Ditemukan 3405 data
78 — 25
perbuatan tersebutmerupakan cerminan kenyataan bahwa telah terjadi kemerosotannilainilaimoral generasi muda pada saat ini, hal mana ditandai dengan semakin banyaknyaperkara serupa yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga jika hal inidibiarkan, pada akhirnya akan terjadi krisis moral di kalangan generasi muda padaumumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera24dan untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang padagenerasi muda maka sangsi
kepada Terdakwa dan juga sebagai peringatanagar membuat generasi muda lainnya merasa takut untuk melakukan hal serupa,oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, kalangan pendidikan, dannegara untuk melakukan upaya pencegahan kepada generasi muda denganmelakukan antara lain pengawasan dan penyuluhan agar generasi muda tidakterjerumus pada pergaulan seks bebas, peredaran film ataupun gambar porno yangmengarah pada seks bebas, termasuk juga perlu disosialisasikan mengenaikonsekwensi hukum / sangsi
68 — 8
3774, Luas: 585 M2 dan SHGBNo: 3321, Luas: 370 M2 atas nama Almarhum Haji Ali Djakfar dibawah nilaiPelunasan Kredit Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yaitu Rp.7.750.094.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh empatribu rupiah) berbanding selisih jauh dengan Nilai harga Limit Lelang yang19diserahkan kepada TERGUGATDUA, yang hanya sebesar' Rp2.333.890.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah).Menghukum dan Memberikan Sangsi
Fiktifkarena kekuasaan dan kewenangan TERGUGATDUA yaitu PUPN (PanitiaUrusan Piutang Negar) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) Malang sudah dicabut dan atau dibatalkan oleh MK vide PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUUJK/2011,Tanggal 25 September 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian UndangUndang Nomor:49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negaraterhadap Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menghukum dan memberikan sangsi
61 — 36
INDRA SOEDJOKO.kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan ataudiucapkan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus atas sangsi Denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan tanahdan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana bunyi Akta PerjanjianPengosongan No. 84 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapandan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. terhitung sejaktanggal 1 Januari
Petitum dan Posita Gugatan Tidak Sejalan :Halaman 14 dari44 Putusan No. 99/Pdt/2016/PT.SMR.Bahwa petitum gugatan hal. 7 angka 7 berbunyi MenghukumTergugat danTergugat Il untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dansekaligus atas sangsi denda sebesar Rp. 1.000.000.
91 — 12
Bengawan IImu dikenakan dendaselama 5 (lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampaiakhir April 2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepadaPT. Bengawan Ilmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) haripenerapan sangsi dan denda kepada PT. Bengawan Ilmu Tidak dapat dibenarkansebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang143Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah.
Aneka IImu dikenakan denda selama 5(lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampai ahir April2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepada CV. AnekaIlmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) hari penerapan sangsi dandenda kepada CV. Aneka Ilmu Tidak dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan yangberlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa pemerintah.
Bengawan Ilmu Sesuai denganPasal 14 Sangsi dan Denda yaitu : Jumlah nilai kontrak x 1/1000 x jumlah hariketerlambatan yaitu Rp. 35.558.500,(tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapanribu lima ratus rupiah), dan untuk CV. Aneka IImu Rp. 14.117.512.
147 — 13
Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV, telahBergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehingga sanksiyang seharusnya diberikan adalah kepada PT.
67 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerintahBahwa Para Termohon Kasasi/Penggugat bisa masuk kerja ataupuntidak masuk kerja, tidak ada absensi/sangsi ataupun teguran akantetapi Majelis Hakim hanya berpegang kepada surat order bukti P8,hal tersebut tidak relevan karena apabila sopir datang dan mintapekerjaan maka sesuai dengan order yang diminta barang tersebutharus dikirim kesuatu tempat akan tetapi bagaimana apabila tidakada tempat tujuan barang tersebut dikirim kKemana ?
142 — 39
dan keteranganTerdakwa terbukti dengan jelas dan terang Terdakwa telah melakukanMenimbangMenimbangpemukulan terhadap Saksi2 yang diperkuat berdasarkan hasil Visum EtRepertum dari RSUD Abdoel Moeloek Nomor :353/234/7/VIL02/4.13/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang hasilpemeriksaan luka A.n Febriansyah ditambah dengan 2 (dua) lembarphoto korban atas nama Febriansyah.Perihal Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua korbanbukanlah alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa dengan maksudmenghilangkan sangsi
81 — 11
/hal.9dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baik dan bermoral di samping itu juga supaya dapatmanimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnnya; Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya terhadapTerdakwa CHARLES JONI bin GIYONO berkesimpulan bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah dalampersidangan sebaiknya diberi sangsi dengan tidak mengesampingkan hakhaknya selaku anak; Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 80 Ayat
31 — 17
Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiruoleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu) memberikan sangsi yangtegas terhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan SaptaMarga.
57 — 62
Bahwa perbuatan seperti ini tercela, dan agar dapatmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI yang lain maka Majelis perlu) memberikan sangsi yang tepat gunabahan pembinaan selanjutnya dengan memperingan pidananya darituntutan Oditur Militer.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas Majelis ber pendapat, pidana sebagaimanatercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus
35 — 30
TELKOM Kecamatan Sape Kabupaten Bima merasa sangsi terhadapkeabsahan milik dari tanah tersebut akhirnya PT. TELKOM Kecamatan SapeKabupaten Bima mengembalikan lagi tanah tersebut kepada H. Muhajir H.Metang. Selanjutnya H. Muhajir H. Metang menjual tanah tersebut kepadaH.Makruf H.M. Amin, SE/ Tergugat VII ;Bahwa sekitar dalam tahun 1997 almh. Hj. Siti Hajar (istri Tergugat II) danTergugat II mengalihkan lagi sebahagian tanah obyek sengketa, yaitu petak yangsebelah timur, yaitu seluas + 200 M?
49 — 26
. = Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa,siapasiapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yangdiperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipesewakan, berapasewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sangsi dansebagainya dan sebagainya. 4.2. = Seperti halnya Tergugat I/Pembandingadalah Direktur dari CV.MISKA KARYA, yang namanya Badan Usaha ituada Pengurus, ada Komisaris, ada Persero, tentu secara hukum adasubjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupundiluar
43 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
WujudNawang Wulan) sebagai alasan untuk melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap Penggugat (Anam Sukaryo Cs) tidak pernah terbuktisecara hukum dan belum pernah dibuktikan di Pengadilan ;Bahwa alasan diduga akan melakukan tindakan pengrusakan barangmiiik perusahaan seperti yang dituduhkan kepada Penggugat (AnamSukaryo Cs) adalah alasan yang sangat tidak berdasar mengingatseseorang tidak bisa dikenakan sangsi/nukuman hanya atas dasar dugaansehingga tuduhan tersebut sangat tendensius dan dipaksakan
44 — 44
Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agartidak = ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.
20 — 1
memukul Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya memang terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun justru yangmenyebabkan percekcokan tersebut adalah Penggugat yang sering tidakkembali ke rumah setelah pulang kerja, tapi ke rumah orangtuanya dulu, Sampalmalam baru pulang ke rumah dan mohon agar gugatan Penggugat tidakdikabulkan dengan alasan yang dkemukakan Penggugat serta agar Penggugatdiberi sangsi
57 — 14
jelas dicantumkanapa yang menjadi hak dan kewajiban pihak pihak yang membuat perjanjian kerjakarenanya harus ditaati.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Nomor 55.KKWT/230/SKW/IV/2015 yang berlaku mulai Maret 2015sampai dengan tanggal 31 April 2016 (Bukti T5) pasal 8 berbunyi Pihak kedua(in casu Penggugat) dilarang melakukan perbuatan antara lain : melakukanpenipuan, pencurian barang ditempat kerja dan atau uang milikperusahaan...............dSt.Menimbang, bahwa sangsi
79 — 19
Kemudian Hakim Ketua Majelismenerangkan dan menjelaskan tentang sangsi pidana yang berlaku bagi terdakwa12Budi Sumarto Bin Usman apabila terdakwa Budi Sumarto tetap padaketerangannya terdahulu dibawah sumpah, bahwa setelah mendengar penjelasanHakim Ketua Majelis terdakwa Budi Sumarto Bin Usman tetap padaketerangannya terdahulu dan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkanterdakwa Budi Sumarto Bin Usman untuk ditahan karena keterangan mana yangdiberikan oleh terdakwa Budi Sumarto bertentangan dengan
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar hal. 9 yang tidakmembenarkan seorang anak perempuan yang semula sudah berstatuskawin keluar / status predana kemudian ditarik kembali ke rumah asalnyadan dirubah statusnya menjadi dikawin kecuburin status purusa danselanjutnya sebagai ahli waris dari orang tuanya adalah sangat bertentangandengan rasa keadilan karena mengenai hal tersebut di dalam masyarakatadat Bali tidak ada sangsi yang mengaturnya, lagi pula persoalan semacamitu sudah ada pendapat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Darma Mustika, SH
175 — 35
terlibat sebagai subjek hukum;Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNABerdasarkan halhal yang telan Pembanding sampaikan, untuk ituPembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untukmemberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Pembanding;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relefan;Menyatakan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili KecamatanBebesen Kabupaten Aceh Tengah harus bertanggung jawab danmendapatkan sangsi
117 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 842 K/Pid/2017quo putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena menurut TermohonKasasi Judex Facti Majelis Hakim salah di dalam penerapan hukumnyakarena berdasarkan KUHAP, pengajuan memori banding bukan merupakankewajiban hukum bagi pemohon, tetapi sematamata merupakan hak,berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap diperiksa ulangsecara keseluruhan pada pemeriksaan banding;Bahwa tujuan dari pemberian Sangsi Pidana adalah Preventif, Edukatif danKorektif;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya