PT.NUSA KIRANA REAL ESTATE >< PT.PUNINAR SARANA RAYA CS

NUSA KIRANA REAL ESTATE., beralamat di Gedung GrahaKirana Lt. 17 Jalan Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara,yang diwakili oleh H. ZAELANI ZEIN selaku Direktur Utama,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SABAR OMPUSUNGGU, SH.,MH., MOZES C.P. LUBIS, SH., YAKOBBUDIMAN HUTAPEA, SH., YULIANTI F. ARITONANG,SH., HASNIL LUBIS, SS., SH., PATAR ARITONANG, SH.,A.

MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 449/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE, beralamat diGraha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B,Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu Telukjambe Timur,Karawang, Jawa Barat, yang diwakili olen Sanny Iskandar,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40

Kunio Yano termasuk dalam pengertian pengurus sehinggaberwenang menandatangani surat keberatan atas nama PT MaligiPermata Industrial Estate perusahaan;2. Bahwa Surat Keberatan Nomor 037/MPIE/FA/VI/2015 tertanggal 11 Juni2015 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihakTergugat dapat memproses surat keberatan tersebut;3.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104617.99/2010/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S3317/WPJ.07/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor00006/206/10/059/15 tanggal 13 Mei 2015, atas nama PT Maligi PermataIndustrial Estate

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 450/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE, beralamat diGraha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B,Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu Telukjambe Timur,Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sanny Iskandar,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40

Kunio Yano termasuk dalam pengertian pengurus sehinggaberwenang menandatangani surat keberatan atas nama PT MaligiPermata Industrial Estate perusahaan;2. Bahwa Surat Keberatan Nomor 038/MPIE/FA/VI/2015 tertanggal 11 Juni2015 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihakTergugat dapat memproses surat keberatan tersebut;3.

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104618.99/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 17 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S3444/WPJ.07/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang PemberitahuanSurat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00012/206/12/059/15 tanggal 13 Mei 2015, atas nama PT Maligi PermataIndustrial Estate

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

KUMALA CEMERLANG ESTATE, DK VS LALLA DG. NGANI,

telah beralih kepada PT KumalaCemerlang Estate berdasar Akta Jual Beli tanggal 01 Februari 2010 yangHalaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2016dibuat oleh Sri Hartini Widjaja Sarjana Hukum selaku Pejabat PembuatAkta Tanah Kota Makassar;6.

Kumala Cemerlang Estate, yang awal mulanya berasal dariSertipikat Hak Milik Nomor 29/Jongaya Kecamatan Tamalate KabupatenGowa, yang gambar situasinya dibuat belakangan pada tanggal 18 Maret1983 Nomor719, Luas 44.055 atas Nama: H.A Tjintjing Karaeng Lengkese,Lalu beralih kepada Bank Dagang Negara Tjabang Makassar.

Kumala Cemerlang Estate;Karena Bukti Hak Lama atau (alas hak atas tanah objeksengketa yang lama yang digunakan pada waktu pendaftarantanahobjek sengketa untuk pertama kali berdasar PP 10 Tahun1961 yang diatur secara tidak sah karena dilaksanakan dengancara merekayasa (istilah pidana = memalsukan) identitas diti dandokumendokumen lain oleh H.A.

atasnama PT.Kumala Cemerlang Estate yang dahulu terletak di Desa KampungHalaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 102 PK/TUN/2016Jongaya Distrik Mangasa Kabupaten Gowa tetapi sekarang terletak di JalanSultan AlauddinRT.1 RW.5 Kel. Pabaengbaeng Kec.

KUMALA CEMERLANG ESTATE dan PemohonHalaman 35 dari 36 halaman.

LINAWATY TJHANG ; PT SUNTER AGUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT & CONTRUCTION

., paraAdvokat, berkantor di Jalan Danau Poso, No.157, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, PemohonPeninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi/Penggugat/ Terbanding;mel awan:PT SUNTER AGUNG REAL ESTATE DEVELOPMENT &CONTRUCTION, berkedudukan di Blok M2 No. /7,Komplek Podomoro Sport Centre, Sunter Agung,Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada: 1. MULIADI, S.H., M.H., 2. YULIANA,S.H., M.H., 3.

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE, beralamatdi Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, Sumatera Utara 21155Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63086/PP/M.IVA/16/2015, Tanggal 11 Agustus 2015 yang

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 218.036.205.043 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 153.311.302 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 0terutang PPN Penyerahan yang dibebaskan dari PPN Rp 0Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 218.189.516.345Perhitungan PPN Kurang Bayar

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simalungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagaimanatersebut di atas,Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 1800/B/PK/PJK/2017PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah

TUNGGAL YUNUS ESTATE

TUNGGAL YUNUS ESTATE, tempat kedudukan di JalanMH.

Pajak Nomor Put55015/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1375/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00229/207/09/073/11 tanggal 24Oktober 2011, atas nama : PT Tunggal Yunus Estate

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55015/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014, atas nama: PT TunggalYunus Estate, (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan diterima secara langsung pada tanggal 02 Oktober2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadunomor 201410020376.2.

dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.55015/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 9 September 2014 yangmenyatakan:e Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1375/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00229/207/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama : PTTunggal Yunus Estate

TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

TUNGGAL YUNUS ESTATE, beralamat di Jalan MH Thamrin No.31Lt.2 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor. 4042 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak.2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding.3.

karena baik dalamSurat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umumsama sekali tidak mencantumkan PT Tunggal Yunus Estate selaku pihakyang didakwa maupun yang dituntut dan tidak terdapat perincian posposHalaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor 257/B/PK/PJK/2016yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan pajak terutangdan dendanya.Bahwa pendapat Majelis yang membenarkan pertanggung jawabanpidana kepada PT Tunggal Yunus Estate atas perbuatan atau perilakuSuwir Laut berdasarkan

Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara a quo, JPU tidak pernahmencantumkan PT Tunggal Yunus Estate sebagai terdakwa dan tidakpernah dijadikan sebagai Terdakwa.

Sebagaimana di dalam SuratDakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari2011, Jaksa/Penuntut Umum hanya mencantumkan Suwir Laut aliasLiu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekalitidak mencantumkan keberadaan PT Tunggal Yunus Estate sebagaiTerdakwa di dalam dakwaannya.Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelastidak pernah mencantumkan PT Tunggal Yunus Estate sebagaiTerdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannyajustru menyatakan

kurang dibayar tidak pernahdiberitahukan kepada PT Tunggal Yunus Estate dan diuji secara transparandan akuntabel secara bersamasama dengan PT Tunggal Yunus Estateselaku Wajib Pajak Badan Hukum.

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagai karyawan Hotel COMO SHAMBA ESTATE yang tidak membayarkan sebagian dari kewajiban pajak Penggugat, padahal Penggugat telah mengeluarkan uang untuk pembayaran tersebut, merupakan suatu perbuatan melawan hukum;3. Menyatakan hukum akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 519.873.821,- (lima ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);4.

BEGAWAN GIRI ESTATETergugat I WAYAN SUTEJO

No.rek.4890100078009 PT.BegawanGiri Estate periode 01 Dec 2012 31 Dec 2012 oleh CIMB Nlaga tanggal31 Dec 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhimeterai secukupnya, diberi tanda P25;26.

Begawan Giri Estate mendapatsurat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar, atastidak dibayarkannya pajak perusahaan;Bahwa dengan adanya teguran tersebut kemudian PT.

Begawan Giri Estate dari Penggugat yang ditujukankepada Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telahdibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T3;.

BegawanGiri Estate belum menyampaikan SPT masa PPN untuk masa pajak Agustus2015 dimana penyampaian SPT masa PPN masa pajak tersebut seharusnyasudah disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya, hal tersebutHalaman 41 dari 55 Putusan nomor 62/Pat.G/2017/PN.Gindibenarkan pula oleh saksi PUTU WIKANTARI, SE., MM, yang menyatakan PT.Begawan Giri Estate mendapat teguran dari Kantor Pelayanan Pajak MadyaDenpasar, dan dengan adanya teguran tersebut kemudian PT.

Begawan Giri Estate kepada Tergugat agardapat menyelesaikan permasalahan mengenai temuan hasil Investigasi pajakdari PT.

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

MODERN CIKANDE INDUSTRIAL ESTATE MELAWAN JATI Binti JAMIN, Dkk

The New Asia Industrial Estate(sebab Tergugat bukanlah pemilik dari tanah yang disengketakandalam perkara aquo) ;Bahwa sepengetahuan Tergugat, penguasaan tanah dalam perkaraaquo yang dikuasai oleh PT. The New Asia Industrial Estate adalahpenguasaan yang berdasarkan kepada kepemilikan berdasarkan buktihak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 202/Nambo Udik, tanggal21 Desember 2004 atas nama PT.

The New Asia Industrial Estate ;Bahwa Kompetensi Absolut suatu badan peradilan adalah kewenanganyang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materiatau pokok sengketa.

The New Asia Industrial Estate,penguasaan mana didasarkan pada Sertipikat HGB No. 202/NamboUdik atas nama PT.

The NewAsia Industrial Estate, bukan milik Tergugat ;Bahwa dengan fakta objek gugatan aquo adalah milik PT. The New AsiaIndustrial Estate, maka yang seharusnya digugat adalah PT. The NewAsia Industrial Estate tersebut, bukan PT. Modern Industrial Estate.

The NewAsia Industrial Estate telah memiliki bukti kepemilikan berupaSertipikat HGB 202/Nambo Udik atas nama PT.

BRIDGESTONE SUMATRA RUBBER ESTATE;;

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE, beralamatdi Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, Sumatera Utara 21155;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63093/PP/M.IVA/16/2015, Tanggal 11 Agustus 2015 yang

Pajak Nomor Put63093/PP/M.IVA/16/2015, Tanggal 11 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya. permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP505/WPJ.19/2014 tanggal 24Maret 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008Nomor: 00086/207/08/092/13 tanggal 28 Maret 2013, atas nama : PT.Bridgestone Sumatera Rubber Estate

, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamatdi Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun,Sumatera Utara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp 101.033.843.122,00Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 175.535.130,00Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang Rp 0,00PPNPenyerahan yang dibebaskan dari PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 101.209.378.252,00Perhitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Keluaran yang

dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.63093/PP/M.IVA/16/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP505/WPJ.19/2014 tanggal 24Maret 2014, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008Nomor: 00086/207/08/092/13 tanggal 11 Maret 2013, atas nama : PT.Bridgestone Sumatera Rubber Estate

, NPWP: 01.000.257.4092.000,,beralamat di Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simalungun, Sumatera Utara 21155, dengan perhitungan sebagaimana tersebutdi atas (pada halaman 2),Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan

MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 451/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE, beralamat diGraha KIIC Lantai 2, Jalan Permata Raya Lot C1B,Kawasan Industri KIIC, Sukaluyu Telukjambe Timur,Karawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sanny Iskandar,jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40

Kunio Yano termasuk dalam pengertian pengurus sehinggaberwenang menandatangani surat keberatan atas nama PT MaligiPermata Industrial Estate perusahaan;2. Bahwa Surat Keberatan Nomor 041/MPIE/FA/VI/2015 tertanggal 11 Juni2015 telah memenuhi persyaratan formal dan seharusnya pihakTergugat dapat memproses surat keberatan tersebut;3.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT TUNGGAL YUNUS ESTATE

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KATINGAN INDAH UTAMA KALIMAN ESTATE, tersebut;

PT KATINGAN INDAH UTAMA KALIMAN ESTATE VS EBENHARD M.S. RASA,

PUTUSANNomor 130 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT KATINGAN INDAH UTAMA KALIMAN ESTATE, yangdiwakili oleh Direktur Utama Rizal Purnawarman, berkedudukandi Jalan H.M.

Katingan Indah Utama (Kaliman Estate)melakukan pelanggaran tidak membayarPesangon 1 x 9 x Rp9.200.000,00 = Rp 82.800.000,00;Uang penghargaan masa kerja 7 x Rp9.200.000,00 = Rp 64.400.000,00;Pengganti Perumahan dan Pengobatan15 % X Rp147.200.000,00 = Rp 22.080.000,00;Jumlah = Rp169.280.000,00;(seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),kepada Penggugat, karenanya memerintahkan Tergugat untuk segeramembayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpengganti hak

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KATINGANINDAH UTAMA KALIMAN ESTATE, tersebut;2. Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 olehSudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M.

JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG;PT. KABELINDO MURNI, Tbk;

JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG,berkedudukan di Jalan Pulo Kambing No. 1, KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur ; *Dalam perkara ini memberikan fuse kepada : 1. M. Ikhsan Ingratubun ee, 2.

PUDJIPAPAN KREASINDO, Real Estate Developer VS Ny. HALIMAH. dkk

PUDJIPAPAN KREASINDO, Real Estate Developer,diwakili oleh Damian Pudjiadi, MBA, selaku Direktur Utamadan Toto Sasetyo Dwi Budi L, selaku Direktur, berkedudukandi Hotel Jayakarta Lantai 21 Jalan Hayam Wuruk Nomor 126,Jakarta 11180 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasakepada Amir Hood Nasution, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat berkantor di Jalan Bendungan Jatilunur Nomor 54,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni2013;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawan1. Ny.

Pudjipapan Kreasindo real estate developer, Hotel Jayakartalantai 21, Jalan Hayam Wuruk Nomor 126 Jakarta 11180, Indonesia;Bahwa agar Tergugat tunduk pada isi putusan yang dijatunkan, makaPenggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugatmembayar Qdwangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilanterhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti(inkracht) serta menghukum Tergugat untuk patuh

PUDJIPAPANKREASINDO, Real Estate Developer tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Prof. Dr. H.

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE

BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE, beralamatdi Dolok Merangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, Sumatera Utara 21155;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut63088/PP/M.IVA/16/2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simanlungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 184,432,971,510,00 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 108,759,636,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak Rp 0,00terutang PPN Penyerahan yang dibebaskan dari PPN Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 184,541 ,731,146,00Perhitungan

BridgestoneSumatera Rubber Estate, NPWP: 01.000.257.4092.000, beralamat di DolokMerangir Estate, Pos Serbalawan, Dolok Batunanggar Simalungun, SumateraUtara 21155, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagaimanatersebut di atas;Adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan