KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON1.Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimanadiubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pemohonadalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangankonstitusionalnya dirugikan oleh berlakukanya undangundang, yaituperseorangan warga negara Indonesia.

Buku Pendaftaran Huruf C : 632, Desa Jerowaru, No.21,Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 29/Padt.G/2021/PN SelPercil No. 671, luas 1010 Ha tertanggal 04 Juli 1952, bukti surat tersebut menujukkantentang penguasaan atau sebagai surat keterangan tentang objek atas tanah yangsetelah berlakukanya Undang undang pokok agrarian (UndangUndang Nomor5 Tahun1960), bukan lagi bukti kepemilikan hak atas tanah.

(catatan : 1 Ha = 1,4 bau = 10.000 M2) ;c) Pasal 3 mengatur sejak mulai berlakukanya Undangundangini demi kepentingan umum hakhak pemilik beserta hakhakpertuanannya atas semua tanahtanah partikelir hapus dantanahtanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnyaserentak menjadi tanah Negara ;d) Pasal 4 ayat (1) mengatur /ikuidasi tiap tanah partikelir yangdimaksudkan dalam Pasal 3 dilakukan dengan keputusanMenteri Agraria menurut ketentuanketentuan yang diatur dalamPeraturan Pemerintah.3) Berdasarkan

Lestari Duta Usaha(PT.LDU).Bahwa pihak PT Lestari Duta Usaha memberikan surat tugas kepadaSAMIYONO, MUJIONO dan KUSTIONO tertanggal 01 Januari 2017masa berlakukanya sampai dengan 31 Maret 2017 yang ditanda tanganioleh Pimpinan PT.

Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon merupakan pihakyang secara nyata dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugianterhadap Pemohon oleh berlakukanya Peraturan tersebut, atau dengankata lain Pemohon tidak dapat membuktikan merupakan pihak yangkepentingannya benarbenar dirugikan (point dinteret point daction),sehingga tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan hak uji materiil.Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau menyebutkan buktikepemilikan tanah (sertipikat hak atas tanah) yang diklaim

Tanggal Pengesahaan Menteri atas Akta PendirianPerseroan Terbatas dalam hal terjadi Peleburan.Bahwa terkait dalil dari Pemohon Keberatan yang dapat kami kutipsebagai berikut:.Perkom No.2/2013 juga tidak mengatur mengenai kapanwaktu pengambilalihan (akuisisi) dinyatakan berlaku efektifsecara yuridis tetapi hanya mengatur berlakukanya efektifyuridis untuk penggabungan dan peleburan saja..Bahwa Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013 tentang PerubahanKetiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor13

atau melebur dan beralihnyakepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih(closing date)Komisi akan melakukan penilaian terhadap perusahaanhasil penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihantersebut untuk memberikan pendapat terhadap adatidaknya dugaan praktik monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat.Sehingga dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan Perkom 2Tahun 2013 tidak =mengatur mengenai kapan waktupengambilalihan (akuisisi) dinyatakan berlaku efektif secara yuridistetapi hanya mengatur berlakukanya

rincian sebagai berikut : Tahun Pertama: terhitung sejak tanggal 22 April2010 s.d 22 April 2011; Tahun Kedua: terhitung sejak tanggal 22 April2011 s.d 22 April 2012; Tahun Ketiga : terhitung sejak tanggal 22 April2012 s.d 22 April 2013; Tahun Keempat : terhitung sejak tanggal 22April 2013 s.d 22 April 2014; Tahun Kelima : terhitung sejak tanggal 22 April2014 s.d 22 April 2015; Bahwa agar tidak keliru dalam menilai isi SuratKeputusan tersebut dan demi terwujudnya suatuKepastian Hukum, mengenai masa berlakukanya

(catatan : 1 Ha = 1,4 bau =10.000 M2) ;c) Pasal 3 mengatur sejak mulai berlakukanya Undangundang ini demikepentingan umum hakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atassemua tanahtanah partikelir hapus dan tanahtanah bekas tanahpartikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara ;d) Pasal 4 ayat (1) mengatur likuidasi tiap tanah partikelir yangdimaksudkan dalam Pasal 3 dilakukan dengan keputusan MenteriAgraria menurut ketentuanketentuan yang diatur dalam PeraturanPemerintah.Hal

DMP yang di klaim sebagai milik dari PT.DMP, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah mereka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secarapidana terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dan apakah ParaTerdakwa dapat dipidana oleh karenanya;Menimbang bahwa kepemilikan terhadap tanah di Indonesia menurutUndangUndang Pokok Agraria dibuktikan dengan adanya Sertipikat Tanah,yang mana sebelum berlakukanya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraria

Ha, sedangkan untuk tanah kedng maksimal :9 Ha ;Bahwa kekuatan hukum dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) adalah merupakan Informasi status tanah yang ada sesuai dengan datayang ada di Kantor Pertanahan ;bahwa proses permohonan atas tanah negara menjadi hak pakai sebelumdisetujui oleh Kepala Badan Pertanahan, maka haruslah diteliti terlebihdahulu oleh panitia yang terdiri dari team dari Kantor Pertanahan, Pemda ,Kecamatan dan dari Desa setempat ;Bahwa tanahtanah bekas hak barat sejak berlakukanya

sengketa Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari 2010;Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 414/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam surat Nomor : S2395/WPJ.07/2012 tanggal 11 Juni 2012mengenai Pemberitahuan Untuk Hadir dan Pemberitahuan Daftar HasilKeberatan, Tim Peneliti Keberatan tidak lagi menggunakan dasar hukum SE145 dan PMK70 sebagai dasar/alasan untuk mempertahankan koreksi SKPKB.Dengan demikian, terdapat ketidakkonsisten DJP di dalam menentukan dasarhukum koreksi pajak;Bahwa Terbanding mengabaikan berlakukanya

tidakdituangkan syaratsyarat tersebut dan pada saat di notaris Penggugat I danPenggugat II tidak dihadapkan dihadapkan didepan notaris untuk dibacakanakte yang dibuat notaris, Penggugat I dan Penggugat II berada diruang tamu,Penggugat I dan Penggugat II disuruh tanda tangan dan cap jempol,selanjutnya pada saat Penggugat I dan Penggugat II mau menjual objekterperkara kepada pihak lain, Penggugat I dan Penggugat II terkejut bahwaobjek terperkara telah dihibahkan kepada cucucucu Penggugat I danPenggugat IT dan berlakukanya

Yang mana surat tersebut ditujukankepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis(Tergugat) secara jelas disebutkan pada point 10 yakni:Sesuai Notice of Debarment Decision tanggal 15 Februari 2013 RuangLingkup berlakukanya daftar hitam yang dikeluarkan ADB terhadap PT.Citra Gading Asritama hanya ditujukan kepada World Bank Group (ADB,EDB, African DB dan Inter American DB) .b. Surat Plt.

Berlakukanya PP No 37 tahun 1998 tentang PPAT terkusus pasal 22yang mengaharuskan untuk dibacakan oleh PPAT tersebut didepan keduabelah pihak dan diberi pengertian.Bahwa perkara ini adalah tidak cukup dalam pembuktian Formil danMATERIEL dan/ atau tidak cukup bukti.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas sudi kiranya Pengadilan NegeriSurakarta berkenan memutuskan :1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya.2. Menyatakan diterima permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya3.

602/Kranggan dan SHM 517/Kranggan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeritidak salah menerapkan hukum, pertimbangan telah tepat dan benar untukmenolak gugatan Penggugat Konvensi maupun gugatan Penggugat Rekonvensididasari pertimbangan sebagai berikut.Bahwa Tjian Sian Poo, selain meningalkan tanah hak guna bangunanyang habis masa berlakukanya

Surat Keterangan Hasil Peneraan dari Balai Pelayanan Kemetrologian DinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur yang masa berlakukanya hinggatanggal 06 Oktober 2007 ; e. Surat Perjanjian Kerja sama dengan Pertamina Unit V Jawa Timur ;2.

InformasiRencana Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) kemudian Terdakwaedit dan membuat alamat situs sendiri; Bahwa perbuatn tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwabingung harus menjawab apa ketika di tanyakan terus oleh Korbantentang proyek pekerjaan yang Terdakwa janjikan, serta untukmeyakinkan Korban bahwa pekerjaan yang Terdakwa janjikan sedangdalam proses; Bahwa alamat situs SIRUP palsu tersebut sekarang sudahtidak dapat dibuka lagi dikarenakan hosting nya sudah mati akibatbiaya penyewaan sudah habis masa berlakukanya

Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality merupakankarakteristik yang essentieel, baik di kemukakan oleh rule of law konsep,maupun oleh faham Rechtstaat dahulu, maupun oleh konsep socialist legality.Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atauretrospective, larangan analogi berlakukanya azas nullum delictum dalamhukum pidana, kesemua itu merupakan suatu refleksi dari prinsip /egality;4.

ditolak;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam Rekonpensiadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan Rekonpensi ini hal hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konpensi dianggap pulasebagai pertimbangan Rekonpensi;Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensi pada pokoknya pihakPenggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketaadalah milik Penggugat Rekonpensi sebagaimana SHGB No. 633 yang berakhirmasa berlakukanya

Medantidak memperhatikan dan melaksanakan ketentuan Pasal 1963 ini,walaupun pihak para Tergugat dengan susah payah sudahmenyampaikan hal itu di dalam memori banding, akan tetapi tetap sajatidak dihiraukan (diabaikan);Atas sikap dari Majelis Hakim Tinggi Pegadilan Agama Medan yangmengabaikan dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1963 tersebut,berarti Mejelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medan telah menerapkandan melanggar hukum;Bahwa seandainya Mejelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Medanmenerapkan berlakukanya