Ditemukan 216 data
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
GAD JERED MAKANONENG ALS GATOT BIN REIN MAKANONENG ALM
161 — 87
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No
Utrpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwajika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapiuntuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebuttidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuandari Lembaga Diklat terkait
98 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggalbulan Februari 2012 kepada Wajid Retribusi sdr. HEINTJEWONGKAR ( PT ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk RetribusiPenggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesarRp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaidan dibubuhi paraf sdr.
YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;4. Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itusdr. HARDI UDAA senilai Ro14.700.000,00 (empat belas jutatujuh ratus ribu rupiah) kepada PT ANUGERAH SAKTI UTAMAdan ada paraf dari sdr.
YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;Hal. 65 dari 145 hal. Put. Nomor 2757 K/Pid.Sus/20156. Kwitansi pembayaran dari PT ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh duajuta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalamkuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.
HARDIUDAA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr.YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi KepelabuhananBidang Hubla Dishubkominfo;6. Kuitansi pembayaran dari PT ANUGERAH SAKTI UTAMAtanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empatpuluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah),dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.
126 — 47
dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan tahun1980 diserahkan kepada pemerintah Indonesia;Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan danaktifitas dinas , berdasarkan Daftar Inventaris DitjenPerhubungan Laut Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973.Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8bangunan barak yang menjadi tempat tinggal parakaryawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TKBarunawati milik Dirjen Perhubungan Laut serta 43kepala keluarga sesuai surat ijin penempatanperumahan Dinas Kanwil Hubla
BARNABAS MOTE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah tinggal menetap di komplekPerumahan Perhubungan di jalan Amphibi KelurahanHamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejaktahun 1994;29e Bahwa status tanah komplek Perumahan Perhubungantersebut merupakan tanah negara yang dikuasai olehDinas Perhubungan dan bukan merupakan tanahgarapan karena sejak tahun 1994 diatas tanah sudahada bangunan dan aktifitas, berdasarkan DaftarInventaris Ditjen Hubla Provinsi Irian Jaya Per
Perhubungan laut cqNavigasi karena di atasnya telah beridir rumah rumah dinas dan bukanmerupakan tanah garapan Gerson Yulianus Hassor karena sejak tahun1960 sudah dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan diserahkan kepadapemerintah Indonesia;Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yangmenjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan laut serta 43 kepala keluargasesuai surat ijin penempatan perumahan Dinas Kanwil Hubla
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
178 — 25
Hendri Ginting,MM. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi Desember 2015 ( APBNP ) yang ditanda tangani oleh kepala kantor KSOP Kelas IlTanjungpinang Capt.
Hendri Ginting,MM.1 ( satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi Oktober 2015 ( APBNP ) yang ditanda tangani oleh kepala kantor KSOP Kelas IlTanjungpinang Capt.
WEKUFREDERIK KARUNTU, MM.1 ( satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi September 2015 ( APBNP ) yang ditanda tangani oleh kepala kantor KSOP Kelas IlTanjungpinang Capt.
WEKU FREDERIKKARUNTU, MM. 1 (satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi juli 2015 ( APBNP ) yang di tandatangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II TanjungpinangCapt.
WEKU FREDERIKKARUNTU, MM.1 ( satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi Juni 2015 ( APBNP ) yang di tandatangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II TanjungpinangCapt.
87 — 13
BERKAH MINA SEJATI ; 14. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III No. 6201501468N9FV09 atas nama DARYADI yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; 15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No. D1.002/254/XX/P.JWN-2006 atas nama DARYADI yang dikeluarkan di Juwana tanggal 09 Agustus 2006 ; 16. 1 (satu) buah buku Laporan Pangkalan Kapal Perikanan KMN.
BERKAH MINA SEJATI ; 14. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat llNo. 6201501468n9fv09 atas nama DARYADI yang dikeluarkan olehDirjen Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember 2009 ; 15.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No.D1.002/254/XX/P.JWN2006 atas nama DARYADI yang dikeluarkan diJuwana tanggal 09 Agustus 2006 ;16. 1 (satu) buah buku Laporan Pangkalan Kapal Perikanan KMN.
BERKAH MINA SEJATI ; 14. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap IkanTingkat Ill No. 6201501468N9FVO09 atas nama DARYADI yangdikeluarkan oleh Dirjen Hubla tertanggal Jakarta 03 Desember2009 ;15.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) No.D1.002/254/XX/P.JWN2006 atas nama DARYADI yangdikeluarkan di Juwana tanggal 09 Agustus 2006 ; 16. 1 (satu) buah buku Laporan Pangkalan Kapal Perikanan KMN.BERKAH MINA SEJATI No. 000953 tertanggal Juwana 07 Mei2013 ;17. 1 (satu) unit KMN
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, SH
Terdakwa:
SOEPARNO ALS POMO BIN KASTURI ALM
97 — 35
tercatat dan milik KementrianHalaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN Jkt.UtrPerhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral PerhubunganLaut.e Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat padagambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabiladimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akantampak teks "HUBLA
teregister di Direktorat Perkapalan danKepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidakbenar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.e Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat padagambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabiladimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akantampak teks "HUBLA
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
JIMMY ALEXANDER TALAHATU ALS JAMES
77 — 30
setelah dilakukan pengecekan melaluisystem bahwa blangko tersebut tercatat dan milik KementrianPerhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.Bahwaterkait dengan sertifikat keterampilan diatasmenggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cekdengan fisik blangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapatpada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangkoapabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentuakan tampak teks "HUBLA
tidakteregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikatyang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomorsertifikat tersebut diatas online.Bahwaterkait dengan sertifikat keterampilan diatasmenggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cekdengan fisik blangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapatpada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangkoapabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentuakan tampak teks "HUBLA
34 — 9
PUTUSANNOMOR :185/PID.B/2013/PN.ABDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkaraperkara pidanadalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa , telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara atas namaTerdakwa : 7222222222 22 = Nama : MAPARENTA ARIF.Tempat lahir : Makasar.Umur/Tgl Lahir :35 Tahun / 25 Juni 1978.Jenis Kelamin : Laki Laki.Kebangsaan ; Indonesia.Tempat tinggal : jl.Sultan Abdulah Komp Hubla Blok ANo.4Rt.004/Rw.003
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
SUHARTONO ALS TONO BIN SOEBARI ALM
89 — 33
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No
Utr"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat,Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwajika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapiuntuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebuttidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuandari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernahmelalui proses verifikasi
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1783 K/PID/2010Dari fakta tersebut pendapat yang dikemukakan Majelis Hakim tersebutsangatlah keliru bila dinyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membuatsurat palsu, karena yang dibuat adalah asli sesuai dengan adanya petunjukberupa kawat dari Dirjen Hubla Nomor:229/64/PHBL05, perihal penunjukanpejabat selaku Syahbandar dan Nota Dinas dengan Nomor UK.194/54/02Adpel.pre08 dari Administrator Pelabuhan Parepare tertanggal 19 Agustus2008, perihal pelimpahan wewenang, disini perlu kiranya Majelis Hakimlebih
58 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ump dan pelaksanaannya Dirjend Hubla ;Dan sejak keluarnya Maklumat Pelayanan 123 tersebut, maka saksi AgoesPrabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran pada Kantor AdminsitrasiPelabuhan Kelas Dumai berwenang menanda tangani atau menerbitkanbeberapa jenis surat izin antara lain : Surat Izin Berlayar ; Surat Izin Gerak ; Surat Izin Bunker; Surat Izin Menggandeng, dan ; Persetujuan Tender ;Dari permohonan yang diajukan oleh agen atau perusahaan pelayaran kepadaAdministrator Pelabuhan Dumai ;Bahwa
Ump dan pelaksanaannya Dirjend Hubla ;Hal. 11 dari 46 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010Dan sejak keluarnya Maklumat Pelayanan 123 tersebut, maka saksi AgoesPrabowo Bin Susanto selaku Kasi Kesyahbandaran pada Kantor AdminsitrasiPelabuhan Kelas Dumai berwenang menanda tangani atau menerbitkanbeberapa jenis surat izin antara lain : Surat Izin Berlayar ; Surat Izin Gerak ; Surat Izin Bunker ; Surat Izin Menggandeng, dan ; Persetujuan Tender ;Dari permohonan yang diajukan oleh agen atau perusahaan pelayaran
54 — 6
yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa tidak ada penerimaan tenaga Honor maupun CPNS di kantor KSOPSelatpanjang seperti yang dinyatakan oleh TerdakwaBahwa Bentuk Pakaian Dinas di Kantor KSOP Selatpanjang ada (dua) macam,yaitu :1 Pakaian Operasional/Lapangan Celana dan Baju warna Abuabu Muda2 Pakaian Kementerian Perhubungan dengan baju warna abuabu muda dancelana warna Biru DongkerKemudian setiap baju dilengkapi dengan logo Kementerian PerhubunganPadaLengan sebelah kanan dan Logo DITJEN HUBLA
99 — 38
Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut)Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan ijin dari Pola Trayek apakahdiijinkan keluar negeri atau tidak melalui perusahaan pelayaran kapaltersebut.Halaman 7 dari 20 halaman Perkara No 1094/Pid.Sus/2018/PT MDNb. Melengkapi sesuai dari point 11 (sebelas). Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM.
131 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggalbulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJEWONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk RetribusiPenggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesarRp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAYA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaidan dibubuhi paraf sdr.
YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;4. Pembayaran atas:Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.127/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui olen Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.HARDI UDAA senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratusHal. 67 dari 147 hal. Put. No. 938 K/PID.SUS/2016ribu rupiah) kepada PT.
YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empat puluh dua jutadelapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dalam kuitansitersebut ada tanda tangan sdr.
HARDI UDA'Aselaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kab upaten Banggai dan dibubuhi paraf sdr.YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi KepelabuhananBidang Hubla Dishubkominfo;Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMAtanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp142.844.000,00 (seratus empatpuluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah),dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.
YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;4. Pembayaran atas:Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.127/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui olen Kepala Dinas Hubkominfo saatitu sdr. HARDI UDAA senilai Rp 14.700.000,00 (empat belasjuta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTIHal. 112 dari 147 hal. Put.
59 — 15
SBG.IV.16.02777 tanggal 18 Mei 2016, SKPKPINo. 552.2/0080/HUBLA. SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlakus/d 24 Maret 2017, SIPI No. 503.523.3a/110/KPPT/SIPI/2016 tanggal 24Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017, SIUP No. 503.523.3a/110/KPPTIUP/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 22 Maret 2017, PAS KecilNo. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlakus/d 22 Maret 2017, Surat Keterangan Kecakapan Awak Kapal PenangkapIkan No. PK.684/5/19/Ad.Sbg09 tanggal 23 Mei 2009 An.
103 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
DirektoratPerkapalan dan Pelayaran Dirjen Hubla, 3. Mahkamah Pelayaran;Terkait dengan kejadian tenggelamnya Kapal Tongkang APOL 3005 yangditarik oleh Kapal Tugboat KSD 07 yang di Nahkodai oleh TerdakwaIndra Napis, berdasarkan pada:1. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor1011 K/PID/20172. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang PemeriksaanKecelakaan Kapal;3.
DYOFA YUDHISTIRA, SH
Terdakwa:
INDRA JAYA ALS INDRA BIN NAZARUDDIN ALM
69 — 33
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No
Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri
45 — 2
Bahwa, Evi dan Mariyanto telah meninggalkan harta beruparumah, dan Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali gunamengurus pengalihan hak atas tanah tersebut kepada anakanakEvi dan Mariyanto;Saksi Ill Pemohon, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaanPNS di HUBLA, bertempat tinggal di Kabupaten Seragen yang telahmemberikan keterangan dibawa sumpah sesuai dengan agamanyayang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa saksi adalah saudara kandung Mariyanto atau pamandari anakanak yang dimohonkan berada
73 — 34
YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.
YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; 17. Pembayaran atas: - Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/........../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr. HARDI UDAA senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr.
YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; 19. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.
YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggalbulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJEWONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk RetribusiPenggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesarRp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaidan dibubuhi paraf sdr.
YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;4. Pembayaran atas:e Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itusdr. HARDI UDAA senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas jutatujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMAdan ada paraf dari sdr.
YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;. Pembayaran atas:Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor:B52 D2 camucamns / DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selakuPetugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfosaat itu sdr. HARDI UDA senilai Rp. 14.700.000,00 (empatbelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAHSAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr.
YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpatanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sar.HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untukRetribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negerisebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaidan dibubuhi paraf sdr.
YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;17.Pembayaran atas:Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor:552.12/...... / DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selakuPetugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfosaat itu sdr. HARDI UDA senilai Rp. 14.700.000,00 (empatbelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAHSAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr.
KOPERASI JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) âÂÂPERMATAâ PELABUHAN TANGKIANG
Tergugat:
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk
Intervensi:
Koperasi TKBM Teluk Lalong
333 — 2317
Bahwa Pada tanggal 28 Oktober 2019 Kepala KUPP Kelas I Luwuktelah mengeluarkan surat dengan nomor: AL.402/128/8/UPP.LWK2019 perihalHalaman 13 dari 111 halaman Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.PLPenyampaian hasil Verifikasi administrasi TKBM Teluk Lalong/UUJBM wilkerTangkiang dan Koperasi TKBM PERMATA Tangkiang yang ditujukan kepadaDirektur Lalu lintas dan Angkutan Laut DITJEN HUBLA yang isinya antara lainberbunyi : b.* Bahwa berdasarkan hasil checklist verifikasi, maka Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan
~Berkaitan dengan surat Direktur Lalu Lintas dan Angkatan LautDitjen Hubla perihal penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat,Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk kembalimenyampaikan surat undangan nomor: AL.402/4/66/UPP.Lwk19tertanggal 10 Oktober 2019 kepada Asisten Deputi KelembagaanKoperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM, Kepala BiroHukum dan KSLN Kemenhub, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan LautDitjen Hubla, Kabag Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, Ketua IndukKoperasi Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN;: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor :61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan;: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;: Petunjuk Teknis Penyusunan BatasBatas Daerah Lingkungan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan,Lampiran: Keputusan Dirjen Hubla