Jabar dari mulai tahapan penyusunanRancangan Kegiatan Perencanaan Dinas (RKPD) untuk diusulkan /dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebagaiberikut :. Pada awalnya Kepala Dinas memerintahkan (dalam rapat internal sekitar akhirtahun 2011) kepada Bidang Sumber Daya untuk mengadakan Traktor Roda 2(dua) dan Pompa Air,.

Setelah dilakukanVerifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh DPKAD KabupatenSumedang lalu diserahkan kepada TAPD (Saksi , Kepala DPKAD danDirektur RSUD Kabupaten Sumedang) ;Bahwa benar Saksi hanya mengetahui dengan cara memaraf ususlandari Direktur RSUD Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang danterbit Surat Bupati Sumedang Nomor : 978/3011/RSU tanggal 31 Juli 2009perinal Permohonan Dana Pembangunan Lanjutan Gedung InstalasiRawat Jalan yang meminta bantuan dana untuk 11 (sebelas) jenis alatkedokteran

Dishubantara lain KPA (Kuasa Pengguna Anggaran/Sekdis/SekretarisDinas, saat itu dijabat oleh Hasbi Hasibuan, pensiun awal 2013,PPTK/Kasubag Umum, saksi tidak ingat saat itu dijabat oleh siapaKasubag umumnya karena ada pergantian Kasubag Umum,termasuk saksi.Selanjutnya untuk Rakorbid (Oleh Bappeda, Dishub diundang untukmembahas masalah tersebut, saat itu dishub dihadiri oleh Sekdis dansaksi serta perwakilan masingmasing bidang).Sedangkan mulai dari Finalisasi Rakorbid s/d APBD Penetapan(final) dibahas oleh TAPD

Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.

Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.

Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.

Setelah dilakukanVerifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh DPKAD KabupatenSumedang lalu diserahkan kepada TAPD (Saksi , Kepala DPKAD danDirektur RSUD Kabupaten Sumedang) ;Bahwa benar Saksi hanya mengetahui dengan cara memaraf ususlandari Direktur RSUD Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang danterbit Surat Bupati Sumedang Nomor : 978/3011/RSU tanggal 31 Juli 2009perinal Permohonan Dana Pembangunan Lanjutan Gedung InstalasiRawat Jalan yang meminta bantuan dana untuk 11 (sebelas) jenis alatkedokteran

tersebut adalah sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :910/Kep.43Keu/2012, tanggal 2 Januari 2012, tentang Penunjukan PengelolaKeuangan Daerah Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2012 ;Bahwa proses penyusunan Anggaran dari SKPD Dinas Pertanian Tanaman panganProvinsi Jawa Barat dari mulai tahapan penyusunan Rancangan KegiatanPerencanaan Dinas (RKPD) untuk diusulkan / dibahas oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

prioritas.Apabila ada usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Provinsi danRENSTRA Dinas Provinsi, maka akan ditolak atau tidak diterima.Rencana Kerja Dinas Provinsi dan RENSTRA Dinas Provinsikemudian dimusyawarahkan di forum Musyawarah RencanaPembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) untuk menilai apakahusulan program dan kegiatan yang diusulkan sudah sesuai denganRencana Pembangunan Daerah.Hasil musrenobangda diajukan ke Tim Anggaran PembangunanDaerah (TAPD

NanaSupriatna terkait perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi yaitu : Memfasilitasi kegiatankegiatan yang ada di DPRD terkait Pansus.Sebagai pendamping apabila yang bersangkutan ditugaskan olehsekretariat DPRD dalam hal kaitannya dengan kegiatan DPRDBahwa benar mekanisme penentuan perjalanan dinas di DPRD Kota Cimahiyaitu berawal dari Rencana Kerja satu tahun kemudian pembahasan RKA(Rencana Kerja Anggaran) dengan TAPD untuk waktu satu tahun.

Anwar Idris Kota Tanjung Balai program dari Pemerintah KotaTanjung Balai, dimana usulan tersebut merupakan program SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) dinas PU (Pekerjaan Umum) dan saya selaku Kepala DinasPekerjaan Umum Kota Tanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentukRKA (Rencana Kerja Anggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda PemkoTanjung Balai, selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebut dibahas olehteam anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari eksekutif danlegislative.Bahwa

tanggal 15 Oktober 2019 tentang Peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
323. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Notulen Rapat Paripurna Ke XVIII DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka membahas RAPBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019;
324. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Notulen Rapat Pembahasan Awal KUPA&PPAS-P dan RAPERDA APBD Perubahan TA 2019 dengan TIM TAPD

dan OPD Terkait;
325. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Notulen Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 dengan TAPD dan OPD serta para camat dalam Kabupaten Muara Enim, Agenda Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019;
326. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Notulen Rapat Paripurna ke XVII DPRD Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Pengesahan KUA&PPAS Tahun anggaran 2019;
327. 1 (satu

352. 1 (satu) bendel dokumen yang terdapat tulisan tangan Usulan Mardiansyah;
353. 1 (satu) bendel asli Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 172/163/DPRD /2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Usulan Pembangunan yang terdapat tulisan tangan berparaf Ramlan Suryadi tanggal 13 Mei 2019 dan paraf Sekretaris Dinas tanggal 13 Mei 2019;
354. 1 (satu) bendel copy dokumen Notulen Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli); 27) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli); 28) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor ; 299 / KPTS / IX / 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli); 30) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli); 31) Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli); 57) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli); 58) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor ; 299 / KPTS / IX / 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli); 60) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp. 96.399.100.000,- (sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli); (Tetap terlampir

592. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kampar Nomor: 910/DPPKA-Angg/92 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 tanggal 19 Januari 2015, ditandatangani oleh JEFRY NOER selaku Bupati Kampar.

Membahas anggaran dengan Tim TAPD PemkabKampar.2. Melaksanakan rapat atau konsultansi dengan Komisiterkait.3. Membawa pembahasan terkait anggaran ke sidangparipura untuk dimintakan persetujuannya.e Sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Kampar berdasarkanKeputusan DPRD Kab. Kampar Nomor: 12/ Kpts / DPRD/2004 tanggal 27 September 2004 tentang Peraturan Tatatertib DPRD Kab. Kampar, tugas saya adalah:1. Melaksanakan rapat pimpinan dengan pimpinan lain.2.

Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran hasilpemeriksaan ataS proseS penyuSsunan anggaranmenunjukkan bahwa penganggaran Pembangunan WFCKota Namlea (Reklamasi Pantai) dalam Daftar PenggunaanAnggaran (DPA) tidak sesuai dengan dokumen perencanaanpembangunan, serta tidak didukung dengan kertas kerja dantidak melalui proses pembahasan oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD)Penyimpangan dalam Proses Perencanaan PengadaanHasil pemeriksaan atas proses perencanaan pengadaanmenunjukkan bahwa pekerjaan

Daerah Tahun Anggaran 2011 tersebut, karena yang lebihmengetahui adalah SKPD masingmasing dan Sekretaris Daerah selaku KetuaTim TAPD;262Bahwa Saksi hanya mendapat laporan saja, yang saksi tanda tangani ituhanya pengantarnya saja daripada APBD, secara detail tidak mungkin saksibaca semuanya/setebal ini, saksi hanya menanda tangani pengantarnya saja;Bahwa Saksi lupa apakah Kepala SKPD teknis PU Padang Pariaman yaituZainir (Terdakwa ) ada mengkonfirmasikan kepada saksi untuk pembangunandaerah;Bahwa

Setelah berkas dinyatakan lengkap atas SPM yang ditelitidiproses untuk diterbitkan SP2D, selanjutnya SP2D diserahkanke pihak ketiga selaku penyedia barang atau jasa.Pada tahap ini, setelanh berkas pendukung SPM dinyatakanlengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.Bahwa yang menyusun anggaran di Pemerintahan KabupatenNatuna adalah tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dansaksi masuk di dalam tim penyusunan anggaran tahun anggaran2017.Bahwa Produk yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara UmumDaerah Kab

(Barang Bukti Nomor 107)

Setelah berkas dinyatakan lengkap atas SPM yang ditelitidiproses untuk diterbitkan SP2D, selanjutnya SP2D diserahkanke pihak ketiga selaku penyedia barang atau jasa.Pada tahap ini, setelan berkas pendukung SPM dinyatakanlengkap maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D.Bahwa yang menyusun anggaran di Pemerintahan KabupatenNatuna adalah tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dansaksi masuk di dalam tim penyusunan anggaran tahun anggaran2017.Bahwa Produk yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara UmumDaerah Kab