Rudy Waidjaja selaku Direktur PT.TrustMulti Finance untuk pembayaran "seminar breakthrough thingkingin the finance industry" yang diselenggarakan pada tanggal 1314Maret 2008 di Taipeh dan dasar saksi mengeluarkan uang Rp5.888.000, karena ada surat registration form seminarbreakthrough thingking in the finance industry dan perincian biayasesuai kurs USD 1 = Rp 9200.;.

ocehan Pemohon dalam repliknya melebihi ocehan seorangperempuan yang tukang omel yang tidak sepantasnya Pemohon selakuorang berpendidikan yang dalam proses mengambil Strata II (SII) yangselalu berburuk sangka terhadap Termohon dan berupaya membuat ceritafiktip untuk meyakinkan hakim ; setentang dengan hal ini Pemohon terlaluberambisi mencaricari kesalahan Termohon cerita medan cerita bh,facebookan, tukaran hp dan sebagainya sehingga jenuh mendengar ocehanyang tidak mendasar atau terlalu negative thingking

Bahwa Gugatan Penggugat Konpensi dan Penggugat II Konpensi/Para PenggugatKonpensi(GARYKRISTIAWAN HADIBRATA, dan UTAMI DIAN SURYANDARI) tersebut adalahGugatan yang kabur/obscuur libell, yang tidak menggambarkan adanyaDistinctive Thingking dan asas berpikirrasional, cekak aos atau kort maarbondig end hardig (singkat, padat, mencakup, dan menggigit);Bahwa berdasarkan alasan dalil bantahan, alasan dalil sangkalan dan alasandalil penolakan dari Tergugat III Konpensi (Kusumastuti) yang sebagaimanatelah

Bahwa Gugatan Penggugat Konpensi dan Penggugat II Konpensi/ParaPenggugat Konpensi (GARY KRISTIAWAN HADIBRATA, dan UTAMI DIANSURYANDARI) adalah tidak jelas, kabur (obscuur libell), yang tidakmenggambarkan adanya Distinctive Thingking dan asas berpikir rasional,cekak aos atau kort maar bondig end hardig (Singkat, padat, mencakup, danHalaman 14 dari 62 Halaman Putusan Nomor 31 /PDT/2020/PTYYKmenggigit).

Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada,seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuanundangundang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutan untukmenunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana ditegaskan Pasal56 ayat (1) KUHAP.Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thingking, ketentuan Pasal 56ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harapah.S.H., Pasal56 ayat (1) KUHAP mengandung berbagai aspek permasalahan hukumyaitu :a.

petunjukterhadap kejahatan yang dituduhkan".Maka terhadap fakta hukum tersebut di atas sudah cukup beralasan bagiMajelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan a quodimaksud.Bahwa Judex Facti telah menyimpang dari ketentuan hukum positif, karenadi dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil bukankebenaran formil.Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 81 K/MIL/2016Bahwa dalam memutuskan perkara pidana Judex Facti harus dihindari jalanpikiran dan penelaahan secara "Formalistic Legal Thingking

Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakansarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahan pembelan danjuga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking, maka ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP tersebutmenurut Hakim Praperadilan mengandung makna:1. Mengandung aspek nilai HAM;2.

Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. sensi daridiberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalamPasali109 Ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada

mewakili kantor pusatnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat mengenaigugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), menurut majelis juga tidakberalasan ; Bahwa dalam eksepsi ini pada prinsipnya Tergugat berpendapatPenggugat telah mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum danwanprestasi, sehingga gugatan menjadi tidak jelas/obscure libel ; PendapatTergugat tersebut menurut hemat majelis berpijak pada pendekatan hukumyang kaku (stric law) dan bersifat formalistik (formalistic legal thingking

Dimana bahwapernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awalpernikahan dan Penggugat sudah berulang kali untuk berpisah, pada waktuliburan 2009 ke Malaysia pun Penggugat sebenarnya sudah berpisah ranjangtetapi Penggugat masih memikirkan anak dan berharap Tergugat akan berubahmakanya sepakat untuk rujuk lagi tetapi karena sifat Tergugat yang tempramendan negatif thingking timbul lagi masalah dan pertengkaran, dan pernikahanmasih bisa bertahan sampai 14 tahun sematamata Penggugat hanya

Dalam Posita maupun Petitumnyajuga tidak dipisahkan mana Perbuatan Melawan Hukum mana PerbuatanWanprestasi, sehingga membuat gugatan Penggugat tersebut menjadirancu, over bodig, obscuur libel dan tidak menggambarkan adanyaDistinctive Thingking ;Bahwa dalam butir 3 Penggugat berdalih bahwa pada tanggal 31Desember 1999, Penggugat dibelikan sebidang tanah kosong yang adadibelakang tanah milik Penggugat dst .

Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor, merupakansarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahan pembelan danjuga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking, maka ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP tersebutmenurut Hakim Praperadilan mengandung makna:1. Mengandung aspek nilai HAM;2.

Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking, sehinggamenuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion, seringmendatangkan akibat yang tidak adil (unjustresult);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan ketentuan Pasal 109 Ayat (1)KUHAP harus disikapi secara bijak dan proporsional. sensi daridiberitahukannya SPDP kepada terlapor sebagaimana dimaksud dalamPasali109 Ayat (1) KUHAP adalah untuk memberi kesempatan kepada

Bahwa prasangka negative thingking dari Termohon bukanlahtanpa alasan dan sebab, karena memang nyatanyata Pemohonmenjalin hubungan dengan teman 1 (satu) kantornya yang bernamaFITRI, yang mana pada bulan April 2017 FITRI melalui percakapanchatting mengaku kepada Termohon telah menjalin hubunganterlarang dengan Pemohon dan mengaku tengah hamil anak dariPemohon, yang selebihnya akan Termohon buktikan dalam sidangagenda pembuktian;Bahwa permohonan dalam posita 7 (tujuh) tidak Semuanya benar,Termohon

pidana;2) Dalam konteks pemberitahuan SPDP kepada korban/pelaporpemberitahuan SPDP tersebut merupakan momentum bagi korban/pelaporuntuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalampengembangan penyidikan atas laporannya;3) Dalam konteks pemberitahuan SPDP terhadap terlapor,merupakan sarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan bahanpembelan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untukmendampinginya;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari pendekatan strict law atauformalistic legal thingking

Pandangan tentang pendekatan perlindungan kepentingan umumdiperkuat lagi dengan alasan antara lain sebagai berikut:1) Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisa mengingkari keadilan(justice denied on a technicality);2) Penerapan hukum terlalu stict law atau formal legal thingking,sehingga menuntut segala sesuatunya due process tanpa discretion,sering mendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Hakim Praperadilan berpendapat penerapan

Perbuatan Melawan Hukum hal 17 18);Menimbang bahwa dari perbedaan pendapat tersebut sebagaimanadimaksud oleh Tergugat adalah pendekatan hukum yang kaku (stric law) dandianggap sebagai pendapat yang bersifat formalistik (formalistic legal thingking);Menimbang bahwa dalam perkembangan akhirakhir ini tentangwanprestasi yang dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum tidak lagidipandang sebagai sesuatu yang saling bertentangan sehingga tidak perludipertentangkan dengan tajam mengenai hal tersebut;Menimbang

Tergugat II Intervensi(vide Gugatan halaman 4), Tergugat II Intervensi menolak secara tegas daliltersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagaiberikut :a Penggugat mempunyai kekhawatiran berlebihan sehingga berpikiran negatifnegatif (negative thingking) terhadap Tergugat II Intervensi. Penggugat hanyamemprediksi sepihak kerugian yang akan dialaminya apabila usaha Tergugat IIIntervensi nantinya mulai beroperasi.

menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyatapenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan Surat PernyataanTersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum .Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidakdapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang undang yangmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.a Dari segi pendekatan formalistic legal thingking

dan pemeriksaan tambahan terakhirpada tanggal 14 desember 2017; Bahwa adapun yang membuat menjadikebiasaan penyidik selama ini yang hanya menanyakan apakah akanmenggunakan hakanda sebagai penasehat hukum dalam BAP pertamatanggal 30 Oktober 2017 point 3 tersebut tidak dapat serta mertamelumpuhkan ketentuan undangundang yang mewajibkan pejabatbersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sepertiyang dimaksud dengan pasal 56 ayat (1) KUHAP.Bahwa dari segi pendekatan formalistic legal thingking

jugaterhadap luas dan batasbatasnya juga tidak jelas serta tanaman apa saja yangada diatas tanah obyek sengketa juga tidak jelas, hal mana dari dalildaliltersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapatterhadap dalil bahwa nama tanah obyek sengketa adalah Metkona bukanMetkono adalah kesalahan teknis penulisan semata /clirical error, sehinggapenulisannya menjadi tidak benar, hal mana terhadap adanya kesalahanpenulisan tersebut tidak harus dipandang secara formalistik legal thingking

was thingking thisis good for you yang kemudian dihapus. Email ini bertanggal 10 dan 13September 2015 dengan alamat email Aetririssarumpaet.sarumpaet3@gmail.com. Hal ini dapat menjadi indikasi adanyaalasan nonilmiah atas tidak diluluskannya PENGGUGAT.Bahwa di dalam Ujian tersebut terjadi kejanggalan juga dalam pemberian nilai.Terdapat seorang Penguji yang memberi nilai lulus dengan angka 75. Penguj!ini Dr.

menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyatapenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan Surat PernyataanTersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum .Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidakdapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang undang yangmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.non Dari segi pendekatan formalistic legal thingking

Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangkaini ada, seharusnya tidak dapat melumpuhkan dan/atau menghilangkanketentuan undangundang yang mewajibkan pejabat yang bersangkutanuntuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimanaditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.Dari segi pendekatan formalistic legal thingking, ketentuan Pasal 56ayat (1) KUHAP, sebagaimana dijelaskan dalam buku M. YahyaHarapah, SH, berjudul Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP?