Ditemukan 1044 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tapi tapa tape tanpa tata tapo taid
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 09-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
467 — 674
  • Senin itu tanggal 6 Januari 2020.Bahwa Pada tanggal 7 Januari 2020 pagi hari ada evaluasi TAPD, kemudianjam 12 an ada pelantikan SANADJIHITU SANGADJI.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PT DENPASAR Nomor 17/PID.TPK/2022/PT DPS
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : DIAN HAMISENA, S.H
Terbanding/Terdakwa : I DEWA NYOMAN WIRATMAJA alias DEWO
253 — 35
48. 1(satu) bundel printout Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Kab.Tabanan;
49. 3(tiga) lembar printout proses DID Kab.Tabanan, tertanggal 12/15/2018;
50. 1(satu) lembar printout time line did,8/16/2018
51. 1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten Tabanan tanggal 19 Pebruari 2018 yang sudah dilegalisir;
52. 1(satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat TAPD Kabupaten
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 18 Januari 2017 — H. AHMAD SYAFEI, S. Sos, M.Si
258 — 256
  • Srg.Bahwa terkait dokumen alokasi anggaran yang berubah beberapa kalitersebut sebenarnya ingin kami ketahui, namun karena tidak harus wajibtau, maka kami tidak terlalu mengejarnya ;Bahwa ada kemungkinan dengan beberapa perubahan anggarantersebut menyebabkan pelaporan juga kurang lengkap ;Bahwa seharusnya biala ada perubahan anggaran, seharusnya adausulan ke Walikota dan turun ke TAPD namun saksi tidak ingat dasarperaturannya ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KPU Kota Tangerang melaluimekanisme
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-05-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 11 September 2017 — ABUBAKAR RAHMAT HAIRUDDIN alias MANTO
153 — 47
  • dilakukan Verifikasi administrasi masingmasingDesa, kemudian saya mengeluarkan surat permintaan pencairan dana ; Setelah surat tersebut disetujui Sekretaris Daerah kemudian di proses diDinas Keuangan Daerah, kemudian anggaran tersebut masuk ke RekeningADD (Alokasi Dana Desa) Pulau Morotai, dan TPAPD (TunjanganPenghasilan Aparatur Pemerintah Desa) ; Selanjutnya saya melakukan rekapitulasi administrasi kembali danmengeluarkan rekomendasi ke Bank Maluku untuk melakukan pergeserandari Rekening ADD dan TAPD
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
778 — 473
  • BPR Bank Salatiga melakukan pemaparan didepan Tim TAPD dan Penyertaan Modal untuk selanjutnya dilakukanpembahasan di TAPD untuk diteruskan ke DPRD.c. Keuntungan PD. BPR Bank Salatiga diperoleh dari pendapatanoperasional, yaitu antara lain:Halaman 103 dari 733 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN Smg.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk
Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2416 — 3764
  • Tjkmereka mengatakan bahwa pembahasan Anggaran Tahun 2018mengalami deathlock dangan TIM TAPD, saksi diminta untukmenjembatani; Bahwa menindaklanjuti hal tersebut Saksi ada menghadap SekretarisDaerah kemudian bersamasama menghadap Terdakwa hasilnyadisepakati untuk Anggota DPRD diploting paket pekerjaan sebesar Rp.18 Miliar.
    Mereka meminta kepada saksi ANJAR ASMARA untuk disampaikan keSekda selaku Ketua TAPD, lalu saksi ANJAR ASMARA menemui Sekdakemudian bersama Sekda menghadap Terdakwa. Akhirnya Terdakwamenyetujui jatah Anggota DPRD sebesar Rp. 18 Miliar;4.Hal tersebut saksi ANJAR ASMARA sampaikan kepada HENDRYROSYADI untuk menanyakannya kepada Sekda apakah disetujui atautidak.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
796 — 215
  • acara, waktu itu hanya melaporkan perkembangan penyelesaian venue dan kesiapan tim untuk PON ; Bahwa saksi tidak tahu yang dikatakan Lukman Abbas sudah banyakbiaya yang digunakan itu biaya pribadi atau darimana ; Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ini menyetujui pengusulan Rp. 900juta dan tidak pernah disampaikan Lukman Abbas kalau Terdakwamenyetujui atau Terdakwa memerintahkan; Bahwa setahu saksi mekanisme usulan ke APBN senilai Rp.290.000.000.000, tentu dari Dispora ditembuskan ke Bappedakemudian ke TAPD
    ; Bahwa pemberian uang oleh SKPD itu langsung, kadangkadang kitatak diberitahu dari mana dana itu, Sekda tidak tahu ; Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memerintahkan kepada Lukman Abbas kasih aja orang yang mintaminta ;Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR491Bahwa saksi tidak ada dengar Terdakwa menyampaikan 500 cukuplah ;Bahwa waktu saksi menyuruh Lukman Abbas lapor kepada Gubernursaat curhat kepada saksi, saksi tidak menanhyakan tanggapan Gubernur ;Bahwa saksi sebagai Sekda adalah Ketua TAPD
    BiasanyaBangar sama TAPD mengadakan rapat dan mereka SKPD selalumemanggil mitramitranya itu, setelah itu ada tambah kurangnyasetelah duduk baru sidang tanggapan fraksifraksi untuk rancanganAPBD yang sudah disampaikan.
    saksi sendiri tidak adadiarahkan dipaksa dan diancam, sebelum BAP tersebut saksi parafdan tanda tangani ada saksi baca terlebih dahulu ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR526Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan revisi Perda Nomor :5 tahun 2008 dan Perda Nomor : 6 tahun 2010 waktu rapat Komidi Ddimana Komisi D waktu itu membahas tentang anggaran Mitra KerjaDispora dimana dalam penyampaian Lukman Abbas tentang venuevenue tapi kami tidak memberikan tanggapan, ketika rapat denganTim TAPD
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
285 — 91
  • Rembang selaku Ketua TAPD, denganmerubah peraturan Bupati Rembang Nomor 22 tahun 2014 tanggal 14Agustus 2014 tentang penjabaran perubahan APBD Kab. Rembang TA2014, sesuai dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentangPedoman Penyususunan APBD TA 2014 pada romawi III Kebijakanpenyusunan APBD Poin lainlain pendapatan daerah yang syah angka8.Bahwa setelah diadakan rapat, Sekda Kab. Rembang memerintahkanSKPD (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
183 — 25
  • Jabar dari mulai tahapan penyusunanRancangan Kegiatan Perencanaan Dinas (RKPD) untuk diusulkan /dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebagaiberikut :. Pada awalnya Kepala Dinas memerintahkan (dalam rapat internal sekitar akhirtahun 2011) kepada Bidang Sumber Daya untuk mengadakan Traktor Roda 2(dua) dan Pompa Air,.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
113 — 26
  • tersebutadalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/Kep.43Keu/2012, tanggal 2 Januari 2012, tentang PenunjukanPengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pertanian TanamanPangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 ;e Bahwa proses penyusunan Anggaran dari SKPD DinasPertanian Tanaman pangan Provinsi Jawa Barat dari mulaitahapan penyusunan Rancangan Kegiatan Perencanaan Dinas(RKPD) untuk diusulkan / dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI
Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa) 2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa) 3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
162 — 31
  • No.15/Pid.Sus/2013/TIPIKOR.PN.TPI.kepada Pemerintah Daerah, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)kemudian TAPD membahas RKA tersebut dengan Badan Anggaran DewanPerwakilan Daerah (DPRD),selanjutnya disetujui dan di sahkan melalui sidangParipurna DPRD.Bahwa mekanisme Pencairan Dana Hibah KPUD Kab. Karimun Tahun2010/2011 yaitu KPU Mengajukan usulan pencairan Dana ke PemerintahDaerah yang ditujukan ke Bupati, kKemudian Bupati mendisposisikan keSekretaris Daerah.
    Dalamkonteks penyusunan APBD, APBD disusun oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), dalam hal ini, Subbag pembukuan turut serta dalampenyusunan APBD dalam memberikan jumlah Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang diakomodir pada perubahan APBD.Adapun sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada KPUD yang dilakukanberdasarkan perubahan APBD T.A 2010, saya hanya mencatat pengeluaranyang dilakukan setelah perubahan APBD, karena anggaran untuk KPUDtersebut tersedia pada perubahan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tjk
Tanggal 2 Juni 2014 — - Hendra Maryono, ST Bin Iho Suhend
45 — 9
  • dan PPAS yang disepakati antara bupatidan DPRD disusunlah rencana anggaran yang kemudian dituangkan kedalamRAPBD untuk diampaikan dan dibahas bersama DPRD yang kemudiandisepakati menjadi APBD selanjutnya atas dasar kesepakatan tersebutdisampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi kemudian hasil evaluasitersebut dijadikan bahan bupati dan DPRD untuk menetapkan peraturan daerahAPBD, dengan terbitnya peraturan daerah APBD disusunlah dan ditetapkanDPPA SKPD oleh Kepala SKPD diteliti oleh tim Teknis TAPD
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
228 — 303
  • Setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk olehDPKAD Kabupaten Sumedang lalu diserahkan kepada TAPD (Saksi , KepalaDPKAD dan Direktur RSUD Kabupaten Sumedang) ;Bahwa benar Saksi hanya mengetahui dengan cara memaraf ususlan dariDirektur RSUD Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang dan terbitSurat Bupati Sumedang Nomor : 978/3011/RSU tanggal 31 Juli 2009 perihalPermohonan Dana Pembangunan Lanjutan Gedung Instalasi Rawat Jalanyang meminta bantuan dana untuk 11 (sebelas) jenis alat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
184 — 42
  • Jabar dari mulai tahapan penyusunanRancangan Kegiatan Perencanaan Dinas (RKPD) untuk diusulkan /dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah sebagaiberikut :. Pada awalnya Kepala Dinas memerintahkan (dalam rapat internal sekitar akhirtahun 2011) kepada Bidang Sumber Daya untuk mengadakan Traktor Roda 2(dua) dan Pompa Air,.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 09-09-2024 — Putus : 23-01-2025 — Upload : 24-01-2025
Putusan PN SAMARINDA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 23 Januari 2025 — Penuntut Umum:
2.SONDANG TUA LESTARI, S.H
4.INDRIASARI SIKAPANG, S.H.
5.NININ ARMIYANTI NATSIR, SH
7.SRI RUKMINI SETYANINGSIH, S.H., M.H.
Terdakwa:
NUR SA’IM,S.P Bin MISLAN (Alm)
41 — 37
  • Samarinda;
  • 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Samarinda Nomor : 148/KONI.SMD/IX/2015 tanggal 3 September 2015, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda, perihal Mohon Rekomendasi Pengajuan Anggaran KONI Kota Samarinda pada APBD Murni Tahun 2016;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda Nomor : 426/607/Dispora.I-Keu/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, ditujukan kepada Walikota Cq TAPD
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 7 September 2022 — Penuntut Umum:
1.Muh Asri Irwan
2.Agung Satrio Wibowo
Terdakwa:
1.AGUS FIRMANSYAH.
2.AHMAD FAUZI.
3.DARAINI.
4.EKSA HARIAWAN
5.ELISON
6.FAIZAL ANWAR
7.HENDLY
8.IRUL
9.MARDALENA
10.MISRAN
11.SAMUDERA KELANA
12.TJIK MELAN
13.UMAM PAJRI
14.VERRA ERIKA
15.WILLIAN HUSIN
243 — 272
302 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Notulen Rapat Pembahasan Awal KUPA&PPAS-P dan RAPERDA APBD Perubahan TA 2019 dengan TIM TAPD dan OPD Terkait
303 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Notulen Rapat Pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 dengan TAPD dan OPD serta para camat dalam Kabupaten Muara Enim, Agenda Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019
304 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen
tangan)
328 1 (satu) bendel dokumen yang terdapat tulisan tangan Usulan Mardiansyah
329 1 (satu) bendel asli Surat Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 172/163/DPRD /2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Usulan Pembangunan yang terdapat tulisan tangan berparaf Ramlan Suryadi tanggal 13 Mei 2019 dan paraf Sekretaris Dinas tanggal 13 Mei 2019
330 1 (satu) bendel copy dokumen Notulen Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-02-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
SYAMSURI SARMAN Bin SARMAN BAKRI (Alm)
60 — 10
  • Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
139 — 37
  • Setelah dilakukanVerifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh DPKAD KabupatenSumedang lalu diserahkan kepada TAPD (Saksi , Kepala DPKAD danDirektur RSUD Kabupaten Sumedang) ;Bahwa benar Saksi hanya mengetahui dengan cara memaraf ususlandari Direktur RSUD Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang danterbit Surat Bupati Sumedang Nomor : 978/3011/RSU tanggal 31 Juli 2009perinal Permohonan Dana Pembangunan Lanjutan Gedung InstalasiRawat Jalan yang meminta bantuan dana untuk 11 (sebelas) jenis alatkedokteran
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-02-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR
67 — 9
  • Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 19 Juli 2017 — H. UDIN MULYONO Bin KARTO
110 — 25
  • Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq.