Ditemukan 1278 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zeni zesi zeri zega zeth zeki zeli zees
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-12-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
WINRO TUMPAL HALOMOAN HARO MUNTHE, SH
Terdakwa:
KHAIRUL ANWAR DAENG
96 — 34

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp

Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Khusus
Register : 18-01-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Rno
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.ANDRI KRISTANTO , SH
2.ANJAR PURBO SASONGKO, SH. MH
3.Angga Ferdinan
4.Mart Mahendra Sebayang SH
Terdakwa:
1.YAKOB BOAK Als. YAKOB
2.DARMAN NALLE Als. DAR
3.ANIAS RESSIE Als. ANIAS
171 — 60
  • ZEEI;c.
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Perikanan
Putus : 02-05-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN NUNUKAN Nomor 49 /Pid.B/2011/PN.Nnk
Tanggal 2 Mei 2011 — BUSMAN Bin KADIR
96 — 38
  • UU No. 45Tahun 2009 adalah meliputi perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau,waduk, rawa, serta genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik IndonesiaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyatakapal KM.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 21 April 2016 — Suharno (Terdakwa)
41 — 10
  • bulan Februari tahun 2016, bertempat di WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia Perairan Laut Teritorial Indonesia pada posisi0)253875 LU 100 52433 BT atau setidaktidaknya pada suatu tempat di PerairanYurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum PengadilanPerikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa danmengadilinya, dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 05-12-2019
Putusan PT AMBON Nomor 34/PID/2015/PT AMB
Tanggal 2 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : GRACE SIAHAYA,SH.
Terbanding/Terdakwa : CHEN XIANGQI
Terbanding/Terdakwa : FADLAN LAYUKAU
102 — 26
  • . ;2Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidanganakan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) unit kapal KM.Sino 26 beserta alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) yang seluruh bagiankantongnya diberi pelapis (net coper) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan PukatIkan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) serta ukuran messsize mata jaring yang tidak
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 24-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
YOSEP PONG alias OSE
75 — 29
  • penuh kesadaran;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/2014 TentangWilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPPNRImerupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan,membudidayakan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikananyang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zonatambahan dan ZEEI
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus Perikanan
Register : 25-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 168/Pid.Sus/2014/PN.Ktb
Tanggal 16 Juli 2014 — SUTARNO Bin (Alm) MARJAN
77 — 13
  • ZEEI; danc.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Perikanan
Register : 22-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN.Rta
Tanggal 18 Nopember 2014 — -TONARI Bin. DULBAKRI Alm
101 — 7
  • ZEEI ; danc.
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN POSO Nomor 233/Pid.B/LH/2021/PN Pso
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LAMHOT EFRIKSON SIBURIAN,SH
Terdakwa:
IKBAL K
103 — 17
  • ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dangenangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.Diperjelas juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor18/PERMENKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan NegaraRepublik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) angka 7 menyebutkan bahwaWPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini; sehingga dapatdipastikan bahwa perairan Desa Malenge, Kecamatan Talatako,Kabupaten Tojo UnaUna Propinsi Sulawesi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 18-05-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2016/PN Tpg
Tanggal 16 Juni 2016 — Htay Lwin ( Terdakwa)
98 — 24
  • Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).Bahwa saksi menetangkan Perairan Kaut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar12 (dua belas) mil laut yang dwukur dari garis pangkal kepulauan Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU RI Nomor 6 Tahun 1966 Tentang PerairanIndonesia;11Bahwa saksi menerangkan kapal KM.SLFA 693 yang ditangkap/ diberhentikan padaPosisi 03 21 010 N 100 20 100 E berada di wilayah Laut Teritorial RI,Perairan Selat Malaka;Terdakwa, HTAY LWINMenimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Perikanan
Putus : 21-02-2012 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN NUNUKAN Nomor 8/Pid.Sus/2012/PN.Nnk
Tanggal 21 Februari 2012 — Amir Bin Abdullah
111 — 33
  • ke mukapersidangan yang berdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jikaorang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuaidengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telahterpenuhi ;Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;Menimbang bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diaturdalam pasal 5 UU adalah perairan Indonesia, ZEEI
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Perikanan
Putus : 28-04-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN AMUNTAI Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN.Amt.
Tanggal 28 April 2015 — - SAHRUNI Alias SAMSON Bin H. LAMRI (Alm)
81 — 8
  • ZEEI dan;= a= n3. Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan ikan yang berpotensi di Wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkansesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
ARIEF MULYA SUGIHARTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SANUSI bin MUHAYAN
37 — 6
  • ZEEI, dan3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI.Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN BntDimana DAS Barito Teluk Gandengan Desa Damparan, Kec. Dusun Hilir,Kab. Barito Selatan, Prop.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus
Register : 11-09-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN AMUNTAI Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Amt
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
1.JOHAN CANDRA SETYAWAN,SH
2.RIZKY AL IKHSAN, SH
Terdakwa:
ASWADI Als ADI Bin HARUN
78 — 13
  • Zona EkonomiEkslusif Indonesia (ZEEI) dan c). Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnyayang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial diwilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksi H. Samsudin bersamasaksiYamani serta pengakuan terdakwa sendiri pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019sekitar jam 00.30 wita saksi H.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 20-01-2015 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 24-05-2015
Putusan PN RANAI Nomor 3/Pid.Sus/PRk/2015/PN Ran
Tanggal 6 Maret 2015 — NGUYEN DUC VAN
81 — 35
  • ZEEI,dan3.
Pengadilan PN BITUNG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit
Tanggal 7 Februari 2018 — Penuntut Umum:
VERA ERVINA MUSMLIM, SH
Terdakwa:
DOMINADOR HENITA
77 — 33
  • Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
180 — 111
  • Bahwakapalkapal penangkap ikan melakukan kegiatanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan ZEEI Arafuradan membongkar hasil tangkapan di Pelabuhan PerikananNusantara (PPN) Ambon;7.
    Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKTIzin Usaha Perikanan yang diperoleh dari Direktorat JenderalPerikanan Tangkap sudah 3 (tiga ) kali direvisi sejak Oktober2003;KapalKapal penangkap ikan yang dimiliki oleh Penggugatmelakukan kegiatan penangkapan di wilayah ZEEI Arafuradan membongkar hasil tangkapannya di PelabuhanPerikanan Nusantara (PPN) Ambon;Penggugat selalu menyampaikan Laporan KegiatanPenangkapan (LKP) kepada Direktur Jenderal PerikananTangkap setiap 3 (tiga) bulan;Penggugat juga selalu menyampaikan
    Penggugat dalammenafsirkan ketentuan Pasal 35 A ayat (1)tersebut hanya membaca sepenggal ayat (1) sajadan menghilangkan ayat (2) serta ayat yang lain.Pasal 35 A ayat (2) mengatur untuk kapalberbendera asing yang melakukan penangkapanikan di ZEEI wajib menggunakan ABKberkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70%(tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.Untuk kapal berbendera asing saja pembuatundangundang menentukan komposisi ABK WNIpaling sedikit 70% (tujuh puluh persen) apalagiHalaman 52
    45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ada kewajiban lain yang harusdipatuhi oleh Penggugat sebagai pemegang SIUP dengan ancamansanksi pencabutan SIUP jika tidak dipenuhi yaitu :1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukanpenangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan NegaraRepublik Indonesia wajidb menggunakan nakhoda dan anak buahkapal berkewarganegaraan Indonesia.2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapanikan di ZEEI
    Putusan Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKTMenimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35A ayat(2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, dimana Kapal perikananberbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajibmenggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia palingsedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal, makakewajiban bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapanikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia harusdimaknai wajib menggunakan
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 166/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrh
Tanggal 9 Juli 2015 — NORMANSYAH Als ANCAH Bin HAMBERAN
65 — 21
  • Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan c). Sungai,danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikanyang potensial di wilayah Republik Indonesia; wana Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasatanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Mei 2015sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa bersamasama dengan Sdr.
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 24-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BUNTOK Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bnt
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ALEX BILL MANDO DAELI, S.H.
Terdakwa:
HADRI bin ATAK
90 — 16
  • ZEEI, danHalaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2019/PN Bnt3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah RI.Dimana DAS Barito Teluk Gandengan Desa Damparan, Kec. Dusun Hilir, Kab.Barito Selatan, Prop.
Pengadilan PN KOLAKA Pidana Umum
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Kka
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
TOYIB HASAN, SH
Terdakwa:
HASRIANTO Alias ANTO Bin RUSTANG
72 — 36
  • Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang termasukwilayah pengelolaan perikanan R. meliputi perairan Indonesia, ZEEI dansungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakanserta lahan pembudidayaan yang potensial di wilayah RI;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti