PETRO INDAH INDONESIAyakni Deni Ramon Siregar, SH selaku pemegang saham 490 (empatratus sembilan puluh) lembar saham atau setara 49% saham;30)Bahwa agenda, korum serta keabsahan keputusan dalam RUPSLB PT.DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASA berdasar pada penetapanPengadilan Negeri Kendari nomor 138/PDT.P/2018/PN.KDI telahdiketahui oleh oleh para pemegang saham yang hadir;Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdi31)Bahwa selanjutnya, RUPSLB PT.

Rinrin Merinova, dengankeputusan yang sah berdasarkan UU PT dan Penetapan PengadilanNegeri Kendari Nomor 138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakansecara korum dikarenakan seluruh pemegang saham PT. DUTATAMBANG GUNUNG PERKASA senilai 1000 (seribu) lembar sahamyang terdiri dari pemegang saham 510 (lima ratus sepulu) lembar sahamatau 51% saham yang dikuasai oleh Dr. Rinrin Merinova dan pemegangsaham 490 (empat ratus sembilan puluh) lembar saham atau 49% yangdikuasai oleh PT.

Duta Tambang Gunung Perkasa dengan agenda rapat sebagaiberikut:1) Mengangkat dan Memberhentikan Direksi Perseroan.Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Kdi2) Mengangkat dan Memberhentikan Dewan Komisaris.Menetapkan Korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Duta Tambang Gunung Perkasa adalahpaling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham.;Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Duta Tambang GunungPerkasa untuk seluruh agenda rapat;Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkanpenetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari danpaling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan ini, dengan jangkawaktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu pemanggilan;Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.

Duta Tambang Gunung Perkasa yang diselenggarakan dengan korumkehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalahSah;. Menetapkan PEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua atau PimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Duta Tambang GunungPerkasa berdasarkan penetapan ini;. Memerintahkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT.

Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpaijin yang sah dariKomandan Satuan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekirapukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukanoleh Saksi1 (Serda Rangkit Panjaitan/Bajaga), Terdakwa tidakhadir tanpa keterangan (TK), sehingga Saksi1 melaporkankejadian tersebut kepada Pa Korum Kimek 3 Yonif Mekanis643/Wns (Letda Inf.

Terdakwa tidak ada hubungankeluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpaijin yang sah dariKomandan satuan sejak hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekirapukul 07.00 WIB pada saat pengecekan yang dilakukan Saksi1selaku Bajaga terhadap personel Kimek 3 Yonif Mekanis643/Wns dan di ketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,kemudian Saksi1 melakukan di sekitar Mess Terdakwa akantetapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi1 melaporkan kejadiantersebut kepada Pa Korum

jabatan sebagai Baton Il Ton Il Kimek 3, belum pemahmengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNIAD,pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda NRP21170177781096.Bahwabenar Terdakwa meninggalkan satuan tanpaijin yang sahdari Komandan Satuan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yangdilakukan oleh Saksi1 (Serda Rangkit Panjaitan/Bajaga),Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Saksi1melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Korum

Bahwa benar meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dariKomandan Satuan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekirapukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukanoleh Saksi1 (Serda Rangkit Panjaitan/Bajaga), Terdakwa tidakhadir tanpa keterangan (TK), sehingga Saksi1 melaporkankejadian tersebut kepada Pa Korum Kimek 3 Yonif Mekanis643/Wns (Letda Inf.

Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Akbar Nikmatullah Nasution NRP 11170012870695.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor : 53K/PM.III18/AD/VI/2020MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangditandatangani oleh Kepala Korum Yonif731/Kabaresi a.n Letda Inf AkbarNikmatullah Nasution NRP11170012870695.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

Putusan Nomor : 53K/PM.III18/AD/VI/2020MenimbangMenimbangMenimbangBahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalampersidangan berupa : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMTBulan April 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020yang ditandatangani oleh Kepala Korum Yonif731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar NikmatullahNasution NRP 11170012870695.Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebutmenunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkanKesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuansejak tanggal

2020MenimbangMenimbangMenimbangMengingatBahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhaltersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwapidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalahadil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka iaharus dibebani untuk membayar biaya perkara.Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa suratsurat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMTBulan April 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020yang ditandatangani oleh Kepala Korum

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Yonif 734/SNS TMT Bulan April2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang ditandatangani olehKepala Korum Yonif 731/Kabaresi a.n Letda Inf Akbar NikmatullahNasution NRP 11170012870695.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Rudi Anto bin Samudi ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Ikva Vanuli binti Korum ) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

yang berwenang lainnyadengan alasan karena sakit patah tulang rusuk, bahu keseleo, jari tangankiri bengkok dan pinggang keseleo yang disebabkan oleh penganiayaanyang dilakukan oleh Serma Mugiyono sehingga Terdakwa berobat keDokter maupun secara alternatif, Terdakwa juga trauma dengantindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya.Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijinKomandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, pihak kesatuantelah berupaya mencari Terdakwa dengan cara Ka Korum

Bahwa Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa pada hari Sabtutanggal 16 Mei 2015 oleh Ka Korum Yonif 3030/13/1 Kostrad dan Saksi mencariTerdakwa sendiri tanpa di temani oleh anggota Yonif Raider 303.7. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015pada waktu Terdakwa menyerahkan diri ke Yonif 303/13/1 Kostrad.Menimbang8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan denganmenyerahkan diri ke Yonif Raider 303/13/1 Kostrad.9.

Bahwa Terdakwa setelah dianiaya oleh senior (Serma Mugiyono) padatanggal 10 April 2015 selanjutnya Terdakwa melaporkan hasil perkembanganMenimbangMenimbangMenimbangkesehatan kepada Ka Korum (Kapten Inf Ramdan) saya harus berobat jalansambil Terdakwa memperlihatkan bukti kalau Terdakwa mengalami patah tulang.5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 berobat ke RS.

Bahwa awal Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkandinas dari Ka Korum Yonif 144/JY (Kapten Inf Bambang Nuragi) padabulan September 2018 karena sebelumnya telah dihubungi oleh PasiPam Kesdam IISwj yang memberitahukan Terdakwa meninggalkanKesdam II/Swj.4. Bahwa Terakwa meninggalkan pendidikan Akper sebelumnyatidak ada ijin dari satuan Yonif 144/JY.5.

Bahwa benar awal Saksi1 dan Saksi2 mengetahui Terdakwapergi meninggalkan dinas dari Ka Korum Yonif 144/JY (Kapten InfBambang Nuragi) pada bulan September 2018 karena sebelumnyatelah dihubungi oleh Pasi Pam Kesdam IISwj yang memberitahukanTerdakwa meninggalkan Kesdam II/Swj.5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan pendidikan Akpersebelumnya tidak ada ijin dari satuan Yonif 144/JY.6.

Terdakwa dari bulan Desember 2015 s.d bulan Februari 2016dibuat dan ditandatangani Ka Korum Yonif 644/Wls Lettu Inf Udan S.PdNRP 11110038590887.f.

Terdakwa dari bulan Desember 2015 s.d bulan Februari 2016dibuat dan ditandatangani Ka Korum Yonif 644/Wls Lettu Inf Udan S.PdNRP 11110038590887.6.

Terdakwa dari bulan Desember 2015 s.d bulanFebruari 2016 dibuat dan ditandatangani Ka Korum Yonif644/Wls Lettu Inf Udan S.Pd NRP 11110038590887.b. benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yangsah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Desember 2015pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpaada keterangan yang sah (TK).c.

Memerintahkan barang bukti berupa :5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice;3 (tiga) potong celana pensil warna biru ;1 (satu) potong celana pensil warna coklat8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice4 (empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk Deffi Jaya3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam; 6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella; 2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

mengajukan barangbukti berupa : 5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice; 3 (tiga) potong celana pensil warna biru ; 1 (satu) potong celana pensil warna coklat 8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice 4(empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk Deffi Jaya 3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam; 6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella; 2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

mengenai barang bukti berupa 5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice; 3 (tiga) potong celana pensil warna biru ; 1 (satu) potong celana pensil warna coklat 8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice 4(empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk Deffi Jaya 3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam; 6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella; 2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

tahananMemerintahkan barang bukti berupa :5 (lima) potong celana levis panjang warna hitam Merk Beatrice;3 (tiga) potong celana pensil warna biru ;1 (satu) potong celana pensil warna coklat ;8 (delapan) potong belana levis komprang warna biru merk Beatrice4 (empat) potong celana tanggung levis warna hitam kecokelatan merk DeffiJaya3 (tiga ) potong celana tanggung merk pahala star warna hitam;6 (enam) potong celana pendek levis anakanak merk Arya on Sella;2 (dua) potong celana panjang levis komprag merk korum

Ngadirejo Kota Kediri,selaku Korum, sedangkan anggota yang lainmelaksanakan tugas Pamtas RI PNG di Papua.5.

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkanddinas tersebut Terdakwa sebagai anggota Korum,kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugaspengamanan perbatasan di Papua.3. Bahwa benar sejak tanggal 24 Oktober 2018sampai denegan 31 Oktober 2018 dimana Terdakwatidak melaksanakan dinas Negara RI dalamkeadaan damai bahkan sepanjang tahun 2018Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dantidak sedang berperang dengan negara lain.Hal. 28 dari 36 hal.

Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukanoleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yangseharusnya memberikan contoh dan teladan dalampelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan, apalagi Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakantugas korum untuk melaksanakan jaga, sedangkananggota lainnya sedang melaksanakan Pamtas diPapua.3.

Terdakwa dalam anggota Korum.3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SaptaMarga ke 4, 5 dan 6 dan Sumpah Prajurit ke 3 danke 4.4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendisendikehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan YonifMekanis 521/DY.Bahwa selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan permohonan Terdakwa dihubungkandengan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakanTerdakwa, serta sifat hakikat dan akibat serta halhal lainHal. 32 dari 36 hal.

Terdakwa bulan Mei 2021 sampai dengan bulanAgustus 2021 yang ditandatangani Ka Korum atas nama LettuInf Indra Paraja NRP 21980010140177.13.

Terdakwa bulan Mei 2021 sampai dengan bulanAgustus 2021 yang ditandatangani Ka Korum atas nama LettuInf Indra Parajan NRP 21980010140177 tersebut di atas sangatberkaitan erat dengan perkara ini dan dijadikan sebagai barangbukti serta dapat memperkuat pembuktian untuk mendapatkankebenaran materiil atas perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa.Bahwa daftar absensi atas nama Terdakwa, adalah surat yangdikeluarkan pejabat yang berwenang di kesatuannya, makadapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam

Terdakwa bulan Mei 2021 sampai denganbulan Agustus 2021 yang ditandatangani Ka Korum atas namaLettu Inf Indra Parajan NRP 21980010140177.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kekesatuan tanpaizin Komandan, Negara Kekesatuan Republik Indonesia dalamkeadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidaksedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapahal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapat

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa izin Komandan Daftar Absensi atas namaTerdakwa yang ditandatangani oleh Ka Korum Lettu InfIndra Parajan NRP 21980010140177 ditulis dengankode TK yang berarti Tanpa Keterangan dan THTIyang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin.c.

yang.ditunjuk oleh Korum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakiet KeronMajelia, Dre: H. YAHYA KHAFRUDOIN,SH. dan Dew. F.. MUHAMMADsidang terbuka untuk unum pica hari itu juga oleh Ketua Majetiy tersebut dandihadiri oleh hokitehakim anggota seria dibartu oleh WAHID HILMILSH,schagal Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yanp

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang saham adalahmengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakili dalam RUPS ( vide Korum Kehadiran, Keputusan RUPS danHak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a);Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.

Nomor 1320 K/Pdt/2016(v)upaya pembatalan Keputusan Sirkuler Maret 2009 oleh Para Tergugatdimaksudkan untuk mengembalikan korum RUPS Turut Tergugat darisemula paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS ( videKorum Kehadiran, Keputusan RUPS dan Hak Suara Pasal 10 ayat(1) huruf a Keputusan Sirkuler Maret 2009) menjadi lebih dari 1/2,sehingga RUPS Turut Tergugat dapat sah berdiri dan dapatmengambil keputusan Tanpa Perlu Kehadiran Penggugat

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Maret 2009, antara lain telah disepakatiperubahan ketentuan anggaran dasar mengenai korum RUPS dari yangsemula lebih dari 1/2 menjadi sedikitnya 2/3 bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat;33.

Sebagai pemegang saham minoritas yang memiliki kedudukan yang lemah,Keputusan Sirkuler Maret 2009 tersebut (utamanya mengenai perubahankorum RUPS) jelas memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karenadengan pengaturan korum RUPS sedikitnya 2/3 tersebut, kKedudukanPenggugat yang lemah tidak dapat begitu saja dimanfaatkan oleh Tergugat dan Tergugat II (pinakpihak yang terafiliasi dan merupakan pemegangsaham pengendali).

Bahwa perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Para39.Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan Penggugatdirugikan selaku pemegang saham karena Tergugat tidak dapat terlibatdalam pengambilan keputusan para pemegang saham Turut Tergugat apabila korum RUPS sehubungan dengan keputusan yang akan diambiltersebut adalah lebih dari 1/2;Selain itu akibat hukum dari Akta Nomor 11 tanggal 29 Juli 2009 mengenaiBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BumimasMegahprima

Maka tidak mencapai korum karena hanya dihadirioleh 65% saham tidak mencapai korum (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1huruf a Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 Edison Jingga, S.H. Notaris Jakarta);Bahwa karena RUPS Tahunan PT. CLS (rapat pertama) tidak tercapaikorum maka diadakanlah RUPS Tahunan PT. CLS kedua (rapat kedua) yangdiadakan pada tanggal 30 November 2011 (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1Hal. 17 dari 30 hal Put.

Artinya secara yuridis korum rapat sudah tercapai danberhak mengambil keputusan yang mengikat (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1huruf e Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 Edison Jingga, S.H. Notaris Jakarta berbunyi: Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambilkeputusan yang mengikat apabila dihadiri olen Pemegang Saham yangmewakili sebanyak 65 persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah);1.

CLS yangdilaksanakan pada tanggal 30 November 2011 adalah sah karenatelah memenuhi korum yaitu 65% (vide ketentuan Pasal 10 ayat 1huruf e Akta No. 145 tanggal 19 Desember 2007 Edison Jingga,S.H. Notaris Jakarta). Dengan demikian baik Notaris (Tergugat II)maupun Kementerian Hukum dan HAM RI (Tergugat III) tidak adaalasan untuk tidak menerbitkan Risalah RUPS Tahunan PT. CLStanggal 30 November 2011 dan menolak pengesahan RUPSTahunan PT. CLS tanggal 30 November 2011 tersebut;4.

Catur Guna Sejahtera dengan Korum Pengambilan Keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini dibacakan, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Catur Guna Sejahtera;

Catur Guna Sejahtera yang diselenggarakan dengan korum pengambilan keputusan dari jumlah pemegang saham yang hadir dalam rapat dalam penetapan adalah sah;

CGS;2) Tuan JANUAR BARUNA NAGARIA (in casu PEMOHON Il)sebagai Anggota;Menetapkan korum pengambilan keputusan rapat bahwa keputusandalam RUPSLB PT. CGS dapat diambil dan sah berdasarkan suarasetuju sekurangkurangnya 50% + 1% dari jumlah seluruh PemegangHalaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.PIqSaham yang hadir dengan hak suara yang sah pada saat RUPSLBPT. CGS dilangsungkan terhadap seluruh agenda rapat;9.4. Menetapkan penyelenggaraan RUPSLB PT.

Catur Guna Sejahtera dengan Korum PengambilanKeputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejakpenetapan ini dibacakan, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT. Catur Guna Sejahtera;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Putusan No. 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.TimBahwa SIT ALIYA adalah Satuan Pendidikan yang sejak awal beradadibawah naungan Yayasan ALIYA, sebagaimana Izin Operasional No.421.1/12Disdik Tahun 2004 tanggal 13 Februari 2004 dan No. 421.2/16Disdik Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004.Kemudian dalam rangka peningkatan status badan hukumnya menurut UUtentang Yayasan, pada tanggal 23 Oktober 2011 Para Pembina YayasanALIYA dalam rapatnya yang mencapai Korum, telah sepakat memutuskanuntuk mengganti nama Yayasan ALIYA

UU RINo. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001tentang Yayasan, pada pokoknya telah ditentukan bahwa untuk melakukanpembentukan yayasan baru, perubahan anggaran dasar, penggabunganmaupun pembubaran suatu yayasan adalah menjadi kewenangan Pembinasecara kolektif melalui mekanisme Rapat Pembina, dengan memperhatikansyarat korum kehadiran dan korum keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang dan/atau anggaran dasar, bukan menjadikewenangan orangperorangan yang terdapat dalam

organ pembinayayasan ;Bahwa Korum kehadiran rapat Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 10ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan ALIYA adalah % (satu per dua) jumlahHalaman 33 dari 48 Hal.

Putusan No. 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Timanggota Pembina dan Korum keputusan rapat adalah suara setuju lebih dariYe (Satu per dua) ;Bahwa Pembina Yayasan ALIYA seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang saatRapat Pembina dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 dan dihadirioleh 4 (empat) orang, tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT / Ir.

Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaranYayasan.Bahwa pada pokoknya telah ditentukan bahwa untuk melakukanpembentukan yayasan baru, perubahan anggaran dasar, penggabunganmaupun pembubaran suatu yayasan adalah menjadi kewenangan Pembinasecara kolektif melalui mekanisme Rapat Pembina, dengan memperhatikansyarat korum kehadiran dan korum keputusan sebagaimana ditentukandalam undangundang dan/atau anggaran dasar, bukan menjadikewenangan orangperorangan yang terdapat dalam organ pembinayayasan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Karya Bhakti Samudra dapat dilaksanakan dan menyatakan menyetujui agenda rapat yang ditetapkan;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Karya Bhakti Samudra Sah dan memenuhi Korum dan mengikat bagi seluruh pemegang saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cahaya Karya Bhakti Samudra;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 8 (delapan) lembar absensi anggota Kompi Bantuan Korum Yonif 726/Tml dari tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Plh Komandan Kompi Bantuan Yonif 726/Tlm Letda Inf Akmal Abustan NRP 21000101110780.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat : 8 (delapan) lembar absensi anggota KompiBantuan Korum Yonif 726/Tml dari tanggal 28Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober2020 yang ditandatangani oleh Plh KomandanKompi Bantuan Yonif 726/Tlim Letda Inf AkmalAbustan NRP 21000101110780.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.e. Membebankan Terdakwa untuk membayarbiaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh riburupiah).2.

kepersidangan berupa Suratsurat : 8 (delapan) lembar absensi anggota Kompi BantuanKorum Yonif 726/Tml dari tanggal 28 Juni 2020 sampaidengan tanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani olehPlh Komandan Kompi Bantuan Yonif 726/Tlm Letda InfAkmal Abustan NRP 21000101110780.: Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yangdiajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa mengenai barang bukti berupa Surat 8 (delapan)lembar Daftar absensi Bantuan Korum

Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yangmenyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 28Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 absensiatas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK (TanpaKeterangan) dan THTI yang menandakan Terdakwa tidakhadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 8(delapan) lembar Daftar absensi Bantuan Korum Yonif726/Tml yang ditandatangani oleh Letda Inf Akmal AbustanNRP 21000101110780.Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tindakanTerdakwa meninggalkan

bersangkutan.MENGADILEMenyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ADRIYANTO MUSTAR,Pangkat Serda, NRP 21170121000796 terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana ;4 Desersi dalam waktu damai Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementaradikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menetapkan barang bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar absensi anggota Kompi Bantuan Korum

Beringin Janggut tanggal 6September 2005 menurut Penggugat adalah tidak korum karena hanya dihadiri 40% (480 saham) dari seluruh jumlah saham yang ada;Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 465 PK/Pdt/201110.Bahwa tidak benar Ir. H. Mangku Alam Asmaruddin, M.Eng.Sc.ME.,(Tergugat XIV/Turut Tergugat) memiliki 240 saham. Yang benar adalah Ir.H. Mangku Alam Asmaruddin, M.Eng.Sc.ME., (Tergugat XIV/TurutTergugat) adalah salah satu ahli waris dari 7 ahli waris H.

AsnawiMangku Alam yang memiliki 180 saham (15%), maka secara hukum rapatpada tanggal 6 September 2005 di Hotel Classic Palembang adalah tidaksah dan atau batal demi hukum karena tidak memenuhi korum, karenahanya dihadiri 40% (480 saham) dari seluruh jumlah saham yang ada;16.Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yangmewakili lebin dari 12 (Satu perdua) bagian dari jumlah

seluruh sahamdengan hak suara yang sah, kecuali undangundang ini atau anggaran dasarmenentukan lain;17.Bahwa oleh karena rapat tanggal 6 September 2005 tidak sah dan ataubatal demi hukum karena tidak memenuhi korum, maka secara hukumrisalah rapat PT.

UTAMI RAHARDJA;saksi ADJI TUNAS hadir dalam RUPS tersebut dalam kapasitas sebagaiKomisaris, karena sahamnya masih dipegang oleh saksi TATA TANTRAHADIPRANA;Bahwa RUPS tersebut tidak korum, karena yang hadir hanya 4 (empat)orang pemegang saham dari 9 (sembilan) orang pemegang saham dansebagaimana Anggaran Dasar Perusahaan sesuai dengan PERUBAHAN"NAMLOZE VENNOOTSCHAP CULTUUR EN HANDDEL MAATSCHAPPIJTAN WIE SIONG" No.133 tanggal 28 November 1957 pasal 16 (2) yangberbunyi : "Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

sebagai pemegang saham dan selakuPelaksana Direktur PT.PANYINDANGAN yang bertindak sebagaiPimpinan Rapat; NY.CHANDRA SUTJIATI TIRTA SANDJAJA sebagai pemegang saham ; NY.DEWI MURNIATI Binti DJUKARDI sebagai Kuasa dari pemegangsaham NY.HAERITA; NY.TIARA DAHARANI alias TIARA JOSODIRDJO sebagai Kuasa daripemegang saham NY.UTAMI RAHARDJA;saksi ADJ TUNAS hadir dalam RUPS tersebut dalam kapasitas sebagaiKomisaris, karena sahamnya masih dipegang oleh saksi TATA TANTRAHADIPRANA;Bahwa RUPS tersebut tidak korum

yangsetelah beberapa tahun kemudian ternyata tidak disetujui oleh semuapemegang saham perusahaan terbatas tersebut adalah merupakankewenangan Hakim Perdata untuk menilainya dengan berdasarkanUndangUndang perseroan terbatas, karena dalam UU PT dikenaldengan adanya penanda tangan secara Curculate Letter,Menimbang, bahwa dengan demikian pula mengenai suatu RUPSperusahaan pada hakikatnya adalah merupakan suatu contractagreement yangdikenal dalam hubungan hukum perdataan, selanjutnyaapakah memenuhi korum

Pengurus Kosti Jaya dan menunjuk KepalaDinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta secara eks officio dan 2 (dua) Pejabatyang ditunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta sebagai TimPengawas Kosti Jaya yang ditugasi memberikan bimbingan dan pengawasanterhadap Tim10 melakukan "Pengurusan" bertindak selaku Pengurus yangdimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf "c" yaitu :"Menyelenggarakan RapatAnggota" terhadap Kosti Jaya dan dengan itu melakukaninventarisasikeanggotaan definitif sementara untuk menentukan korum

Maka, sebagai hukum baru menyelesaikan masalahtersebut, apalagi jika tidak dapat diketahui secara pasti jumlah anggotadefinitif, untuk penentuan korum, maka diperlukan suatu "PenetapanPengadilan" satu satunya tindakan juridis yang bisa menyelesaikan masalahdalam keadaan terjadinya kebuntuan hukum.

akibat hukumnya.Bahwa untuk membuktikan sahnya RALB Kosti Jaya yang dilaksanakanTergugat , Tergugat Il dan Turut Tergugat tanggal 7 September 2005tersebut, Tergugat Tergugat harus membuktikan dipersidangan ini bahwaRALB itu dilakukan sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) ; Anggaran Dasar (AD) Kosti Jaya Pasal 15ayat (3) yaitu RALB dilakukan oleh Pengurus atas inisiatif pengurus, atauatas permintaan 10 % dari anggota yang mengajukan secara tertulis denganjumlah korum

Nomor 187 K/Pdt/201312.13.Dalam hal keputusan pengurus, dan permintaan 10 % anggota yang tidakdilakukan oleh pengurus, atau karena alasan lain keadaan kepengurusanmenjadi tidak jelas, termasuk keadaan jumlah anggota secara definitif jugatidak jelas, sehingga menentukan korum juga menjadi tidak jelas, maka RAT,RALB dan/atau rapat anggota dalam keadaan istimewa hanya bisa dilakukanoleh suatu kepanitiaan yang terlebih dahulu diajukan permintaan Penetapankepada Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai

hukum penetapan KepalaDinas Koperasi dan UKM DKI Jakarta secara eks officio dan 2(dua) Pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM DKIJakarta sebagai Tim Pengawas Kosti Jaya yang ditugasimemberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Tim10melakukan "Pengurusan" bertindak selaku Pengurus yangdimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf "c" yaitu"menyelenggarakan rapat anggota" terhadap Kosti Jaya dandengan itu melakukan inventarisasi keanggotaan Kosti Jaya yangdefinitif sementara untuk menentukan korum