No. 134 C/PK/PJK/2008.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12184/PP/M.1I/19/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor. S9552/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 5 September2006, mengenai penolakan keberatan atas denda administrasi terhadap SuratPenetapan Sanksi Administrasi Nomor. 85/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli2006 atas nama PT.

Mineral Exportindo, NPWP. 01.408.453.7721.000, alamat JalanJenderal Sudirman Komplek Balikpapan Perm Blok B.11, Balikpapan, tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap ic. putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12184/PP/M.II/19/2007 tanggal 26 Oktober2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding padatanggal 06 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembalidahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembali

diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, yang menyatakan bahwa, Pengajuan permohonan Peninjauankembaliberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (c) (d) dan huruf (e)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.Maka dengan ini kami lampirkan bukti Putusan Pengadilan Pajak dengan No.Put

PengadilanMiliter Tinggi Ill Surabaya No.PUT/110K/PMT.III/BDG/AL/XI/2009 tanggal28 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 21 April 2010 Nomor : 75/Pen/Tah/Mil/S/2010 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejaktanggal 6 April 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010;8.

No. 132 K/MIL/2010 1 (satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4634/KNF/2008 tanggal 3 September 2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mohon agar Terdakwa ditahan.Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer IIl12 Surabaya No.PUT/116K/PM.III12/AL/VII/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Laksono,

: Dipecat dari dinas Militer.Menetapkan barangbarang bukti berupa :Surat surat : 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4634/KNF/2008.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Barangbarang : 2(dua) bungkus Plastik ukuran kecil berisi Psikotropika jenis sabu sabu.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500, (tujuhribu lima ratus rupiah).Memerintahkan Terdakwa ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.PUT

ajukanpeninjauan kembali adalah koreksi' terbanding yangdipertahankan oleh Majelis berupa penyerahan kepadaWAPU (Wajib Pajak Pemungut PPN) sebesarRp.5.839.319.705, dengan alasan secara formal FakturPajak Standar Pengganti tidak =memenuhi' ketentuanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP549/PJ/2000 tentangSaat Pembuatan, Bentuk, Pengadaan, Dan Tata CaraPenyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur PajakStandar ;Bahwa adapun penyerahan kepada WAPU (Wajib PajakPemungut PPN) yang tertulis dalam Putusan PengadilanPajak No.Put

.17823/PP/ M.VIII/16/2009 adalah sebesarRp.5.875.613.327, yang seharusnya ditulis sebesarRp.5.839.319.705, sehubungan dengan hal ini kamitelah mengajukan permohonan pembetulan (revisi)terhadap Putusan tersebut pada tanggal 17 Juni 2009dan telah disidangkan pada tanggal 13 Juli 2009,sampai dengan saat permohonan peninjauan kembali inikami sampaikan Putusan Pengadilan Pajak pembetulan(revisi) atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.17823/PP/M.VIII/16/2009 belum kami terima ;Bahwa menurut kami apabila

PLN(Persero), berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M.V/135Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Berdasarkan surat kuasa khusus No.020.Sku/432/APJBGR/2009, tanggal 2 November 2009 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.18278/PP/M.VIIV/16/2009, tanggal 27 Mei 2009 yang

PLN (Persero) Wilayah XI dengan Terbanding yang intinyamenyatakan bahwa atas Biaya Penyambungan tidak terutang PPN, untukitu. mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerapkanPutusan No.Put.10614/PP/M.VIIV16/2007 dalam perkara kami,mengingat objeknya sama, yaitu mengenai Biaya Penyambungan tidakterutang PPN demi Konsistensi dan Kepastian Hukum;B.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat memberikan penetapan pajak PPN yangterutang sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put.18278/PP/M.VII/16/2009, tanggal 27 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP589/WPJ.22/

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 18278/PP/M.VII/16/2009,tanggal 27 Mei 2009 diberitahukan kepada Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Postanggal 24 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Terbanding denganperantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No.SKU270/PJ./2009,tanggal 08 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembailiNo.PKA714/SP.51/AB/IX/2009 yang

No. 144 C/PK/PJK/2008.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12251/PP/M.1/19/2007 tanggal 02 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor. S952/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 5 September2006, mengenai penolakan keberatan atas denda administrasi terhadap SuratPenetapan Sanksi Administrasi Nomor. 91/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli2006 atas nama PT.

Mineral Exportindo, NPWP. 01.408.453.7721.000, alamat JalanJenderal Sudirman Komplek Balikpapan Permi Blok B.11, Balikpapan, tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap icc. putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12251/PP/M.II/19/2007 tanggal 02Nopember 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu PemohonBanding pada tanggal 10 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauankembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembalisecara

diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, yang menyatakan bahwa, Pengajuan permohonan Peninjauankembaliberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (c) (d) dan huruf (e)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga) bulan sejak putusan dikirim.Maka dengan ini kami lampirkan bukti Putusan Pengadilan Pajak dengan No.Put

GatotSubroto No.4042, Jakarta 12190,Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.19599/PP/M.X/16/2009tanggal 31 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut

: Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 49.674.434,00 Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 54.270.850,00P'PN yang masih harus dibayar Rp. 291.378.503,00Menurut Termohon Peninjauan Kembali :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai denganDesember 2005 berupa Pajak Keluaran sebesar Rp.1.842.378.500,00 karenaPemohon Peninjauan Kembali tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yangsudah dipungut dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai ;USt ccesexs hal 23 sampai dengan hal ........ 24 (sesuai dengan No.Put

YaniBy Pass, Jakarta 13230 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak No.Put. 14232/PP/M.VIII/19/2008, tanggal 4 Juni 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknyasebagai

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 14232/PP/M.VIII/19/2008,tanggal 4 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta PusatCap Pos tanggal 26 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Bandingdengan perantaran kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12September 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Agustus 2008 sebagaimanadalam akta permohonan peninjauan

Pluit Sakti 8/48, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Nopember 2006 No.Put: 09455/PP.VII/14/2006 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 21 Desember 2006kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai

No.301/B/PK/PJK/2010 (Dikurangi)(Rp)(Rp)(Rp)PPN Kurang 11.368.147.779 0,00 11.368.147.7SanksiKenaikan Pasal15 114.368.147.779 0,00 11.368.147.7Jumlah yang harus 122.736.295.558 0,00 22.736.295.5 Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu) = PemohonBanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.16055/PP/M.111/19/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon

Pada tanggal 18 Mei 2009 dengan putusanPengadilan Pajak No.PUT.17962/PP/M.11/99/2009 (lampiran 6) MajelisHakim memutuskan untuk menolak Gugatan kamidengan pertimbangan bahwa pengajuan gugatandianggap tidak memenuhi ketentuan formal jangkawaktu pengajuanGugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat(3) Undang UndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Sehingga Majelis Hakimtidak memeriksa pemenuhan ketentuan formallainnya maupun materisengketa atas Gugatan yang kami ajukan ;.

Vendimi Putra Internasional, beralamatdi Jalan Kesehatan Raya No. 25, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta PusatTermohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 12891/PP/M.VI/99/2007,tanggal 19 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon

KEP649/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 15 Juni 2007 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 12891/PP/M.VI/99/2007, tanggal 19 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat KeputusanTergugat Nomor : KEP649/WPJ.06/BD.06/2007, tanggal 15 Juni 2007, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d.

Putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put. 12891/PP/M.VI/99/2007, tanggal 19Desember 2007 diberitahukan kepada Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliyang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 11 Februari 2008,kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan suratkuasa khusus No.SKU76/PJ./2008, tanggal 16 April 2008 diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta padatanggal 09 Mei 2008, permohonan mana

Ahmad Badri tanggal 19 Juni 2002sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Bs Barang barang : Nihil.agar tetap melekat dalam berkas perkara.Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesarRp.15.000, (lima belas ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10 K/AD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang amarlengkapnya sebagai berikutMenyatakan : 1.

Memerintahkan Terdakwa ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta No.PUT/10 K/PMU/BDG/AD/IV/2007 tanggal 26 April 2007 yang amarlengkapnya sebagai berikutMenyatakan : 1. Menerima secara formal permohonanBanding Terdakwa Rusydi Usman, S.Sos,SE KolonelCKU Nrp.28724.2.

PUT/01 K/PMU/BDG/AD/IV/2007 tanggal 26 April 2007 yangmengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10 K/AD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ;Hal. 7 dari 27 hal. Put.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10/K/AD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 tersebut diatas secara juridis formil dan juridis materiibertentangan dengan hukum~ serta tidak memenuhi rasakeadilan hukum.Bahwa adapun alasanalasan penolakan terhadap PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 55 K/MIL/2008 tanggal1 Agustus 2008 Jo. Pengadilan Militer Utama No. PUT/01K/PMU/BDG/AD/IV/2007 tanggal 26 April 2007 Jo. PutusanHal. 9 dari 27 hal. Put.

Pengadilan Militer Utama No.PUT/01 K/PMU/BDG/AD/IV2007 tanggal 26 April 2007Jo.Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10/KAD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 denganmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutanhukum.PUTUSAN JUDEX JURIS TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUANUNDANGUNDANG.1. Kasus ini bukan kasus Pidana tetapi KasusPerdata.a. Bahwa Judex Juris telah menyatakan : Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana : "BarangHal. 13 dari 27 hal. Put.

Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan Nomor KEP45/WPJ.08/BD.06/2007 tanggal 5 Maret 2007dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan pajak yang masihharus dibayar tetap sebesar Rp. 271.558.444.00.Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali masih keberatandan mengajukan permohonan banding dengan surat nomor : 01/ITSJ/V/2007tanggal 25 Mei 2007.Bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkankeputusan oleh Pengadilan Pajak dengan putusan No.Put

. 11058/PP/Pg.21/HT.1/15/2007 tanggal 27 Juni 2007.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor No.Put. 11058/PP/Pg.21/HT.I/15/2007 tanggal 27 Juni 2007, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang tidak tepat dan tidak memberikan kesempatan kepada PemohonPeninjauan Kembali untuk memenuhi kelengkapan administrasi, sehinggaHal. 4 dari 10 hal.

No. 52 C/PK/PJK/20082007 telah diterima sebagiansehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut;Pajak yang kurang Jumlah yangUraian (lebih) dibayar (Rp) Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) masih harusKUP dibayar(Rp)(Rp) (Rp)semula 146.724.725.00 0.00 146.724.725.00 293 449.450.00Ditambah/(Dikurangi) (3.543.333.00) 895.070.00 (6.526.902.00) (9.175.165.00)Menjadi 143.181.392.00 895.070.00 140.197.823.00 284.274.285.00 Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 11September 2007 No.Put. 11704

Perkantoran Royal Sunter Blok C 16, Sunter Jaya, JakartaUtara 14350, alamat surat: Sunter Mediterania Blok D No. 27, Papanggo,Jakarta Utara 14340, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 September2007 No.Put 11704/PP/HT.1II/16/2007 diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pembanding pada tanggal 19 September 2007kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembandingdiajukan

Jenderal Sudirman Kav. 5455, Jakarta,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni2003 ;Pemohon Peninjaunkembali dahulu PemohonBanding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat diJalan Jenderal Gatot Subroto No.4042 Jakarta ;Termohon Peninjauankembali dahuluTerbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukanpermohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 11April 2003 No.Put

Rosyid.Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, (Sepuluhridu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer IIl12 Surabaya No.PUT/44K/PM.III12/AL/IV/2008 tanggal 1 April 2008 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nyoman Budiarta, SermaKom Nrp 79518 telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana kejahatanPenganiayaan.2.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesarRp.7.500,Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Surabaya No.PUT/36K/PMT.1III/BDG/AL/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukanoleh Terdakwa Nyoman Budiarta Serma Kom Nrp 79518.Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer IIIl12 Surabaya Nomor : PUT/44K/PM.III12/AL/IV/2008 tanggal 1 April 2008 sekedar mengenai pidananyasehingga menjadi sebagai berikut : Pidana

Atau dengan perkataan lain bahwa Terbanding dengan sengajamenghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuanUndangundang perpajakan.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 07Januari 2009 No.Put. 16684/PP/M.XIII/15/2009 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP712/WPJ.09/BD.06/2008,tanggal 04 September 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang

PetaNo. 256 Suka AsihBojong Loa Kaler, Bandung 40233, tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 07 Januari 2009 No.Put.16684/PP/M.XIII/15/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 28 Januari 2009 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding diajukanpermohonan Peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak dengan disertai

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B 55 K/ AD/PMTI/X1I/2006 tanggal 16 November 2006 yangamar lengkapnya sebagai berikutMenyatakan : 1. Menerima secara formal permohonanbanding yang diajukan oleh Terdakwa : PRAKABERNAD PANGGABEAN NRP. 31960268790175.2.

Menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan No.PUT/157 K/PM.I 02/AD/V/2006 tanggal 19 Mei2006 untuk seluruhnya.ai Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).4.

No : 87 C/PK/PJK/2008Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 16Nopember 2008 No.Put. 12412/PP/M.VIII/15/2007 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP840/WPUJ.06/BD.06/2007 tanggal 20 Juli2007 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang TidakBenar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2002 Nomor: 00089/206/02/024/05 tanggal

Putriindodasa Budayanusa NPWP: 01.571.092.4024.000 alamat :Jalan Letjend Suprapto No. 8 Johar Baru, Jakarta Pusat 10730 tidak dapatditerima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Nopember 2007 No.Put.12412/PP/M.VIII/15/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 29 Nopember 2007 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan

Gutitan 21 Semarang,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2010 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL beralamat di JalanJenderal Ahmad YaniBy Pass, Jakarta 13230 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put

SD/0800005/FR tanggal 7 Desember 2007 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 21341/PP/M.XIV/19/2010, tanggal 07 Januari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalBea dan Cukai No. KEP1562/BC.8/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Penetapan atasKeberatan terhadap SPKPBM No. S000532/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 28Januari 2008, atas nama PT.

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 21341/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 7 Januari2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembaliyang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 5 Maret 2010, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 14 April 2010 diajukan permohonan peninjauan kembalisecara tertulis sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembaliNo.PKA297/SP.52/AB/IV/2010 yang dibuat

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 39779/PP/M.VIII/99/2012tanggal 13 Agustus 2012, yang kami mohonkan Peninjauan Kembaliyang bunyi putusannya sebagai berikut:Menyatakan permohonan Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1135/WPuJ.20/2011 tanggal 12Halaman 5 dari 14 halaman.

menyatakan permohonan Peninjauan Kembalidapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut Apabilaterdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Pasal 92 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002,tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengajuan PermohonanPeninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagai dimaksud Pasal 91huruf c huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansejak putusan dikirim.Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No.Put

berlaku.Bahwa kekhilapan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyatanyatatersebut terdapat kekeliruan, dalam pertimbangan hukum yangbertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundangundanganyang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat merugikan Wajib Pajakyang tidak salah.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa danmeneliti Putusan Pengadilan Pajak No.Put