dan DAU;Satu buah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor:188.452009 tahun 2009 tentang penunjukan ketua dan bendahara penitiapembangunan/ rehabilitasi ruang kelas SD yang bersumber dari DAKbidang pendidikan Kab.Kep.Mentawai tahun anggaran 2009;Slip bukti setoran tahap I sebesar 50 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;Slip bukti setoran tahap II sebesar 40 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;50Slip bukti setoran tahap III sebesar 10 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;Satu buah Telahaan

Staff No: 2.351/DISDIKKKM/X/2009 tanggal 8oktober 2009 dan Lampirannya.Satu buah Telahaan Staff No: 2565/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 1Desember 2009 dan lampirannya;Satu buah Telahaan Staff No: 2703/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 15Desember 2009 dan lampirannya;Penyitaan tanggal 08 November 2011, dari SUWARDI, S.Pd.SD (Plt.

DAK dan DAU;Satu buah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor:188.452009 tahun 2009 tentang penunjukan ketua dan bendahara penitiapembangunan/ rehabilitasi ruang kelas SD yang bersumber dari DAKbidang pendidikan Kab.Kep.Mentawai tahun anggaran 2009;Slip bukti setoran tahap I sebesar 50 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;Slip bukti setoran tahap II sebesar 40 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;Slip bukti setoran tahap III sebesar 10 % untuk 57 sekolah penerima DAKdan DAU;Satu buah Telahaan

Staff No: 2.351/DISDIKKKM/X/2009 Tanggal 8oktober 2009 dan Lampirannya.Satu buah Telahaan Staff No: 2565/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 1Desember 2009 dan lampirannya;Satu buah Telahaan Staff No: 2703/DISDIKKKM/XII/2009 tanggal 15Desember 2009 dan lampirannya;Penyitaan tanggal 08 November 2011, dari SUWARDI, S.Pd.SD (Plt.

Fotocopy Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, yang telahdiberi materai untuk itu diberi tanda dengan T.I19 ;20. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum II (Kedua) Sisa KontrakNomor : 620/SPADD.1I/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.06.btanggal 23 Desember 2016 Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan SungaiPUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Tbh. Hal. 30 dari 45Dusun Sungai Piring (Paket 2). yang telah diberi materai untuk itudiberi tanda dengan T.I20 ;21.

Fotocopy Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016,Yang telah diberi materai untuk itu diberi tanda dengan T.II.4 ;5, Fotocopy Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir, Yang telah diberi materaiuntuk itu diberi tanda dengan T.II.5 6.

penelitian berkasberkas para pelamarumum seleksi CPNS tahun 2014 secara teliti olen Bagian Pegawaian(Panitia Seleksi Daerah/PANSELDA) Kabupaten Mahakam Ulu, yangmenyebabkan urutan kelulusan bergeser menjadi urutan kedua (2) dankesempatan PENGGUGAT untuk dapat mengikuti seleksi CPNS darijalur' umum tahun berikutnya tertutup, dikarenakan TERGUGATmeloloskan peserta tes CPNS yang dinyatan lulus pada nomor urut satu(1) yang sudah nyatanyata berumur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.Bukti foto kopi Telahaan

(TKD) dan (TKB)dikarenakan umur yang bersangkutan telah lewat 35 tahun yaitu 35tahun 5 bulan, sehingga kesempatan PENGGUGAT menjadi PNSterhalang karenanya, namun PENGGUGAT memiliki kesempatanberikutnya yaitu Sesuai apa yang disampaikan oleh Bidang SDM danAparatur KEMENPAN' RB, ketika itu. menyampaikan kepadaPENGGUGAT yaitu Tidak ada masalah jika ada peserta tes CPNSyang digugurkan oleh TIM Seleksi, dikarenakan faktor usia telahmelewati 35 tahun, asalkan PEMKAB mengajukan usulan danmembuat surat telahaan

September 2015, mengikutikunjungan rombongan PEMKAB MAHULU~ ke KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) di Jakarta, menyempatkan diri untuk berkonsultasi dibagian BidangSDM dan Aparatur KEMENPAN RB, yang ketika itu dijawab ; Tidak adaHalaman 45 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMD21masalah jika ada peserta tes CPNS yang digugurkan oleh TIMSeleksi, dikarenakan faktor usia telah melewati 35 tahun, asalkanPEMKAB mengajukan usulan dan membuat surat telahaan

Yang tidak mengurus atau mengajukan NIPPENGGUGAT, Justru menyuruh PENGGUGAT mengurus bersamaOMBUSMEN ke MENPANRB dan BKN, Sedangkan Telahaan staf ahlipemerintahan Kabupaten Mahakam Ulupun telah diabaikan dandibiarkan saja tanpa kepastian. Serta dokumendokumen pengusulanHalaman 51 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMDNIP atas nama PENGGUGAT (BONI FASIUS, SE) tidak diusulkan olehTERGUGAT.

Bukti foto copy Telahaan Staf terlampir.Bahwa Panitia Seleksi dan/atau Kepala Bagian Kepegawaian KabupatenMahakam Ulu (Panitia Seleksi/Bagian Kepegawaian) telah meloloskanpeserta tes CPNS yang secara administrasi (tahapan) sebelumnya yakniseleksi berkas dapat meloloskan atas nama MELKY ARNOULDUS yangjelas terlahir di Samarinda, 25051979.

Bahwa kalaupun para penggugat memiliki legal standing dalam mengajukangugatan dalam perkara a quo patutlah di anggap para penggugat tidak mampubekerja sebab dalam telahaan yang menjadi dasar pemberhentian tersebut telahdi jelaskan terhadap masingmasing penggugat yakni penggugat atas namajaidin selaku Bendahara/Kaur Keuangan tidak mampu mengoperasikancomputer padahal tugas penggugat sebagaimana Kaur Keuanganmembutuhkan skill di bidang computer.berikut tugas dan fungsi kaurkeuangan,menurut UndangUndang

Pada saat itu saksi menyampaikan bahwa pemberhentianperangkat desa bukan hal yang tabu atau sama sekali dilarang, tetapi syarat danprosedurnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan;bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi tertulis terkait pemberhentianPara Penggugat kepada Tergugat;bahwa saksi menerima tembusan SK beserta telahaan (bukti T3) dari staff saksi;bahwa Tergugat pernah mengeluhkan kinerja para perangkat Desa Peropa, tetapiTergugat tidak menyebut namanama perangkat

persetujuannya ada dari saksi, sedang tindak lanjutnya ada pada KuasaPengguna Anggaran dan Bendaharawan sampai ke DPPKAD;Bahwa setelah cek tersebut dibuat oleh teraskwa untuk pencairan dananya ke BankKuasa Pengguna Anggaran (Wardi Jufri) yang menanda tanganinya.Pertemuan di Hotel Mega Mega Mantraman, saksi tidak ikut rapat setelah darirumah Bupati, saat itu saksi langsung balik ke Hotel tempat saksi menginap, jadiapa yang dibicarakan setelah kembali dari rumah Bupati saksi tidak tahu;Menyangkut Telahaan

Pak Adril (Terdakwa) yangsaksi bicarakan dengan Pak Adril bukan masalah penyuapan ini tapi tentangmasalah permintaan dana Tambahan Uang (TU) yang Rp. 3.200.000.000, (tiga67milyar dua ratus juta rupiah) sementara kantor butuh uang dan kegiatan jalan terusdimana waktu itu Terdakwa membicarakan dengan Pak Adril di Kantor.Bahwa cara pencairannya ada SPP dan karena itu dana Tambahan Uang (TU) harusada persetujuan pimpinan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PenggunaAnggarannya Pak Sekda dan itulah telahaan

staf dan surat pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA) nya;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya Pak Wardi Jufri dan PenggunaAnggaran (PA) nya Pak Sekda, boleh orang boleh salah satu diantara ke dua orangini;Bahwa Telahaan Stafnya ada itu dana Tambahan Uang (TU) untuk kegiatan kantor,selaku Benhadara Terdakwa menghadap kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dulu lalu Terdakwa sampaikan ada pengajuan dana Tambahan Uang (TU) setelahitu diajukan kepada Pengguna Anggaran

(PA) naiklah telahaan staf kepadaDPPKAD, karena dana tidak tersedia yang di hitung itu hanya dana kegiatanbukan fiktif.Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atauPengguna Anggaran (PA), maka dana itu tidak akan di cairkan oleh DPPKAD, jadiharus persetujuan pimpinan karena prosesnya begitu karena dana ini danaTambahan Uang (TU).

Terdakwa membicarakan dengan PakAdril di Kantor.Menimbang, bahwa adapun cara pencairannya ada SPP dan karena itu danaTambahan Uang (TU) harus ada persetujuan pimpinan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Pengguna Anggarannya adalah Pak Sekda dan surat pernyataan dari KuasaPengguna Anggaran (KPA) dan selaku Bendahara Terdakwa menghadap kepada KuasaPengguna Anggaran (KPA) dulu lalu Terdakwa sampaikan ada pengajuan dana TambahanUang (TU) setelah itu diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA) naiklah telahaan

Zulimi, S.Sos, M.Si, secara luas memuat kajiandan telahaan berdasarkan fakta hukum yang seharusnya hal inimenjadikan salah satu masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan gunamengambil sebuah keputusan, mengingat BAPEK pada hakekatnyadibentuk dalam rangka membantu Pegawai Negeri Sipil yang mendapattekanan kekuasaan.

Wawan Irawan Blongkodoleh Kepala BKPAD ProvinsiGorontalo tanggal 4 Oktober 2010dengan Nomor 800/BKPAD/2003/2010 yangditujukan kepada Sekretaris Daerah ProvinsiGorontalo;T25: Foto copy telahaan stafKepala BKPAD Provinsi Gorontalotanggal 24 Oktober 2010 dengan Nomor :800/BKPAD/2003/2010 = yang ditujukankepada Gubernur Gorontalo melaluiSekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;26.Bukti T26: ....../ 1226.Bukti T26: Laporan Hasil Konsultasi ke BAPEK,oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalotanggal 02 November

Putusan Nomor 140 PK/TUN/201312Kehutanan Departemen Kehutanan dalam suratnya Nomor S.125/BIKPHH3/2010tanggal Pebruari 2010 Perihal: Dugaan Pelanggaran Eksploitasi, pada intinya telahmemberikan telaahan atas dugaan pelanggaran eksploitasi yang dilakukanPenggugat, dimana dari hasil telahaan tersebut tidak ada pelanggaran eksploitasiyang dilakukan Penggugat, karena telah dilakukan pengukuran dan pengujian, danULHP telah dibuat di TPn ada Buku ukur (terlampir);Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan

berlaku,yaitu sebagai berikut :a adanya surat Tergugat kepada DPRD Kota Nomor : 061/Perindagesdm/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihalPersetujuan Tarif Listrik PT.PLN Batam; b adanya surat persetujuan DPRD Kota Batam sebagaimanatercantum dalam surat Dewan Perwakilan Rakyat kepadaTergugat/Walikota Batam tertanggal 6 Juni 2014, Nomor :21/170/V1/2014 mengenai penyesuaian tariff listrik, dimanadalam paragraf ketiga dinyatakan bahwa melalui RapatPimpinan DPRD Kota Batam, dan setelah dilakukanpembahasan, telahaan

PadangPariaman selanjutnya menerima Telahaan Staf Perihal Permintaan Biaya MakanMinum Pimpinan yang seolaholah ada kegiatan dari PPTK biaya makan minumtamu mulai tanggal 06 April 2011 sampai dengan akhir tahun 2011;Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh UPRIADIsebagai Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dariHalaman 30 dari 173 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2014/PN. Pdgrumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah ERI ZULFIAN,DESRIL YANI PASHA dan YUSALMAN. Telaahan staf tersebut ditandatanganioleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan(UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan darirumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri olen ASRIL. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL jugaHalaman 45 dari 173 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2014/PN.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan darirumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah ERI ZULFIAN,DESRIL YANI PASHA, dan YUSALMAN. Telaahan staf tersebut ditandatanganioleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan(UPRIADI).

Lupian Bin Mida Latu

1. 1 (satu) Bundel Telahaan Staf Desa Lunjen nomor 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020;
2. 1 (satu) Bundel Telahaan Staf Desa Lunjen nomor 700.04/202/VI/IRKAB/2020 tanggal 25 Juni 2020 Tahun Anggaran 2019;
3. 1 (satu) Bundel Telahaan Staf Desa Lunjen nomor 700.04/32/IV/IRKAB/2019 tanggal 11 April 2019 Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada Drs. H. Haidar, MM.

SumberKaltim Sejahtera);Saksi lihat dokumen/suratsurat tersebut di tempat saksi;Saksi dilihatkan Dokumen /suratsurat pada saat proses di kepolisian yangdiperlihatkan kepada saksi Izin Eksplorasi;Sepengetahuan saksi Surat yang di keluarkan Dinas Tambangan adalah surat TelahaanStaf;Saksi tahu Surat Telahaan Staf, tanggal 23 Januari 2013 seperti pada bukti T.15;Saksi tahu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/012/KPPU/DPEIV/I/2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum

sudah tidak berlakudianggap sudah ada dalam hokum ada tidak berlaku tetap Revisi perbaikan masihberlaku;e Apabila Revisi tidak berlaku maka Revisi dianggap tidak ada, dianggap sudah adadalam hokum ada tidak berlaku tetap Revisi perbaikan masih berlaku;e Apabila Undangundang pertambanngan tidak dilaksanakan konsekwensinya adalahtidak patuh terhadap hukum;e Keputusan Tata Usaha Negara akan dirubah atau akan dicabut dilihat dari perubahanmateriil atau formil, apabila materiilnya maka dapat dirubah;e Telahaan

PPU;73.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahanSetdakab, Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember2008, perihal pencairan dana program perkebunan kelapasawit rakyat (Pilot Project) di Kecamatan Sepaku;74.Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentangpenjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah TA.2008 (yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya);75.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. :141/18/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang PengesahanPengangkatan dan Pemberhentian

PPU;72.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.Sepaku;73.Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);74.Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. : 141/18/2005 tanggal2 Februari 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan dan PemberhentianKepala

selakuBupati Bangli namun juga tidak tercatat dalam surat masuk dan surat keluarBupati Bangli setelah proposal dan Pertanggung jawabannya diajukanbersamaan oleh terdakwa Cokorda Istri Trenadewi ;e Setelah proposal dan Pertanggung jawaban berada diBagian Kesra Setda Bangli tidak ada dilakukan verifikasi / pengujian terhadapproposal terlebin dahulu yang diketuai olen Kabag Kesra saat itu Nyoman Puja(Pejabat Yang Lama) dan dilanjutkan lagi oleh Wayan Rupa (pejabat yangbaru) sehingga tidak ada diterbitkan telahaan

dakwMajelis Hakim bebas memilih dakwaan yang akan Majelis Hakim buktMajelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan pertama yang 4lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan :Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum para Temelanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya sebag1 Unsur Barang Siayrikut 0,5 cm kedalamann telunjuk kiri dan in dengan benda tajsentuhan dengan beyang tercatat dalamterpisahkan dariuhi hukuman, makadibuktikan seluruhnppare oleh Penuntutkwa didakwa telahaan

Bahwa pada telaahan staf tersebut berisikan adanya kunjungan tamubeberapa tokoh masyarakat dan Alim Ulama seKabupaten Padang Pariamandalam rangka temu ramah dan konsultasi dengan Pimpinan DPRD Terdakwa, atas Telahaan Staf kemudian memberikan disposisi kepada Kabag.Keuangan yang pada prinsipnya menyetujui permintaan biaya makan minumtamu. Untuk menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa, maka PPTK kemudianmenyiapkan kelengkapan administrasi kKeuangannya.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansitaginan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan danpengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh Asril atasperintah Eri Zulfian, Desril Yani Pasha, Yusalman. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh Asril dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (Upriadi). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, Asril juga membuatPengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri Pimpinan DPRDKab.

PadangPariaman selanjutnya menerima Telahaan Staf Perihal Permintaan BiayaMakan Minum Pimpinan yang seolaholah ada kegiatan dari PPTK biaya makanminum tamu mulai tanggal 06 April 2011 sampai dengan akhir tahun 2011; Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh PPTK dan diketahui oleh Upriadisebagai Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan.

Bahwa pada telaahan staf tersebut berisikan adanya kunjungan tamubeberapa tokoh masyarakat dan Alim Ulama seKabupaten Padang Pariamandalam rangka temu ramah dan konsultasi dengan Pimpinan DPRD Terdakwa, atas Telahaan Staf kKemudian memberikan disposisi kepada Kabag.Keuangan yang pada prinsipnya menyetujui permintaan biaya makan minumtamu. Untuk menindaklanjuti disposisi dari Terdakwa, maka PPTK kemudianmenyiapkan kelengkapan administrasi kKeuangannya.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan darirumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh Asril atas perintah Eri Zulfian,Desril Yani Pasha, dan Yusalman.Telaahan staf tersebut ditandatangani olehAsril dan diketahui olen Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (Upriadi).Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, Asril juga membuat Pengajuan/ permintaanbiaya makan dan minum tamu dari Istri Pimpinan DPRD Kab.

Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T.Il22;23. Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri Hilir, diberi tanda bukti T.123;24. Surat Bupati Indragiri Hilir Perihal Penganggaran Pada TahunBerikutnya Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Yang Dibiayai DAK Tahun2015 dan 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilanan tanggal 15Desember 2016, diberi tanda bukti T.Il24;25.

Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T.IV2;3. Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri Hilir, , diberi tanda bukti T.IV3;4. Surat Bupati Indragiri Hilir Perihal Penganggaran Pada TahunBerikutnya Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Yang Dibiayai DAK Tahun2015 dan 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan tanggal 15Desember 2016, diberi tanda bukti T.IV4;5.

Skala 1:20.000 Proyek Inpres 1983/1984 belum disahkan olehMenteri Kehutanan, diberi tanda bukti T11;12.Fotocopy Surat Keterangan Lembang Batualu Selatan Nomor: 01/LBS/VI/2014Tanggal 20 Juni 2014, diberi tanda bukti T12;13.Fotocopy Surat Penetapan Lokasi Tongkonan Tondok Kao Lembang BatualuSelatan Telahaan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten TanaToraja Nomor: 522/346/HutBun TT/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, diberitanda bukti T13;14.Fotocopy Surat Penetapan Hutan Adat Tongkonan Tondok

Kao Telahaan StafSekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja tanggal 2 Oktober 2014, diberi tandabukti T14;15.

Melakukan Penagihan Tunggakan Retribusi Oleh PT.GSBSenilai Rp.1.163.242.840,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah dan selakuPlit.Sekretaris Daerah berinisiatif agar Kepala Dinas perhubungan yaituTerdakwa mengundang pihak terkait untuk melaksanakan rapat untukmenindaklanjuti Hasil Temuan BPK tersebut dan dari Rapat tersebutHal 49 dari 165 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrmenghasilkan kesimpulan yaitu agar PT.GSB segera menyelesaikanpermasalahan sesuail Rekomendasi dari BPK RI;Bahwa atas Telahaan

mendapatkan PAD dari penyewaan dan pengoperasiankapal KMP.Tasik Gemilang GT.776 Sesuai Surat perjanjian yang disepakatikedua belah pihak;Bahwa setahu saksi pengoperasian kapal KMP.Tasik Gemilang GT.776yang habis masa kontraknya pada tanggal 07 Agustus 2015 tidak dapatdioperasikan kembali hanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 550/Dishub,Kominfo/ XI/2015/ 574 tanggal 07 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan KabupatenBengkalis;Bahwa saksi pernah membuat Telahaan

Setelah saksi membuat telahaan staf seperti itu tetapi tidakada tanggapan dan tindak lanjut atas hal tersebut dari saksi JAAFARARIEF dimana telaahan Staf Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/08tanggal 30 Maret 2015 perihal Tunggakan hutang pihak ketiga tersebutatas ide saksi sendiridan yang membuat adalah saksi sendiri sebagaiKepala Bidang Perhubungan Darat, namun setelah saksi ajukankepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidakada tanggapan dan tindak lanjut tunggakan atas hutang pihak

ketiga;Bahwa Telahaan Staf Nomor : 550/Dishubkominfo/2015/437 tanggal 13Agustus 2015 perihal Tindak lanjut tunggakan retribusi, yang membuattelahaan staf tersebut adalah saksi atas perintah dari Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Bengkalis yang pada pokoknya = saksi JAAFARARIEF menyarankan kepada Bupati agar tunggakan retribusi dan sewakapal oleh PT.GSB Cabang Bengkalis dapat dikurangi atau diringankan danHal 56 dari 165 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN Pbrmeminta persetujuan perpanjangan

Danatas telahaan staf tersebut tidak ada tanggapan dari Bupati Bengkalis; Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa PT.GSB Cabang Bengkalissudah ditutup operasionalnya oleh PT.GSB (Pusat) per tanggal 15September 2015, dan Terdakwa selaku Kepala Cabang GSB cabangBengkalis tidak pernah memberitahu kepada saksi terkait hal ini.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukansaksi

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku:Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Surat

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku;Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Hal.

Rek. 113.140.042.6, tanggal 20 Januari2009 sebesar Rp. 260.000.000,00 kepada Bendahara Desa KarangJinawi Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU:1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairandana program perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) diKecamatan Sepaku;Foto Copy Buku Il Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAnggaran pendapatan dan belanja Daerah TA. 2008 (yang telahdilegalisir sesuai dengan aslinya);Surat