PENETAPANNomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Bks.earl yoo sd all exw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu. pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapandalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Xxxx binti Xxxx, lahir di Utrecht 3 Februari 1959 (umur 59 tahun),agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal diXxxx, Kota Bekasi sebagai Pemohon I;Xxxx binti Xxxx lahir di Jakarta 11 Maret 1997 (umur 21

Utrecht,Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Il, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor: J.E.Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).Menimbang, yang dimaksud dengan *menyuruh melakukan adalahbahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untukmelakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi menyuruhmelakukan, Memorie van Toelichting telah memberikan batasan sebagaiberikut :1.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Il,Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 1920).Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakanbahwa turut melakukan adalah tiap orang yang meedoet (turutberbuat)dalam melakukan peristiwa pidana.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Il,Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 3237).Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke2 (unsur "dengan sengaja)dan unsur ke3 ("Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuhorang lain), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Saksi Fendra Ayidillah Bin IwanSetiawan telah mengalami luka robek dipelipis kepala bagian depan ukuran duasentimeter dengan kedalaman Nol Koma Lima sentimeter, luka robek didahiukuran lima sentimeter dengan kedalam

E Utrecht mengatakan bahwa Yang melakukan adalah pembuatlengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasiranasir peristina pidanayang bersangkutan (vide Hukum Pidana Il Rangkaian Sari Kuliah hal 16);22Yang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapatbahwa Turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masingmasing pesertamemuat semua anasiranasir penstiwa pidana yang bersangkutan. (videUtrecht hal 32);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap : Bahwabenar kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul10.30 Wib bertempat di pinggir jalan dekat losmen Mitra Kencana PelawarKel. Pasar Kec. Muara Enim Kab.

diperoleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka data dimaksudtidak dipertimbangkan;Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen danketerangan yang cukup dalam proses pemeriksaan, makakeputusan Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) adalah sudah benar;Bahwa dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3,oleh Ernst Utrecht

diperoleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka datadimaksud tidak dipertimbangkan;Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen danketerangan yang cukup dalam proses pemeriksaan, makakeputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) adalah sudah benar;Bahwa dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3,oleh Ernst Utrecht

halaman Putusan Nomor 394/B/PK/PJK/2017(semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, maka datadimaksud tidak dipertimbangkan;Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen danketerangan yang cukup dalam proses pemeriksaan, makakeputusan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah sudah benar;Bahwa dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3,oleh Ernst Utrecht

E Utrecht mengatakan bahwa Yang melakukanHal. 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor: 41/Pid.SusAnak/2014/PN.SSadalah pembuat lengkap, yaitu perobuatannya memuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan (vide Hukum Pidana Il Rangkaian Sari Kuliah hal 16);2. Yang Menyuruh Lakukan n pl r):Menimbang, bahwa Yang menyuruh lakukan (doenpleger) menurut Prof.

(vide Utrecht hal 32);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagai manadi uraikan pada unsur Ad.2 di muka sehingga Hakim Tersebut berpendapatbahwa perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan caracara Terdakwa I. MARDIANSAH ASRUL Alias AE, memukul menggunakankepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah Saksi Korban hinggabeberapa kali dan juga menggigit bagian punggung tangan kanan,TERDAKWA Il.

persyaratan proseduralatau persyaratan material diancam dengan cacat hukum dan denganakibat hukuman batal demi hukum atau nietig;Bahwa didalam literatur (khususnya mengenai Hukum AdministrasiNegara), pengertian cacat hukum terjadi manakala atas suatu produkhukum dinyatakan melanggar norma hukum yang berlaku, dankarenanya tidak memenuhi syarat formal ataupun syarat material,sehingga sejak awal keputusan hukum tersebut dinyatakan tidakpernah ada (van rechtswege nietig);Bahwa sesuai dengan pendapat Utrecht

Van Wijk, dalam bukunya "Hoofdstukkenvan Administratief Recht", Uitgeverij; Lemma BV Utrecht 1994 hal.777. yang telah diperbaharui oleh Prof. Willem Konijnenbelt dan Prof.Ron. M. van Male, dalam hal suatu gugatan terhadap Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) dimenangkan seluruhnya atau sebagian, makaHalaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1062/B/PK/PJK/2017KTUN itu dinyatakan batal (vernietigd).

Logemann dalam Buku Pengantar dalam HukumIndonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai BukuIndonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakanbahwa men mag de norm waaraan mengebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleende juiste uitleg mag gelden, dimana dapatdiartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkansecara sewenangwenang kaidah yang mengikat,hanya penafsiran yang sesuai dengan maksudpembuat undangundang menjadi tafsiran yangtepat;Maka dalam memeriksa dan mengadili danmemutuskan suatu perkara yang

Logemann dalam Buku Pengantar dalam HukumIndonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai BukuIndonesia, 1956, pada halaman 1414menyatakan bahwa men mag de norm waaraanmen gebonden is niet willekeurig uitleggen, dochalleen de juiste uitleg mag gelden, dimana dapatdiartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkansecara sewenangwenang kaidah yang mengikat,hanya penafsiran yang sesuai dengan maksudHalaman 36 dari 75 halaman.

Utrecht, dalambukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia, hal. 234).Bahwa Terdakwa setelah dicocokan identitasnya dalam keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Endah Supiati dandidukung dengan Fotokopi KTP Kabupaten Banyuwangi No. No.

pembukuan pada saat pemeriksaan, maka sudah tepatapabila dokumendokumen tersebut tidak dipertimbangkandalam proses keberatannya;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), proses keberatan yang menggunakan ketentuanPasal 26A ayat (4) UndangUndang KUP adalah telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku, ini berartiKeputusan Keberatan yang dihasilkan juga telah sesuaidengan ketentuan perpajakan yang ada;Bahwa Logemann dalam Buku Pengantar dalam HukumIndonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht

Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 olehErnst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414menyatakan bahwa men mag de norm waaraan men gebonden is nietwillekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden, dimanadapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenangwenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai denganmaksud pembuat undangundang menjadi tafsiran yang tepat.Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkarayang

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya:Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Editor:J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247).Menimbang, yang dimaksud dengan *menyuruh melakukan adalah bahwapelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindakpidana. Selanjutnya terhadap definisi menyuruh melakukan, Memorie vanToelichting telah memberikan batasan sebagai berikut.1.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana IT, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,2000, hal. 1920).40Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting telah mengemukakan bahwaturut melakukan adalah tiap orang yang meedoet (turutberbuat) dalam melakukanperistiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, HogeRaad berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semuakualitetkualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yangbersangkutan.

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana IT, Surabaya: Pustaka Tinta Mas,2000, hal. 3237).Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa melakukan pencurian tersebut atas perintah dari saksi MASNUNNATIALIAS NUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI yang pada hari Kamistanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 06.00 WIB saksi MASNUNNATI ALIASNUNUNG ALIAS NUNUN BINTI JOKO JAMARI menemui Terdakwa untukmeminta menderes atau menyadap karet milik saksi TANOTO UNANG ALIASAHONG TAN BIN TAN

Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalamHukum Indonesia, hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokan identitasnya dalamketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwaIsrail Muhtar yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah danmeyakinkan menuruthukum.Ad.2.

E Utrecht mengatakan bahwa Yang melakukan adalahpembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasiranasir peristiwaHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2019/PN Mrepidana yang bersangkutan (vide Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliahhal 16);Yang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapatbahwa Turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masingmasing pesertamemuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan.

(Hukum Pidana I halaman 266,Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang kesengajaan tidak terdapatdidalam KUHP. la harus dicari didalam bukubuku karangan para Ahli Hukum Pidanadan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht.Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) ituadalah maksud untuk membuat sesuatu yang ditarang atau diperintahkan oleh UndangUndang (UTRECHT dalam buku ZAINAL ABIDIN FARID, Hukum Pidana I halaman266).Menurut Memorie van Toelighcting yang dimaksud

No. 419 K/Pid/2010Mengenai berpendapat judex facti bahwa perbuatan TerdakwaIbrahim bin Raji bukan merupakan tindak pidana oleh karenanyamelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Simmonsmerumuskan pengertian tindak pidana (strafoaar feit) dengankelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawanhukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan olehorang yang mampu bertanggung jawab.Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simmons merupakanrumusan yang lengkap, yang meliputi :1.

Andi Hamzah, AsasAsas Hukum Pidana,halaman 97)Bahwa perbuatan Terdakwa Ibrahim bin Raji telah memenuhiunsurunsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Simmons, Jonkerdan Utrecht di atas oleh karenanya hal tersebut merupakan dasar /syarat pemidanaan dan perbuatan pidana yang dilakukanTerdakwa Ibrahim bin Raji dalam KUHP dikualifikasikan sebagaipenggelapan karena perbuatan yang dilarang yang merupakanunsur obyektif dari pasal ini telah dilakukannya, yaitu secaramelawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Utrecht mengenai pemberlakuan surut tindakanhukum, Majelis Hakim menilai bahwa surat keputusan yang terdapatkedudukan hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kedalam keadaansebelum surat keputusan dibuat merupakan surat keputusan bertentangandengan Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan jo.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Tjetakankeenam, diterbitkan oleh PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, di Djakarta,tahun 1963, halaman 143144:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yaitu objek sengketa yangditerima oleh Penggugat terjadi perbedaan penulisan dengan objek sengketadari Tergugat, pada objek sengketa Penggugat ditulis Nama: INDRAAGANMAR, SE. dan Pangkat/ golongan ruang: Penata Muda Tk. (Gol.

Utrecht yang telah diuraikan diatas, dan hal inibersesuaian dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo dari segisubstansi bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakukhususnya Pasal 57 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan jo.

Keputusan TUN Objek Sengketa Bertentangan dengan SyaratSyarat BagiSahnya Suatu Ketetapan :Bahwa Menurut Utrecht syaratsyarat bagi sahnya suatu ketetapan ada 2 yaitu:1. Syarat formil, terdiridari :a. Alat perlengkapan negara yang membuat ketetapan itu haruslah alatperlengkapan negara yang berwenang;b. Dalam pembentukannya, kehendak alat perlengkapan negara yang membuatketetapan tidak boleh ada kekurangan (bersifat yuridis);c. Ketetapan haruslah berdasarkan keadaan tertentu;d.

Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya halhal yang menyebabkandibuatnya ketetapan tidak boleh dilewati.Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materil sahnyasuatu ketetapan sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht di atas. Syarat formil yangtidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa adalah karena :a. Kewenangan TERGUGAT sebagai PPK untuk memberhentikan PENGGUGAThanya dapat digunakan apabila adanya usulan atau rekomendasi dari Pejabatyang Berwenang (PyB).

Bahwa KTUN Objek Sengketa dilaksanakan dengan melanggar ketentuanperaturan perundangundangan baik isi maupun tujuannya sebagaimana yangtelah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam poin Dasar dan Alasan Gugatandalam gugatan ini.Bahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat materil suatu ketetapansebagaimana dijelaskan oleh Utrecht di atas, Syarat materil yang tidak terpenuhidalam KTUN Objek Sengketa a quoadalah karena :a.

Bahwa jangka waktu ditetapbkannya KTUN Objek Sengketa tidak sesuai denganPasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, yang menentukan KTUN Objek Sengketa seharusnyaHalaman 27 dari 66 HalamanPutusan Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.BNAVi.dikeluarkan pada akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas namaPENGGUGAT memperoleh kekuatan hukum tetap.Selanjutnya Utrecht menjelaskan bahwa akibat ketetapan yang cacat/tidak sahberakibat ketetapan tersebut:1. Batal;2.

Dapat dibatalkan.Karena KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan syaratsyaratformil danmateril sahnya suatu ketetapan sebagaimana pendapat Utrecht tersebut di atas,maka KTUN Objek Sengketa harus dianggap tidak sah, batal demi hukum dan/atauharus dibatalkan. Dari dan karena itu sewajarnyalah Majelis Hakim Yang Muliamohon dapat membatalkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiObjek Sengketa.PERMOHONAN PENUNDAAN/ PENANGGUHAN1.

Dan olehkarena itu sangatlah patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakanbatal dan tidak sah Objek Sengketa a quo demi hukum.Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas KTUN Objek Sengketabertentangan dengan Ketentuan Pidana Tambahan yang ada dalamKUHP.Keputusan TUN Objek Sengketa Bertentangan dengan SyaratSyaratBagi Sahnya Suatu Ketetapan :Bahwa Menurut Utrecht syaratsyarat bagi sah nya suatu ketetapan ada2 yaitu:1. Syarat formil, terdiri dari :a.

Jangka waktu= yang ditentukan antara timbulnya halhalyang menyebabkan dibuatnya ketetapan tidak boleh dilewati.Bahwa KTUN Objek Sengketa tidak memenuhi syarat formil dan materilsahnya suatu ketetapan sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht di atas.Syarat formil yang tidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa adalahkarena:a. Kewenangan TERGUGAT sebagai PPK untuk memberhentikanPENGGUGAT hanya dapat digunakan apabila adanya usulan ataurekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB).

Bahwa KTUN Objek Sengketa dilaksanakan dengan melanggarketentuan peraturan perundangundangan baik isi maupun tujuannyasebagaimana yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam poinDasar dan Alasan Gugatan dalam gugatan ini.Halaman 28 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNABahwa KTUN Objek Sengketa juga tidak memenuhi syarat materil suatuketetapan sebagaimana dijelaskan oleh Utrecht di atas, Syarat materilyang tidak terpenuhi dalam KTUN Objek Sengketa aquo adalah karena :a.

Bahwa jangka waktu ditetapbkannya KTUN Objek Sengketa tidaksesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukanKTUN Objek Sengketa seharusnya dikeluarkan pada akhir bulansejak Putusan Pengadilan atas nama PENGGUGAT memperolehkekuatan hukum tetap.Selanjutnya Utrecht menjelaskan bahwa akibat ketetapan yangcacat/tidak sah berakibat ketetapan tersebut:1. Batal;2. Batal karena hukum;3.

Bahwa dalil Penggugat yang mengutip pendapat ahli hukum Utrechttentang perihal sahnya suatu ketetapan sangatlah keliru dan tidakrelevansi, bahkan sebaliknya KTUN objek sengketa telah memenuhisemua unsur yang diuraikan oleh Utrecht sebagaimana didalilkanoleh Penggugat ;2.

dan pembukuan pada saat pemeriksaan, makasudah tepat apabila dokumendokumen tersebut tidakdipertimbangkan dalam proses keberatannya.bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), proses keberatan yang menggunakanketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP adalah telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku, ini berartiKeputusan Keberatan yang dihasilkan juga telah sesuaidengan ketentuan perpajakan yang ada.bahwa Logemann dalam Buku Pengantar dalam HukumIndonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht

Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman1414 menyatakan bahwa men mag de norm waaraan mengebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitlegmag gelden, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak bolehmenafsirkan secara sewenangwenang kaidah yang mengikat,hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undangundang menjadi tafsiran yang tepat;Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatuperkara

E Utrecht mengatakan bahwa Yang melakukan adalahpembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasiranasir peristiwapidana yang bersangkutan (vide Hukum Pidana Il Rangkaian Sari Kuliahhal 16);Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN MreYang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapatbahwa Turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masingmasing pesertamemuat semua anasiranasir peristiwa pidana yang bersangkutan. (videUtrecht hal 32);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan para saksi barang bukti, bukti Surat dan pengakuanterdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam rumah di Jalan H.

E Utrecht mengatakan bahwa Yang melakukan adalah pembuat lengkap,yaitu perbuatannya memuat semua anasiranasir peristiwa pidana yangbersangkutan (vide Hukum Pidana Il Rangkaian Sari Kuliah hal 16);Yang menyuruh lakukan (doen pleger) menurut Prof.

Utrecht hal 32). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapat bahwaTurut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masingmasing peserta memuatsemua anasiranasir peristiva pidana yang bersangkutan. (vide Utrecht hal 32);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap : Bahwabenar Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di kontrakan yangTerdakwa tempati pada hari Minggu tanggal 10 September 2107 jam 17.00wib di Gg. Durian Jl. Pramuka Ill Kel. Pasar Ill Kec.