Bahwa oleh karena Samsul Huda telah meninggal dunia pada hariRabo tgl 3 September 2014, maka pemohon sebagai Istrinya dan anakanak Pemohon dapat mengikuti RUPS serta dapat menggantikankedudukannya alm Samsul Huda bin Saman Hudi sebagai Komisaris.7.

Yaqgin bin Samsul Huda masih umur 10 th hinggasekarang yang merawatnya, mohon ditunjuk sebagai wali dari Wavia NauraValchana binti Samsul Huda berumur 15 th, dan Muhammad Vachr El Yaqinbin Samsul Huda masih umur 10 th hingga anak tersebut dewasa danmenurut hukum mampu melakukan tindakan yang berkenaan denganhukum.Penetapan Perwalian, nomor 0345/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman 2 dari 15 hal tersebut dan juga untuk kepentingan Pemohon danpn, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Pemohon mengikuti RUPS

Yagin bin Samsul Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwaliankarena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga untuk urusandengan bank, notaris, harus ada yang mewakill; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS

Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi sebagai sopir keluarga mengetahui alasan Pemohonmengajukan perwalian karena anak Pemohon masih dibawah umursehingga untuk urusan perbuatan hukum harus ada yang mewakili; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS

Pemohon tersebut telah meninggal dunia,oleh karena dua (2) orang anak yang bernama Wavia Naura Valchana bintiSamsul Huda umur 15 tahun, dan Muhammad Vachr El Yagin bin SamsulHuda, umur 10 tahun tersebut masih di bawah umur (belum cakap untukmelakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukanpermohonan perwalian atas anak tersebut agar dapat mewakili kepentingananak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, terutama untuk dapatmewakili perbuatan hukum kedua anak Pemohon mengikuti RUPS

., adalahsah dan mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh turunannya yang

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkanAkta Nomor 03 tanggal 4 Juni 2015 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28, tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development,7.

Budi Santoso Isbandi, S.H., adalah sah mengikat;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, telan melakukanwanprestasi;Menyatakan Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 2015, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PerseroanTerbatas PT Oceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development danseluruh

Nomor 2035 k/Pdt/2018.Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PTOceania Development, Akta Nomor 27 tanggal 11 Juni 2015 tentangPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT OceaniaDevelopment, Akta Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 tentang PernyataanKeputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Oceania Development;7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untuktunduk dan taat pada putusan perkara a quo;8.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

., M.Kn, berkedudukan diKota Pekanbaru, dan Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Bank Perkreditan Rakyat Fianka rezalina FatmaNomor 01/RUPS/I/2019 dan telah mendapat persetujuan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU AH. 01.030051808tertanggal 28 Januari 2019 pada akta Nomor 29 tanggal 24 Januari2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama,yang di buat oleh NotarisTITO UTOYO, SH;Dalam hal ini diwakili oleh Sarwani, S.H dan Jhon Mezer Alexander.S,S.H, Andi Christoher.

Lebong Tandai untuk menghadiri RUPS LuarBiasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012 dengan agendaantara lain sebagai berikut :6..aUntuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebanan jaminan atasharta kekayaan Perseroan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbksebagai agen untuk kepentingann para kreditur yang dijamin,,sebagaimana disyaratkan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;6..b Untuk mempertimbangkan dan menyetujui penjaminan atassahamsaham PT.

Bahwa dari undangan RUPS tersebut di atas nampak sangat jelas sikapsewenangwenang Tergugat dan Tergugat III kepada Penggugat.

Dengan demikian perlu Penggugat tegaskanbahwa Penggugat tidak terikat kepada hasil RUPS dan tidak pernahmenyetujui semua agenda RUPS dari Tergugat I.Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak terikat kepadahasil RUPS dan tidak pernah mnyetujui semua agenda RUPS dan Tergugat Karena Para Tergugat telah banyak merugikan Penggugat.

SETIAP PEMEGANG SAHAM BERHAK MENGAJUKANGUGATAN TERHADAP PERSEROAN KE PENGADILANNEGERI APABILA DIRUGIKAN KARENA TINDAKANPERSEROAN YANG DIANGGAP TIDAK ADIL DAN TANPAALASAN WAJAR SEBAGAI AKIBAT KEPUTUSAN RUPS,DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS.4.5. Bahwa dengan demikian dasar dan alasan Gugatan Penggugat dalam4.6.perkara ini sematamata TIDAK HANYA DIDASARKAN PADA JOINTVENTURE AGREEMENT SAJA NAMUN JUGA DIDASARKAN PADAKONTRAK KARYA PT.

Lebong Tandai untuk menghadiri28282925)RUPS Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 September 2012dengan agenda antara lain sebagai berikut :.a Untuk mempertimbangkan dan menyetujui pembebananjaminan atas harta kekayaan Perseroan kepada PT.

Bahwa disamping itu Termohon juga tidakmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)semenjak perseroan didirikan sampai saat sekarang ini, sehingga dengan demikiansemakin memperburuk kejelasan dan transparansi perusahaan khususnya masalahkeuangan kepada semua pemegang saham yang dijalankan oleh pihak Termohon;Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Akta Pendirian Perusahaan menyebutkandalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalahrapat Direks1;b. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dalam Undangundang tentangDokumen Perusahaan, danc.

Memelihara dst...Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang PT:1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir;2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya;a.

Dan oleh karena belumada dilakukan pelaksanaan RUPS maka Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006tersebut belum dilakukan perubahan namun Termohon Kasasi masih tetapmemperoleh keuntungan ataupun deviden dari Pemohon Kasasi berdasarkanbukti T 2 dan T3;Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/20131616d.

Oleh karenanya, sudahsepantasnya penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3191/Pdt.G/2012/PN.PBR tertanggal 23 November 2012 dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa terbukti Termohon tidak pernah melakukan RUPS tahunan seperti yangdimohonkan oleh Pemohon/Termohon Kasasi, quod non benar Pemohon/TermohonKasasi sudah mundur dari perseroan, hal tersebut harus disahkan dalam RUPS, akantetapi ternyata dari bukti yang diajukan tidak ada satupun yang

Warga Haji Basirsebelum terbitnya Akta Jual Beli No. 13/Simkep/2007 tangaal 12 Februari2007 (Bukti Surat P.4) tersebut telah dilakuykan oleh Direktur atas KuasaDirektur Utama tanpa adanya persetujuan dari pemegang saham atau tanpamelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tapi kenyataannya semuaproses jual beli tersebut tetap juga sah secara hukum, dan bahkan telah terbitsertipikat hak milik atas nama para pembeli.Bahwa demikian halnya pada saat peralihan hak atas tanah yangdiuraikan dalam Sertipikat

Warga Haji Basir Utama adalah tanpa melaluimekanisme yang lazim yakni melalui RUPS untuk melepaskan asetPerseroan sehingga peralihan hak tersebut menjadi tidak sah.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalahpertimbangan hukum yang keliru atau tidak cukup memberi pertimbanganHal. 9 dari 16 Putusan No.73/Pdt/2017/PT.Mkshukum, dimana pertimbangan hukum tersebut hanyalah berfokus pada AktaJual Beli No. 13/Kec.Simkep/2007 tanggal 12 Februari 2007, tanpamempertimbangkan Aktaakta Jual Beli yang

Warga Haji Basir yangjuga dilakukan tanpa adanya RUPS, hal mana dapat dilinat secara jelasdalam halaman Pendaftaran Peralinan Hak, Pembebanan dan PencatatanLainnya, disana peralihan hak kepada pihakpihak lain sepanjang tahun2003 s/d tahun 2007 yang dilakukan tanpa adanya RUPS, termasukpembebanan Hak Tanggungan kepada Bank Tabungan Negara (Persero)Cabang Makassar.Bahwa jika pertimbangan hukum Judex Factie tentang kelasimandalam perseroan setiap peralinan hak atas aset haruslah melalui RUPS makakonsekwensi

RHIPIDURA BUNGALOWS dan merujpakankewenangan Rapat Umum Pemegang Sxaham (RUPS). (BuktiTerlampir)10.

Rhipidura Bungalows tidak melaluiRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkanPT.RHIPIDURA BUNGALOWS DAN PT MIMPI NYATA BALIadalah 2 (dua) Perusahaan yang berbeda dengan bentukPerseroan Terbatas (PT) sesuai yang tertuang dalam undangundang no. 40 tahun 2007 tentang (PT) pada pasal 56, pasal57, pasal 58 dan pasal 59, karena itu dalil Gugatan Penggugatsudah sepatutnya di tolak dan tidak dapat diterima NO.5.

RHIPIDURA BUNGALOWSdan merujpakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Sxaham(RUPS). (Bukti Terlampir).10.

dalam pasal 41 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas(PT); Bahwa direksi tidak berhak untuk memecat atau memberhentikanpegawai dengan sewenangwenang tanpa persetujuan RUPS; Bahwa tidak dibenarkan Direksi membuat kontrak perjanjian kerjatanpa sepengetahuan RUPS; Bahwa perjanjian yang tanpa sepengetahuan RUPS adalah salahdan tidak dapat dibenarkan;Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Padt.G/2019/PNSgr Bahwa setiap saham yang dipindahkan atau dibeli harusdituangkan

memungkinkan adanya keputusan yangdiambil diluar RUPS seberti tersebut dalam Pasal 91 abhwa pemegang sahamdapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syaratsemua pemegang saham dengan hak suara menyetujul secara tertulis denganmenandatangani usul yang bersangkutan atau dalam praktek dikenal dengancircular resolution.

Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Il, IbuMariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli SertifikatTanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.

Indo Veneer Utama;56) 1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;Hal. 13 dari 41 hal. Put.

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran SertifikatHak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan PerpanjanganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada AriSutanto

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

PANCA LOGAM MAKMURpada tanggal 31 Mei 2013 berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Bahwa lokasi tambang PT PANCA LOGAM MAKMUR di KabupatenBombana sekarang dikuasai oleh pihak lain ;Bahwa dalam RUPS tersebut tidak ada pergantian kepemilikan sahamnamun terdapat pergantian struktur/ kepengurusan perusahaan;Bahwa saham PT. PANCA LOGAM MAKMUR dimiliki oleh PT. AYUTA,PT. SEMESTA, PT. SUGIHARTA, dan Sdr.

MARPAUNG;Bahwa RUPS tersebut merupakan RUPS luar biasa dan hasilnyadicatatkan di Notaris serta mendapat pengesahan dari Kemenkumhan;Bahwa sepengetahuan Saksi, Komisaris PT. PANCA LOGAM MAKMURyakni Sdr. SUTANTO, Sdr.

PANCA LOGAM MAKMURberdasarkan Keputusan RUPS luar biasa dengan Akta Notaris Nomor 3tertanggal 6 Juni 2011, yang kemudian dicatatkan di Notaris MARIACHANDRA;Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 363/PID.B/2014/PN.BauBahwa adapun agenda RUPS tersebut adalah perubahan kepengurusanperusahaan dari Dirut Sdr. TOMI JINGGA menjadi Dewan Direksi yangterdiri dari Sdr. TOMI JINGGA dan Saksi HADYANTO CHANDRA. Danperubahan Komisaris dari Komisaris Saksi RU.

PANCA LOGAM MAKMURberdasarkan Keputusan RUPS tanggal 6 Juni 2011 dengan DirekturUtama yakni Sdr. TOMI JINGGA; Bahwa Saksi mengenal Saksi SOEHANDOYO yang merupakanKomisaris PT.

PANCA LOGAMMAKMUR yang menjabat sebagai Komisaris;Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah ada RUPS yang melakukanperubahan terhadap struktur kepengurusan PT.

sebagai Direktur PT Multi Daya Wonua,yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 13, KelurahanPomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT MultiDaya Wonua Nomor 03, tertanggal 03 September 2013, serta AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTMulti Daya Wonua, Nomor 17, tanggal 12 September 2018;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdilaksanakan tanggal 31 Januari 2019 di Hotel Castle yangHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Pemohon Kasasi;;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex factiPengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriKolaka sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa tindakan Para Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaiDirektur Operasional PT Multi Daya Wonua melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

atau tidak setuju pembubaranPT PATALIAN WATER SECURINDO, melalui pengacaranya, berdasarkanpermohonan pembubaran PT PATALIAN WATER SECURINDO Nomor75/DIRPWS/V/2007 dan tanggal 15 Juni 2007 yang telah didaftarkan diPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2007 dengan NomorRegister 103/PDT.P/2007 dan disidangkan pada tanggal 9 Juli 2007 dan 30Juli 2007;Adapun upayaupaya yang telah kami lakukan sesuai ketentuan yang berlakuadalah :1.Direksi telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS

) dengan cara knusus membubarkan perseroan sebanyak 2 (dua)kali, yaitu :11 RUPS pertama pada tanggal 24 April 2007;12 RUPS kedua pada tanggal 7 Mei 2007;Tetapi dalam kedua RUPS tersebut Sdr Leonardo Patar Muda Sinaga selakupemegang saham mayoritas (70%) tidak hadir dan juga tidak memberi kabarapapun baik kepada para pemohon maupun Direksi Perseroan, sehinggaRUPS tidak bisa mengambil keputusan pembubaran, karena korumkehadiran (paling sedikit % dari seluruh saham) tidak dapat terpenuhi;Direksi perseroan

Bahwadalam Permohonan Pembubaran Il, Pemohon tetap menggunakan11.RUPS yang lama untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Il, dimanadalam Permohonan Pembubaran telah dicabut oleh Pemohonsehubungan dengan adanya keberatan dari Termohon Il, sehingga dengandemikian RUPS tersebut sudah tidak dapat digunakan;Bahwa pada intinya dengan memperhatikan halhal di atas, Termohon Ilmenyatakan Permohonan Pembubaran PT PWS yang diajukan olehPemohon hanya dapat dilaksanakan secara hukum sepanjang Termohon Ilsebelumnya

Pemohon Kasasi) dari tanggung jawab, memperlihatkanbahwa Termohon Kasasi mempunyai iktikad baik sehingga ketakutanPemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak akan bertanggung jawab tidakberalasan, karenajelas seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi selaku Direktur Utama PT PWS antara lain :(i) Melakukan write off atas piutang PT PWS sebesar Rp 4.336.202.090,(empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua ribu sembilanpuluh rupiah) tanpa persetujuan dari Komisaris dan/atau RUPS

Nomor 951 K/Padt/2008memeriksa permohonan pembubaran perseroan adalah sudah benar yaituacara contentiosa;Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 27 PembubaranPerseroaan harus dengan RUPS dan hal tersebut telah dilakukan olehPemohon (bukti P7.

RAAU ABADI SEJAHTERA;Bahwa laporan keuangan melalui audit belum juga disampaikan olehTergugat kepada perusahaan, maka Penggugat menyurati Tergugat untukmenindak lanjuti dari hasil rapat umum pemegang saham tahun (RUPS)yang dilaksanakan tangal, 20 Mei 2015, untuk menunjuk secepatnyapelaksanaan audit secara menyeluruh tentang kegiatan operasional dankeuangan perusahaan tahun 2013 dan 2014 dengan diberi batas waktu 1(satu) minggu;Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak bisa memberilaporan

Karya Lestari Mandiri adalah pihakindependent yaitu ditentukankan bersama Tim Audit Independen dalamHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/PDT/2016/PTPBRmenyusun laporan keuangannya; Hal tersebut berdasarkan pada SuratPernyataan Terguagt tanggal 20 Mei 2015 dalam Rapat UmumPemegang Salam (RUPS) PT. RAS, hal tersebut juga dituangkandalam Notulen RUPS; Bahwa berdasarkan Surat Komisaris PT.

RAS tertanggal 12 Juni 2015 sebesarRp.611.596.012,00. dan masih juga pekerjaan lanjutan yang semuladirintis dan dikerjakan oleh Tergugat; namun demikian Tergugat tetapmemenuhi undangan RUPS PT. RAS tersebut, dan kemudian memintaagar dilakukan audit keuangan PT. RAS yang harus dilakukan oleh timaudit independent dengan ketentuan biaya audit dibebankan kepadaperusahaan (PT. RAS) dan harus terlebin dahulu diselesaikan seluruhpekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tergugat atas nama PT.

RAS, dimana menurut hukum pelaksanaan RUPS tertanggal20 Mei 2015 dan RUPSLB tertanggal 2 Juli 2015 adalah bertentangandengan ketentuan sebagaimana diatur dan tercantum dalam Undangundang RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;13.Bahwa apa yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat adalah akalakalan Penggugat saja untuk menyingkirkan Tergugat dari PT.

RAS, jadi dalilPenggugat ini hanyalah akalakalan Penggugat saja, terbukti jauhsebelum adannya RUPS dan RUPSLB, Penggugat selaku KomisarisPT. RAS telah mempersiapkan Surat Keputusan pemberhentianTergugat selaku Direktur PT.

tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku. sejak ditutupnya RUPS. (7) Dalam hal terjadi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajyibmemberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatatdalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. (8)

. (2) Dalam halanggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar. (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS. (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)Hal.43 dari 64 hal.

mengenaipengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian tersebut.(6)Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.(7)Dalam hal teradi pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wayibmemberitahukan perubahan

pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulutentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untukmembela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.(4) Pemberian kesempatan untuk membela

diri sebagaimana dimaksudpada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut.(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);c. tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1); ataud. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (3).Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab

Bahwa Pelawan merupakan Direktur pada PT.KartiniMandiri Group berdasarkan akta pendiri nomor 04 tertanggal 03Februari 2018 bahkan pemilik saham dalam PT.Kartini Mandiri Group ;5,2 Bahwa dengan kesepakatan dalam akta pendiri perusahaansegala bentuk penyelesaiyan perusahaan harus diselesaikan dalamrapat umum pemegang saham (RUPS) baik dalam segi keuanganperusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalamperusahaan bahkan melakukan kontrak dengan perusahaan lainHal 2.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sonseharusnya harus ada persetujuan dari rapat unum pemengang saham(RUPS);5.3. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan danTerlawan Il dalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusanpengadilan negeri sorong Nomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal16 Juli 2019 jo. Putusan banding pengadilan tinggi jayapura nomor :81/PDT./2019/PT.JAP tertanggal 05 Desember 2019 tersebut sangatmerugikan pelawan;5.4.

Bahwa dalam Akta Pendiri Perusahaan segala bentuk penyelesaianPerusahaan harus diselesaikan dalam RUPS (Point 5.2)Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Son3. Bahwa Tindakan hukum yang dilakukan oleh TERLAWAN danTERLAWAN II dalam bentuk Eksekusi (Putusan PN atas Perkara Perdata No.14/Pdt.G/2019 Jo. Putusan PT. Jayapura atas Perkara Nomor 81/Pdt/2019 PT.JAP sangat merugikan Pelawan (Point 5.3)4.

terhadap Point 5.2 gugatan Pelawan.Bahwa terkait dengan pointpoint kesepakatan yang ada dalam AKTAPENDIRIAN PERUSAHAAN (keuangan, kontrakkontrak dll) harus diselesaikanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Saya merupakanRANAH (Hak dan Tanggung Jawab) Pendiri, Pemilik atau Pesero Perusahaan.sementara Posisi saya adalah sebagai MITRA KERJASAMA Ibu GraciellaMarsiana Caecillia Adisusanto yang dalam Surat Perjanjian Kemitraan tersebutselaku Direktur PT.

) baik dalam segi keuangan perusahaan maupun tindakan tindakan hukum yang timbul dalam perusahaan bahkan melakukan kontrakdengan perusahaan lain seharusnya harus ada persetujuan dari rapat umumpemengang saham (RUPS); Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh terlawan dan Terlawan Ildalam bentuk pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan negeri sorongNomor : 14/PDT.G/2019/PN Son tertanggal 16 Juli 2019 jo.

Selanjutnya pada Pasal 64 (1) Rencana kenasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan KomisansHalaman 9 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDGLD;atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Anggaran dasar dapatmenentukan rencana keya yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisans atau RUPS, kecualiditentukan lain dalam peraturan perundangundangan. (2) Anggaran dasar dapatmenentukan rencana keya yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisans atau RUPS, kecualiditentukan lain dalam peraturan perundangundangan (3) Dalam hal anggaran dasarmenentukan rencana keya harus mendapat

persetujuan RUPS, rencana kenatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;Bahwa Pasal 66 UU PT, (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPSsetelah aitelaah oleh Dewan Komisans dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurangkurangnya: (a) laporan keuanganyang terdin atas sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampaudalam perbandingan dengan tahun buku

SINGGALANG PRIMA BERKEDUDUKAN DI PADANG;Bahwa terhadap aset perusahaan tersebut Tergugat 2 sebagai Direktur Utama tidaktransparan, sehingga tidak jelas jumlah aset yang masih ada pada perusahaan;Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undangundang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UU PT) menyatakan: Setiap pemegang saham berhakmengajukan gugatan terhnadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikankarena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Menyatakan Tergugat 1 dan 2 wajid melaksanakan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB) dengan membuat laporan perusahan, baik laporankeuangan dan laporan kegiatan perusahaan PT. Putera Singgalang Prima;5. Menyatakan dan memerintah Tergugat 1 dan 2 untuk melaksanakan Pasal 63, 64,66, 67, 69 dan 71 UU PT,6.

LAKSBANG MEDIA TAMAbersama saksi PATRIA HERDJUNO, Saksi MENOM MOTIRAM alias MENOM danTHEO AIKHONG ketika datang terdakwa memegang (satu) gulungan koran saatmasuk diruang rapat telah ada beberapa saksi yaitu saksi ALTA MAHANDARA aliasALTA dan saksi TAN SEE TONE alias MALVIN, dan korban LEW KEOANG,terdakwa datang dengan keperluan menanyakan akan dilakukan RUPS luar biasa (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa).

Dan terdakwa menanyakan kepada LEWKEONG sedang apa sekarang dijawab MEETING BIASA dan terdakwa tanya lagi,akan melakukan RUPS kan, dan terdakwa mengetahui dari koran sambil terdakwamenyodorkan koran harian Republika yang dibawa terdakwa sambil terdakwa marahmarah kepada LEW KEONG sambil memukulkan gulungan koran ke pundak LEWKEOANG sampai beberapa kali dan terdawka membentakbentak LEW KEOANGuntuk segera menelponkan bosnya yang berada di Malasyia, karena dijawab tidak tahunomornya, terdakwa merasa

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, denganmaksud untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa.e Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

Murai No. 38 Nogotirto, Gamping Sleman, dengan maksuduntuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa.Bahwa Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Lew Keongsebagai Karyawan PT.

yangdihadiri oleh Korban Lew Keong, Malvin Tan, Alta Mahandara dan AriefSukendra ;Bahwa kedatangan Terdakwa untuk menanyakan tentang Rapat UmumPemegang Saham dengan Agenda Pergantian Direksi, karena Terdakwasebagai Direksi tidak memperoleh undangan melainkan mengetahui dariMedia masa Koran ;Bahwa awal mula Korban Lew Keong tidak mengaku ketika TerdakwaTanya tentang tujuan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dansetelah Terdakwa tunjukan adanya Iklan di media masa Koran tentangdiselenggarakannya RUPS

MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2016,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan TinggiDKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar PT Sebatin, kuorumRUPSL adalah lebih dari Y2 (setengah) dari jumlah seluruh saham;Bahwa ketika diselenggarakan RUPS

ElsiniTirta pemegang saham 1.125 lembar (22,5 %) tidak hadir (karenadihadiri oleh kKuasanya bernama Fediric Tirta, tetapi kuasa tersebut tidakpernah memberikan surat kuasanya);Bahwa sesuai dengan kuorum di atas, karena pemegang saham yanghadir 100% dikurangi 22,5% = 77,5%, dengan demikian RUPS tersebutsah memenuhi kuorum karena sudah melebihi dari 2 dari jumlahseluruh saham;Bahwa RUPS tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun termasukkepada Tergugat , karena RUPS bukan organ yang berwenangmemberikan

Lamere Tirta Mutiara tentang tugas danwewenang Direksi : Pasal 11 ayat 3 poin a dan b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,Pasal 8 dan Pasal 9 telah jelas mengatur tentang wewenang Direksi maupunKomisaris (Akta terlampir) ;Bahwa Perjanjian Kredit tersebut sangat merugikan Penggugat karenabertentangan dengan posita ketiga di atas dengan alasan tidak melalui RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan amanat Akta PendirianPerusahaan yang mengakibatkan Akta Perjanjian Kredit tersebut cacat hukumdan batal demi

Tidak berdasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan Akta Pendirian PT. Lamere Tirta Mutiara sehinggadengan demikian Akta Perjanjian Kredit tersebut batal demi hukum ;Menyatakan menurut hukum bahwa dana yang dipakai oleh Tergugat untukmenutup hutang Direktur Utama selaku pribadi sebesar Rp.752.957.226,(tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh enam rupiah) pada PT. Bank BRI Cabang Bima, menggunakandana PT.

PT Lamere Tirta Mutiarauntuk melakukan perubahan terhadap Akta Notarisnya, berarti Tergugat telah melakukan suatu kecurangan dengan mengabaikan dan mengelabuidari pada hakhak Pemohon Kasasi dulunya Penggugat/Pembanding baikterhadap hak selaku pemegang saham sebanyak 25% maupun hakhakuntuk dilibatkan dalam RUPS ;Hal. 15 dari 19 hal.

Namun akan tetapi Tergugat denganitikad tidak baik dan telah melakukan suatu perbuatan curang mengeliminirapa yang menjadi haknya Pemohon Kasasi secara sepihak melakukanperubahan atas Akta Notaris Nomor 33 tanggal 6 Agustus 1996 atas namaPT Lamere Tirta Mutiara dengan perubahan akta melalui Notaris BaiqHayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132, sehinggaperbuatan Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang melawanhukum karena saat RUPS dilakukan perubahan Akta PT.

Bahwa seharusnya Pengadilan tingkat pertama maupun Judex Factiputusan Pengadilan Tinggi Mataram, menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan suatu tindakan perbuatan melawan hukum dengan merubahAkta Pendirian PT Lamere Tirta Mutiara dari Akta Notaris yang dibuat olehNotaris Suriansah Nomor : 33 tanggal 6 Agustus 1996 tanpa melibatkanPemohon Kasasi dalam RUPS dan Akta Notaris yang dibuat melalui NotarisBaiq Hayinah (Tergugat Il) pada tanggal 28 Februari 2003 Nomor : 132,adalah akta yang cacat hukum,

Tristar Transindo Nomor017/TST/FA/IV/2014, tanggal O3 April 2014, perihalPermintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemagang Saham(RUPS). Fotokopi Surat PT. Mitra Cassia Transport Nomor001/Mitra/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, perihal : PemberitahuanRencana RUPS. Fotokopi Iklan Koran perihal PT. Mitra Cassia TransportPanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan danRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat), tanggal 9Mei 2014. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 036/LGLTST/V/2014, tanggal12 Mei 2014.

MCT tanggal 15November 2010; (copy dari copy): Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April 2014perihal permintaan penyelenggaraan RUPS; (copy daricopy)Hal. 30 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel,44. Bukti T4445. Bukti T4546. Bukti T4647.Bukti T4748. Bukti T4849. Bukti T4950. Bukti T5051. Bukti T5152. Bukti T5253. Bukti T5354. Bukti T5455. Bukti T5556. Bukti T56: Absensi RUPS dan Dokumentasi; (copy dari copy): AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM TAHUNAN PT.

MCTtanggal 15 November 2010, Surat Nomor : 017/TST/KA/2014 tanggal 3 April2014 perihal permintaan penyelenggaraan RUPS, Absensi RUPS danDokumentasi, AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMTAHUNAN PT.

Mitra Cassia Transport yang ditanda tangani Prof.HARKRISTUTI HARKRISNOWO, SH, MA, Ph.D / NIP : 19560125 1981032001 selaku Dirjen AHU, Pemberitahuan hasil RUPS kepada Sdr. AkmalAhmad, Laporan keuangan terhadap PT. Mitra Cassia Transport periodebulan Oktober 2012s/d Desember 2016, Surat Nomor : 001/Mitra/V/2014,tanggal 5 Mei 2014, perihal : Pemberitahuan Rencana RUPS, Data keuangan/ mutasi rekening di Bank BCA KCU Pluit Jakarta Utara, terhadap RekeningBank BCA No. Rek. : 1683085867 a.n. PT.

Berita acara RUPS tahunan PT. Mitra Cassia Transpordihadiri olehPemegang saham mayoritas sebesar 70 % ( Kuorut ) .Hal. 45 dari 47 hal. PUTUSAN Nomor : 159/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel, Tidak ada bukti yang dilakukan oleh Para terlapor terhadap obyek perkarayakni Akta Penegasan . Murni Kadarsih selaku penerima kuasa serta menghadap tidakmenjalankan sesuai denga nisi surat kuasa tanggal 16 Oktober 2014 .