Bdg.24.25.26.27.28.29.30.1 (satu) berkas Surat Perintah Nomor : 800 / 09 / PPT, tanggal 30Maret 2007 dari Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSumedang perihal Penugasan Tim Sekretariat, Tim PelaksanaPengolah Data dan Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi UntukProyek Pembangunan Waduk Jatigede Tahun Anggaran 2007;1 (satu) berkas Copy Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah diDesa Wado Untuk Pembangunan Waduk Jatigede Tahun 2007Nomor : 593.82/10/PPT, Tanggal 19 April 2007 yang dilegalisir;1 (satu

) berkas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 593.82/ Kep.143 Huk / 2007, tanggal 23 April 2007 Tentang PenetapanHasil Musyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Di Dusun BuahngariungDesa Wado Kecamatan Wado Untuk Pembangunan WadukJatigede Di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007;1 (satu) Berkas Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahPeta767,768,786,804,805,806,806A,807 ,825,826,827A,844,845,869,884di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor :593.82/513/PPT, tanggal 13 Agustus 2007 berikut

lampirannyayang dilegalisir;1 (satu) berkas Copy Daptar Pembayaran Ganti Rugi Tanah,Tanaman dan Bangunan Yang Dibebaskan Untuk KepentinganProyek Pembangunan Waduk Jatigede Yang Terletak di DesaWado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang (Model : C9 AssetDesa Wado), tertulis tanggal 13 Agustus 2007 yang dilegalisir;1 (satu) berkas surat dari Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Sumedang Nomor : 593.82 / 77 / PPT, tanggal 14Nopember 2007 kepada Kepala Satuan Kerja Balai Besar WilayahSungai Cimanuk Cisanggarung

Bdg.31.32.33.34.35.36.1 (satu) berkas copy Surat Perintah dari Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Sumedang Nomor : 800 / 14 / PPT / 2009,tanggal 26 Pebruari 2009 perihal Penugasan Tim Sekretariat, TimPelaksana Pengolah Data dan Tim Pelaksana Pembayaran GantiRugi Untuk Proyek Pembangunan Waduk Jatigede berikutlampirannya yang dilegalisir;1 (satu) berkas surat dari Sekretariat Daerah PemerintahKabupaten Sumedang Nomor : 593.82 / 1252 / PPT / 2009, tanggal09 Desember 2009 kepada Kepala Satuan Kerja

Nomor : 593.82/513/PPT, tanggal 13 Agustus 2007 berikutlampirannya yang dilegalisir;1 (satu) berkas Copy Daptar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanamandan Bangunan Yang Dibebaskan Untuk Kepentingan ProyekPembangunan Waduk Jatigede Yang Terletak di Desa WadoKecamatan Wado Kabupaten Sumedang (Model : C9 Asset DesaWado), tertulis tanggal 13 Agustus 2007 yang dilegalisir;1 (satu) berkas surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSumedang Nomor : 593.82 / 77 / PPT, tanggal 14 Nopember 2007kepada

Bekasi Nomor 593.82/SK.607 BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993,dengan demikian transaksi jual beli atas tanah lokasi milik PENGGUGATtersebut di atas yang dilakukan antara TERGUGAT dengan TERGUGAT Iladalah tidak sah, cacat dan batal demi hukum. Oleh karena itu) sudahselayaknya dan sesuai dengan hukum Akta Jual Beli Nomor 66/2014 tanggal25 Juni 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT III dinyatakan tidak sah, cacat danbatal demi hukum;IV.

Bahwa mengingat lokasi tanah yang dibangun oleh TERGUGAT I, sebagianadalah merupakan tanah milik PENGGUGAT dan sebagian adalahmerupakan tanah fasos dan fasum yang berada dalam tanggung jawab danpengawasan PEMERINTAH KOTA BEKASI berdasarkan Surat Keputusan jinLokasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 593.82/SK.607BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993, maka sudah seharusnya dansesuai hukum TERGUGAT tidak mendapatkan perijinanperijinan yangdiperlukan untuk membangun yaitu Ijin Peruntukan

Bahwa namun ternyata TERGUGAT VI secara melawan hukum denganmengabaikan hak kepemilikan PENGGUGAT atas tanah kaveling kavelingex PT LABRATA tersebut dan juga produk hukum TERGUGAT VI sendiriyaitu Surat Keputusan Ijin Lokasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II BekasiNomor 593.82/SK.607BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993 yangtelah menetapkan Lokasi tanah yang dibangun oleh TERGUGAT adalahtanah fasos dan fasum yang tidak diperkenankan untuk dibangun untukHalaman 6 dari 44 Putusan Nomor 291/Pdt/2017/PT.BDG

Bekasi Nomor 593.82/SK.607 BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993;Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 291/Pdt/2017/PT.BDG.4.10.11.12.13.Menyatakan PENGGUGAT adalah PEMILIK YANG SAH atas kaveling kaveling yangterdiri dari Blok 0.5 Nomor 28 seluas 138 m2 (Seratus tiga puluh delapan meterpersegi), Blok 0.5 Nomor 29 seluas 160 m2 (Seratus enam puluh meter persegi),Blok 0.5 Nomor 30 seluas 259 m2 (dua ratus lima puluh sembilan meter perseg)i),Blok 0.5 Nomor 31 seluas 168 m2 (Seratus enam puluh delapan meter

Menyatakan tidak memiliki Kekuatan hukum Revisi Rencana Tapak Perumahan AtasNama TURUT TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan ijin Lokasi Bupati KepalaDaerah Tingkat II Bekasi Nomor : 593.82/SK 607BAPPEDA/1993 tanggal 28September 1993.10. Menolak permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT membayar uangDWANGSOM setiap harinya sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)11.

tertulis: MESIR ENTIN) telah dibebaskan olehTerlawan dan menjadi bagian dari tanah yang akan dimintakan HakGuna Bangunan oleh Terlawan.wanna nen nnn nnn nanan nn nnn nnn ne (Bukti T4)Bahwa pelepasan hak atas tanah adat dengan bukti hak Girik C. 243P.28 seluas 1.164 M2 atas nama DJAYANIH bin MESIR, terletak di DesaLimo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor tersebut telah dilakukanoleh Terlawan sebagaimana terbukti dalam No. 6 dalam Daftar Nama2Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan SK Gubernur Nomor 593.82

CamatKecamatan Sawangan, Kabupaten Bogorwan2nnennenn nna == (Bukti T5)Dari uraian di atas maka terbukti bahwa tanah yang akan dieksekusi olehTerlawan terhadap Turut Terlawan adalah tanah yang berasal dari:PELEPASAN TANAH ADAT DENGAN BUKTI HAK GIRIK C. 243 P.28SELUAS 1.164 M2 ATAS NAMA DJAYANIH BIN MESIR, TERLETAK DIDESA LIMO, KECAMATAN SAWANGAN, KABUPATEN BOGOR YANG TELAH DILEPASKAN HAKNYA OLEH DJAYANIH BIN MESIRKEPADA TERLAWAN BERDASARKAN:Daftar Nama2 Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan SK GubernurNomor 593.82

Bahwa tanah seluas kurang lebih 200 M2 (yang dikuasai TurutTerlawan) adalah tanah milik Terlawan yang berasal dari:pelepasan tanah adat dengan bukti hak GIRIK C. 243 P.28 seluas1.164 M2 atas nama DJAYANIH BIN MESIR, terletak di Desa Limo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, yang telah dilepaskan haknyaoleh DJAYANIH BIN MESIR kepada TERLAWAN berdasarkan:Daftar Nama2 Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan SK GubernurNomor 593.82/SK.304/PemUM/TERTANGGAL 9 MARET82 PTMegapolitan D.C Jakarta yang ditandatangani

Bukti T5 : Berupa foto copy daftar namanama pemilik tanah yangsudah dibebaskan, SK Gubernur No. : 593.82/SK.304/PemUm tertanggal 9 Maret 1982, yang ditandatanganioleh Kepala Desa Limo dan Camat KecamatanSawangan Kabupaten Bogor; 6. Bukti T6 : Berupa foto copy salinan putusan Pengadilan NegeriDepok No. : 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tertanggal 25 Juni2008; 7. Bukti T7 : Berupa foto copy salinan putusan Pengadilan NegeriDepok, No. : 954/Pid.B/2007/PN.Dpk tertanggal 30 April2008; 8.

Bogorberdasarkan: Surat Perjanjian Nomor: 593.82/02/PRJN/HUK/1992 TentangPelepasan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintan Kabupaten DaerahTingkat Il Bogor Kepada PT. Karunia Alam Abadi Seluas 69,8315 HATerletak di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Kedunghalang,Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Tanggal 19 Maret 1992; Berita Acara Penyerahan Tanah Hak Pengelolaan PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il Bogor Kepada PT.

Karunia Alam Abadi Seluas69,8315 HA Terletak di Desa Gunung Geulis, KecamatanKedunghalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Tanggal 19 Maret1992 bertentangan dengan hukum, yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun1977.Bahwa Perjanjian Nomor: 593.82/02/PRJN/HUK/1992 TentangPelepasan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Bogor kepada PT.

KaruniaAlam Abadi Seluas 69,8315 HA Terletak di Desa Gunung Geulis,Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor,Tanggal 19 Maret 1992 tidak memiliki kekuatan hukum, batal demihukum (null and void) atau dianggap tidak pernah ada.Bahwa oleh karena Perjanjian Nomor: 593.82/02/PRJN/HUK/1992Tentang Pelepasan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat Il Bogor kepada PT.

KAAA) / Tergugat Intervensi berdasarkan: Surat Perjanjian Nomor : 593.82/02/PRJN/HUK/1992 Tentang PelepasanTanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II BogorKepada PT.

dengan alas hak berupa Sertifikat HakHal. 97 dari 182 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN CbiPengelolaan (SHPL) No. 1/Gunung Geulis atas nama PemerintahKabupaten Bogor, peralihan pelepasan hak tanah tersebutberdasarkan: Surat Perjanjian Nomor : 593.82/02/PRJN/HUK/1992 TentangPelepasan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat Il Bogor Kepada PT.

T5.410.T611.T6.1.A12.T6.1.B13.T6.1.C14.T6.215.T6.3:Fotocopy Surat nomor 077/AH&P/X/2018 perihal; PermohonanPencabutan Sertipikat, tanggal 29 Oktober 2018 (fotocopy darifotocopy);:Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah UntukKepentingan Swasta No. 593.82/566/PHT/96, tanggal 11 April1997 a/n Japar bin Kipan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy Surat Pernyataan Japar Bin Kipan, tanggal Oktober1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Tapos perihal

statustanah Girik dengan nomor SPPT 0130100.00/9601, persil 83SIl, atas nama Japar Bin Kipan, Oktober 1996 (fotocopysesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1996, dan Surat Tanda Terima Setoran(STTS) tahun 1996 (fotocopy sesuai dengan aslinya);:Fotocopy KTP atas nama Japan Bin Kipan, NIK32.03.18.2002.00742 (fotocopy dari fotocopy) ;:Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah UntukKepentingan Swasta No. 593.82/2173/PHT/94, tanggal 12 Juli1993

SPPT 203090903583/01744 atas nama Saun Kipan(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan BangunanTahun 1991, Kohir 1744 a/n Saun Kipan (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;:Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1993atas nama Saun Kipan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Kipan, NIK32.03.18.2002.00144 (fotocopy dari fotocopy) ;nama Saun:Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah UntukKepentingan Swasta No. 593.82/512/XII/1991, tanggal 9Januari 1992 a/n Djapar

Djunikem Rendi,tanggal 03041991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 1992 atas nama Djunikem Rendi,tanggal 01041992 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumidan Bangunan tahun 1991 atas nama Djunikem, tanggal 22 81991 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy KTP Ngadikem (fotocopy dari fotocopy) ;:Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah UntukKepentingan Swasta No. 593.82

tiga juta empat puluhribu rupiah) pada tanggal 12 Oktober 1990 (fotocopy darifotocopy) ;:Fotocopy Surat Pemberitahuan Jumlah Pajak Terhutang Noseri 118794, kohir 4141 atas nama Jenah Imin pada tanggal9/101990 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;:Fotocopy Surat Pernyataan dari Kepala Desa Tapos,kecamatan cimanggis, perihal penjelasan status tanah atasnama Jenah Imin, pada tanggal 1091990 (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;:Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah UntukKepentingan Swasta No. 593.82

Kelurahan Air Hitam, KecamatanSamarinda Ulu, Samarinda.1 (satu) bidang tanah yang dibeli Penggugat dengan Tergugat,yang dalam penguasaan Penggugatdengan Ukuran Panjang: 20 m x Lebar:10 m atau seluas 200 m2, yang terletak di Dusun Sumberejo, RT.03, DesaSidomulyo Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan Tanah tanggal 12 Desember 2012 yangdiketahui/ ditandatanganani Ketua RT 03, Kepala Dusun Sumberejo, KepalaDesa Sidomulyo dengan Register terdaftar No.593.82

GangBersama, Blok B, No 46, RT.33, Kelurahan Air Hitam, KecamatanSamarinda Ulu, Samarinda. 1 (satu) bidang tanahyang dalam penguasaan Penggugatdengan UkuranPanjang: 20 m x Lebar: 10 m atau seluas 200 m2 yang terletak di Dusun Sumberejo, RT.03, Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana, Kabupaten KutalKartanegara, sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Lahan Tanahtanggal 12 Desember 2012 yang diketahui/ ditandatanganani Ketua RT 03,Kepala Dusun Sumberejo, Kepala Desa Sidomulyo dengan Registerterdaftar No.593.82

Djoko Marsito (KabagPemerintahan Kodya DT II Cirebon) yang bertindak untuk dan atas namaDepdagri dengan memperoleh ganti rugi sebesar Rp36.308.973,50 (tigapuluh enam juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tigarupiah, lima puluh sen) yang dibuat di hadapan Camat Kesambi denganNomor 593.82/06/Kec.Ksb/1989., tanggal 1 Desember 1989 yangditandatangani oleh Hj.

yang nyata dikarenakan:1.Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Sengketa Nomor593.82/06/Kec.Ksb/1989, tanggal 1 Desember 1989 sebagaimana suratbukti yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi IIsekarang Termohon Peninjauan Kembali Il dengan diberi tanda buktiT.Il5 (berupa fotocopy yang tidak disesuaikan dengan aslinya)sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam halaman19 (sembilan belas) dan fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Sengketa Nomor 593.82

Pemerintah Kodya DT II Cirebon) yangbertindak untuk dan atas nama Depdagri dengan memperoleh ganti rugisebesar Rp36.308.973,50 (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan ribusembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah, lima puluh sen) yang dibuat dihadapan Camat Kesamb i dengan Nomor 593.82/06/Kec.Ksb/1989 , tanggal1 Desember 1989 yang ditandatangani oleh Hj.

Bahwa benar di Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari telah dilakukantahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan Bupati SumedangNomor: 593.82/Kep.273HUK/2011 tanggal 08 Agustus 2011 denganperincian klasifikasi sebagai berikut:a) Darat Perumahan Kelas 1 dengan nilai Rp235.000,00/m?2oaDarat Perumahan Kelas 2 dengan nilai Rp190.000,00/m2oODarat Perumahan Kelas 3 dengan nilai Rp120.000,00/m2aDarat Perumahan Kelas 3 dengan nilai Rp120.000,00/mSawah Kelas 2 dengan nilai Rp100.000.00/m?)

Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan BupatiSumedang Nomor: 593.82/Kep.315HUK/2011 Tanggal 08 Januari 2011dengan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 593.82/KEP.273))))> OoHUK/2011 Tanggal 28 September 2011 dengan perincian klasifikasi sebagaiberikut:a) Darat Perumahan Kelas 1 dengan nilai Rp240.000,00/m?b) Darat Perumahan Kelas 2 dengan nilai Rp193.000,00/mc) Darat Perumahan Kelas 3 dengan nilai Ro122.000,00/m?7.

., Kemudian disisi lain Sertipikat Sengketa adalah diterbitkan berdasarkan permohonanTergugat II Intervensi dan atau didasarkan pada: Surat Izin/Bukti PemegangHak Sewa/Pakal Atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah KotaMakassar Nomor 08/BN/KPP/2001 tanggal 7 Juni 2001, Surat KeputusanWalikota Makassar Nomor 869/Kep/593.82/2002 tanggal 9 Oktober 2002,dan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Ex.

GemeenteMakassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar Nomor103/593.82/ BNHK/2002 tanggal 9 Oktober 2002.

., M.Kn berupa Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkai Kalimantan TengahNomor:593.82/295/Pem.Um tanggal 07 Desember 1990 tentang jijin lokasidan pembebasan tanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dantapak pelabuhan oleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec.Dusun Timur dan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan.

BalanganNugroho Adi Wicaksono, S.H., M.Kn. berupa Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkai Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Umtanggal O07 Desember 1990 tentang jjin lokasi dan pembebasantanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhanoleh Perum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timurdan Kec. Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan;i.

kepentingan pemanfaatan bekas sungai seharusnyaterlebih dahulu mengajukan permohonan pemanfaatan tanah / lahan bekas sungaikepada Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum RepublikIndonesia, karena lahan bekas sungai merupakan inventaris kekayaan milik negarayang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal Pengairan atas nama MenteriPekerjaan Umum ;Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten SumedangNomor : 593.82

Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimande tercantum padabutir 2 tersebut di atas berdasarkan pengajuan permohonan dari Kepalahal 7dari 54 halaman putusan No. 45/TIPIKOR/2011/PT.BdgDesa Cihanjuang Cimanggung merupakan aset, ada halhal dansebagaimana tanggung jawab Kepala Desa Cihanjuang ;Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanah sungaiCimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuangmembuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal

Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimande tercantum padabutir 2 tersebut di atas berdasarkan pengajuan permohonan dari KepalaDesa Cihanjuang Cimanggung merupakan aset, ada halhal dansebagaimana tanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang ;Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanah sungai CimandeBurung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuang membuatPeraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentangPelepasan Tanah Kas Desa dan Peraturan

Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimande tercantum padabutir 2 tersebut di atas berdasarkan pengajuan permohonan dari KepalaDesa Cihanjuang Cimanggung merupakan aset, ada halhal dansebagaimana tanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang.Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanah sungaiCimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku Kepala Desa Cihanjuangmembuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008tentang Pelepasan Tanah Kas Desa dan Peraturan

Foto Copy Surat permohonan izin pembebasan tanah untuk lokasi jalan kedan lapangan lokasi SubanD (Durian Mabok2) Nomor : 593.82/658///1999tanggal 27 Januari 1999 (P5);8. Foto Copy Surat Tugas dari Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Musi Banyuasintanggal 27 Januari 1998 Nomor 593.82/659/55/V/1998;9. Foto Copy Surat tertanggal 24 November 1999;10.Foto Copy Surat Pjs.

/Bahwa berdasarkan ;12Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Panitia Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum DiKabupaten Sumedang Nomor : 593.82/80/PPT/2008 tanggal 30 Juni2008 perihal Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan GITET500 KV New Ujungberung, pada tanggal 1 Juli 2008 telah dilaksanakansosialisasi kepada pemilik lahan di Desa Cihanjuang sehubungan akandilaksanakannya pendataan tanah, tanaman dan bangunan bagikepentingan Pembangunan GITET 500 KV New Ujungberung

Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimandetercantum pada butir 2 tersebut di atas berdasarkanpengajuan permohonan dari Kepala Desa CihanjuangCimanggung merupakan aset, ada halhal dan sebagaimanatanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang .Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanahsungai Cimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku KepalaDesa Cihanjuang membuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desadan Peraturan

Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimandetercantum pada butir 2 tersebut di atas berdasarkanpengajuan permohonan dari Kepala Desa CihanjuangCimanggung merupakan aset, ada halhal dan sebagaimanatanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang.Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanahsungai Cimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku KepalaDesa Cihanjuang membuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desadan Peraturan

Segala aspek alih status tanah Ruislaag sungai Cimandetercantum pada butir 2 tersebut di atas berdasarkanpengajuan permohonan dari Kepala Desa CihanjuangCimanggung merupakan aset, ada halhal dan sebagaimanatanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang./ Bahwa sebagai ; 48 Bahwa sebagai dasar hukum untuk kepemilikan terhadap tanahSungai Cimande Burung tersebut, saksi Iday Hudaya selaku KepalaDesa Cihanjuang membuat Peraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23 Juli 2008 tentang Pelepasan Tanah

Pada angka 3 segala aspek alih statustanah Ruislaag sungai Cimande tercantum pada butir 2 tersebut diatas berdasarkan pengajuan permohonan dari Kepala DesaCihanjuang Cimanggung merupakan aset, adahalhal dansebagaimana tanggungjawab Kepala Desa Cihanjuang ;Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Cihanjuang membuatPeraturan Desa Cihanjuang No. 593.82/04/Ds.2008 tertanggal 23Juli 2008 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa dan Peraturan DesaCihanjuang No. 4 tahun 2008 tertanggal 17 Agustus 2008tentang Pelepasan

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) kepada Penggugat;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 2,6 hakepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.216.S/AGRDA/1 7786;Menyatakan tanah eks Sertifikat HGB Nomor 68 Kemiri Mukamerupakan tanah Negara;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2957 K/Pdt/20205.

Kasim;Gugatan Penggugat kabur (exceptio obscuur libel);Bahwa alasan Penggugat dalam Poin 5 dasar dan alasan Penggugat adalahBahwa sekitar tahun 1996/1997 terjadi tukar guling tanah antara Tergugat dengan Tergugat Il, dimana Tergugat mengambil/menggunakan tanahTergugat II untuk pembangunan SMUN 1 Dompu; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIDompu Nomor 593.82/617/PEM tanggal 15 September 1989 tentangPenyerahan Tanah Kebun Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Dompuuntuk dijadikan

Anwar Sidik, rumah Sunaryo, rumah Ismail H.Kasim;Sebelah Timur : Sungai Laju;Gugatan Penggugat kabur (exception obscuur libel);Bahwa gugatan Penggugat dalam Poin 5 sebagai dasar dan alasanPenggugat adalah Bahwa sekitar tahun 1996/1997 terjadi tukar gulingtanah antara Tergugat dan Tergugat II, dimana Tergugat mengambil ataumenggunakan tanah Tergugat I untuk pembangunan SMUN 1 Dompu; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIDompu Nomor 593.82/617/PEM., tanggal 15 September

Nomor 1528 K/Pdt/2017Sedangkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi , II dan Ill yangtidak dapat membuktikan dalil bantahannya, ironisnya tetapdimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram;Bahwa untuk jelasnya buktibukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II dan III yaitu:> Bukti tertulis antara lain berupa:Bukti T 11/Bukti T31 berupa foto copy SK Bupati Kepala DaerahTingkat Il Dompu Nomor 593.82/617/PEM tentang PenyerahanTanah Kebun Milik Pemerintah Daerah Tingkat Il Dompu untukdijadikan

Abdullah kepada Penggugat sudah berakhir karenapenjualan tanah tersebut terjadi setelah meninggalnya suami Tergugat I, denganini mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menolak gugatanPenggugat.GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKBahwa senyatanya Tergugat I membeli tanah melalui Panitia PengadaanKabupaten Kutai Kartanegara (P2T) berdasarkan Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanagara Nomor: 593.82/030/P2T/VI/2012tentang Besaran ganti kerugian / santunan tanah, tanaman, bangunan

uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas karena organisasi yang dimaksud tidak dikenal dalamorganisasi Tergugat II dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat;3 ATAN PEN AT KURANG PIHAK1 Bahwa fakta hukum dalam pelaksanaan Pengadaan tanah dilakukan olehPanitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kertanagara (P2T) berdasarkan SuratKeputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kertanagara No.593.82

No. 33/PDT/2016/PT.SMRberdasarkan Surat Keputusan Panitia Pengadaan TanahKabupaten Kutai Kartanagara Nomor: 593.82/030/P2T/VI/2012tentang Besaran ganti kerugian / santunan tanah, tanaman,bangunan dan bendabenda lain yang ada di atas tanah untuklokasi pembangunan Gardu Induk sambera di Desa Tanah DatarKecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanagara tanggal14 Juli 2012.2.2.

Bahwa fakta hukum dalam pelaksanaan Pengadaan tanahdilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten KutalKertanagara (P2T) berdasarkan Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten Kutai KertanagaraNo.593.82/030/P2T/VI/2012 tentang besaran ganti kerugian/santunan tanah, tanaman, bangunan dan bendabenda lain yangada diatas tanah untuk lokasi pembangunan Gardu IndukSambera di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara BadakKabupaten Kutai Kartanegara tanggal 14 Juli 2012.3.2.

Il Ujung Pandang tanggal 10 Mei 1997 No.120/S.Kep/593.82/97 tentang pelepasan hak Atas tanah / bangunanterminal Panaikang milik Pemerintah Kotamadya daerah Tk Il UjungPandang dan Surat persetujuan Bersama Bersyarat tanggal 10 Mei 1997No. 551 .22/06/S. Perja / HK tentang pelepasan hak atas tanah/bangunanPemerintah Kotamadya daerah Tk. Il Ujung Pandang antara PemerintahKotamadya daerah Tk. Il Ujung Pandang dengan PT.

Kalla Inti Karsa (Tergugat II) UjungPandang tanggal 10 Mei 1997 No. 120/S.Kep/593.82/97 Jo.

Il Ujung Pandang tanggal 10 Mei 1997 No.120/S.Kep/593.82/97 tentang pelepasan Hak Atas tanah / bangunanterminal Panaikang milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. Il UjungPandang dan Surat Persetujuan Bersama Bersyarat tanggal10 Mei 1997No. 551.22/06/S.Perja/HK tentang pelepasan hak atas tanah/oangunanPemerintah Kotamadya Daerah Tk. Il Ujung Pandang dengan PT.

Il Ujung Pandang tanggal 10 Mei 1997 No.120/S.Kep/593.82/97 tentang pelepasan hak Atas tanah / bangunanterminal Panaikang milik Pemerintah Kotamadya daerah Tk Il UjungPandang dan Surat persetujuan Bersama Bersyarat tanggal 10 Mei 1997No. 551 .22/06/S. Perja / HK tentang pelepasan hak atas tanah/bangunanPemerintah Kotamadya daerah Tk. II Ujung Pandang antara PemerintahKotamadya daerah Tk. Il Ujung Pandang dengan PT.

;e Terbit Surat Izin Prinsip Lokasi dari Bupati Kepala Daerah TingkatIl Kabupaten Tangerang (Turut Tergugatll), tertanggal 03 November1994, Nomor 593.82/109Tat Pem;e Terbit Advice Planning dari Badan Perencanaan PembangunanDaerah Pemda Tingkat Il Kabupaten Tangerang Nomor 521 /4393Bappeda/94/I, tanggal 01 September 1994;e Terbit Izin Lokasi Nomor 460.04SK.422.P, tanggal 08 Februari1995, untuk pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunanPerumahan terletak di Desa Tapos, Desa Sodong, Desa Pasirnangkadan

Tentang Hak Garapan (Putusan Pengadilan Tinggi Halaman 15 alinea1);Bahwa berdasarkan dari Surat Bupati Tangerang Nomor 593.82/109Tata Pem Tanggal 03 Nopember 1994 ditentukan bahwa PT. MegaMustika Gemilang harus membebaskan atau membayar ganti rugikepada penggarap lokal.

(Sesuai Surat Bupati Tangerang Nomor 593.82/109Tata Pem),yang menguasai secara fisik;(2) Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak pernah menguasaitanah sengketa a quo dan tidak pernah membebaskan danmembayar ganti rugi kepada penggarap lokal. (Sesuai pengakuanPenggugat sebagai Terdakwa dalam Putusan Pengadilan NegeriTangerang Nomor 956/Pid.B/2006/PN.TNG halaman 22 yang telahberkekuatan tetap).

(Sesuai Surat BupatiTangerang Nomor 593.82/109Tata Pem). (copy terlampir);2) Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak pernah menguasai tanahsengketa a quo. (sesuai pengakuan Penggugat sebagai Terdakwa dalamPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 956/Pid.B/2006/PN.TNGhalaman 22 yang telah berkekuatan hukum tetap).

Tentang Hak Garap (Putusan Pengadilan Tinggi Halaman 18 alinea 2)Bahwa berdasarkan dari Surat Bupati Tangerang Nomor 593.82/109Tata Pem Tanggal 03 November 1994 ditentukan bahwa PT. MegaMustika Gemilang harus membebaskan atau membayar ganti rugikepada penggarap lokal.

Lokasi tanah terletak di Blok A dan waktu itu tanahtersebut di peruntukan bagi perumahan karyawan P dan K sesuai denganSK Pembebasan Tanah dari Gubernur KDH Jabar Nomor 593.82/SK609/PemUm/93. Inilah pertama kali PT. Gunungsubur masuk ke dalam lokasitanah milik Penggugat atas nama Raden Harsa Nata Sastra Nagara.

Dasar gugatan adalahSurat Pelepasan Hak Nomor 593.82/1809/PHT/1994 dan Surat PelepasanHak Nomor 593.82/1810/PHT/1994, surat pelepasan hak mana keduaduanya telah dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali Tata UsahaNegara Nomor 41 PK/TUN/1999 dan telah dilakukan Eksekusi oleh CamatCimanggis selaku Tergugat II berdasarkan Surat Penetapan Nomor 03/PEN.EKS/2007/PTUNBDG perkara Nomor 36/G/1994/PTUNBDGjuncto Nomor 14/B/1996/PT.TUN.JKT juncto Nomor 50 K/TUN/1997juncto Nomor 41 PK/TUN/1999 yang mana surat