878 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

atau menolak putusan BPSK.

Tentang Tugas dan Wewenang BPSK:1. Bahwa, adapun tugas dan wewenang BPSK adalah:a.

Kabupaten Baru Bara yang pada Pasal (2)menyatakan:Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat";Bahwa Termohon Keberatan telah memilik penyelesaian dengan caraArbitrase berdasarkan pernyataan memilih Arbitrase di BPSK KabupatenBatu Bara pada tanggal 12 Januari 2015;Bahwa Pasal 1 angkata 8 Kepmenperindag Republik

putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor501/Pts.Arb/BPSKBB/X1/2015 tanggal 24 Maret 2016;Halaman 13 dari 19 hal.

Setelah Putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan; atau3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehsalah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;4. Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimanadimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkanpembatalan putusan BPSK;5.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.BLS tanggal 27 April 2017

1039 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 1039 K/Pdt.SusBPSK/2017tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (selanjutnya disebut Kepmenperindag) yangberbunyi sebagai berikut:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen,apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;Bahwa faktanya BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmemeriksa dan mengadili pengaduan Tergugat, sehingga demikianputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut telahbertentangan dengan Pasal 45 ayat 2

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah keliru di dalam memberikanpertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini1.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah keliru mempersepsikanHalaman 12 dari 26 hal Put.

Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor79/ARBITRASE/BPSKBB/I/2017, BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Baratanggal 06 Maret 2017, dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:a. Menolak pengaduan Tergugat untuk seluruhnya;b. Menyatakan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;c. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;d.

sebagai berikut: Membatalkan Putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor73/Arbitrase/BPSKBB/I/2017, BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal6 Maret 2017;Mengadili Sendiri:1.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut;
2. Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang nomor 7 tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah

3/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Bek

sidang kedua Majelis BPSK Termohon tidak hadir,maka cukup alasan bagi Majelis BPSK untuk memutuskan sengketa BSPKantara TAT!

Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumenyang bersipat menentukan yang disembunyikan oleh pihaklawan,atauc.

Tanggapan /jawaban poin 7 dari Pemohon keberatan /dahuluTermohon atas putusan BPSK Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :a.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

Membatalkan putusan BPSK Kabupaten Bengkayang nomor 7 tahun2017 tanggal 27 Desember 2017;Mengadili Sendiri1. Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;2.

646 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nomor 646 K/Pdt.SusBPSk/2016hal mana putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 54/Pts/BPSK/VIII/2015,justru telah membuat ketidak pastian hukum dan telah melindungi pihakyang bersalah. putusan BPSK dimaksud tidak membatalkan ataumengugurkan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 0012009909001,akan tetapi sama sekali tidak mengindahkan dan tidak mempertimbangkanperjanjian tersebut sebagai hukum, sedangkan perjanjian pembiayaankonsumen Nomor 0012009909001 adalah perjanjian yang sah, karena telahdibuat dengan

Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa & mengadiliperkara a quo;Membatalkan Putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 54/Pts/BPSK/VIII/2015untuk seluruhnya;Menyatakan Pemohon Keberatan a quo sebagai pihak baik dan benar;Halaman 3 dari 8 hal.Put.

BPSK Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara a quo,sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor54/Pts/BPSK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 harus dibatalkanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT VERENA MULTI FINANCE, TBKCABANG PEKANBARU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan NegeriBangkinang Nomor 45/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bkn., tanggal 5 November

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor45/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Bkn., tanggal 5 November 2015 yangmembatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor54/Pts/BPSK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Termohon Keberatan tidak pernah hadir di persidanganmeskipun telah dipanggil secara patut; Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan sebagian denganverstek; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara

a quo; Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Pekanbaru Nomor 54/Pts/BPSK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus20153.

1250 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketaKonsumen pada pokoknya adalah sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha;Oleh karena itu selanjutnya Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara (BPSK) akan mempertimbangkanHalaman 11 dari 60 hal.

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang membatalkan perjanjian kredit, menyatakan batal demihokum lelang yang akan dan telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan.Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memiliki kewenangantersebut;5.

Batubara dan gugatan TermohonKeberatan ke BPSK Batubara merupakan alasanalasan yang tidakberdasar hukum dan dibuatbuat.

oleh Majelis BPSK dalamHalaman 33 dari 60 hal.

Menyatakan BPSK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraantara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;7. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batubara Nomor365/Arbitrase/BPSKBB/III/2017 tanggal 26 April 2017 batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum;8.

384/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Bks

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Ali Usman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 941/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung(Perma) Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kensumen (BPSK)menyatakan bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan diPengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut dantenggang waktu diajukannya keberatan adalah 14 (empat belas) hari terhitungditerimanya pemberitahuan Putusan BPSK dan sesuai Pasal 1 angka 4 PermaNomor 01 Tahun 2006, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak kKonsumen.Disamping itu, Dr.

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut..b.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. Khusus putusan Mahkamah AgungR.I No. 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 merupakanputusan yang membatalkan putusan BPSK Batu Bara No. 250/Arbitrase/BPSKBB/V/2015 tanggal 6 Juli 2015 karena BPSK Batu Bara tidakberwenang menyelesaikan sengketa antara PT Sinar Mitra SepadanFinance (Perusahaan Pembiayaan / Pelaku Usaha) dengan Sdr. AgusSalim (Konsumen) yang disebabkan Sdr.

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPadang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor09/PTS/BPSKPDG/ARBT/IX/2018 tanggal 19 Oktober 2018;2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padasemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkanHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 441 K/Pdt.SusBPSK/2019sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu 3 Juli 2019 oleh Dr.

795 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

rugi sebesarbesarnyaRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secarahukum tidak berwenang membatalkan suatu perjanjian atau lelang yangtelah sah secara hukum oleh karena BPSK Batubara tidak memilikikewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telah terbuktimelampaui kewenangannya dan melanggar ketentuanketentuan peraturantersebut sehingga menyebabkan putusan BPSK Batubara tersebut (objeksengketa) sangatlah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyai kekuatanhukum sama

sekali, dan batal demi hukum;Selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakan padaintinya sebagai berikut :Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisHalaman 13 dari 35 hal Put.

Sengketa Konsumen (BPSk)berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;Dalam pertimbangannya, Majelis BPSK menyebutkan bahwa dalam Pasal 2Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenmenyebutkan: Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat.Sebagaimana dijelaskan sendiri dalam

pertimbangannya oleh Majelis BPSKBatu Bara bahwa terdapat pembatasan wilayah pengaduan konsumen yangmengharuskan konsumen terlebih dahulu untuk mengajukan gugatankepada BPSK tempat domisili konsumen atau BPSK terdekat, sedangkangugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Konsumen yangberdomisili di Kota Medan malah diajukan kepada BPSK Batu Bara yangletak lokasinya sangat jauh dari Kota Medan, sementara di Kota Medansendiri telah tersedia BPSK yang memiliki fungsi dan kKedudukan yang samadengan

umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 27 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan

585/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

13 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebutdi atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumentersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusansebagai berikut:1Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk

)Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 29Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkarapengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Sumarno (Tergugat/TermohonKeberatan) tersebut;Halaman 4 dari 8 hal.

Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlakmenangani perkara ini;Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapattelah memberikan putusan Nomor 101/Pdt.SusBPSK/2016/PNRap. tanggal 21Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;I. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuksebahagian;2.

Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatanhukum;3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selaindan selebihnya;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapakn sejumlah Rp360.800,00 (tiga ratus enam puluhribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebutHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 917/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016tanggal 29 Agustus 2016;4.

874 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksamamemori kasasi tanggal 18 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 6Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Marisa telah salah menerapkan hukum menyatakangugatan tidak dapat diterima atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2018/PN Mar., tanggal 4 Januari 2019 yang menyatakan gugatantidak dapat diterima atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 006/ARA/BPSKPDG/ARBT/III/2018 tanggal 29 Agustus 2018;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Pohuwato tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;3.

719 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

BPSK hanyamemutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihakkonsumen.Disamping itu, Dr.

Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK halaman 12 sampaidengan halaman 15 yang menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Baraberwenang menyelesaikan perkara a quoe Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum BPSK tersebut adalah untukmencari landasan legitimasi dalam penanganan perkara a quo.e Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon = danmemutuskan perkara a quo, Majelis BPSK telah melakukan tindakanyang sewenangwenang dan melebihi kewenangannya sebagaimanaditentukan oleh Undangundang

Putusan BPSK KabupatenBatu Bara Nomor 1913/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 17 Januari2017.

Pemohon Keberatan beracara di Pengadilan Negeri TanjungBalai untuk mengajukan Keberatan atas Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor1913/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 17 Januari 2017, baikbersamasama maupun sendirisendiri.Dengan demikian, jelas bahwa Pemohon Kasasi dahulu PemohonKeberatan memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untukmengajukan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kabupaten Batubara Nomor1913/Arbitrase/BPSK/BB

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.Selanjutnya, Dr.

827 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tembilahan secara relatifmaupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatanterhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1867/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;Alasanalasan dan dasar hukum permohonan keberatan dari PemohonKeberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara, Nomor1867/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak/absolut untukmemeriksa dan

sebagaimana telahdiputus melalui Putusan BPSK Nomor 1867/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016tanggal 11 Januari 2017 tidak didasarkan adanya persetujuan para pihakyang bersengketa (Pemohon Keberatan tidak pernah memberikanpersetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPSK KabupatenBatu.

Dengan demikian, berdasarkan fakta fakta dan dasar hukumtersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriTembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 1867/Arbitrase/BPSK/BB/XII / 2016 tanggal 11 Januari 2017 ;Tentang duduk perkara dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1867/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017 tidak benar dantidak berdasarkan hukum;Bahwa, didalam Putusan BPSK Nomor

Kabupaten Batu Bara Nomor1867/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1867/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017 tidak cermat, keliru, bertentangan denganprinsip keadilan, kepatutan, kKemanfaatan dan atau kepastian hukum;Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Nomor 1867/

Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu).

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perkara a quo;