Tarif Listrik PT.PLN Batam; b adanya surat persetujuan DPRD Kota Batam sebagaimanatercantum dalam surat Dewan Perwakilan Rakyat kepadaTergugat/Walikota Batam tertanggal 6 Juni 2014, Nomor :21/170/V1/2014 mengenai penyesuaian tariff listrik, dimanadalam paragraf ketiga dinyatakan bahwa melalui RapatPimpinan DPRD Kota Batam, dan setelah dilakukanpembahasan, telahaan

selakuBupati Bangli namun juga tidak tercatat dalam surat masuk dan surat keluarBupati Bangli setelah proposal dan Pertanggung jawabannya diajukanbersamaan oleh terdakwa Cokorda Istri Trenadewi ;e Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada diBagian Kesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi / pengujian terhadapproposal terlebin dahulu yang diketuai olen Kabag Kesra saat itu Nyoman Puja(Pejabat Yang Lama) dan dilanjutkan lagi oleh Wayan Rupa (pejabat yangbaru) sehingga tidak ada diterbitkan telahaan

SumberKaltim Sejahtera);Saksi lihat dokumen/suratsurat tersebut di tempat saksi;Saksi dilihatkan Dokumen /suratsurat pada saat proses di kepolisian yangdiperlihatkan kepada saksi Izin Eksplorasi;Sepengetahuan saksi Surat yang di keluarkan Dinas Tambangan adalah surat TelahaanStaf;Saksi tahu Surat Telahaan Staf, tanggal 23 Januari 2013 seperti pada bukti T.15;Saksi tahu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/012/KPPU/DPEIV/I/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

sudah tidak berlakudianggap sudah ada dalam hokum ada tidak berlaku tetap Revisi perbaikan masihberlaku;e Apabila Revisi tidak berlaku maka Revisi dianggap tidak ada, dianggap sudah adadalam hokum ada tidak berlaku tetap Revisi perbaikan masih berlaku;e Apabila Undangundang pertambanngan tidak dilaksanakan konsekwensinya adalahtidak patuh terhadap hukum;e Keputusan Tata Usaha Negara akan dirubah atau akan dicabut dilihat dari perubahanmateriil atau formil, apabila materiilnya maka dapat dirubah;e Telahaan

PPU;73.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahanSetdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapasawit rakyat (Pilot Project) di Kecamatan Sepaku;74.Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentangpenjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA.2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);75.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. :141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang PengesahanPengangkatan dan Pemberhentian

PPU;72.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.Sepaku;73.Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);74.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan PemberhentianKepala

Bahwa pada telaahan staf tersebut berisikan adanya kunjungan tamubeberapa tokoh masyarakat dan Alim Ulama seKabupaten Padang Pariamandalam rangka temu ramah dan konsultasi dengan Pimpinan DPRD Terdakwa, atas Telahaan Staf kemudian memberikan disposisi kepada Kabag.Keuangan yang pada prinsipnya menyetujui permintaan biaya makan minumtamu. Untuk menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa, maka PPTK kemudianmenyiapkan kelengkapan administrasi kKeuangannya.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansitaginan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan danpengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh Asril atasperintah Eri Zulfian, Desril Yani Pasha, Yusalman. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh Asril dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (Upriadi). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, Asril juga membuatPengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Pimpinan DPRDKab.

PadangPariaman selanjutnya menerima Telahaan Staf Perihal Permintaan BiayaMakan Minum Pimpinan yang seolaholah ada kegiatan dari PPTK biaya makanminum tamu mulai tanggal 06 April 2011 sampai dengan akhir tahun 2011; Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh Upriadisebagai Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan.

Bahwa pada telaahan staf tersebut berisikan adanya kunjungan tamubeberapa tokoh masyarakat dan Alim Ulama seKabupaten Padang Pariamandalam rangka temu ramah dan konsultasi dengan Pimpinan DPRD Terdakwa, atas Telahaan Staf kKemudian memberikan disposisi kepada Kabag.Keuangan yang pada prinsipnya menyetujui permintaan biaya makan minumtamu. Untuk menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa, maka PPTK kemudianmenyiapkan kelengkapan administrasi kKeuangannya.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan darirumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh Asril atas perintah Eri Zulfian,Desril Yani Pasha, dan Yusalman.Telaahan staf tersebut ditandatangani olehAsril dan diketahui olen Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (Upriadi).Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, Asril juga membuat Pengajuan/ permintaanbiaya makan dan minum tamu dari Istri Pimpinan DPRD Kab.

Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T.Il22;23. Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri Hilir, diberi tanda bukti T.123;24. Surat Bupati Indragiri Hilir Perihal Penganggaran Pada TahunBerikutnya Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Yang Dibiayai DAK Tahun2015 dan 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilanan tanggal 15Desember 2016, diberi tanda bukti T.Il24;25.

Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T.IV2;3. Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri Hilir, , diberi tanda bukti T.IV3;4. Surat Bupati Indragiri Hilir Perihal Penganggaran Pada TahunBerikutnya Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Yang Dibiayai DAK Tahun2015 dan 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan tanggal 15Desember 2016, diberi tanda bukti T.IV4;5.

Telahaan Staff Telahaan Staf ini dari Kepala Seksitanggal 13 Pembangunan Jalan selaku PPK T.H15Desember 2016 Pembangunan Jalan DAK 2016 Foto copyperihal Pelaksanaan Kegiatan dari fotoPembangunan Jalan Dana Alokasi copyKhusus (DAK) Tahun Anggaran 2016dari Kepala Seksi PembangunanJalan, Bidang Bina Marga selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pembangunan Jalan Dana AlokasiKhusus Tahun Anggaran 2016kepada Kepala Dinas Bina Margadan Sumber Daya Air KabupatenIndragiri Hilir.16. Surat Plt.

Kepala Surat ini Perihal Tindak LanjutDinas Bina Marga Telahaan Staff Pejabat Pembuatdan Sumber Daya Komitmen (PPK) Pembangunan T.II16Air Kabupaten Jalan Tahun 2016 yang ditujukan Foto copyIndragiri Hilir kepada Bupati Indragiri Hilir tanggal dari foto14 Desember 2016 sehubungan copydengan pemberian kesempatankepada Penyedia menyelesaikanpekerjaan sampai dengan 50 (limapuluh) hari kalender.17.

Skala 1:20.000 Proyek Inpres 1983/1984 belum disahkan olehMenteri Kehutanan, diberi tanda bukti T11;12.Fotocopy Surat Keterangan Lembang Batualu Selatan Nomor: 01/LBS/VI/2014Tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda bukti T12;13.Fotocopy Surat Penetapan Lokasi Tongkonan Tondok Kao Lembang BatualuSelatan Telahaan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten TanaToraja Nomor: 522/346/HutBun TT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, diberitanda bukti T13;14.Fotocopy Surat Penetapan Hutan Adat Tongkonan Tondok

Kao Telahaan StafSekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 2 Oktober 2014, diberi tandabukti T14;15.

dakwMajelis Hakim bebas memilih dakwaan yang akan Majelis Hakim buktMajelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan pertama yang 4lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan :Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum para Temelanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya sebag1 Unsur Barang Siayrikut 0,5 cm kedalamann telunjuk kiri dan in dengan benda tajsentuhan dengan beyang tercatat dalamterpisahkan dariuhi hukuman, makadibuktikan seluruhnppare oleh Penuntutkwa didakwa telahaan

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku:Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Surat

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku;Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Hal.

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku;Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Surat