Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (Satu)orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan denganCara menunjuk 1 (Satu) orang sebagai wakil bersama;(b) Anggaran Dasar Perseroan:F Pasal 8 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham, baikRUPS Tahunan maupun RUPS lainnya atau RUPS Luar biasa;il. Pasal 9 ayat 2 mendapat panggilan atau undangan RUPS;ill. Pasal 10 untuk hadir dan punya Hak Suara serta turutdalam pengambilan pada RUPS perseroan;iv.

Pasal 71 sampai Pasal 73 UU Nomor 40 Tahun 2007;Pasal 711) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihanuntuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)diputuskan oleh RUPS;2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

Pst.antara lain Tergugat II sebagai Pengurus tergugat yaitu Direktur utamaPerseroan tidak melaksanakan kewajiban hukum nya sesuai yangditentukan dalam Undangundang Perseroan Terbatas maupun anggarandasar perseroan yakni tidak mengadakan RUPS tahunan yang khususmenyampaikan laporan keuangan yang menetapkan penyisihan lababersih, Penggunaan laba bersih dan tidak melaporkan seluruh laba bersihsetelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagai dimaksud padaPasal 70 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham

Gugatan Salah PihakBahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, Il danIll, adalah salah pihak, salah alamat dan salah dalam menentukan pihakpihak yang harus digugat/ dituntut tanggung jawab hukumnya, karenaPenggugat selaku Pemegang Saham hanya dapat menuntut tanggungjawab hukum Pengurus Perseroan (Direktur Utama dan Komisaris UtamaPerseroan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Penggugat selaku Komisaris Utama PT.

Bahwa dalil Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 Gugatan adalah tidakbenar sama sekali, karena Tergugat II selaku Direktur Utama danpemegang saham Lainnya telah menyelenggarakan RUPS Tahunanuntuk menetapkan Laba Rugi dan Penggugat tidak hadir dikarenakanHal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Pst.menyadari kedudukannya sebagai pemegang saham kosong (tidakmenyetor modal).

SAKSI TIDAK PERNAH MENGETAHUI DI PERGUNA KANUNTUK APA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.3 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH. DAN SAKSI SECAARA RINCI ISIDARI AKTA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH.;9. YANG HADIR MENGHADAP NOTARIS FX. BUDI SANTOSOISBANDI, SH. UNTUK DI BUATKANNYA AKTA BA RUPS LBPT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL 02 APRIL 2015 ADALAHTERSANGKA BUDI SANTOSO (OWNER PT.

Bahwa berikut pula selanjutnya dengan Surat Kuasa tanggal 02April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIALAND yang di laksanakan pada tanggal 02 April 2015 a quo, makaNotaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH. secara sengaja danmelawan hukum telah pula menuangkan ke dalam Akta Berita RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIA LAND No.3 Tanggal02 April 2015 !!! Karena mana keberadaan Akta Berita Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

M.Kn atas permintaanTergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO yang di dasarkan pada SuratKuasa tanggal 02 April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSOdan/atau kepada orang lain serta pihak ketiga lainnya, dan/ataupun Siapa saja yang mendapat hak, kuasa dan kewenangan daripada ia Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO agar supaya tidakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) terhadapPerseroan PT.

Menyatakan menurut hukum bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. BATAVIA LAND dan/atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Nomor 2301 K/Pdt/2016dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah direalisasikan, namun demikianPenggugat tetap bekerja dengan sungguhsungguh sebagai Direkturperusahaan;Bahwa sesuai Pasal 96 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenang dan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) Nomor 1051/HRMngr/API/XI/2012

Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan;Meninggal dunia;Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;o aocDinyatakan jatuh pailit atau suatu keputusan pengadilan yangmenyatakan bahwa dia berada dibawah pengampuan;Bahwa sesuai Pasal 94 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 94(1).

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan olehpendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf b;(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali;(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian

anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Halaman 3 dari 13 hal.

Nomor 2301 K/Pdt/2016(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling iambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS tersebut;(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belumdilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan ataupemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yangbelum

CLM.Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMADkeberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLMkarena ISRULLAH ACHMADselaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGAmeneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

Gugatan pada pokoknya meminta Majelis Hakimuntuk menyatakan RUPS LB tanggal 15 Juni 2017 tidak sah dan tidak mengikatserta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT CLM No.7 tanggal15 Juni 2017 cacat hukum dan batal demi hukum.

Atas tindakan ISRULLAH ACHMAD dan MARTINP SILITONGA tersebut, pada tanggal 15 Juni 2017 dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CLMdengan salah satukeputusannya memberhentikan MARTIN P SILITONGA sebagai Direktur PTCLM dan WAHIDA ASAD yang~ merupakan = istri ISRULLAHACHMADzdiberhentikan dari jabatan Komisaris PT. CLM.

Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMAD keberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLM karena ISRULLAH ACHMAD selaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGA meneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

PT Sadhana Graha Adhika sesuai data dari Pemerintah RI cqKemenkum HAM RI tidak tercatat dalam database Kemenkum HAMRI (linat bukti P Int 12 halaman 1).Berhubung PT Sadana Graha Adhika (pemegang saham mayoritasPT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tidak tercatat sebagai BadanHukum Perseroan dalam database Kemenkum HAM RI (lihat pada P Int 12 halaman 1), maka PT Sarana Griya Kedamaian Abadi tidakdimungkinkan untuk dapat mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sehingga membawa akibat PT Sarana Griya KedamaianAbadi

tak dapat mengadakan RUPS (tak dapat mencapai quorum)demikian berlanjut membawa akibat PT Surabaya Lingkar Mas juga takdapat mengadakan RUPS berhubung pemegang saham mayoritasnya(PT Sarana Griya Kedamaian Abadi) tak dapat mengadakan RUPS.Sejalan dengan hal tersebut, maka bukti Termohon Kasasi yang berupaAkta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 3 Februari 2015yang dibuat di hadapan Notaris Susy Sandrawati, S.H., M.Kn. dapatdiketahui dibuat atas dasar adanya RUPS pengangkatan kembalianggota

menyampaikanpemberitahuan dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal aktapernyataan Notaris tentang perubahan data perseroan(pengangkatan kembali anggota Komisaris dan Direksi), makaanalog dengan ketentuan Pasal 6 ayat 5 PERMEN Nomor M01 HT0110/2007, maka: akta pernyataan Notaris tentang data perseroan tentangpengangkatan kembali anggota Komisaris dan dewan Direksi sertaperubahan alamat perseroan adalah batal sejak lewatnya waktutersebut ; dan data perseroan kembali kepada keadaan sebelum ada aktakeputusan RUPS

Put Nomor 93 K/Pdt/2016Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan:Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi dan Komisaris;Sejalan dengan memori banding Pemohon Kasasi angka 2, 3 di atas jo.data dari Pemerintah RI cq.

Kemenkum HAM RI (bukti P Int12 halaman 2)RUPS terakhir PT Surabaya Lingkar Mas tanggal 08082008 Nomor8 dibuat di hadapan Notaris Kabupaten Sidoarjo Agus Wieyono, S.H,dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 (Undang Undang Perseroan Terbatas) diperoleh fakta hukumTermohon Kasasi PT Surabaya Lingkar Mas saat ini tidak memiliki organperseroan lagi (tidak terdapat anggota Direksi, anggota Komisaris dan tidakmemungkinkan untuk mengadakan RUPS) atau dapat dikatakan tidakeksis

tidak lagi mendapatkan keuntungan darisaham sesuai pasal 20 ayat (b) dalam akta pendiri yang berbunyi TuanJULIAN DUNGGIO tersebut sebanyak 100 (Seratus) saham masingmasing dengan nilai normal Rp1.000.000,(Ssatu juta rupiah) atau sebesarseratus juta rupiah; Rp100.000.000, Sehingga seluruhnya berjumlah1.000 (seribu) saham atau sebesar satu milyar rupiah Rp1.000.000.000,(satu milyar rupiah);Bahwa Tergugat melakukan pemberhentian terhadap Penggugat tanpamelalui prosedur dalam Perseroan Terbatas yaitu RUPS

Menyatakan Perbuatan Tergugat memecat/memberhentikan Penggugattanpa adanya RUPS adalah perbuatan sewenangwenang dan melawanhukum;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepadaPenggugat atas tindakan sewenangwenang memecat/ memberhentikanPenggugat dari PT. AMAN KELAPA DUA oleh Tergugat berjumlahRp10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) hingga putusan perkara inidilaksanakan;6.

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), penjualan dan pemindahan hak atassaham, penggantian surat saham, pemberhentian dan pengangkatandirektur PT. Aman Kelapa Dua dari Direktur lama Tuan. Julian Dunggiokepada Direktur baru Tuan. Welly Wawan Bereki dan penunjukankomisaris lama Ny. Yustina Gole Ina untuk tetap menduduki jabatankomisaris yang baru.Bahwa dengan tidak melibatkan Tuan. Welly Wawan Bereki selakudirektur PT.

oleh karena Tergugat WargaNegara Asing maka untuk penanaman modal membangun resortHalaman 14 dari 21, Putusan NOMOR 32/PDT/2018/PT MND.wisata Kelapa Dua dipakai nama Penggugat tetapi modalnya adalahmilik Tergugat I.Adalah mustahil Penggugat menuntut pengembalian sahamsedangkan ternyata nilai harga saham milik orang lain (in cassuTerggugat I).9) Dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 34 merupakan dalil yangtidak benar karena:~ Penggugat telah diberhentikan atas dasar Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).b. Atka Kuasa Nomor: 15 dibuat dihadapan Notaris Yanti LegaSH.,M.Kn. dari Julian Dunggio ke SIN. Y. M. yang berisi kuasauntuk hadir dalam RUPS menandatangani keputusan pemegangsaham dan kuasa untuk menjual saham.Halaman 15 dari 21, Putusan NOMOR 32/PDT/2018/PT MND.c. Jual beli saham disimpan dalam Akta Van Depot Nomor: 15 dibuatdihadapan Notaris Yanti Lega SH.,M.Kn. dari Julian Dunggio keWelly Wawan Bereki.d.

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5), UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Dalam halDireksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS";3.

Indocentral Megah Garment untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" atas dasar pertimbangan hukum pada halaman 6 putusannyayaitu "Tuan Suprapto Tjioe (Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa iayang ditunjuk oleh anggota sebagai Anggota Direksi yang berhak mewakiliPersero untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan dan adapunTerbanding semula Penggugat berdalin bahwa RUPS tidak bisa dilakukankarena Anggota Direksi yang lain sudah tidak aktif adalah dalih yang tidakdapat diterima karena dalam hal

demikian maka tentunya bisa sajadilakukan RUPS dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akantetapi upayaupaya ini tidak pernah dilakukan oleh Tuan Suprapto Tjioesebagai salah seorang anggota Direksi PT.

IndoceniralMegah Garment berhak dan berwenang untuk mewakili PT.Indocentral Megah Garment mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpaharus ditunjuk oleh Anggota Direksi lainnya maupunmelalui RUPS untuk dapat mewakili perseroan, apalagi dalamanggaran dasar PT. Indocentral Megah Garment tidak menentukanadanya salah satu anggota direksinya mewakili perseroan tersebut.Sehingga setiap anggota direksi PT.

Dengan demikian Putusan Judex Facti yang "menyatakan TuanSuprapto Tjioe tidak mempunyai kwalitas sebagai mewakili PT.Indocentral Megah Garmen untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" dengan alasan harus ada penunjukkan dari anggotadireksi lainnya maupun melalui RUPS sebagai putusan yang salah/keliru dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuanPasal 98 ayat 1 jo. Pasal 98 ayat 2, UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;2.

Bahwa Pasal 105 ayat (i) UndangUndang No. 40 Tahun 2007disebutkan:"(i) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (i) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandi luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Ketentuan Pasal 142 ayat 3 UU PT menyatakan:Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksibertindak selakulikuidator.

Bahkan kalaupun dalil Penggugatdianggap benar, quod non, maka ketentuan penetapaan gaji dantunjangan direksipun tidak selalu harus ditetapkan oleh RUPS namundapat ditetapkan oleh Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat(2) dan (8) UU PT yang masingmasing menyatakan:Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan KomisarisDalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud

Surat panggilan RUPS secara materil dan formil harus memenuhisyaratsyarat yaitu dibuat dan diterbitkan oleh Direksi dan dalamsurat panggilan RUPS tentang pemberhentian Likuidator harusdimuat secara jelas tentang agenda atau mata acara RUPS ;2. Surat panggilan RUPS harus dikirimkan kepada para pemegangsaham PT melalui surat tercatat atau panggilan di surat kabarharian selambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum RUPSdiselenggarakan;3.

Jika keputusan RUPS dibuat dalam bentuk Circular Resolution,maka seluruh pemegang saham PT harus menyetujui danmenandatanganinya, apabila keputusan RUPS ditandatangani olehpemegang saham di luar negeri maka harus memenuhi persyaratanotentifikasi dan apabila tidak dipenuhi maka Circular Resolution itutidak sah atau tidak mengikat ;Bahwa apabila Likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannyasebagaimana dalam pasal 149 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, barudapat diberhentikan setelah Likuidator yang bersangkutan

tanggal 7 Mei 2012 yang dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS Nomor 09 tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa telahmengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal9 Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 tanggal 7Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;PrintSummary Agreement PT. Gie tahun 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal 9Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 Tanggal 7 Mei2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1302 K/PID/2015 PrintSummary Agreement PT.

Ajidarma Duta Medika (Tergugat I) danPenggugat II masuk menggantikan kedudukan Tergugat III tersebut baiksebagai Komisaris perseroaan maupun pemegang saham, namunpelaksanaan RUPS sebagaimana yang telah ditandatangani Tergugat IIItersebut tidak jadi terlaksana karena Tergugat II selaku Direktur perseroankeberatan dan tidak mau datang ke kantor Notaris ADE ARDIANSYAH, SH.,MKn untuk mendatangani Akte RUPS tersebut meskipun berdasarkan pasal13 ayat 1 sub (b) Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Ajidarma DutaMedika Nomor: 24 tanggal 12 05 2014, hal tersebut diatur dengan jelasbahwa Direksi wajib melaksanakan RUPS apabila ada permintaan dariKomisaris atau pemegang saham minimal 10% di dalam perseroan;Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, dengan mengabaikan Akte RUPS yangtelah ditandatangani Tergugat II dengan Penggugat II dihadapat Notaris H.ADE ARDIANSYAH, SH., MKn pada tanggal 10 Maret 2017 tersebut, antaraTergugat II dan Tergugat III telan melaksanakan RUPS dihadapan NotarisCut Riany, SH.,

Namun berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 99 tanggal24 Juni 2015 ternyata Damas Budi Susilo/Penggugat!II mengalihkanselurunh sahamnya kepada TergugatIl sebanyak 10% (sepuluhpsersen) saham, dan kepada TergugatIll/Mulyana sebanyak 40%(empat puluh persen) saham.

Ajidarma Duta Medika melakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait Jual Beli Saham TergugatRekonpensiII/Damas Budi Susilo kepada Penggugat Rekonpensi II/Aryanto Suwito dan Penggugat Rekonpensi III/Mulyana sesuai AktaPernyataan Keputusan Rapat No.99 tanggal 24 Juni 2015, dibuat olehdan dihadapan H. Ade Ardiansyah, SH.MKn.

Ajidarma Duta Medikadilakukan melalui tata cara dan prosedur hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku. oleh karenanya mohon dinyatakanSah dan berkekuatan hukum sesuai Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 23 Maret 2017 dan Akta Pembubaran No. 130 tanggal24 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Cut Riany, SH.

Yang menjadi dasar dan alasan dari permohonantersebut adalah karena tindakan BURHANUDIN BUR MARASdalam menerbitkan Surat Jaminan No. 111 belum memperolehpersetujuan dari anggota direksi yang lain dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama /ain maupun tidak,Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebut dapatdiketahui bahwa anggota Direksi terlebihn dahulu harus memintapersetujuaan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atassuatu utang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baruberlaku untuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50%(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan.Sementara itu, di dalam Gugatan, sama sekali tidak pernah menjelaskanapakah aset yang dijaminkan oleh BURHANUDIN BUR MARASjumlahnya lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Pelawan, sehinggadalam melakukan tindakan hukum ini BURHANUDDIN BUR MARASharus mendapatkan persetujuaan RUPS?

dari RUPS, namun tetapmengikat Perseroan terhadap pihak lain yang memiliki itikad baik.

Ratu Prabu Energy segala sesuatu harus sepengetahuanperusahaan tersebut, kalau OJK memberi izin Dod, Doc dan RUPS;Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Lekom Maras telah menjaminkanasset ke PT. Pertamina EP;Bahwa sepengetahuan saksi setiap asset PT. Lekom Maras dapatdilihat dalam buku laporan setiap tahun;Bahwa saksi kenal dengan Bapak Burhanudin Bur Maras sebagaiDirektur di PT. Ratu Prabu Energy dan di PT.

Ikon Garmindo atas seluruh gajikaryawan tersebut adalah sejumlah Rp. 6.739.161.723 (enam miliar tujuhratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratusdua puluh tiga rupiah); Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkkonGarmindo;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;3.

IKON GARMINDO belum mendapatkan tunggakan gaji tersebut. danjumSah karyawan PT. kon Garmindo itu adalah 422 orang.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa saja pemilik saham PT.Ikon Garmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT lkonGarmindoTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;4.

IkonGarmindo dan saksi tidak mengetahui tentang RUPS atas PT IkonGarmindoHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Cjr.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan. Suryo Wibowo Bin (Alm) Suyoto dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2014 pada saat Saksidengan dirinya bekera di PT.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 102 ayat (1) huruf aUndangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskanbahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50 % jumlahkekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib mendapatkan persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Ikon Garmindo yaituLee Chong An yang menerbitkan surat kuasa untuk menjualkan seluruh asetperusahaan kepada Terdakwa tidak melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), sehingga dalam hal ini aset yang telah dijualkanoleh Terdakwa, kemudian hasil penjualan aset PT. Ikon Garmindo tersebutTerdakwa telah berikan kepada sebagian karyawan PT. Ikon Garmindo,demikian juga sebagian hasil penjualan aset PT.

Johan Maharis karena penarikan uangperusahaan harus dilakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terlebihdahulu, sedangkan tindakan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tidak adapersetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);Bahwa saksi Anthony Sumitro Rahardjo selaku Direktur PT GayalandProkencana telah berusaha meminta kepada Terdakwa I. Johan Maharis untuksegera mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut kepada pihakperusahaan PT Gayaland Prokencana, namun Terdakwa I.

;Menimbang, bahwa fakta perbuatan para Terdakwa tersebut akan menimbulkanpertanyaan bahwa apakah dalam keadaan perusahaan yang tidak normal di manaterjadi 2 (dua) kantor yang menjalankan operasional perusahaan di bawah pimpinanyang berbeda yakni saksi Anthony yang berkantor di Bekasi dan yang berkantor diWisma Slipi di bawah pimpinan Terdakwa II dapat dilakukan RUPS karena padakenyataannya dalam PT Gayaland Prokencana sudah terjadi 2 (dua) kelompok;Menimbang, bahwa dari adanya keadaan yang tidak

memungkinkan untukdilakukan RUPS, dan di sisi yang lain Terdakwa I yang bergabung selama kurang lebih3 (tiga) bulan dan belum memperoleh hasil sebagai pemegang saham pasti merasa14khawatir kehilangan uang atas kondisi perusahaan yang demikian sehingga olehTerdakwa II sebagai orang yang merasa secara moral bertanggung jawab kepadaTerdakwa I maka adalah wajib jika Terdakwa I menarik modalnya kembali untuksementara sebagaimana pernyataan dalam surat Terdakwa I kepada para pemegangsaham yakni dalam rangka

yang meringankan dan keterangan para Terdakwa yangtidak didukung alat bukti lain, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan di sidang, antara lain:e Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Bank BCA CabangKedoya Jakarta Barat, Terdakwa I JOHAN MAHARIS, Terdakwa I IWAN NG danTerdakwa I LIM KRISTINE LUKIMIN telah melakukan penarikan dana padaRekening Nomor 3093018849 atas nama PT Gayaland Prokencana tanpasepengetahuan para pemegang saham dan tanpa melalui RUPS

batal demi hukum, begitu pula AktaPernyataan Keputusan RUPS Luar biasa dengan No.: 11 tertanggal20 Desember 2011 batal demi hukum ;14.

Bahwa dengan demikian RUPS Luar Biasa yang dijadikandasar Perubahan Anggaran dasar oleh TERGUGAT II adalah RUPS LBtidak sah karena tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas dan tidak sesuaidengan prosedur pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa seperti yangdisyaratkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dimana pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa baik TERGUGAT maupun TERGUGAT II tidak dengan disertai pemanggilan terlebih dahulukepada

pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RUPS/RUPSLB;15.

Tergugat danTergugat II tidak disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegangsaham dan tidak mencantumkan agenda RPS/RUPS LB.Pemegang saham yang mana ? RUPS/RUPS LB yang mana ? Kapan ?TIDAK JELAS !

Jadi sangat jelas RUPS LB a quo dituangkan dalam AktaNotaris Nomor 11 tertanggal 20 Desember 2011 yang di buat dihadapan Notaris Ny.

Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa Il, IbuMariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli SertifikatTanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.

Indo Veneer Utama;56) 1 (satu) lembar Surat PT.Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;Hal. 13 dari 41 hal. Put.

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPStahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran SertifikatHak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan PerpanjanganSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada AriSutanto

Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa perihal Undangan RUPSTahunan dan RUPS Luar Biasa;1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat HakGuna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KarangAnyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari

MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2016,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan TinggiDKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa sesuai dengan bunyi Anggaran Dasar PT Sebatin, kuorumRUPSL adalah lebih dari Y2 (setengah) dari jumlah seluruh saham;Bahwa ketika diselenggarakan RUPS

ElsiniTirta pemegang saham 1.125 lembar (22,5 %) tidak hadir (karenadihadiri oleh kKuasanya bernama Fediric Tirta, tetapi kuasa tersebut tidakpernah memberikan surat kuasanya);Bahwa sesuai dengan kuorum di atas, karena pemegang saham yanghadir 100% dikurangi 22,5% = 77,5%, dengan demikian RUPS tersebutsah memenuhi kuorum karena sudah melebihi dari 2 dari jumlahseluruh saham;Bahwa RUPS tidak dapat memberikan kuasa kepada siapapun termasukkepada Tergugat , karena RUPS bukan organ yang berwenangmemberikan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin dan atau hak dan atau wewenang untuk memanggil sendiri dan atau menyelenggarakan RUPS atas PT MAXXINDO CITRA ABADI dengan mata acara sebagai berikut :

1. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak ;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahulalamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS ;c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki

Ref. : 012/HEF1801/AFiS/I/18tertanggal 21 Februari 2018 ;Namun dari suratsurat somasi tersebut beserta seluruh pertemuan yangtelah diadakan, Termohon 1 tetap tidak menyampaikan laporan tahunansesuai ketentuan perundang undangan ;Pasal 66 UU Perseroan Terbatas (kutipan) :"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir ;(2) Laporan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (

tidak akan pernahmencapai kuorum karena perselisihan tersebut dan selamanya tidakakan ada kesepakatan yang dapat diambil melalui RUPS ;Pasal 10 ayat 1.a.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b. Dewan Komisaris melaukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub. Dewan Komisaris melaukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

No.1943 K/Pdt/2007Pasal 1365 KUHPerdata ;Bahwa selain hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 65 UUPT,perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktupaling lambat 6 bulan setelan tahun buku dengan maksud untuk memberikanpertanggungjawabannya atas pengelolaan perseroan terbatas kepada RUPS ;Bahwa selama ini Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah diundangmenghadiri RUPS maupun menerima laporan pertanggungjawaban ataspengelolaan Perseroan karena RUPS tahunan tidak pernah diselenggarakansehingga

jelasjelas juga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam hal mengelola Perseroan ;Bahwa pada tanggal 31 Januari 2002, Tergugat Rekonvensi telahmelakukan RUPS perubahan anggaran dasar sebagaimana disebutkan dalambutir 2 Gugatan, rapat mana dilaksanakan tanpa pernah memberitahukan danmengundang Penggugat Rekonvensi, hal mana juga jelas merupakanperbuatan melawan hukum ;Pasal 68 ayat (1) UUPT menentukan bahwa untuk penyelenggaraanRUPS, semua pemegang saham harus diberitahu.

Selanjutnya, Pasal 69 ayat(6) UUPT menentukan bahwa apabila pemberitahuan tidak dilakukan, makakeputusan RUPS hanya sah apabila dihadiri oleh seluruh pemegang sahamnya.Dengan demikian, karena Para Penggugat Rekonvensi tidak pernah diundangdan tidak pernah menghadiri RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002,maka keputusan RUPS Perseroan pada tanggal 31 Januari 2002 sebagaimanatertuang dalam Akta No. 26 tanggal 31 Januari 2002 yang dibuat dihadapanMohamad Rifat Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta

dijalankanterlebin dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat dalamRekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supayamemberikan putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Menerima Eksepsi Para Tergugat ;Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM REKONVENSI :Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan HukumMenyatakan tidak sah keputusan RUPS

Dalam persidangan juga terbukti ParaTergugat Rekonvensi tidak pernah menyangkal dalil tersebut maupunmembuktikan adanya RUPS yang secara rutin wajib dilakukan setiap tahunsebagaimana ditentukan dalam UUPT.Judex Facti selain itu tidak secara cermat mempertimbangkan adanyaindikasi hubungan antara Termohon Kasasi/semula Terbanding/TergugatRekonvensi dengan JABOS, dimana keduaduanya terbukti menggunakannomor fax yang sama, sehingga memberikan persangkaan yang cukupadanya hubungan antara mereka untuk

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV20a danBukti TI,TIV dan TV20b melalul kurir tanggal 22Mei 2013 langsung diterima oleh Lani Wibowo.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV21a danBukti TIT dan TV21b melalui kurir tanggal 22Mei 2013 kepada Kantor Advokat Kailimang &Ponto.Surat dari direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.254IDir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS tahunan.Pengiriman atas Bukti TIT dan TV22a danBukti TILT dan TV22b melalui Fax No.Pengiriman 30012485 Tanggal 22 Mei 2013kepada Kantor Advokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalSurat dari Direktur PT.

Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV25a danBukti TITM dan TV25b dikirim melalui kurirtanggal 22 Mei 2013.Surat dari direktur PT. Blue Bird Taxi perihalUndangan RUPS Tahunan No.253/Dir/BBT/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.Blanko Surat Kuasa RUPS Tahunan.Pengiriman atas Bukti TI,TIV dan TV26a danBukti TIT dan TV26b dikirim kepada KantorAdvokat Kailimang & Ponto.Surat dari direktur PT.

Perseroan dan berdasarkan RUPS dinyatakan bahwa satusatunya direktur Perseroan yang memberikan perhatian penuh untuk mengelolaPT.