Pertemuan ini menghasilkan dua hal penting yang tercatatdalam Berita Acara/Notulensi Pertemuan tanggal 6 Mei 2009;Bahwa pada tanggal 13 Mei 2009, Penggugat melalui kuasahukumnya mengajukan surat somasi II sehubungan tidak adanya jawabanyang pasti dan konkrit dari Tergugat setelah pertemuan tanggal 6 Mei 2009,Surat somasi dimaksud kemudian dijawab oleh Tergugat melalui nomor: 021/OC.CIT/I/2009 tanggal 15 Mei 2009 dengan isi yang berbunyi: Klaim yangdiajukan Tertanggung tidak dijamin polis atau klaim

Penggugatjugs mints Notulensi rapat perubahan kepengurusan YAYASAN, namondata yang Penggugat mints tersebut jugs tidak diberikan.

Yang diberikanhanya notulensi rapat YAYASAN tertanggal 12 Oktober 2010 (Bukti P 5),jadi bukan Notulensi rapat YAYASAN scat terjadinya perubahan pengurusYAYASAN;Padahal menurut ketentuan pasal 42 jo pasal 50 jo pasal 49 jo pasal 47UndangUndang No. 16 Tahun 2001 jo UndangUndang No.28 Tahun 2004tentang YAYASAN, adalah hak Penggugat sebagai Pengawas untukmeminta dokumen, mengingat togas dan tanggung jawab yang besar yangdipikul oleh Penggugat sebagai Pengawas apabila terjadi kesalahan ataukelalaian dalam

menerangkan NJOPTanah Pasar Jambu Dua dan Harga pasaran tanah didaerahtersebut ;1 (satu) eksemplar copy notulen rapat kerja Komisi B DPRD KotaBogor dengan Disperindag dan Kantor Koperasi dan UMKM tanggal18 September 2014 dan Daftar Hadir Rapat ;1 (satu) eksemplar copy Hasil Pembahasan Daftar InventarisMasalan Pembahasan Rancangan Kebijakan umum APBDPerubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon APBD SementaraPerubahan (PPASP) tahun Anggaran 2014 hari Jumat tanggal 26September 2014 ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi

No. 222 PK/PID.SUS/2018109.110.111.112.113.114.Kota Bogor Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogordan daftar hadir Badan Anggaran DPRD Kota Bogor ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor dalam rangka finalisasi Perubahan APBDP 2014 hariSelasa tanggal 14 Oktober 2014 Materi Finalisasi Perubahan APBDtahun Anggaran 2014 ;1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor 172.4/415DPRDtanggal 13 Oktober 2014 Rapat Kerja dalam rangka FinalisasiPembahasan Raperda Kota Bogor

tentang Perubahan APBD tahunanggaran 2014, dan Daftar Hadir Badan Anggaran DPRD KotaBogor ;1 (satu) eksemplar copy Surat Undangan Nomor 172.3/14/X1/2014tanggal 3 November 2014 perihal Undangan Rapat Kerja dalamrangka Pembahasan Raperda Kota Bogor tentang APBD tahunAnggaran 2015, dan Daftar Hadir ;1 (satu) eksemplar copy Notulensi Rapat Badan Anggaran DPRDKota Bogor Bersama TAPD Kota Bogor tanggal 5 November 2014Materi RAPBD 2015 dan Evaluasi Gubernur terhadap Raperda KotaBogor tentang Perubahan

Tergugat sama sekali tidak memenuhiketentuan Pasal KUHPerdata tentang perbuatan wanprestasi,sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1238, yang sekiranya dapatTergugat uraikan sebagai berikut : Unsur Si berutang adalah lalaiTergugat tidak dapat dikualifikasikan lalai, karena samasekali tidakada kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat olehTergugat baik kewajiban dalam Notulensi Rapat RUPSLB tanggal25 September 2019, maupun dalam Akta RUPSLB Notariil No.37,tanggal 27 September 2019; Unsur Apabila ia

Karena Tergugat tidak menerima pendelegasiankewajiban pembayaran piutang Penggugat dalam SPMK tersebutmaupun dalam Akta RUPSLB No.37 tanggal 27 September 2019,maupun Notulensi Rapat RUPSLB tanggal 25 September 2019,yang disertal pengurangan harga akuisisi PT.

dengan Penggugat Konpensi telah menandatanganiNotulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 169/Pdt/2021/PT SMGbermaterai cukup secara di bawah tangan, yang pada pokoknyaisi/materi RUPSLB tersebut adalah : pengalihan saham dalamperseroan, perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan,perubahan susunan direksi dan komisaris dalam perseroan, dan halhallain yang timbul dalam rapat;3, Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2019,kesepakatan pada notulensi

JBahwa Penggugat adalah selaku Ketua Koperasi Karyawan Bio Farma (K2BF)Periode 20112013, yang diberi wewenang menjalankan amanat hasil RapatUmum Anggota K2BF tanggal 16 Maret 2010 dan Rapat Umum Anggota LuarBiasa, pada tanggal 28 Januari 2011, lebin khusus dictum memutuskan danmenetapkan pada halaman 2 Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa K2BFTahun 2011 Tentang Hasil Audit Investigasi K2BF Tahun 20022008;Bahwa Tergugat berdasarkan notulensi RAPAT ANGGOTA Tahun 2005, padatanggal 12 Maret 2005, telah

Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan penilaian Andal,Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup secara tertulis oleh Tim Teknisdengan surat penyampaian notulensi Nomor 212/SKPA/XII/2020tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pemrakarsa melaluikonsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikandokumen Andal, RKLRPL sesuai saran masukan dari tim teknis;.

(Sesuai dengan asli);:Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 11 November 2020 Nomor189/SKPA/X1I/2020 hal Notulensi dan Berita AcaraRapat Verifikasi Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan.

(fotokopidari fotokopi);: Surat Sekretaris Komisi Penilai Amdal KotaPalembang tanggal 8 Januari Nomor 01/SKPA/I/2021hal Notulensi Verifikasi Perbaikan Dokumen Andal,RKLRPL hasil Rapat II.Intv.18 ini membuktikan bahwaobjek sengketa diterbitkan sesuai dengan proseduryang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.(Sesuai dengan asli);Bukti Pendaftaran Izin Lingkungan Nomor000004.05.03 pada Surat Kabar Harian RadarPalembang Hari Ka.01.00.21 tanggal 8 Maret 2021.

(Sesuai dengan asli tanpa lampiran);: Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 30 Desember 2020 Nomor212/SKPA/XII/2020 hal Notulensi dan MasukanTertulis Dokumen AMDAL, RKLRPL. (sesuai denganasli);Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang tanggal 23 Desember 2020 Nomor660/1671/DLHK/2020 hal Permintaan Draft DokumenAMDAL, RKLRPL.

T.Il Intv.34 :Kota Palembang tanggal 5 Februari 2021 Nomor660/200/DLHK/2021 hal Koreksi' Ill terhadaptanggapan Notulensi dan Masukan Tertulis Dokumen,RKLRPL. (sesuai dengan asili);Surat Direktur PT Environesia Global Soraya tanggal 3Februari 2021 Nomor 006/SPB/EGSC/II/2021 halPenyampaian Dokumen Hasil Perbaikan.

Bahwa Notulensi Rapat tertanggal 18 Desember 2013 antara lainberbunyi sebagai berikut :1. Kesimpulan Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika danDPRD Kabupaten Mimika sepakat untuk mencari solusi terhadappenyelesaian masalah tanah yang sedang disengketakan dan akandiakomodir dalam APBD Perubahan atau dalam APBD Induk.;2. Adapun Lokasi tanah yang akan diselesaikan pembayarannyaadalah :a. Lokasi Tanah Damkar;b. Lokasi SD Negeri Inauga dan SMP Negeri 8;c. Lokasi SMP Negeri 7;d.

point 4 (empat)bahwa masyarakat harus menyiapkan dokumen yang sah dan harus adapengakuan dari Lemasko dan Lemasa agar dapat dibayarkan; Bahwa Staf Saksi yang mencatat dan membuat notulen rapat;Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Tim Bahwa Pimpinan DPRD Wakil Ketua II Karel Gwijangge berbicarabahwa adal lanjutan rapat; Bahwa Bupati Kabupaten Mimika Bersamasama denganpimpinan Wakil Ketua II DPRD mengatakan bahwa akan dilakukanpembayaran; Bahwa mekanisme pencatatan oleh notulensi

kepada Kepala Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;

Revitalisasi Pasar;19) 1 (Satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepadaKepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20) 1 (Satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21) 1 (Satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;22) 1 (Satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23) 1 (Satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSUKA MAJU Ds Plumpang;24) 1 (Satu) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan;25) 1 (Satu) bendel Hasil Notulensi

Revitalisasi Pasar;19) 1 (Satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20) 1 (Satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21) 1 (Satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;22) 1 (Satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23) 1 (Satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSUKA MAJU Ds Plumpang;24) 1 (Satu) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan;25) 1 (Satu) bendel Hasil Notulensi

Revitalisasi Pasar;19. 1 (Satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20. 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa TUMITO;22. 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23. 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi PasarKOPPAS SUKA MAJU Ds Plumpang;24. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 ( satu ) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi

Revitalisasi Pasar;19. 1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20. 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa Tumito;22. 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23. 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSuka Maju Ds Plumpang;24. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi

Putusan No. 1532 K/Pid.Sus/201724. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi Rapat Koordinasi Dinas Perekonomiandan Pariwisata Kabupaten Tuban;26. 1 (satu) lembar Foto Kegiatan Rapat Koordinasi Di kantor DinasPerekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban;27. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Calon Pemilik KiosPasar, KOPPAS Dalam Pelaksanaan Revitalisai Pasar Tradisional DesaPlumpang;28. 1 (satu) lembar Bangunan Pasar Tradisional

Pid.Sus/201719. 1 (satu) bendel Permohonan Surat Keterangan kepada Kepala DinasPerekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban;20. 1 (satu) bendel Form Berita Acara Uji Petik Penerima BANSOS;21. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Kepada Terdakwa Tumito;22. 1 (satu) lembar Laporan Revitalisasi Pasar Tradisional TA 2014;23. 1 (satu) lembar Perubahahn RAB Program Revitalisasi Pasar KOPPASSuka Maju Ds Plumpang;24. 1 (satu) bendel RAB Proposal dan 1 (satu) bendel RAB Perubahan;25. 1 (satu) bendel Hasil Notulensi

- 1 (satu) lembar Notulensi Rapat TPG tentang Pembahasan APBG TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016.

- 1 (satu) exsamplar RAB (Rencana Anggaran Biaya) beserta Perubahannya Tahun Anggaran 2016.

- 1 (satu) exsamplar Dokumen Permohonan Penyaluran APBG Alue Ie Itam Tahap I, II dan III TA.2016 beserta lampirannya.

Tahun2016 tentang APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal 23 Mei 2016beserta dengan Lampiran APBG TA.2016.1(satu) exsamplar Qanun Gampong Alue le Itam Nomor 6 Tahun2016 tentang Perubahan APBG Alue le Itam TA.2016, tertanggal23 Mei 2016Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Bna1 (satu) exsamplar DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) Alueie Itam TA.2016.1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan DURK(Daftar UsulanRencana kegiatan) Alue ie Itam TA.2016, tertanggal 08 Maret 2016.1 (satu) lembar Notulensi

Selain itu, pada LaporanPertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun2016 dan 2017 terdapat buktibukti pertanggungjawaban yang tidak sahseperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidakada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumendokumenpendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yangmenjadi dasar pembayaran gaji/nonor, tidak terlampir dalampertanggungjawaban sehingga hasil pehitungan terhadap kegiatandianggap fiktif.Bahwa Realisasi

Selain itu, pada LaporanPertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun2016 dan 2017 terdapat buktibukti pertanggungjawaban yang tidak sahseperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidakada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumendokumenpendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yangmenjadi dasar pembayaran gaji/nonor, tidak terlampir dalampertanggungjawaban sehingga hasil pehitungan terhadap kegiatandianggap fiktif;Bahwa Realisasi

Selain itu, pada LaporanPertanggungjawaban penggunaan dana APBG Desa Alue le Itam tahun2016 dan 2017 terdapat buktibukti pertanggungjawaban yang tidak sahseperti kuitansi penerimaan tidak ditandatangani oleh penerima, tidakada absen rapat, notulensi dan foto kegiatan, serta dokumendokumenpendukung lainnya seperti Surat Keputusan (SK) penunjukan yangtidakpertanggungjawaban sehingga hasil pehitungan terhadap kegiatanmenjadi dasar pembayaran gaji/honor, terlampir dalamdianggap fiktif;Bahwa Realisasi

Pada tanggal 30 Desember 2020 dilakukan penilaian Andal,Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RencanaPemantauan Lingkungan Hidup secara tertulis oleh Tim Teknisdengan surat penyampaian notulensi Nomor 212/SKPA/XII/2020tanggal 30 Desember 2020, selanjutnya pemrakarsa melaluikonsultan penyusun diminta untuk melakukan perbaikandokumen Andal, RKLRPL sesuai saran masukan dari tim teknis;.

(Sesuai dengan asli);:Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 11 November 2020 Nomor189/SKPA/X1I/2020 hal Notulensi dan Berita AcaraRapat Verifikasi Perbaikan Dokumen Kerangka Acuan.

(fotokopidari fotokopi);: Surat Sekretaris Komisi Penilai Amdal KotaPalembang tanggal 8 Januari Nomor 01/SKPA/I/2021hal Notulensi Verifikasi Perbaikan Dokumen Andal,RKLRPL hasil Rapat II.Intv.18 ini membuktikan bahwaobjek sengketa diterbitkan sesuai dengan proseduryang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.(Sesuai dengan asli);Bukti Pendaftaran Izin Lingkungan Nomor000004.05.03 pada Surat Kabar Harian RadarPalembang Hari Ka.01.00.21 tanggal 8 Maret 2021.

(Sesuai dengan asli tanpa lampiran);: Surat Sekretaris Komisi Penilai AMDAL KotaPalembang tanggal 30 Desember 2020 Nomor212/SKPA/XII/2020 hal Notulensi dan MasukanTertulis Dokumen AMDAL, RKLRPL. (sesuai denganasli);Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan KebersihanKota Palembang tanggal 23 Desember 2020 Nomor660/1671/DLHK/2020 hal Permintaan Draft DokumenAMDAL, RKLRPL.

T.Il Intv.34 :Kota Palembang tanggal 5 Februari 2021 Nomor660/200/DLHK/2021 hal Koreksi' Ill terhadaptanggapan Notulensi dan Masukan Tertulis Dokumen,RKLRPL. (sesuai dengan asili);Surat Direktur PT Environesia Global Soraya tanggal 3Februari 2021 Nomor 006/SPB/EGSC/II/2021 halPenyampaian Dokumen Hasil Perbaikan.

Hasil rapat notulensi Komisi DPRD Provinsi Banten tentang fit and propertest Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 20152019;2. Absensi rapat Komisi DPRD Provinsi Banten tentang fit and proper testCalon Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten Periode 20152019.Informasi tersebut merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat olehBadan Publik sebagaimana dalam Undangundang KIP Pasal 11 ayat (1).Halaman 4 dari 17 hlm, Putusan No. 8/P/KI/2016/PTUNSRG.

tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016(vide Bukti P10);bahwa Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah mengirim Surat, tanggal 31 Januari 2018, kepada Tergugat mengenai data PNS di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terlibat tindak pidana korupsi periode 2014 sampai dengan 2018, yang di dalamnya termasuk Penggugat (vide Bukti T2); bahwa telah diadakan Rapat untuk penegakan hukum terhadap ASNyang melakukan tindak pidana korupsi, tanggal 17 September 2018,yang mana dalam Notulensi

Keputusan Nomor: 188.4.45/434/X/2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana (vide Bukti T7);bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Ka bupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November2018, untuk membahas tindak lanjut penegakan hukum terhadapHalaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.11.12.13.ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dalamKesimpulan Notulensi

PN.Mks., tanggal12 Mei 2016, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dengan dijatuhi pidana 1 (satu)tahun penjara dan denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah),Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016(vide Bukti P10);b. bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November 2018, yang mana dalam Kesimpulan Notulensi

tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei2016 (vide Bukti P12);bahwa Kejaksaan Negeri Luwu Utara telah mengirim Surat, tanggal 31 Januari 2018, kepada Tergugat mengenai data PNS di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang terlibat tindak pidana korupsi periode 2014 sampai dengan 2018, yang di dalamnya termasuk Penggugat (vide Bukti T2); bahwa telah diadakan Rapat untuk penegakan hukum terhadap ASNyang melakukan tindak pidana korupsi, tanggal 17 September 2018,yang mana dalam Notulensi

melakukan tindak pidana korupsi (vide Bukti T6);bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 188.4.45/434/X/2018, tanggal 18 September 2018, tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana (vide Bukti T7);bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November 2018, untuk membahas tindak lanjut penegakan hukum terhadapASN yang melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dalamKesimpulan Notulensi

PN.Mks., tanggal12 Mei 2016, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dengan dijatuhi pidana 1 (satu)tahun penjara dan denda Rp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah),Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahuiPutusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei2016 (vide Bukti P12);bahwa Tim Penegakan Hukum yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara telah mengadakan Rapat, tanggal 5 November 2018, yang mana dalam Kesimpulan Notulensi

JambesariDarus Sholah tertanggal 16 Maret 2012, diberi tanda T2;Foto copy Notulensi Evaluasi Pelaksanaan PNPMMPd Kec. JambesariDarus Sholah tertanggal 16 Maret 2012, diberi tanda T3;Foto copy Hasil Pemeriksaan terhadap transaksi keuangan dalamEvaluasi Pelaksanaan PNPMMPd Kec. Jambesari Darus Sholah tertanggal16 Maret 2012.

Tertanggal 22 Maret 2012 untuk hadir pada acaratanggal 26 Maret 2012 tentang Klarifikasi data tunggakan, diberi tandaT8;Foto copy Berita Acara Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Datatertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T9;Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T10;Foto copy Daftar hadir Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Danatertanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T11;Foto copy Notulensi Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Dana tertanggal26 Maret 2012, diberi tanda T12

T173218.19.20.21.22.23.24.25.26.27,28.29.30.31.Foto copy Daftar hadir Klarifikasi Lanjutan tertanggal 20 April 2012,diberi tanda T18;Foto copy Rekap Hasil Klarifikasi Penyalahgunaan Dana tertanggal 20April 2012, di beri tanda T19;Foto copy Berita Acara Klarifikasi Indikasi Penyalahgunaan Danatertanggal 10 Mei 2012, diberi tanda T20;Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2012, diberi tanda T21;Foto copy Daftar Hadir Klarifikasi Lanjutan Indikasi PenyalahgunaanDana tertanggal 10 Mei 2012, diberi tanda T22;Foto copy Notulensi

04tertanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda T30;Foto copy berita Acara LP) UPK, BPUPK dan BKAD tahun 2011 tertanggal11 Juni 2012, diberi tanda T31;3332.33.34,35.36.37.38.39.Foto copy Berita Acara MAD Penanganan Masalah tertanggal 11 Juni2012, diberi tanda T32;Foto copy Daftar hadir untuk acara LP UPK, BPUPK dan BKAD tahun2011 tertanggal 11 Juni 2012 dan acara MAD Penanganan Masalahtertanggal 11 Juni 2012 (dua acara dilaksanakan berturut turut denganpeserta yang sama), diberi tanda T33;Foto copy Notulensi

Putusan No.3689/Pdt.G/2020/PA.DpkDalam RekonpensiDalam rekonpensi ini Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensidan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi1.Bahwa benar rekonpensi Penggugat Rekonpensi pada poin 2 telah terjadimediasi oleh kantor hukum Meila Windyasari Azzaharei, S.H, dan catatankeberlangsungan mediasi tersebut ditulis dalam sebuah notulensi tertanggal24 November 2020.Bahwa Tergugat telah salah menerjemahkan isi notuleh tersebut.

Tentang keinginan Tergugat seperti apa di tulis dalam Notulentersebut, dan harus digaris bawahi, bahwa dari hasil mediasi tersebut tidakada kesepakatan atau perjanjian, yang ada hanya notulensi hasil mediasi sajaBahwa terhadap rekonpensi Penggugat Rekonpensi point 3, objek rumahyang di ALAMAT yang terletak di ALAMAT, tidak di masukan dalam hartabersama, di karenakan rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugatsebagai warisan yang saat ini di sertifikat atas nama NAMA (kakak lakilakiPenggugat).

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang.Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pertambangan pasir besi oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.Tanggal 18 Mei 201024. Berita Acara Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Pertambangan Pasir Besi oleh PT.

Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang.Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL ) Pertambangan pasir besi oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) di Desa Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.Tanggal 10 Juni 201028.

Indo Modern Mining Sejahtera ( IMMS ) oleh Tim Teknis Komisi PenilaiAMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No.12/SEK.AM/IV/2010 tanggal 22 April 2010Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 5 dari 31223.24.25.26.27.28.29.30.Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AMDAL KabupatenLumajang.Pembahasan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAANDAL)Pertambangan pasir besi oleh PT.

Ketua Komisi Penilai Amdal,tidak pernah menerima Dokumen ANDAL, RKL, RPL yang sudah diperbaiki olehPemrakarsa, namun pihak sekretariat Tim Teknis Penilai Dokumen Amdallangsung menyediakan dokumen persetujuaan ANDAL, RKL, RPL disertai denganBerita Acara Sidang , Notulensi, serta bendel dokumen ANDAL, RKL, RPL ;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai AMDAL KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen ANDAL,RKL,RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT.

Ketua Komisi Penilai Amdal,tidak pernah menerima Dokumen ANDAL, RKL, RPL yang sudah diperbaiki olehPemrakarsa, namun pihak sekretariat Tim Teknis Penilai Dokumen Amdallangsung menyediakan dokumen persetujuan ANDAL, RKL, RPL disertai denganBerita Acara Sidang , Notulensi, serta bendel dokumen ANDAL, RKL, RPL ;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai AMDAL KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen ANDAL,RKL,RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT.

IMMS tanggal 7 juni 2010, Nomor 24.A/SEK.AM/VV/2010, yangditanda tangani oleh Sekretaris Tim Teknis Komisi Penilai AMDAI sdr.KAHAR, ST, saksi menyatakan bahwa saksi lupa hal apa saja yang perludirevisi tersebut dan menurut saksi kekurangan tersebut bukanlah hal yangsubstansi sehingga masih bisa diperbaiki setelah rapat Komisi Penilai.Bahwa ditunjukan kepada saksi dokumen Berita Acara Notulensi rapat KomisiPenilai AMDAL tanggal 10 Juni 2010 Berdasarkan dokumen Notulensi danKompilasi Masukan tertulis

NINIS RINDHAWATI, MT, yang dilampiri dokumen Notulensi danKompilasi masukan tertulis sidang Komisi AMDAL Kabupaten Lumajang,saksi menerangkan bahwa dokumendokumen tersebut di serahkan kepadasaksi bersamaan dengan pengajuan Surat Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Pasir besi PT Indo Modern Minning Sejahtera ke Bupati Lumajang dan yang menyusun/membuat dokumendokumen tersebut adalah Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Sadr.R.

PDQC dan peserta Bipartit bersepakat akan melakukan Bipartitselanjutnya. ( Copy Daftar hadir dan notulensi terlampir) Bukti P13;Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 PENGGUGATmengundang Pengurus PUK SP RTMM SPSI untuk Bipartit Il denganagenda merundingkan kasus TERGUGAT.

Padapertemuan tersebut Pihak PUK SP RTMM SPSI tidak memberikanpendapatnya dan disepakati Bipartit dijadualkan kembali. ( Copy Undangan,Daftar hadir dan notulensi terlampir)Bukti P15Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 PENGGUGAT mengundang PUK SPRTMM SPSI untuk melakukan Perundingan kembali Perselisihan HubunganKerja TERGUGAT, namun demikian Perundingan pada hari tersebut batalkarena PUK SP RTMM SPSI mengajukan Permohonan PenundaanPerundingan Bipartit dengan alasan akan melakukan konsolidasi denganPerangkat

Dan TERGUGAT memintamaaf dan agar penyelesaian kasusnya dilakukan secara musyawarahmufakat serta permohonan untuk tetap dipekerjakan kembali.f Copy SuratPernyataan terlampir ).Bukti P2110.11.12.13.14.15.Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Nopember 2014 dilakukan PerundinganBipartit antara PENGGUGAT dan Kuasa Pekerja ( PC dan DPC SPSI ).Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dari Kuasa Pekerjamengenai sanksi PHK kepada TERGUGAT.( Copy Undangan, Daftar Hadirdan Notulensi terlampir).Bukti P22Sehubungan

dalamPerundingan Bipartit tidak ada kesepakatan maka mediasi dijadualkan ulangtanggal 31 Maret 2015. ( Copy Surat Pemberitahuan Terlampir).Bukti P30Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 dilakukan mediasi di Dinas tenaga kerjaKabupaten Bekasi, Dalam mediasi tidak ada kesepakatan danPENGGUGAT tetap pada pendiriannya untuk pemutusan hubungan kerjaterhadap TERGUGAT dengan kompensasi uang pisah 3x upah pokok.PENGGUGAT meminta ke mediator agar anjuran segera dikeluarkan. .( Copy Undangan, Daftar Hadir dan Notulensi

Pusat di bawah Register perkara Nomor : 150/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst pada tanggal 13 Maret 2016, adalah mempermasalahkan (menggugat)tentang pembuatan Akta Berita Acara Rapat Nomor : 05, tanggal 15 Juni2016, bahwa proses pembuatan Akta tersebut telah memenuhi semuasyaratsyarat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanadiatur dalam Undang undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.Tugas dan kewenangan Tergugat selaku Notaris dalam prosespencatatan hasil rapat (notulensi

Bukan kepadaTergugat yang sedang menjalankantugas dan jabatannya, yang hanya mencatat (notulensi) hasii keputusanrapat.Berdasarkan hal tersebut telah terang dan nyata bahwa sesuai dengansistem hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;dijadikannya Tergugat dalam masalah ini sebagai tergugat adalah salahalamat dan tidak sesuai dengan sistem hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru

Bahwa Penggugat faktanya telah menandatangani dokumen notulensi(minuta) RUPS tanggal 15 Juni 2016, dan membubuhkan cap jempol ibu jaritangan kanannya pada dokumen RUPS tersebut, artinya secara hukumPengugat telah menyetujui dan membenarkan RUPS tersebut, Pemberiantanda tangan dan cap jempol adalah merupakan bukti yang kuat dancukup bahwa Pengugat terikat dan menyetujui dokumen RUPS dan hasilRUPS.Bahwa berdasarkan halhal yang telah Tergugat kKemukakan dalam eksepsidan dalam pokok perkara di atas,

Putusan Nomor 1219 K/PID.SUS/2017disertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, serta bendel dokumenAndal, RKL, RPL;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai Amdal KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen Andal,RKL,RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT IMMS di Desa BadesKecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, Bupati Lumajang mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 660/186/ 427.44/2010 tanggal 14Juni 2010 Perihal Persetujuan Andal, RKL,RPL

Ketua Komisi Penilai Amdal,tidak pernah menerima Dokumen Andal, RKL, RPL yang sudah diperbaikioleh Pemrakarsa, namun pihak Sekretariat Tim Teknis Penilai DokumenAmdal langsung menyediakan dokumen persetujuan Andal, RKL, RPLdisertai dengan Berita Acara Sidang, Notulensi, serta bendel dokumenAndal, RKL, RPL;Setelah melalui pembahasan pada sidang komisi Penilai Amdal KabupatenLumajang pada tanggal 10 Juni 2010 pembahasan tentang dokumen Andal,RKL, RPL, RE kegiatan Pertambangan Pasir besi PT IMMS di

Lumajang No. 08/SEK.AM/III/2010tanggal 30 Maret 2010;Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerangka Acuan (KA) DokumenAmdal PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) oleh Tim TeknisKomisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten LumajangNo. 10/SEK.AM/IV/2010 tanggal 08 April 2010;Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerangka Acuan (KA) DokumenAmdal PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) oleh Tim TeknisKomisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten LumajangNo. 12/SEK.AM/IV/2010 tanggal 22 April 2010;Notulensi

Sjahrazad Masdar, MA Nomor:660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal: Persetujuan KAAndal Kegiatan pertambangan Pasir Besi PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS);Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Komisi PenilaiAmdal dan Penyusun Dokumen Amdal PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS) Nomor: 24.A/SEK.AM/VI/2010 tanggal 07 Juni2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan

Sjahrazad Masdar, MA Nomor:660/174/427.44/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal: Persetujuan KAAndal Kegiatan pertambangan Pasir Besi PT Indo Modern MiningSejahtera (IMMS);Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Komisi Penilai Amdaldan Penyusun Dokumen Amdal PT Indo Modern Mining Sejahtera(IMMS) Nomor: 24.A/SEK.AM/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010;Notulensi dan Kompilasi Masukan tertulis Sidang Komisi AmdalKabupaten Lumajang, Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan(Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan