kenyataan itu tidak menjadikan gugatan menjadikurang pihak;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut suatu hak atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat adalah orangorang yangsecara nyata benarbenar menguasai atau menghaki tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo tersebut;Bahwa berdasarkan anotasi

Dengan demikian,21putusan yang tidak lengkap diskripsi obiter dicta atau ratio decidendi, kuranglayak untuk diperdebatkan atau di anotasi. Putusan yang seperti itu, disebutper incuriam vakni putusan yang bersifat inadvertence atau putusan yangceroboh. Termasuk didalamnya adalah putusan yang "onvoldoendesemotiveerd" atau kurang pertimbangan hukumnya". (vide: M. YahyaHarahap, SH. dalam bukunya: "beberapa tinjauan mengenai sistemperadilan dan penyelesaian sengketa ". Penerbit: PT.

., sehingga Pelawan mohon agar dilakukaneksaminasi/anotasi hukum terhadap putusan tersebut dan menyatakantidak dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat serta eksekusiterhadap pututuan tersebut tidak dapat dijalankan;8. Bahwa oleh karena alasan perlawanan ini jelas maka Pemohon jugamemohon agar menyatakan Sita jaminan yang telah dilakukan oleh: YADI SUPRIONO, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21April 2010 dengan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.02/Pen.Pdt/Del/2010/PN.Jkt.Ut., jo.

Pasal 1365 menyatakan:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut2.7 Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Nono AnwarMakarim (anotasi hukum dalam eksaminasi perkara Time VersusSoeharto), maka beliau berpendapat hal itu tidak bisa dilakukankarena mengingat kKeduanya memiliki perbedaan.

, bahwa mengenai barang bukii yang diajukan oleh Penuntut Umumdipersidangan berupa: 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)dengan nomor seri MU5308144 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluhribu rupiah) dengan nomor seri OQU507718, yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetaokan agar barang bukit tersebutDirampas Untuk Negara;Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN SmlMenimbang, bahwa dari anotasi

;Menimbang, bahwa dari anotasi putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia nomor 439K/SIP/1960, tanggal 8 Januari 1969, dapat ditarik kaedahhukum bahwa gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisanyang dikuasai pihak ketiga dikembalikan kepada ahli waris yang berhak tidakharus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat, dengan demikian makaEksepsi Kuasa Hukum Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidakberdasar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat

Pemeriksaan dan penyelesaian tidakboleh menyimpang dari dalil gugatan;Menimbang, bahwa menurut anotasi dari M.

Selanjutnya teks itu diumumkan lagi pada S. 194144.Anotasi :Dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) ini hanya dimuat halhal yang berkaitan denganperkara perdata; halhal yang menyangkut perkara pidana diatur dengan Kitab Undangundang HukumAcara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.BAB . HAL MELAKUKAN TUGAS KEPOLISIANBagian 2. Kepala Desa Dan Semua Bawahan Polisi yang Lain.Pasal 3.

(IR. 150.)Anotasi: pasalpasal tersebut berbunji sebagai berikut:Pasal 284.(1) Jika tertuduh atau saksi tidak paham akan bahasa yang digunakan dalam pemeriksaanpengadilan itu, maka ketua harus mengangkat seorang juru bahasa, dan menyuruh diabersumpah kalau ia bukan juru bahasa pengadilan negeri yang memang sudah disumpah akan menerjemahkan dengan benar apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa kebahasa lain.(2) Barang siapa yang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, juga tidak boleh menjadijuru

pembuktian secara seimbangdimana Penggugat dibebani untuk membuktikan dalildalil gugatannya dansebaliknya Tergugat dan Tergugat II dibebani pula untuk membuktikan dalildalil jawabannya/ sangkalannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwasanya "barangSiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatuperistiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hakorang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"dalam hal ini apabila kita membaca anotasi

/Pid.Sus/2019/PN SmlMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barangbukti berupa : 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah bukutabungan BRI Simpedes atas nama SIMON ALOISIUS NUSMESE Alias ALO,sehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Hukum Para Tergugat telahmengakui sebagian isi gugatan Penggugat, namun oleh karena gugatanPenggugat pada bagian lain telah dibantah oleh Para Tergugat, makaberdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg bahwasanya barang siapayang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa(feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak oranglain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebutdalam hal ini apabila kita membaca anotasi

secara kasus demikasus, menurut kedaaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknyadiwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atauPasal 283 RBg tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapatbahwasanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalil dalamgugatannya dan membuktikan dalildalil sangkalannya, sehingga Penggugatdan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

mengakibatkan korbanmeninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akandijatunkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;nenennnne= Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsungMajelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan pemaaf maupun alasanpembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawabanpidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebutharuslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;no Menimbang, bahwa dari anotasi

penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarPara Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti1 (satu) lembar baju singlet warna putin dengan ukuran nomor 36 dan 1 (Satu)Lembar sarung bantal warna merah muda bercorak bunga dan bernoda darah korban,barang bukti telah disita dari yang berhak, sehingga status barang bukti tersebut akanditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dari anotasi

Bahwa begitupun Termohon tidak juga merubah sikap dan prilakuyang tidak terpuji dengan mengulangi prilaku mengambil barangmaupun uang yang bukan miliknya;Anotasi :Barang dan maupun uang yang diambil bukan hanya milik Pemohonnamun keluarga bahkan milik orang lain..

Menurut Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa: Pemohonmengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusanpenerimaan permohonan;Menimbang, bahwa dalam buku Anotasi UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* yang diterbitkan oleh UniversitasIndonesiaCenter for Study of Governance and Administrative Reform (UlCSGAR), tahun 2017, Bab 5, Hal 233, alinea kedua disebutkan:Menurut Dr.

untuk membuktikan unsur kerugian negaranya, yang apabila dibuka dan diberikan42kepada publik dapat menghambat proses penyelidikan atau penyidikan tindakpidananya ; 22922 2n nonin nnnnnnnn nnnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapatberbeda (dissenting opinion) yang dinyatakan oleh Majelis Komisioner John Freslydalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 364/XI/KIPPSA/2013 yang padapokoknya Majelis Hakim mengutip beberapa pendapat sebagai berikutMenimbang, bahwa dalam anotasi

diberlakukannya PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2017 tentang PenyelenggaraanAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek(Permenhub Nomor PM.26/2017) (Objek Permohonan) (Bukti P1), peraturanmana telah mengganti dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku peraturanyang dikeluarkan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang DenganKendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Permenhub Nomor PM32/2016) (Bukti P2);Anotasi

Objek Permohonan Serta Kaitannya Dengan Permohonan Keberatan(Hak Uji Materiil) Yang Telah Diajukan Para Pemohon Sebelumnya:Sebelum menguraikan lebih lanjut terkait dengan dasar serta alasandiajukannya Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) a quo, Para Pemohonmerasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai anotasi ataupenjelasan terkait dengan Objek Permohonan, sebagai berikut:1.

Bahwa dengan ini Para Pemohon memohon dengan hormat kepada MajelisHakim Agung yang memeriksa serta mengadili perkara PermohonanKeberatan (Hak Uji Materiil) a quo agar kiranya juga berkenan untukmengikutsertakan faktafakta terkait dengan anotasi Objek Permohonansebagaimana telah diuraikan serta dijelaskan di atas sebagai bahanpertimbangan dalam memeriksa, mengadili serta memutus PermohonanKeberatan (Hak Uji Materiil) terhadap Permenhub Nomor PM.26/2017 yangdiajukan oleh Para Pemohon a quo;Adapun yang

Menimbang, bahwa dalam ranah peradilan perdata di Indonesia terdapatadanya asas Ssiapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya,dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari Retnowulan Sutanto, SH. danIskandar Oeripkartawinata dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori danpraktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannyasangat mudah.

Penggugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBgbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyahukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secarasepintas lalu, asas

hendaknyadiwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atauPasal 283 RBg tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasanyaPenggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikanseluruh dalildalil dalam gugatannya dan membuktikan seluruh dalildalilsangkalannya, sehingga Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masingmasing berkewajiban untuk membuktikan halhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

bahwasanya terhadap tanahobyek sengketa telah di jual kepada Tergugat Konvensi (Rubanah);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatugugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidangtanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditariksebagai pihak Tergugatnya adalah orangorang yang secara nyata benarbenar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilantersebut;Bahwa berdasarkan anotasi

Penggugat)Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 55/Padt.G/2021/PN KpnMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBgbahwasanya barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, ataumengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untukmembantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hakatau peristiwa tersebut dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dariRetnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunyahukum acara perdata dalam teori

diberatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 163 HIR atauPasal 283 RBg tersebut di atas maka Mejelis Hakim berpendapat bahwasnyaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalildalil dalam gugatannya danmembuktikan dalildalil sangkalannya, sehingga Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajibanuntuk membuktikan halhal tersebut di atas;Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi

ketentuan Pasal 1870 Kitap UndangUndang HukumPerdata dan Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg, terhadap akta otentik tersebutmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleding enHalaman 76 dari 95 Putusan Nomor 55/Padt.G/2021/PN Kpnbindende bewijskracht) dan batas minimal pembuktiannya mampuberdirisendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga pada dirinya telah terpenuhi batasminimal pembuktian sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihaklawan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam anotasi

Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan danpenahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perluditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa dari anotasi