Ditemukan 1655 data
58 — 33
;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajariseluruh alat bukti kKedua belah pihak, maka terhadap alat bukti yang tidak relevandalam menjatuhkan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan alatbukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundangundanganlainnya yang terkait;MENGADLLI
143 — 50
Terbanding.Pengadilan Tinggi Agama tersebut.Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan denganperkara yang dimohonkan banding.Putusan Nomor 12/Padt.G/2018/PTA.Gtlo.hal.1 dari 12 hal.TENTANG DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0072/Pdt.G/2017/PA.Gtlotanggal 19 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 3 Syaban 1439 H yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADLLI
18 — 6
meringankan : Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal; Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang menjaditulang punggung keluarga dalam mencari nafkah; Terdakwa belum menikmati hasilnya dan belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
28 — 15
Nomor 5/PID/2018/PTYYKMenimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan Kota,maka patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
212 — 117
Tergugat Il) ;Bahwa terhadap sengketa konsumen tersebut, BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan KotaMedan berdasarkan kewenangan yang ada padanya (Pasal 1angka 11, Pasal 49 s.d Pasal 52 UU No. 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen) telah memberikan Putusan No.36/ARB/BPSK/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagaiberikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2.
Tergugat Il) ;Bahwa terhadap sengketa konsumen tersebut, BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan KotaMedan berdasarkan kewenangan yang ada padanya (Pasal 1angka 11, Pasal 49 s/d Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen) telah memberikan Putusan No.36/ARB/BPSK/2014 tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagaiberikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2.
ERRORIN PROSEDURBahwa gugatan Penggugat mendasarkan kepada Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintahan KotaMedan No. : 36/ARB/BPSK/2014 tanggal 20 Mei 2014 denganamar sebagai berikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2. Menghukum Pelaku Usaha (Developer Vista Estate)menyelesaikan rumah Konsumen sesua spesifikasiteknis ;3. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk memberi hadiah 1unit 32 Samsung dan Kayu Parkit Khusus MasterRoom kepada Kosumen ;4.
Bahwa sekaitan dengan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintahan Kota Medan No. : 36/ARB/BPSK/2014tanggal 20 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut :MENGADLLI :1. Mengabulkan gugatan Konsumen sebagian ;2. Menghukum Pelaku Usaha (Developer Vista Estate)menyelesaikan rumah Konsumen sesua spesifikasi teknis ;3. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk memberi hadiah 1 unit32 Samsung dan Kayu Parkit Khusus Master Roomkepada Kosumen ;4. Menolak gugatan selebihnya ;.
20 — 5
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UUDarurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADLLI
16 — 3
Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .Memperhatikan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana dan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undangundang nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADLLI:1.
75 — 21
hakim tingat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutusmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 Mei 2016Nomor 59/Pid.B/2016/PN.Kka yang diminkan banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidanapenjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)serta pasalpasal lain dari peraturan perUndangUndangan yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI
60 — 21
dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani untukmembayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta pasalpasal lain dari Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADLLI
8 — 0
UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawara danmempertimbangkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalilsyar yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI
24 — 8
Peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalamamar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam TahananKota, maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan akan dikurangi seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (3) Undangundang RINomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tetang KUHAPidana serta ketentuan hukum lainyang bersangkutan ;Mengadlli
33 — 0
dipandang perlumemerintahkan Panitera untuk memenuhi ketentuan tersebut ;aonnon= Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Page 8 of 10 cb9958e720c56041 deO08cac023 8d468faonnon= Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI
62 — 13
banding tersebut harus dikuatkan ;Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhkan pidanamaka Terdakwa harus peru dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan pasal 179 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana jo UndangundangNomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo UndangUndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
13 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADLLI
5 — 3
palinglambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara dibidangperkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada penggugatsesuai Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasalpasal perundangundangan tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitandengan perkara ini;MENGADLLI
17 — 12
menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI
6 — 0
didaftar, oleh karena itu demi tertibnyaadministrasi, dipandang perlu memerintahkan Panitera untuk memenuhi ketentuantersebut ;nonnon= Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbulakibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;a Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLLI
12 — 4
kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinandilangsungkan apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbedadengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan ;Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ; / MENGADLLI
6 — 0
Tergugat dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLLI
72 — 17
Tnn. tanggal 13 Januari 2016 yangdimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan bandingdalam perkara ini dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap beradadipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan pasalpasal dari RBg dan UndangUndangyang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADLLI