Ditemukan 116 data
138 — 145
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlahhalaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2021/PA.SgrRp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melaluiPenggugat terhitung sejak amar putusan dijatunkan sampai anakanaktersebut dewasa/mandiri dengan kanaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dankesehatan;5.
41 — 18
Foto copy Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat tanggal 310.11.12.13.14.Maret 2015 Nomor : 822.42309/BKD/2015 kepada BupatiLangkat Perihal : Kanaikan gaji berkala an. Drs. H. SyamsulBahri, selanjutnya diberi tanda (Bukti P9);Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat an.
113 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik(rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1a20Tergugat dalam Konvensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi ;Bahwa halhal yang telah dikatakan dalam konpensi dianggap sebagai dasar puladalam gugatan Rekonvensi ;Bahwa pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya mogok kerja adalahtentang tidak adanya kesepakatan mengenai kanaikan
161 — 61
;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai TNIAD dan memilikipenghasilan tetap, namun besarnya penghasilan gaji Tergugat Rekonvensitidak diketahui;Menimbang, bahwa, maka gugatan Pengguat Rekonvensi mengenainafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan danstandar hidup minimal maka ditetapkan nafkah kedua anak yang harus dibayarTergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiridengan kanaikan
81 — 27
Bahwa ketentuan tersebutmerupakan penegasan dalam mempertimbangkan kanaikan pangkatPegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 yangmenyatakan bahwa kenaikan pangkat diberikan sepanjang tidakmelampaui pangkat atasan langsung, kecuali bagi pejabatfungsional tertentu sehingga hal tersebut bukan merupakanlarangan untuk penempatan atau pengangkatan dalam jabatanstruktural;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil DalamJabatan
14 — 0
keterangan saksisaksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan PengguatRekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan denganmemperhatikan kKemampuan dan standar hidup minimal maka ditetapkannafkah anak yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimalHal. 55 dari 61 hal Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2018/PA.Sdasebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebutdewasa dan/ atau dapat hidup mandiri dengan kanaikan
45 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KenaikanPangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menyatakan bahwa Ijasah yang diperoleh dengancara kelas jarak jauh adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk penyetaraankenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil karena kewenangan itu telah diberikan olehundangundang dan Peraturan Pemerintah kepada Badan Kepegawaian Negarasepanjang usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sudah memenuhi syaratsebagaimana ditentukan dalam undangundang tentang Pokok Pokok Kepegawaianmaupun dan Peraturan Pemerintah Tentang Kanaikan
16 — 1
bahwa berdasarkan pengakuan PEMOHON Rekonvensidan Tergugat serta keterangan saksisaksi PEMOHON Rekonvensi danTergugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, makagugatan Pengguat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dandengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensidan standar hidup minimal maka ditetapbkan nafkah anak yang harus dibayarTergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan kanaikan
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasan Basri ST Majolelo, him. 85 barispertama mengatakan" batasbatas tanah yang diperkarakan tersebutadalah sebelah Utara dengan Pucuak adat ST Majolelo Kanaikan,Selatan dengan perkampungan Sigosan Dt Rajo Malenggang, Timurdengan Jalani PT Agrowiratama dan Sebelah Barat dengan Datuak SatiMuaro Kiawai".Keterangan saksi him 88 baris 4 mengatakan "bahwa saksi tidakmengetahui batasbatas tanah sengketa kampung tersebut";Bahwa keterangan saksi ini adalah tidak benar karena membingungkandan menimbulkan
30 — 14
., perempuan, lahir di Idi tanggal 25 Januari 2018 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 (sepuluh) persen kanaikan setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai
116 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut :1.Tergugat dalam Konvensi dan sekarang sebagai Penggugat dalamRekonvensi ;Bahwa halhal yang telah dikatakan dalam konpensi dianggap sebagaidasar pula dalam gugatan Rekonvensi ;Bahwa pokok permasalahan yang mengakibatkan terjadinya mogok kerjaadalah tentang tidak adanya kesepakatan mengenai kanaikan
67 — 14
/ Pemohon Konpensi bernama Muhammad Faqih Nauli bin Nasrun Lubis, laki-laki, umur 13 tahun, diasuh oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selaku ayah kandungnya;
- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi nafkah seorang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahu diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kanaikan
42 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp 2.485,00 Rp.278.320.000,00e Biayacetak 4 pasang calon Bupati/Wakil Bupati sebanyak 242.388 lembar@ RP 3.313,00 Rp.803.031.444,00Bahwa menurut pendapat saya sebagai Ahli, seharusnyaaddendum yang merubah harga tersebut tidak perlu diadakan.Tidak perlu ada penggantian kerugian kepada CV Artha Jayaatas biaya cetak 112.000 lembar untuk 3 pasangan calonBupati/Wakil Bupati, karena pencetakan tersebut merupakanrisiko CV Artha Jaya yang harus ditanggung sendiri ;Demikian juga tidak perlu ada perubahan/kanaikan
129 — 67
Perjanjian tanggal 21 Aguatus 2009 tersebut telahmemenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata yang mengikat Penggugat danTergugat;Sejak tanggal 12 september 2013 BANI sedangan memeriksa perselisihanantara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai kanaikan harga dan volumepelaksanaan pesanan amoniak berdasarkan perjanjian tanggal 21 Aguatus2009;Substansi dan subyek perkara a quo yang sedang diperiksa PengadilanNegeri Jakarta Selatan ini sama dengan subsatansi dan subyknya dalamregister perkara nomor 538/IX/ARBBANI
110 — 65
besok paginya kepadapengawas yang lain dan akhir bulan diserahkan kepada kepala seksidalam bentuk titik dan silang;Bahwa yang merekap absen setiap bulan Kepala seksi yang menugaskandan absen yang dilampirkan absen awal;Bahwa waktu gajian sudah sesuai dengan daftar kehadiran para THL dantidak ada komplin;Bahwa hasil rekap absen dilapangan Kepala seksi yang simpen samaabsen awal;Bahwa tahun 2012 Bendahara pengeluaran pembantu Sri Apriyani tahun2013 sama dan tahun 2014 agung;95Bahwa yang saksi tahu kanaikan
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
IRWAN, HS, A.Md ALIAS IRWAN HAMBALI SUBAEDAH, A. Md ALIAS IWAN ALIAS ADIT.
124 — 49
Joko Pranowo, yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nokep: 073-KW-XIII/SDM/04/2018,tanggal 10 April 2018, tentang Promosi dan Kanaikan PG, beserta Lampiran Surat Keputusan Nokep: 073-KW-XIII/SDM/04/2018,tanggal 10 April 2018, an.