Ditemukan 1021657 data
Urut Berdasarkan
Putus : 05-04-2006 — Upload : 04-10-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400K/TUN/2001 Tanggal 5 April 2006 — Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ; PT Metindo Perkasa
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-04-2007 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416K/TUN/2006 Tanggal 25 April 2007 — HERWIN MARBUN ; KAMSON SIPAHUTAR ; vs. KAMSON SIPAHUTAR
117 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-12-2014 — Upload : 26-12-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 85/Pid.Sus/2014/PT.DPS Tanggal 11 Desember 2014 — I GUSTI NGURAH AGUNG WIDIANINGRAT
73 — 36
73 — 36
Badung atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah melakukan pengangkutan sebagaimanadimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan, perbuatan mana dilakukanoleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bermula ketika saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made DwiEndra Putra anggota Polres Badung mendapatkan informasi bahwa dirumah atau digudang milik terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat di Br.
Mengwi dengan harga Rp.85.000, (delapan puluhlima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitamDK.9874 AV) 5 nnn anne nnn nnn ncn cnn cnc enceTerdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gasbumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Ttahun 2001 tentang minyak dan gasATAU KEDUA :Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat pada hari Kamistanggal
Mengwi dengan harga Rp.85.000, (delapan puluhlima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitamDK.9874 AV) 52 222 nn anne nnn nner enc cnn nn nen ccsTerdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gasbumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UURINo.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ; ATAU KETIGA :Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat pada hari Kamistanggal tanggal 1 September
Mengwi dengan harga Rp.85.000, (delapan puluhlima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitamDK.9874 AV 52 nnn nn nn nnn nnn nnn nnn ncn ncn cence ccsTerdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gasbumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang Undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ; Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29September 2014, No.Reg.Perk
Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat bersalah melakukantindak pidana Niaga tanpa ijin usaha miaga sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf dUU RI No.22 Tahun 2001 seperti dalam dakwaan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dandenda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;3.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1059 — 749 — Berkekuatan Hukum Tetap
1059 — 749 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
,persaingan usaha, maupun pasar modal.55.
Padakesimpulan argumennya Termohon Keberatan menyatakan KelompokUsaha Temasek adalah suatu kelompok pelaku usaha. ApabilaKelompok Usaha Temasek dianggap sebagai kelompok pelakuusaha maka Kelompok Usaha Temasek nyatanyata tidak memenuhiunsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf aUndangUndang No. 5 Tahun 1999 UndangUndang No. 5 Tahun 1999secara tegas membedakan pengertian pelaku usaha dengankelompok pelaku usaha.
yang disebut sebagaiKelompok Usaha Temasek dan karenanya semuanya dapat dianggapsebagai Pelaku Usaha.
Usaha atau Kelompok Pelaku Usaha tersebut memliki posisidominan.
, persaingan usaha, maupun pasar modal.""2.
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2033 K/PDT/2009 LO FREDRIK (DIRUT. DIP. SOLUTIONS TECHNOLOGI); PT. BHAKTI FINANCE
79 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 25-05-2012 — Putus : 01-08-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 68/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 1 Agustus 2012 — MAS ANDO PGL. IMAS
48 — 4
48 — 4
IMAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.
: 68/Pid.B/2012/PN.MR.Izin Usaha NiagaBerdasarkanPasal 23 ayat1 UU RI No.22Tahun 2001tentang Minyakdan Gas BumimenyebutkanbahwakegiatanUsaha HilirMigas dapatdilaksanakanoleh BadanUsaha setelahmendapat IzinUsaha dariPemerintah,yaitu :Izin Usaha PengolahanIzin Usaha PengangkutanIzin Usaha PenyimpananIzin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah(cq.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energidan Sumber Daya Mineral).e Bahwa ahli menjelaskan bahwa bahan bakar jenis minyak
Niaga.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usahahilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan olehBadan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ayat (2)menjelaskan bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiata usaha minyak bumidan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dibedakan atas :a. Izin Usaha Pengolahanb. Izin Usaha Pengangkutanc. Izin Usaha Penyimpanand.
hilir yang mencakup pengangkutan, yang manakegiatan usaha tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badanusaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, dan badanusaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, sedangkan ijin yangdiperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupaTestReport Laboratorium dari PT.
kegiatan usaha hilir yangmencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dalampasal ini telah terpenuhi;Ad.3.
IMAS tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumiberupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usahapengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.
Register : 17-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 115/Pid.B/2016/PN Gpr Tanggal 14 Maret 2016 — JARNO Als SUJARNO Bin (alm) SONOKARYO
38 — 6
38 — 6
pertambangan yang tidak memiliki IUP, izinpertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK),perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana Terdakwa JARNO als SUJARNO Bin almSONOKARYO telah ditangkap oleh Petugas Polres Kediri sehubungan telahmelakukan usaha pertambangan tidak memiliki izin pertambangan Rakyat (IPR)dari yang berwenang, bahwa Terdkawa melakukan usaha pertambangan diareal ahan milik Terdakwa di Desa manggis, Kec.
TJAHJO ADIBAWONO, BE..ST e Bahwa seseorang yang melakukan usaha pertambangan harusdilengkapi dengan surat izin dan wajib dimiliki dalam melaksanakanusaha pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun 2009 yaitu izinpertambangan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPetambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPk) ;Bahwa adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan,pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang yangdilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib
melakukan usaha pertambanganmelakukan usaha pertambangan tidak mempunyai izin usahapertambangan adalah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanskipidana dimana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpadilengkapi dengan IUP, IPR atau IUPK dipidana penjara paling lama 10tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, (seratus milyarrupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 pukul 21.00 Wib
diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 32Tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin khusus di bidangpertambangan ;e Bahwa kewenangan pemberi izin oleh Menteri untuk wilayah yang beradapada lintas wilayah propinsi dan/ atau wilayah laut lebih dari 12 mildarigaris pantai sedangkan untuk wilayah propinsi dan/ atau wilayah lautsampai dengan 12 mil diberikan oleh Gubernur ( sesuai UU No. 23 Tahun2014 tentang Minerba) ;e Bahwa seseorang atau Badan Usaha melakukan usaha pertambanganmelakukan usaha pertambangan
surat izin danwajib dimiliki dalam melaksanakan usaha pertambangan sesuai UU No. 4 Tahun2009 yaitu izin pertambangan baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPetambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;Menimbang, bahwa adapun untuk kegiatan penampungan,pemanfaatan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambangyang dilakukan oleh bukan pemegang IUP/ IPR/ IUPK wajib memiliki izin kKnususpenjualan dan pengangkutan, pengelolaan dan pemurnian yang mana izinkhusus
Putus : 24-04-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56PK/TUN/2005 Tanggal 24 April 2008 — SENDI BINGEI PURBA SIBORO ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEPOK ; HENDRI PRASTOWO
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-12-2015 — Putus : 31-12-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 296/Pid.B/2015/PN. Mgt. Tanggal 31 Desember 2015 — terdakwa SUKADI
79 — 9
79 — 9
Menyatakan terdakwa SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
; Bahwa yang mengelola usaha penambangan adalah terdakwa SUKADI;e Bahwa dalam melakukan usaha penambangan terdakwa SUKADImenggunakan alat berat berupa (satu) excavator dengan merk Hyundai PC200 warna kuning;e Bahwa dalam usaha penambangan tersebut terdakwa mendapat keuntunganRp. 50.000,(Lima Puluh Ribu) per ritasi dari hasil tambang yang didapat;e Bahwa yang didapat dari hasil penambangan yang dikelola oleh terdakwaadalah berupa tanah urug dan tanah untuk bahan batu bata;e Bahwa usaha penambangan
;Bahwa terdakwa tidak memiliki jin Usaha Penambangan (UP) maupun JjinPertambangan Rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan Khusus (IUPK)sesuai UndangUndang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara ;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa melakukan usahapenambangan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli TJAHJO ADIBAWONIBE, STmenerangkan dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memilikiIzin Usaha pertambangan dan dalam kenyataannya
dan investasi terbatas, UP (Ijin Usaha Pertambangan) yaitu ijinuntuk melaksanakan usaha pertambangan dan JUPK (jin UsahaHalaman 17 dari 25 Putusan Pidana No. 296/Pid.Sus/201 5/PN.M gt18Pertambangan Khusus) yaitu ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah ijin usaha pertambangan khusus;e Bahwa sampai dengan saat ini mengenai ijin pertambangan untuk sementaradihentikan dan tidak bisa dimintakan di Pemerintah Daerah melainkan ketingkat Propinsi;e Bahwa alatalat dipergunakan oleh terdakwa
Unsur yang dengan sengaja melakukan usaha pertambangan tanpa IUP(Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau UPK(Ijin Usaha Pertambangan Khusus)e Bahwa yang dimaksud unsur tersebut usaha pertambangan yangdapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yangberwenang;e Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, terdakwapada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar pukul 11.30 Wib, bertempatdisebuah lahan/tanah milik Sujarno/Sadinem yang terletak di dukuh KlumpitRT
Putus : 04-05-2006 — Upload : 29-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 354 K/TUN/2003 Tanggal 4 Mei 2006 — Rudi Jono Tambun ; Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ; Thomas Lumanauw ;
231 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-10-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/Pid.Sus.LH/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 — JURIANSYAH alias JUR Bin LIHI;
343 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa JURIANSYAH alias JUR bin LIHI bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpaHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2405 K/Pid.Sus.LH/2019IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 158 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuaidengan Dakwaan Penuntut Umum;.
Menyatakan Terdakwa JURIANSYAH alias JUR bin LIHI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan usaha penambangan tanpa Izin PertambanganRakyat (IPR);2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) bulan 11 (sebelas) hari dan dendasebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yangapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Putus : 18-04-2006 — Upload : 07-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122K/Pdt/2005 Tanggal 18 April 2006 — Santy Ho ; Rusdy Tanzil ; Sutanto ; Muhammad Rozali ;Ir. Muhammad Ali Arpan
381 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
381 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-11-2006 — Upload : 27-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71K/PDT/2004 Tanggal 30 Nopember 2006 — Mustafa ; Fandolin bin Martono
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 12-02-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 17 Maret 2016 — SUPENI bin alm. SUPARI
54 — 3
54 — 3
penambangan yang dilakukandengan menggunakan alat berupa mesin diesel, sekrop dan cangkul; e Bahwa letak lokasi kegiatan usaha penambangan tanpa jijin tersebutadalah di tanah milik Dinas Pengairan di Dusun Orooro Ombo DesaKarangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa para pelaku penambangan tanpa ijin tersebut tidak pernah adamengajukan perijinan sehubungan dengan kegiatan usahapenambangan yang mereka lakukan;; e Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha penambangan yang dilakukan parapenambang
tidak memiliki ijin IUP, IPR, dan IUPK; e Bahwa untuk kegiatan usaha penambangan yang menggunakan alatberupa mesin diesel, sekop dan cangkul mengambil dan menjualmaterial pasir yang ada di tanah pengairan Dusun Orooro Ombo DesaKarangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa setahu Saksi maksud dan tujuan warga Dusun Orooro OmboDesa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kedirimelakukan kegiatan usaha tambang tanpa ijin adalah untuk mencarie Bahwa pernah Petugas Satpol PP Kabupaten
usaha penambangankepada perorangan, badan usaha atau organisasi sehubungan dengankegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK yang terletak diSungai Konto Dusun OroOro Ombo Desa Karangtengah KecamatanKandangan Kabupaten Kediri; e Bahwa dari perorangan, kelompok atau badan usaha yang melakukankegiatan usaha penambangan di Sungai Konto di Dusun Orooro OmboDesa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri tidakpernah membayar pajak atau memberikan kompensasi kepada DinasPengairan sehubungan
dengan kegiatan usaha penambangan; e Bahwa Dinas Pengairan sepanjang mengetahui kegiatan usaha tambangtanpa IUP, IPR/IUPK selalu memberikan teguran bahwa pertambangantersebut tidak dibenarkan;; n0 nne nnn nn nnn en nnne Bahwa area atau lahan yang berada di bantaran Sungai Konto di DusunOrooro Ombo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan KabupatenKediri sampai sekarang masih dalam pendataan;; e Bahwa Dinas Pengairan juga tidak pernah memberikan rekomendasiatau izin untuk kegiatan Reklamasi di bantaran
dan Saksi Subeki danmasyarakat desa setempat bahwa lahan yang dijadikan usahapertambangan tersebut adalah milik Dinas Pengairan dan lahan tersebutadalah merupakan tanah pengairan yang letaknya di aliran sungai Konto;Bahwa cara pelaku usaha penambangan melakukan usahapenambangannya dengan cara mengambil material pasir yang ada dilokasi usaha penambangan dengan menggunakan alat berupa mesindiesel, sekrop dan cangkul tanpa ijin dari pihak yang berwenangselanjutnya penjual memperdagangkan material tambang
Putus : 28-11-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08PK/TUN/2002 Tanggal 28 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO ; CLARA MARIA WALANDOUW ; MONNA YOSHEPIN R. WALANDOUW, dkk.
282 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
282 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 08 PK/TUN/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO,berkedudukan di Jalan Pomorouw, Teling Atas Manado, dalam halini memberi kuasa kepada : H.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;3.
Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara dalam sengketa inisejumlah Rp.123.000, (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari1999 adalah sebagai berikut : Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.39/G.TUN/1997/PTUNMDO, tanggal 28 September 1998, yang dimohonkanbanding tersebut ;MENGADILI
ROY YOOPWALANDOUW tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari 1999;DAN MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;Hal. 4 dari 6 hal. Put.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002
Register : 22-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 20-K/PM II-10/AD/III/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — M. Syahrir, Serka, NRP 3920854371172
127 — 50
127 — 50
Syahrir, pangkat Serka, NRP 3920854371172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.b.
Bahwa berapapun skalanya kegiatan usaha penambangan dan penjualan hasiltambang berupa tanah urug di Dukuh Bambankerep Kel. Kedungpane Kec. Mijen KotaSemarang harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkanDinas ESDM Propinsi Jawa Tengah.p. Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari usaha penambangan danpenjualan hasil tambang berupa tanah urug di Dukuh Bambankerep Kel. KedungpaneKec.
penggalian tanpa Izin Terdakwa juga telah melakukanpenjualan hasil usaha pertambangan tanpa Izin.Bahwa seharusnya Terdakwa mengurus Izin usaha penambangan ke instansiyang berwenang yang dalam hal ini adalah Dinas ESDM Jawa Tengah, jika Izinini sudah diajukan dan sudah dikeluarkan maka segala usaha yang akandilakukannya berkaitan dengan usaha pertambangan dari penambangansampai dengan penjualan hasil usaha pertambangan tidak akan menjadimasalah karena dalam Izin yang dikeluarkan akan memuat semuanya
Pertambangan, sedangkanIPR adalah Izin Pertambangan Rakyat dan IUPK adalah lIzin Usaha PertambanganKhusus.
Pamularsih Semarang,Terdakwa ditemui petugas yang Terdakwa lupa namanya, dan oleh petugastersebut Terdakwa dijelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan untukpenambangan di wilayah Kota Semarang sudah tidak keluar lagi sehinggaTerdakwa tidak memperoleh Izin Usaha Pertambangan..
Bahwa benar selanjutnya satu unit alat berat Beegho/Excavator tersebut sejakbulan September 2014 mulai beroperasi melakukan usaha penambangan tanahurug di Dusun Bambankerep Kel. Kedungpane Kec. Mijen Kota Semarang Barattanpa Izin Usaha Pertambangan dari pejabat yang berwenang dalam hal iniWalikota Semarang..
Putus : 05-01-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215K/TUN/2005 Tanggal 5 Januari 2009 — PEJABAT BUPATI PASAMAN BARAT ; Drs. YASRI URIPSYAH ; EDISHAN, SH.,MM., Dkk
181 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 01-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 6 April 2016 — SUKADI bin MARIMAN
42 — 9
42 — 9
Register : 15-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 717/Pid.Sus/2015/PN Gpr Tanggal 12 Januari 2016 — MOCH MUSLICH bin (alm) MARSI
27 — 6
27 — 6
Sukoanyar Kec MojoKabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saksi usaha
Sukoanyar Kec MojoKabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saaksi usaha
Halaman 7 dari halaman 19Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saaksi usaha penambangan
SukoanyarKec Mojo Kabupaten Kediri ;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekira jam 10.00WIB ketika saksi dan temantemannya sedang kerja tibatiba didatangi petugas Keplosian Polres Kediri danmenanyakan tentang suratsurat ijin usaha penambanganpasir tersebut dan menanyakan tentang siapa yang punyausaha tambang pasir tersebut ;Bahwa saksi sudah bekerja di usaha penambangan pasirmilik terdakwa sejak bulan April 205 sampai pada saatdidatangi petugas Kepolisian Polres Kediri dansepengetahuan saksi usaha
Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambanganAd. 1.
Register : 13-11-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 638/Pid.Sus/2015/PN Gpr Tanggal 26 Januari 2016 — PRIYO SANTOSO aliaas BLACK bin YUSAK
60 — 25
60 — 25
BLACK Bin YUSAK dalammelakukan Usaha Pertambangan pasir sebagai mineral batuan tidak memilikiizin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yaitu. berupa lzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Rakyat (IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus IUPK)yang telah diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian,terdakwa masih belum memiliki hak untuk melakukan kegiatan UsahaPertambangan tersebut;Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh
ijin usaha penambangan ;Bahwa berdasarkan keterangaan para pekerja di lokasi tambang tersebutbahwa pemilik usaha penambangan pasir tersebut adalah terdakwa PriyoSantoso ;Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2015 saksi melakukanpenangkapan terhadap terdakwa Priyo Santoso terkait kegiatan usahatambang pasir di Sungai Konto tersebut ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya ;Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuanterdakwa
Melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan ;Ad. 1.
berdasarkan faktafakta persidangan tersebut diatas,telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan usaha penambangan pasir diPutusan Perkara Pidana Nomor 638/Pid.Sus/2015/PN.Gpr.
Menyatakan terdakwa PRIYO SANTOSO aliaas BLACK bin YUSAK terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA MEMILIKI IJIN USAHAPERTAMBANGAN ;2.