Ditemukan 114 data
98 — 25
Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini (persona standi in yudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak(legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukanDispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akanmenikahkan keponakannya yang bernama QM denganseorang lakilaki yang bernama EE, narmun
107 — 65
terlihat dengan jelaspada sertifikat yang telah di cap oleh Badan Pertanahan Nasional ; Bahwa dengan jelas Sertifikat No. 1024 / Cipayung Datar atas namaTerqudat tidak hanya satu kali pernan dibebani Hak Tanggungantetapl sudah beberapa kali dibebanl Hak Tanggungan tidak hanya~ Bahwa ftanah tersebut milik Suheli, karena sejak tahun 71863 saksibertempat tinggal disamping tanah tersebut, dan sampai sekaranagfisik tanah tersebut dikuasai Suheli ; ~~ eeeiSanwa saksi tidak tahu riwayat tanah terselul, narmun
44 — 24
mediasi.Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugatyang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat setelahmengalami perubahan dan perbaikan, meskipun majelis hakim telah memberikesempatan dan menyarankan kembali untuk memperbaiki surat gugatannya.Menimbang bahwa pokok gugatan penggugat adalah bahwa pewaris/almarhum MT telah meninggal dunia pada tanggal 20 september2007, dan meninggalkan isteri bernama dari perkawinanpenggugat dahulu telah dikaruniai seorang anak perempuan bernamaBR narmun
25 — 7
Dalam KonfensiBahwa meskipun secara garis besar surat permohonan Pemohon yang diajukankepada Ketua Pengadilan Agama Kepanjen adalah salah dan tidak sesuai fakta bahkanterkesan mengadangada belaka narmun demikian jika Pemohon bersikukuh tetap inginmenceraikan Termohon dengan ini Termohon menyatakan tidak keberatan.B.
60 — 12
., him. 8182);20 Bahwa karena PELAWAN bukan pihak dalam Perkara Nomor : 88/Pdt.G/1987/PN.Jak.Sel, narmun tanahtanah sertipikat HGB PELAWAN dilakukan sitaeksekusi atas permohonan TERLAWAN I, maka PELAWAN mengajukanperlawanan pihak ketiga (Derden Verzet);Buku II Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan, Edisi Tahun 2007, halaman 101. huruf AL tentang PerlawananTerhadag Eksekusi: 1.
59 — 24
Bahwa pada dasarnya kehidupan rumah tangga antara Pernohon/TergugatRekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah sangattenang, bahagia, damai, bersama ke empat (4) orang anakanaknyasecukupnya sebagai mana layaknya rumah tangga yang lain, narmun dalamperjalanan waktu sekitar sejak tahun 2009 Pemohon/Tergugat RekonvensiHal. 7 dari 45 Put.
94 — 36
Selanjutnya pada padatanggal 21 Januari 2013, Tergugat menerima uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000, dari Tergugat Il ;h.Pada bulan Februari 2013, Tergugat ) seharusnya melaksanakan pembayarantahap kedua secara sekaligus pelunasan yang pernah dijanjikan oleh Tergugatll, yaitu sebesar Rp.555.000.000, Narmun pada kenyataannya pada tanggal 15Pebruari 2013 Tergugat hanya menerima pembayaran sebesar Rp.40.000.000Sehubungan dengan berubahnya cara pembayaran, kemudian Tergugat menagih kepada Tergugat Il
34 — 4
Selanjutnya pada padatanggal 21 Januari 2013, Tergugat menerima uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000, dari Tergugat Il ;h.Pada bulan Februari 2013, Tergugat ) seharusnya melaksanakan pembayarantahap kedua secara sekaligus pelunasan yang pernah dijanjikan oleh Tergugatll, yaitu sebesar Rp.555.000.000, Narmun pada kenyataannya pada tanggal 15Pebruari 2013 Tergugat hanya menerima pembayaran sebesar Rp.40.000.000Sehubungan dengan berubahnya cara pembayaran, kemudian Tergugat menagih kepada Tergugat Il
132 — 38
Tergugat dan Penggugat:7, Bahwa selama perkawinan Tergugat telah melaksanakan kewajiban kewajibanHalaman 9 dan 43 Putusan Perdata Nomor 117/Pdt,G/2016/PN.Bdgsebagai seorang isteri dari mulai mengurus rumah tangga dengan penuh rasatanggung jawab, dan menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik untuksuami, dan menjadi ibu yang baik untuk anakanak, serta menjadi menantuyang baik untuk keluarga, oleh karenanya Tergugat setiap han telah terbiasamengurusi pekerjaan rumah tangga, dan mulai termasuk narmun
47 — 12
Selanjutnya pada padatanggal 21 Januari 2013, Tergugat menerima uang muka (DP) sebesar Rp.50.000.000, dari Tergugat Il ;h.Pada bulan Februari 2013, Tergugat ) seharusnya melaksanakan pembayarantahap kedua secara sekaligus pelunasan yang pernah dijanjikan oleh Tergugatll, yaitu sebesar Rp.555.000.000, Narmun pada kenyataannya pada tanggal 15Pebruari 2013 Tergugat hanya menerima pembayaran sebesar Rp.40.000.000Sehubungan dengan berubahnya cara pembayaran, kemudian Tergugat menagih kepada Tergugat Il
45 — 9
Pemah teadi pernemuan diNefans Gina Indriana tentang keinginan menghibahkan harta, narmun padasaat itu saya tidak setuju untuk menghibahkan semua harta melainkanbeberapa saja, apalagi harta tersebut menjadi tempat tinggal kita bersaama,Hal 27 dan 68 far Put No. T26Pot Gero PTRatau masin dalam proses Kredit. Jadi belum terjadi akte hibah harta danbelum bisa dianggap hibah.
ERI MULYADI
Tergugat:
PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Pekanbaru
73 — 10
Menylmpang dari Ketentuan Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan, dalam hal terjadi salah satu dari Kejadian Cidera Janji tersebut ayat(1) Pasal ini, maka KREDITUR setian saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpamemperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemnberitahuan, tuntutan, protes, permohonanapapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapunjuga (termasuk narmun
43 — 36
Narmun nilainya tidak hanya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti transfer sebelumnya yangsudah berjalan dan pernah 1 kali Tergugat mentransferkan anaksenilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
54 — 15
Dalam halini Pengguat telah melaksanakan kewajiban Penggugat, narmun tidakterpenuhinya hakhak Penggugat oleh TergugatT ergugat; Bahwa dengan diperhatikan secara seksama masalah hukum a quo, dapatdismpulkan permasalahan hukum a quo merupakan masalah internalPenggugat dengan TergugatTergugat terkait kesepakatan yang telahdiperbuat Penggugat dengan TergugatTergugat tersebut.