Ditemukan 864 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-12-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 C/PK/PJK/2008
Tanggal 2 Desember 2008 — PT. MINERAL EXPORTINDO, ; KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A BALIKPAPAN,
3216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 144 C/PK/PJK/2008.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12251/PP/M.1/19/2007 tanggal 02 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor. S952/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 5 September2006, mengenai penolakan keberatan atas denda administrasi terhadap SuratPenetapan Sanksi Administrasi Nomor. 91/WBC.10/KP.03/2006 tanggal 25 Juli2006 atas nama PT.
    Mineral Exportindo, NPWP. 01.408.453.7721.000, alamat JalanJenderal Sudirman Komplek Balikpapan Permi Blok B.11, Balikpapan, tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap icc. putusan Pengadilan Pajak No.Put. 12251/PP/M.II/19/2007 tanggal 02Nopember 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu PemohonBanding pada tanggal 10 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauankembali dahulu Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauankembalisecara
    diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, yang menyatakan bahwa, Pengajuan permohonan Peninjauankembaliberdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (c) (d) dan huruf (e)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 ( tiga) bulan sejak putusan dikirim.Maka dengan ini kami lampirkan bukti Putusan Pengadilan Pajak dengan No.Put
Putus : 04-06-2008 — Upload : 10-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52C/PK/PJK/2008
Tanggal 4 Juni 2008 — PT. PRIMA MANDIRI INTISENTOSA ; DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 52 C/PK/PJK/20082007 telah diterima sebagiansehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut;Pajak yang kurang Jumlah yangUraian (lebih) dibayar (Rp) Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) masih harusKUP dibayar(Rp)(Rp) (Rp)semula 146.724.725.00 0.00 146.724.725.00 293 449.450.00Ditambah/(Dikurangi) (3.543.333.00) 895.070.00 (6.526.902.00) (9.175.165.00)Menjadi 143.181.392.00 895.070.00 140.197.823.00 284.274.285.00 Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 11September 2007 No.Put. 11704
    Perkantoran Royal Sunter Blok C 16, Sunter Jaya, JakartaUtara 14350, alamat surat: Sunter Mediterania Blok D No. 27, Papanggo,Jakarta Utara 14340, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 11 September2007 No.Put 11704/PP/HT.1II/16/2007 diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pembanding pada tanggal 19 September 2007kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembandingdiajukan
Putus : 03-02-2010 — Upload : 25-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/MIL/2010
Tanggal 3 Februari 2010 — ABDUL HAMID
114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/44/K/PMTV/ BDG/AD/V/2009 tanggal 26 Agustus 2009, Terdakwa diperintahkanuntuk ditahan ;7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 21 Desember 2009 Nomor : 148/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwadiperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejaktanggal 9 Desember 2009 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 ;8.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Militer lO02 Medan No.PUT/47K/PM 02/AD/IV/2009 tanggal 11 Maret 2009, untukseluruhnya.3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepadaTerdakwa sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).5.
Putus : 27-10-2010 — Upload : 23-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 B/PK/PJK/2010
Tanggal 27 Oktober 2010 — PT. CIPTA KRIDATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ajukanpeninjauan kembali adalah koreksi' terbanding yangdipertahankan oleh Majelis berupa penyerahan kepadaWAPU (Wajib Pajak Pemungut PPN) sebesarRp.5.839.319.705, dengan alasan secara formal FakturPajak Standar Pengganti tidak =memenuhi' ketentuanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP549/PJ/2000 tentangSaat Pembuatan, Bentuk, Pengadaan, Dan Tata CaraPenyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur PajakStandar ;Bahwa adapun penyerahan kepada WAPU (Wajib PajakPemungut PPN) yang tertulis dalam Putusan PengadilanPajak No.Put
    .17823/PP/ M.VIII/16/2009 adalah sebesarRp.5.875.613.327, yang seharusnya ditulis sebesarRp.5.839.319.705, sehubungan dengan hal ini kamitelah mengajukan permohonan pembetulan (revisi)terhadap Putusan tersebut pada tanggal 17 Juni 2009dan telah disidangkan pada tanggal 13 Juli 2009,sampai dengan saat permohonan peninjauan kembali inikami sampaikan Putusan Pengadilan Pajak pembetulan(revisi) atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.17823/PP/M.VIII/16/2009 belum kami terima ;Bahwa menurut kami apabila
Putus : 27-12-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120/B/PK/PJK/2011.-
Tanggal 27 Desember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT CABANG BOGOR,
3128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN(Persero), berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M.V/135Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Berdasarkan surat kuasa khusus No.020.Sku/432/APJBGR/2009, tanggal 2 November 2009 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put.18278/PP/M.VIIV/16/2009, tanggal 27 Mei 2009 yang
    PLN (Persero) Wilayah XI dengan Terbanding yang intinyamenyatakan bahwa atas Biaya Penyambungan tidak terutang PPN, untukitu. mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerapkanPutusan No.Put.10614/PP/M.VIIV16/2007 dalam perkara kami,mengingat objeknya sama, yaitu mengenai Biaya Penyambungan tidakterutang PPN demi Konsistensi dan Kepastian Hukum;B.
    Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat memberikan penetapan pajak PPN yangterutang sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put.18278/PP/M.VII/16/2009, tanggal 27 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP589/WPJ.22/
    Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 18278/PP/M.VII/16/2009,tanggal 27 Mei 2009 diberitahukan kepada Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Postanggal 24 Juni 2009, kemudian terhadapnya oleh Terbanding denganperantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus No.SKU270/PJ./2009,tanggal 08 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembailiNo.PKA714/SP.51/AB/IX/2009 yang
Putus : 26-04-2010 — Upload : 03-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23/C/PK/PJK/2010
Tanggal 26 April 2010 — CV. SARANG BUSANA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atau dengan perkataan lain bahwa Terbanding dengan sengajamenghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuanUndangundang perpajakan.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 07Januari 2009 No.Put. 16684/PP/M.XIII/15/2009 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP712/WPJ.09/BD.06/2008,tanggal 04 September 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang
    PetaNo. 256 Suka AsihBojong Loa Kaler, Bandung 40233, tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 07 Januari 2009 No.Put.16684/PP/M.XIII/15/2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 28 Januari 2009 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding diajukanpermohonan Peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak dengan disertai
Putus : 23-03-2010 — Upload : 25-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 PK/MIL/2010
Tanggal 23 Maret 2010 — RUSYDI USMAN, S.Sos.SE
5331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahmad Badri tanggal 19 Juni 2002sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Bs Barang barang : Nihil.agar tetap melekat dalam berkas perkara.Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesarRp.15.000, (lima belas ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10 K/AD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang amarlengkapnya sebagai berikutMenyatakan : 1.
    Memerintahkan Terdakwa ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta No.PUT/10 K/PMU/BDG/AD/IV/2007 tanggal 26 April 2007 yang amarlengkapnya sebagai berikutMenyatakan : 1. Menerima secara formal permohonanBanding Terdakwa Rusydi Usman, S.Sos,SE KolonelCKU Nrp.28724.2.
    PUT/01 K/PMU/BDG/AD/IV/2007 tanggal 26 April 2007 yangmengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10 K/AD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 ;Hal. 7 dari 27 hal. Put.
    Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10/K/AD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 tersebut diatas secara juridis formil dan juridis materiibertentangan dengan hukum~ serta tidak memenuhi rasakeadilan hukum.Bahwa adapun alasanalasan penolakan terhadap PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 55 K/MIL/2008 tanggal1 Agustus 2008 Jo. Pengadilan Militer Utama No. PUT/01K/PMU/BDG/AD/IV/2007 tanggal 26 April 2007 Jo. PutusanHal. 9 dari 27 hal. Put.
    Pengadilan Militer Utama No.PUT/01 K/PMU/BDG/AD/IV2007 tanggal 26 April 2007Jo.Putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/10/KAD/PMTI/VI/2006 tanggal 16 Juni 2006 denganmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutanhukum.PUTUSAN JUDEX JURIS TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUANUNDANGUNDANG.1. Kasus ini bukan kasus Pidana tetapi KasusPerdata.a. Bahwa Judex Juris telah menyatakan : Terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana : "BarangHal. 13 dari 27 hal. Put.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — CV. SARI MAS ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GatotSubroto No.4042, Jakarta 12190,Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut,Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.19599/PP/M.X/16/2009tanggal 31 Agustus 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan positaperkara sebagai berikut
    : Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 49.674.434,00 Pasal 13 ayat (3) KUP Rp. 54.270.850,00P'PN yang masih harus dibayar Rp. 291.378.503,00Menurut Termohon Peninjauan Kembali :Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai denganDesember 2005 berupa Pajak Keluaran sebesar Rp.1.842.378.500,00 karenaPemohon Peninjauan Kembali tidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yangsudah dipungut dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai ;USt ccesexs hal 23 sampai dengan hal ........ 24 (sesuai dengan No.Put
Putus : 16-02-2005 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84/B/PK/PJK/2003
Tanggal 16 Februari 2005 — PT. MLC Life Indonesia ; Direktur Jendral Pajak
5416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Sudirman Kav. 5455, Jakarta,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni2003 ;Pemohon Peninjaunkembali dahulu PemohonBanding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat diJalan Jenderal Gatot Subroto No.4042 Jakarta ;Termohon Peninjauankembali dahuluTerbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukanpermohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 11April 2003 No.Put
Putus : 30-04-2008 — Upload : 12-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/MIL/2007
Tanggal 30 April 2008 — BERNAD PANGGABEAN
12749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B 55 K/ AD/PMTI/X1I/2006 tanggal 16 November 2006 yangamar lengkapnya sebagai berikutMenyatakan : 1. Menerima secara formal permohonanbanding yang diajukan oleh Terdakwa : PRAKABERNAD PANGGABEAN NRP. 31960268790175.2.
    Menguatkan putusan Pengadilan Militer I02 Medan No.PUT/157 K/PM.I 02/AD/V/2006 tanggal 19 Mei2006 untuk seluruhnya.ai Membebani Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).4.
Putus : 28-10-2008 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154/C/PK/PJK/2007
Tanggal 28 Oktober 2008 — PT. PEKSI GUNARAHARJA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersangkutan tidak bisa lagi melunasi kewajibannyapada Pemohon Banding, daftar kerusakan dan fotofoto terlampir, yangsecara keseluruhan menyebabkan kerugian senilai Rp. 187.643.425.00;Bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas mohon kiranyaKetua Pengadilan Pajak untuk membantu masalah Pemohon Banding dantidak mengenakan PPN Pemohon Banding;Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding PPN untuk produk telorpuyuh adalah NOL (NIHIL);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret2007 No.Put
    MadurejoPrambanan, Sleman 55572 tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret 2007 No.Put.10116/PP/M.1X/16/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan KembaliHal. 3 dari 9 hal. Put.
Putus : 06-03-2008 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242C/PK/PJK/2007
Tanggal 6 Maret 2008 — PT. INATAESUNG JAYA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan Nomor KEP45/WPJ.08/BD.06/2007 tanggal 5 Maret 2007dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan pajak yang masihharus dibayar tetap sebesar Rp. 271.558.444.00.Bahwa atas keputusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali masih keberatandan mengajukan permohonan banding dengan surat nomor : 01/ITSJ/V/2007tanggal 25 Mei 2007.Bahwa permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapatkankeputusan oleh Pengadilan Pajak dengan putusan No.Put
    . 11058/PP/Pg.21/HT.1/15/2007 tanggal 27 Juni 2007.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor No.Put. 11058/PP/Pg.21/HT.I/15/2007 tanggal 27 Juni 2007, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang tidak tepat dan tidak memberikan kesempatan kepada PemohonPeninjauan Kembali untuk memenuhi kelengkapan administrasi, sehinggaHal. 4 dari 10 hal.
Putus : 04-08-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301/B/PK/PJK/2010
Tanggal 4 Agustus 2010 — PT. SEMEN BOSOWA MAROS.,; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.301/B/PK/PJK/2010 (Dikurangi)(Rp)(Rp)(Rp)PPN Kurang 11.368.147.779 0,00 11.368.147.7SanksiKenaikan Pasal15 114.368.147.779 0,00 11.368.147.7Jumlah yang harus 122.736.295.558 0,00 22.736.295.5 Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu) = PemohonBanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.16055/PP/M.111/19/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon
    Pada tanggal 18 Mei 2009 dengan putusanPengadilan Pajak No.PUT.17962/PP/M.11/99/2009 (lampiran 6) MajelisHakim memutuskan untuk menolak Gugatan kamidengan pertimbangan bahwa pengajuan gugatandianggap tidak memenuhi ketentuan formal jangkawaktu pengajuanGugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat(3) Undang UndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Sehingga Majelis Hakimtidak memeriksa pemenuhan ketentuan formallainnya maupun materisengketa atas Gugatan yang kami ajukan ;.
Register : 26-07-2011 — Putus : 26-10-2011 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 B/PK/PJK/2011
Tanggal 26 Oktober 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
3321 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Kav. 22 No. 51, Jakarta 10350 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 22278/PP/M.IN/25/2010, tanggal 23 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
    Namun sampai saat Pemohon Banding membuat surat bandingini belum ada jawaban dari KPP Wajib Pajak Besar 2 atas surat Pemohon Bandingtersebut;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 22278/PP/M.IM/25/2010, tanggal 23 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut : Mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP0082/WPJ.29/BD.0303/2008,tanggal 28 Januari 2008 tentang Keberatan atas
    NihilMenimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 22278/PP/M.II/25/2010, tanggal 23Februari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKU471/PJ./2010, tanggal 2Juni 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17
Putus : 10-07-2008 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87C/PK/PJK/2008
Tanggal 10 Juli 2008 — PT. PUTRIINDODASA BUDAYANUSA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No : 87 C/PK/PJK/2008Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 16Nopember 2008 No.Put. 12412/PP/M.VIII/15/2007 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP840/WPUJ.06/BD.06/2007 tanggal 20 Juli2007 tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang TidakBenar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2002 Nomor: 00089/206/02/024/05 tanggal
    Putriindodasa Budayanusa NPWP: 01.571.092.4024.000 alamat :Jalan Letjend Suprapto No. 8 Johar Baru, Jakarta Pusat 10730 tidak dapatditerima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Nopember 2007 No.Put.12412/PP/M.VIII/15/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding pada tanggal 29 Nopember 2007 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingdiajukan permohonan peninjauan
Putus : 20-12-2010 — Upload : 20-07-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor PUT-51-K/PMT-I/BDG/AU/XI/2010
Tanggal 20 Desember 2010 — AGUS MAHDI/Pelda/506550 /Anggota Intelpam Lanud Syamsuddin Noor
2190
  • PUT/10 K/PMI06/AU/V/2010 tanggal 7 Oktober 2010status diri JTerdakwa ditahan makaberarti terdapat pertentangan yangmendasar antara Putusan Sela No.Put Sela/10 K/PMI 06/AU/V/2010tanggal 14 Juli 2010 dengan Putusanakhir dalam pokok' perkara yangtelah diucapkan oleh Majelis HakimPengadilan Militer l 06Banjarmasin.. Bahwaijika penahanan terhadapTerdakwa dalam perkara yang diputusdengan keputusan Sela No.
    sangatmenyesatkan karena yang memalsuOrang lain tetapi digunakan untukmembuktikan tindak pidana kepadadiri Terdakwa, walaupun tindakpidana bukan pemalsuan yangdidakwakan tetapi tindak pidanapemaksaan, maka dalam perkara iniunsure pemaksaan tidak terbukti dantidak pernah dibuktikan.Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yangdiajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa OditurMiliter mengajukan Kontra Memori Banding yang padapokoknya sebagai1.berikutBahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam Putusannya No.PUT
    Put Sela/10 K/PMI 06/AU/V/2010 tanggal 14Juli 2010 dengan keputusan = akhir dalam pokokperkara yang telah diucapkan oleh Majelis HakimPengadilan Militer I06 Banjarmasin No.PUT/10K/PMI 06/AU/V/2010 tanggal 7 Oktober 2010 karenaberdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan terdapat fakta kalau Terdakwa pernahmenjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh)hari, yaitu) sejak tanggal 10 Mei 2007 sampai dengantanggal 29 Mei 2007 sehingga berdasarkan faktapersidangan tersebut Majelis Hakim PengadilanMiliter
    Bahwa sebagai bahan pertimbanganMajelis Hakim Tinggi perlu kamilaporkan bahwa sebelum perkaraini, Terdakwa Pelda Agus Mahdi Nrp506550 juga pernah terlibat masalahhukum dalam perkara tingkat pidanapemalsuan Surat tanah dan dijatuhihukuman pidana penjara selama 3(tiga) bulan masa percobaan 6(enam) bulan pada tahun 2007berdasarkan Putusan PengadilanMiliter l 06 Banjarmasin No.Put/18 K/PMI 06/AU/I1/2007 tanggal28 Pebruari 2007 serta terlibatpenyalagunaan Psikotropika danmenjalani hukuman disipli penahananringan
Putus : 27-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198/B/PK/PJK/2007
Tanggal 27 Januari 2011 — PT. AGUNG AUTOMALL (CABANG PEMBANTU MUARA BUNGO), vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 198/B/PK/PJK/2007mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding danmembatalkan koreksi fiskal yang dilakukan oleh pihak Terbanding;Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding mohon agardalam pelaksanaan persidangan Pemohon Banding diundang untuk hadir didalam persidangan dan memberikan penjelasan secara lisan lebih lanjut;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.10314/PP/M.IX/16/2007 tanggal 30 Maret 2007 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah
    AgungAutomall, NPWP/NPPKP. 01.604.227.7332.001, alamat Jalan LintasSumatera Km. 4, Muara Bungo, Jambi;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.10314/PP/M.IX/16/2007 tanggal 30 Maret 2007 diberitahukan kepadaPemohon Banding pada tanggal 11 Mei 2007 kemudian terhadapnya olehPemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertuispada tanggal 31 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari Akte PermohonanPeninjauan Kembali
    Pengadilan Pajak.Bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat 1 UndangUndang No. 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :Pasal 88 ayat 1 Salinan Putusan atau salinan penetapan PengadilanPajak dikirim kepada para pihak dengan surat olehSekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan,atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggalputusan sela diucapkan".Bahwa berdasarkan bukti dan fakta diketahui sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak No.Put
Putus : 06-02-2009 — Upload : 16-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91C/PK/PJK/2007
Tanggal 6 Februari 2009 — HENDRY WINARYO ; vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pluit Sakti 8/48, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Nopember 2006 No.Put: 09455/PP.VII/14/2006 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali dahulu Pemohon Banding pada tanggal 21 Desember 2006kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai
Putus : 02-10-2010 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/B/PK/PJK/2009
Tanggal 2 Oktober 2010 — PT. SANGO CERAMICS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YaniBy Pass, Jakarta 13230 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak No.Put. 14232/PP/M.VIII/19/2008, tanggal 4 Juni 2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknyasebagai
    Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 14232/PP/M.VIII/19/2008,tanggal 4 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta PusatCap Pos tanggal 26 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Bandingdengan perantaran kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12September 2008 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Agustus 2008 sebagaimanadalam akta permohonan peninjauan
Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT MISYS INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada halaman 67 paragraf ke5 dari Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012, Majelis Hakim PengadilanPajak menyatakan bahwa atas asal usul saldo hutang padaMIBS Ltd UK tersebut, Majelis telah meminta kepada PemohonBanding untuk dapat memberikan perincian dari riwayat saldohutang tersebut, akan tetapi Pemohon Banding hanyamemberikan pernyataan seperti diatas yaitu. menurutpengetahuannya tidak ada unsur Corporate Management Chargedan bila ada unsur tersebut juga di tahun 2003, 2004
    Bahwa pada halaman 70 paragraf ke2 dari Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012, Majelis Hakim PengadilanPajak menyatakan bahwa adapun pendapat Majelis terhadaptidak adanya perjanjian antara Pemohon Banding (PT MIFS)dengan MIBS Ltd adalah bahwa maksud suatu perjanjian yaitumengikat para pihak untuk melaksanakan apa yang diperjanjikandengan hak dan kewajiban seperti yang diatur dalam perjanjiantersebut.
    Pada dasarnya tidakdiperlukan suatu~ bentuk perjanjian tertulis untukmenunjukkan sahnya suatu perjanjian, selama kedua belahpihak telah mencapai kesepakatan secara lisan, buatperjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.Hal tersebut diatas juga telah sejalan dengan pernyataanMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012 halaman 70 paragrafke2 sebagai berikut: bahwa adapun pendapat Majelisterhadap tidak adanya perjanjian antara Pemohon Banding(PT
    Bahwa pada halaman 73 paragraf ke4 dari Putusan PengadilanPajak No.Put.39948/PP/M.V/15/2012, Majelis Hakim PengadilanPajak menyatakan bahwa berdasarkan penelitian Majelis,terjadinya rugi selisin kurs dari hutang afiliasi ini adalahberhubungan dengan saldo hutang yang dibahas per point a)dan hutanghutang lainnya pada afiliasi, akan tetapi PemohonBanding tidak memberikan jumlah perhitungan rugi selisin kurstersebut, sehingga tidak terlinat berapa saldo hutang dan jenisHalaman 58 dari 63 halaman.