almarhum Yahya Daud dengan FatmaAntuta pihak kedua yang merupakan ibu kandung dari terdakwaFerdiyanto Tahir alias Tahir yakni : Dengan ini menyatakan dengansesungguhnya bahwa kami dari pihak pertama selaku keluargakorban tidak keberatan dan menarik segala tuntutan terhadappelaku lakalantas atas nama Ferdiyanto Tahir yang berlamat di desaTinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yangmengakibatkan meninggalnya Bapak Yahya Daud denganRegister Nomor : 474/Pem/196/11/2015 oleh Lurah PaguyamanYetty Mosi

almarhum Yahya Daud dengan Fatma Antuta pihak kedua yangmerupakan ibu kandung dari terdakwa Ferdiyanto Tahir alias Tahir yakni :Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami dari pihakpertama selaku keluarga korban tidak keberatan dan menarik segalatuntutan terhadap pelaku lakalantas atas nama Ferdiyanto Tahir yangberlamat di desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontaloyang mengakibatkan meninggalnya Bapak Yahya Dauddengan RegisterNomor : 474/Pem/196/1 1/2015 oleh Lurah Paguyaman Yetty Mosi

Putusan Nomor : 193/Pid.Sus/2015/PN Gto18kandung dari terdakwa Ferdiyanto Tahir alias Tahir yakni : Dengan ini menyatakandengan sesungguhnya bahwa kami dari pihak pertama selaku keluarga korban tidakkeberatan dan menarik segala tuntutan terhadap pelaku lakalantas atas namaFerdiyanto Tahir yang berlamat di desa Tinelo Kecamatan Telaga Biru KabupatenGorontalo yang mengakibatkan meninggalnya Bapak Yahya Dauddengan RegisterNomor : 474/Pem/196/1 1/2015 oleh Lurah Paguyaman Yetty Mosi, SH ;Menimbang, bahwa

Bukti T18, T19). bahwa berdasarkan faktatersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketatanpa melakukan kajian terhadap kebenaran laporan dari BPD DesaLela adalah keliru karena Tergugat telah teroukti membentuk timkajian terkait dengan laporan BPD Desa Lela a quo yang telahmelakukan kajian sebagaimana yang terlihat dalam bukti daftar hadirTim Penyelesaian Masalah Kepala Desa Lela (vide Bukti T25, T26,T27); bahwa terhadap adanya mosi

Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desaterbukti dengan adanya demo masyarakat untuk menyampaikanaspirasi dan mosi tidak percaya kepada Bupati untukmemberhentikaan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei 2020 bertempatdi Kantor Bupati Sikka; f. Memberikan informasi kepada masyarakatdesa terobukti dengan: Tidak adanya informasi publik dengan tidakmemberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraanpemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhirtahun anggaran; 2.

Nomor 39/LHP/PKPTPMITKAB/SKA/2018tanggal 31 Desember 2018; 3) Adanya mosi tidak percaya kepadaBupati untuk memberhentikaan Kepala Desa Lela tanggal 13 Mei2020 bertempat di Kantor Bupati Sikka. b.

S.H.menjabat sebagai Camat Lela, hingga memutuskan untuk berkantordi Desa Lela pada tanggal 2527 November 2019, berdasarkan SuratCamat Lela Nomor : KCL.145/X1I/2062019 Perihal: Penyampaianbahwa Camat Lela akan berkantor di Desa Lela, tertanggal 19Nopember 2019 (vide Bukti T6 dan keterangan saksi YancePadeng); Bahwa Penggugat terbukti tidak mampu memeliharaPutusan Perkara Nomor : 95/B/2021/PT TUN SBYHalaman 28 dari 38 Halamanketenteraman dan ketertiban Desa sebagaimana yang terlihatdengan adanya mosi

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhurSanenllbeaupode DiniNasaru Laupode yang meninggal dunia pada tahun 1980 dan almarhumahIBiyotodul Mosi binti Tanua Mosi yang meninggal dunia pada tahun 1959 diDesa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.2.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 19 Juli 2013, di rumah Pemohon di Desa Upomela,Kecamatan Bongmeme, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah ayahkandung Pemohon bernama Anton Utiarahman dan yang menikahkanadalah Imam Desa Tamrin Mosi, dengan mahar berupa uang 48 (empatpuluh delapan rupiah) dengan di saksikan oleh dua orang saksi yakni :> Hasan Abdullah (Alm);> Yunus Bangi (Alm);2.

Paripurna;Bahwa Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh TerdakwaI;Bahwa pelaksanaan Rapat Paripurna terlebih dahulu diedarkan surat Undanganke seluruh Anggota Dewan, dan Rapat Paripurna dipimpin oleh Pimpinan danjika Ketua berhalangan rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua, hal ini sesuaidengan TATIB Pasal 81 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6);Bahwa TerdakwaI memimpin rapat Paripurna tanggal 22 Mei 2012 karenasemua Anggota Dewan Tapanuli Tengah diluar Fraksi Partai Demokrat sudahmengajukan Surat Mosi

Tidak Percaya kepada Ketua Dewan Sintong Gultom;Bahwa Mosi tersebut disampaikan karena Sintong Gultom dalamkepemimpinannya bersifat otoriter dan selalu memotong hakhak anggota dewandalam melakukan Perjalanan Dinas;Halaman 87 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PN Sbg.Bahwa akibat mosi tersebut, Rapat Paripurna yang diadakan dan diundang olehSintong Gultom Anggota hanya dihadiri oleh Fraksi Partai Demokrat;Bahwa selanjutnya Anggota Dewan menyatakan Sintong Gultom tidak lagidiakui untuk memimpin rapat di

Paripurna tanggal 22 Mei2012 dan rapat memenuhi kuorum dan Rapat Paripurna menyepakati KunjunganKerja ke Bali;Bahwa pelaksanaan rapat Paripurna sesuai bukti yang diajukan Jaksa PenuntutUmum yaitu tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Sintong Gultomdan Undangan tanggal 21 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwal;Bahwa TerdakwaI ada menerima Undangan yang ditanda tangani oleh SintongGultom, akan tetapi TerdakwaI tidak hadir, hal ini disebabkan Anggota Dewansebanyak 23 orang mengadakan Mosi

dan TerdakwaI memerintahkan supaya dikerjakan sesuai aturan;Bahwa Rapat Paripurna yang dilaksanakan tertanggal 22 Mei 2012 kuorum danyang memimpin rapat tersebut adalah TerdakwaI dan dalam rapat tersebutdiputuskan pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Bali selama 6 (enam) hari;Bahwa TerdakwaI tidak ikut dalam kunjungan kerja tersebut;Bahwa sepengetahuan TerdakwaI, selama ini stempel disimpan olehSEKWAN, akan tetapi SEKWAN melaporkan tanggal 18 Mei 2012, stempelditahan oleh Ketua (Sintong Gultom);Bahwa Mosi

Hutagalung sebagai Wakil Ketua Tapanuli Tengah dan TerdakwaII sebagaiSekretaris Dewan Tapanuli Tengah;Bahwa jumlah seluruh anggota DPRD Tapanuli Tengah termasuk unsurpimpinan berjumlah 30 (tiga) puluh orang yang berasal dari partai pengusungyang berbedabeda;Bahwa beberapa anggota DPRD Tapanuli Tengah telah membuat mosi tidakpercaya terhadap pimpinan DPRD Saksi Sintong Gultom yang pada pokoknyatidak mengakui kepemimpinan Saksi Sintong Gultom dan hal tersebut telahdituangkan dalam bentuk surat akan

Sedangkan Synode Luar Biasa (Istimewa) hanya mengatur tentang halhal yang mendesak antara lain mosi tidak percaya kepada ketua;Pemilihan atau Pergantian Pucuk Pimpinan pada Rapat Synode Periode: Pasal 19Ayat 7Pasal 20Ayat 2Pemilihan Pucuk PimpinanPelaksanaan pemilihan KetuaPucuk Pimpinan dilakukan padaacara terakhirtahap SynodePeriodeCara Pemilihan KetuaSetelah Panitia Pemilihan terbentukmaka Pucuk Pimpinan GerejaPentakosta selaku pimpinan Rapatkepada Ketua Pemilihan untukdanmelaksanakan Pemilihandidampingi

No. 3060 K/Pdt/2013 Penggantian Pucuk Pimpinan Yang Dilakukan Dalam Masa Periode: Pasal 24Ayat 4 Pengganti Pucuk Pimpinan DalamMasa PeriodeMakadijabatpengganiipenggantinya = langsungolehPejabat Sekjen dipilihSekjen sedangmelalui Synode berikutnya Rapat Synode Luar Biasa (Istimewa) tentang mosi tidak percaya kepada Ketua Pasal 50 Rapat Synode Luar Biasa (Istimewa)Ayat 2 Keanggotaan adalah sama dengan Pasal 49 ayat (2) huruf atercantum dalam pasal 49 ayat (2) disebutkan keanggotaan(Peserta) terdiri

Kesimpulannya,bahwa Synode XXxXIll yang berlangsung tanggal 1921 Maret 2010adalah tindak lanjut mosi tidak percaya yang diputuskan dalam SynodeKerja XXXII pada bulan Juli 2009, untuk penyelesaian masalah internalGP. Oleh sebab itu pergantian PP pada Synode XXxXiIll adalah sah,karena pergantian PP dilakukan sesuai dengan usul Peserta Synodedan langsung membentuk panitia pemilihan, yang secara hukum PPmenjadi domisioner. Sesuai dengan mekanisme berdasarkan PRTHal. 40 dari 50 hal. Put.

, adalah hak dari masingmasing umat GP, termasuk yangbukan peserta Synode Kerja dapat mengajukan mosi tidak percayakepada PP.

Dan mosi tidak percaya kepada PP sejak tahun 2009 telahdisampaikan oleh para pengurus GP dan telah diajukan oleh parapengurus pada Rapat Synode keXXXIl tahun 2009.

Bahwa pada tanggal O6 April 2021, Federassi Kurash Indonesiamenyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) bertempatdi Jakarta dengan dihadiri 18 (delapan belas) Pengurus Provinsi dari 26(dua puluh enam) Provinsi sebagaimana tercatat dalam Daftar Hadir PesertaMunaslub Ferkushi 2021;Bahwa penyelenggaraan munaslub didasarkan pada alasan ada mosi tidakpercaya dari 17 (tujuh belas) Pengurus Provinsi (Pengprov) Ferkushisebagaimana Surat Pernyataan Sikap Bersama Pengprov Ferkushitertanggal

Mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum PB Ferkushi masabakti 20192023;b. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Ferkushi di OrganisasiOlahraga Nasional untuk secara gotong royong membayar tunggakansewa gedung kepada pihak PPK GBK selaku pihak pengelola gedungyang belum dibayar lunas oleh kantor PB Ferkushi;C.

FERKUSHI, Anggota Kehormatan Nasional, DewanPertimbangan dan Dewan Penyantun Nasional), sehingga tidaksesuai dengan Pasal 15 Anggaran Dasar Ferkushi.Bahwa 17 Pengprov FERKUSHI yang menandatangani SuratPernyataan Sikap Bersama (MOSI TIDAK PERCAYA)tertanggal20 Desember 2021, sejumlah 3 Pengprov masingmasing: Bali,Papua Barat, Kalimantan Barat, belum dibentuk Pengprov, tapidapat menandatangani Mosi tidak Percaya.

Haltersebut dapat dilihat dari beberapa keganjilan namanama yang tidakberwenang menandatangani surat mosi tidak percaya antara lain sebagaiberikut :a.

Pengprov Kalimantan Tengah memberikan kuasa kepada hendrigusman dari Sumatera barat yang bukan satu wilayah;Dari 17 orang yang mengatasnamakan Pengprov Ferkushi hanyaPengprov Jawa Barat dan Pengprov Jogya yang sah membuat suratmosi tidak percaya, selain daripada itu bukanlah ketua Pengprov atauyang mendapat mandat untuk menandatangani surat mosi tidakpercaya dan ada juga SK Pengprov yang telah habis masaberlakunya.Terhadap surat pernyataan bersama (mosi tidak percaya) tertanggal 20Desember 2020,

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2009, bertempat di kantor DPPINKINDO KALSEL yang beralamat di Jalan Gatot Subroto V Rt. 32 KotaBanjarmasin atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal dari mosi

BSAP Inkindo KalSel yang dipegang pengurus lama;Bahwa awalnya ketika terdakwa sebagai Ketua DPP InkindoKalSel periode 2006 sampai dengan 2010, ada mosi tidakpercaya dari 23 (dua puluh tiga) orang anggota Inkindo tentangkepemimpinan Pengurus lama, sehingga dilaksanakanMusprovlub pada tahun 2008 dan saksi terpilih sebagai KetuaDPP Inkindo Propinsi KalSel, Akhmad Zabir Djainudin sebagaiSekretaris dan Sri Lusiati sebagai Bendahara periode tahun 2008sampai dengan 2010 ;Bahwa atas pelaksanaan Musprovlub

Permasalahan di DPP Inkindo KalSel yangsaya ketahui bahwa terjadinya mosi tidak percaya darisekelompok Anggota Inkindo KalSel kepada Ketuayang saat itu dijabat oleh sdr. Ir.

H.Ifansyah Noor selaku Ketua DPP Inkindo KalSel periode 2010 2014, saksi hanya sebatas hubungan Organisasi di DPP InkindoKalSel ;Bahwa permasalahan di DPP Inkindo KalSel yang terdakwaketahui bahwa terjadinya mosi tidak percaya dari sekolompokanggota Inkindo KalSel kepada terdakwa selaku Ketua DPPInkindo KalSel;Bahwa atas pelaksanaan Musprovlub INKINDO Kalsel tersebutTerdakwa pernah mengirim surat kepada DPP INKINDO Kalselhasil Musprovlub dengan surat No. 006/DPPKS/ADMUM/Halaman 35 dari 57 Putusan

Syahrani danHalaman 39 dari 57 Putusan Nomor : 278/Pid.B/2015/PN.BjmBendahara Akhmad Ulyani, yang berjalan hingga tahun 2008 danterjadi adanya mosi tidak percaya dan tuntutan adanyaMusyawarah Propinsi Luar Biasa (Musprovlub) INKINDOKalsel ;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 dilaksanakanMusprovlub di mana hasil dalam Musprovlub tersebut Terdakwadiberhentikan sebagai Ketua dan H.

Kementrian Pendidikan Nasional untukmelaksanakan kegiatan di SMKN 2 Merangin dengan menggunakan danabantuan pendidikan karakter sebesar Rp.75.000.000, (Tujuh puluh lima jutarupiah).Bahwa sekira pada tanggal 27 Agustus 2012 terdakwa Sukardi, S.Pdi selakuKepala Sekolah SMKN 2 Merangin di tarik oleh Kepala Dinas PendidikanNasional Kabupaten Merangin dari jabatannya sebagai kepala sekolahSMKN 2 Merangin lalu di pindahkan ke Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Merangin tanpa jabatan dikarenakan adanya mosi

adapun tugas dari terdakwa sebagai kepala sekolah penerimabantuan dana pendidikan karakter adalah sebagai penanggungjawab dalammegelola bantuan dan kebijakan penyelenggaraan program.Bahwa sekira pada tanggal 27 Agustus 2012 terdakwa Sukardi, S.Pdi selakuKepala Sekolah SMKN 2 Merangin di tarik oleh Kepala Dinas PendidikanNasional Kabupaten Merangin dari jabatannya sebagai kepala sekolahSMKN 2 Merangin lalu di pindahkan ke Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Merangin tanpa jabatan dikarenakan adanya mosi

SMK Negeri 2 Merangin dengan menggunakan dana bantuanpendidikan Karakter Bangsa sebesar Rp75.000.000,(tujuh puluh lima jutarupiah);Bahwa sekira tanggal 27 Agustus 2012 terdakwa Sukardi, S.Pdi., BinSopyan selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Merangin ditarik olen KepalaDinas Pendidikan Nasional Kabupaten Merangin dari jabatannya sebagaiKepala Sekolah SMK Negeri 2 Merangin, lalu di pindahkan ke DinasPendidikan Nasional Kabupaten Merangin tanopa memegang jabatan, yangdisebabkan oleh karena adanya demo mosi

pendidikan karakter bangsa untuk SMK Negeri 2 Merangin;Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis hakim berpendapat terdakwa telah menggunakan kesempatanyang ada pada terdakwa yang semula adalah sebagai Kepala Sekolah SMKNegeri 2 Merangin yang mengusulkan untuk uang bantuan Pendidikan Karakter,kemudian dengan ditariknya terdakwa ke Dinas Pendidikan KabupatenMerangin yang di sebabkan oleh karena di demo dan di mosi

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Hasan Basri Gang 01, KotaSamarinda selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke rumah orangtuaPenggugat di Jalan Jelawat Gang Mosi, Kota Samarinda selama 2 tahun;3. Bahwadari pernikahan, Penggugatdan Tergugattersebut telah dikaruniai 2orang anak bernama:a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 22Oktober 2011,b.

Mosi No.29 RT.21Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda llir, selanjutnya disebutsebagai PARA PEMOHON.Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan para pemohon.Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSamarinda Nomor: 99/Pdt.P/2018/PN.Smr tanggal 16 Maret 2018 tentangpenunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkarapermohonan ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannyatanggal

2014, Nama Pemilik: La Tima; SLO Nomor : 23/01/0000382/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Mesi; SLO Nomor : 23/01/0000369/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: Amiruddin; SLO Nomor : 23/01/0000374/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ode Ara; SLO Nomor : 23/01/0000364/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Ifu; SLO Nomor : 23/01/0000385/SLO/12/2014-1, tanggal 12 Februari 2014, Nama Pemilik: La Mosi

La Tima; SLO Nomor : 23/01/0000382/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari2014, Nama Pemilik: La Ode Mesi; SLO Nomor : 23/01/0000369/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari2014, Nama Pemilik: Amiruddin;Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN RahSLO Nomor : 23/01/0000374/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari2014, Nama Pemilik: La Ode Ara;SLO Nomor : 23/01/0000364/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari2014, Nama Pemilik: La Ifu;SLO Nomor : 23/01/0000385/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari2014, Nama Pemilik: La Mosi

SLO Nomor 23/01/0000385/SLO/12/20141, tanggalNama Pemilik LA MOSI;7. SLO Nomor 23/01/0000365/SLO/12/20141, tanggalNama Pemilik LA SAMBUTA;8. SLO Nomor 23/01/0000363/SLO/12/20141, tanggalNama Pemilik JAMUDIN;9. SLO Nomor 23/01/0000377/SLO/12/20141, tanggalNama Pemilik: NURDIN;10. SLO Nomor 23/01/0000376/SLO/12/20141, tanggalNama Pemilik WA WIA;11. SLO Nomor 23/01/0000373/SLO/12/20141, tanggalNama Pemilik: WA UMI;12. SLO Nomor 23/01/0000383/SLO/12/20141, tanggalNama Pemilik LA KATIWO;13.

SLO Nomor 23/01/0000385/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik LA MOSI;7. SLO Nomor 23/01/0000365/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik LA SAMBUTA;8. SLO Nomor 23/01/0000363/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik JAMUDIN;9. SLO Nomor 23/01/0000377/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik: NURDIN;10. SLO Nomor 23/01/0000376/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik WA WIA;11.

Pemilik: La Tima;Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN RahSLO Nomor 23/01/0000382/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik: La Ode Mesi;SLO Nomor 23/01/0000369/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik: Amiruddin;SLO Nomor 23/01/0000374/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik: La Ode Ara;SLO Nomor 23/01/0000364/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik: La Ifu;SLO Nomor 23/01/0000385/SLO/12/20141, tanggal 12 Februari 2014,Nama Pemilik: La Mosi

SLO Nomor : 23/01/0000385/SLO/12/20141, tanggal 122014, Nama Pemilik: La Mosi;7. SLO Nomor : 23/01/0000365/SLO/12/20141, tanggal 122014, Nama Pemilik: La Sambuta;8. SLO Nomor : 23/01/0000363/SLO/12/20141, tanggal 122014, Nama Pemilik: Jamudin;9.

Bahwa sekira pada tanggal 27 Agustus 2012 terdakwa Sukardi, S.Pdi selaku KepalaSekolah SMKN 2 Merangin di tarik oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional KabupatenMerangin dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMKN 2 Merangin lalu dipindahkan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Merangin tanpa jabatandikarenakan adanya mosi tidak percaya dari para guruguru dan siswasiswa SMKN 2 Halaman 2 dari 19 halaman Pts. No.1/PID.SUSTPK/2016/PT.

adapun tugas dari terdakwa sebagaikepala sekolah penerima bantuan dana pendidikan karakter adalah sebagaipenanggungjawab dalam megelola bantuan dan kebijakan penyelenggaraanprogram.Bahwa sekira pada tanggal 27 Agustus 2012 terdakwa Sukardi, S.Pdi selaku KepalaSekolah SMKN 2 Merangin di tarik oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional KabupatenMerangin dari jabatannya sebagai kepala sekolah SMKN 2 Merangin lalu dipindahkan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Merangin tanpa jabatandikarenakan adanya mosi

T4LampiranBerita Acara Pemberhentian Kepala Dusun Buncalang,Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten LombokTengah tanggal 5 Maret 2019 (fotokopi dari fotokop)i);Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya kepada KepalaDusun Buncalang, Desa Sukarara Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Keputusan Kepala Desa Sukarara KecamatanJonggat Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 07 Tahun 2019Tentang Mutasi Perangkat Desa, Desa SukararaKecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tanggal

Alimul Ula sebagai Kadus Buncalang,didasarkan pada adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Dusun Buncalangyang menuntut diberhentikannya Kepala Dusun dan menggantinya denganKepala Dusun yang baru (vide Bukti T1 dan Bukti T2). Sedangkan terhadapmutasi Penggugat atas nama H. Saman Budi, S, Ag.

Sebagai Sekretaris Desa,Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang mendukung dalil Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat terkaitdengan adanya mosi tidak percaya kepada Kadus Buncalang, telah dibantaholeh Penggugat dengan menyerahkan Surat Pernyataan Keberatan tanggal 27September 2019 dari masyarakat Dusun Buncalang yang menyatakan tidakpernah menandatangani mosi tidak percaya dan tidak mengetahui adanyaBerita Acara Pemberhentian Kadus Buncalang (vide Bukti P18 dan

menyiapkan dokumen untuk prosespencairan hibah dimaksud ;Bahwa Dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) belumdigunakan untuk pembangunan tempat Wudhuk Gampong Cot Aron karena padasaat tim teknis kami meminta laporan pertanggung jawaban penggunaananggaran oleh panitia pembangunan menjelaskan belum ada laporanpertanggung jawaban karena pembangunan tempat wudhuk ditunda karenaadanya surat dari camat Muara Batu Kab.Aceh Utara dengan alasan situasigampong aron belum kondosif karena adanya mosi

kerikil dan batu koral,kemudian ada masyarakat untuk menghambat pembangunan dan Uangsekarang sudah di sita ;Bahwa yang mengajukan proposal bantuan dana kepada Bapak Bupati AcehUtara adalah Ketua panitia pembangunan tempat wudhu Meunasah GampongAron pada tanggal Pada tanggal 17 juli 2013 ;Bahwa Dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) tidakdipergunakan untuk pembangunan tempat Wudhuk tersebut ;Bahwa dikarenakan saat itu situasi digampong pada tahun 2013 tidak kondosifkarena adanya mosi

Aceh Utara sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta Rupiah) ;Bahwa dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) belumdipergunakan untuk pembangunan tempat Wudhuk tersebut ;Bahwa dikarenakan saat itu situasi digampong pada tahun 2013 tidak kondosifkarena adanya mosi tidak percaya kepada kepala Desa dan kepada Panitianpembangunan ;Bahwa Saksi tidak mengetahui akan permasalahan tersebut karena olehMahyuddin tidak menerangkan masalah penarikan atau penggunaan uang hibahtersebut kepada saksi,

Muara Batu Kab.Aceh Utara ;Bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan pembangunan karena kondisi politik diDesa tidak kondusif karena mosi tidak percaya dengan kepala desa dan jugaadanya hambatan dari masyarakat agar pembangunan ditunda pembangunansampai masalah didesa selesai;Bahwa Terdakwa ada melapor kepada Pak Camat bahwa bangunan tidak bisadibangun dan Camat ada mengeluarkan surat dipending untuk menunggu amannamun tidak aman dan Kemudian camat ada mengeluarkan lagi surat untukmelanjutkan pembangunan

17 Juli 2013 dankemudian pada bulan Nopember 2013 terdakwa mendengar berita dari DinasSyariat Islam bahwa proposal yang diajukan telah dikabulkan ;Bahwa Dana tersebut dicairkan pada bulan Desember 2013 ke Rekening penitiapembangunan Meunasah Gampong Arun kec.Muara batu sebesarRp.100.000.000,(Seratus juta Rupiah) ;Bahwa Dana hibah sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) tidakdigunakan untuk pembangunan tempat Wudhuk dikarenakan situasi digampongpada tahun 2013 tidak kondusif karena adanya mosi

PUTUSANNomor 2043/Pdt.G/2015/PA.Smd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAiPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara:Sri Rahayu binti Ismail, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Staff TU SMK4, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalart Jelawat Gang Mosi(di rumah Nur Siah) RT. 22 No. 30 Kelurahan Sungai Dama,Kecamatan Samarinda llir, Kota Samarinda, dalam hal inimemberikan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Risno Paango bin Mohamad Paango ) dengan Pemohon II (Retmi Hasan binti Mosi Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1998 di Desa Bubode dahulu kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

3.

Sawit Sejahterahasil pemilihan dari Rapat Anggota tanggal 24 Februari 2019 dan telahdibatalkan terhadap kepengurusan terpilin tersebut oleh Rapat AnggotaLuar Biasa tanggal 8 November 2019, dan ternyata berdasarkan buktiyang akan Tergugat buktikan didalam persidangan ini timbul suatu faktayang sebaliknya dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dimanadapat diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 8 November 2019tersebut adalah karena kehendak dari Para Anggota Koperasi yangtelah melakukan mosi

hanyamendalilkan mengenai adanya pelanggaran dalam pelaksanaan RapatAnggota Luar Biasa Koperasi Rimau Sawit Sejahtera saja tapi ParaPenggugat didalam dalil gugatannya tidak menyebutkan pelanggaranapa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut maka terhadap dalilgugatan Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya.Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 6(enam) adalah suatudalil yang tidak benar akan tetapi yang benar adalah dahulunya anggotakoperasi Rimau Sawit Sejahtera telah melakukan mosi

tidak percayakepada Kepengurusan Koperasi Rimau Sawit Sejahtera hasil dari RATtanggal 24 Februari 2019 dan terhadap alasanalasan mosi tidak percayatersebut telah Tergugat jelaskan sebagaimana dalil Jawaban padaangka 4 (empat ) diatas dan kemudian atas mosi tidak percaya tersebutPara ketua Kelompok koperasi Rimau Sawit Sejahtera telah membuatHalaman 19 dari 120 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN PkbSurat Pernyataan Penolakan terhadap pengurusan dimaksud danmeminta kepada Aparat pemerintahan setempat

seluruh anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahterayang hadir dalam rapat tersebut sehingga terhadap dalil gugatan ParaPenggugat tersebut patutlah untuk ditolak seluruhnya,Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7(tujuh) dan angka8(delapan) akan Tergugat tanggapi sebagai berikut bahwasanyaadalah benar telah diadakannya RALB Koperasi Rimau Sawit Sejahteratanggal 8 November 2019, hal tersebut dilakukan karena adanyatuntutan dan permintaan dari Anggota Koperasi Sawit Sejahtera yangtelah melakukan mosi

tanggal 24 Februari 2019 sudah sepatutnyalah dinyatakan tidaksah dan tidak berdasarkan hukum apalagi terhadap kepengurusan HasilRAT tanggal 24 Februari 2019 tersebut telah dibatalkan oleh KeputusanRALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019.Bahwa akan tetapi kemudian sebaliknya dikarenakan telah diadakannyaRALB Koperasi Rimau Sawit Sejahtera tanggal 8 November 2019 haltersebut dilakukan karena adanya tuntutan dan permintaan dari AnggotaKoperasi Sawit Sejahtera yang telah melakukan mosi

Nurdianis Nurdin) sebagaiWali Nagari Koto Lamo sehingga disepakati untuk mendatangi Bupati 50 Kotaguna menyampaikan mosi tidak percaya terhadap saksi korban;e Benar ada perbuatan saksi Jatar Dt. Bosa yang pada tanggal 17 Januari 2011dengan anggota Bamus, tokoh masyarakat serta Ninik Mamak mendatangiKantor Bupati Kabupaten 50 Kota di Sarilamak untuk menyampaikan mosi tidakpercaya tersebut dan dalam pertemuan tersebut, saksi Jatar Dt.

Nurdianis Nurdin)sebagai Wali Nagari Koto Lamo sehingga disepakati untuk mendatangiBupati 50 Kota guna menyampaikan mosi tidak percaya terhadap saksikorban;Benar kemudian pada tanggal 17 Januari 2011, saksi Jatar Dt. Bosa dengananggota Bamus, tokoh masyarakat serta Ninik Mamak mendatangi KantorBupati Kabupaten 50 Kota di Sarilamak untuk menyampaikan mosi tidakpercaya tersebut dan dalam pertemuan tersebut, saksi Jatar Dt.

kandung pemohon II telah meninggal dunia.e Bahwa yang yang menjadi saksi nikah adalah La Madu dan Langge denganmahar 11 ringgit.e Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang menjadihalangan menurut hukum untuk menikah dan tidak pemah sesusuan.e Bahwa selama pernikahan pemohon I dengan pemohon IJ tidak pernah ceraihingga sekarang.e Bahwa maksud pemohon I dan pemohon I mengajukan permohonan istbat nikahadalah untuk dipergunakan pengurusan gaji veteran pemohon ISaksi kedua : La Mosi