Ditemukan 1098 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 9/Pdt.P/2015/PN Msb Tanggal 15 April 2015 — PEMOHON
50 — 18
50 — 18
Agar ketentuan UndangUndang yang bertuju~an membina perbaikansosial ( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yangtimbul dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKANe Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;e Menetapkan Nama Pemohon yang semula SYARIFUDDIN dirubahmenjadi ARIFIN sebagaimana tertera dalam
Register : 04-06-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sbw Tanggal 10 Juni 2021 — Pemohon:
DIAH SUSANTI
25 — 9
DIAH SUSANTI
25 — 9
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 11-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Sbw Tanggal 8 Februari 2022 — Pemohon:
Nurul Asmi
45 — 13
Nurul Asmi
45 — 13
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN SbwHal.10 dari 12Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 19-02-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 36/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
97 — 57
YUSUP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
97 — 57
Bahwa, menurut Penggugat melalui Penasehat Hukumnya, dalampenerbitan Sertifikat Hak Milik A Quo terdapat cacat hukum dalamproses atau prosedur dalam penerbitannya, hal ini data yuridis, dimanastatus hukum riwayat tanah dalam sertifikat A quo berdasarkanketerangan dari Zaenab menyatakan bahwa pengajuan sertifikatberdasarkan hak garap tanah negara dimana Zaenab adalahpenggarap dari Redistribusi desa tanah Land Reform Verpondingnomor 502, padahal oleh Zaenab tanah tersebut telah dijual kepadaPenggugat
Fakta tentangobjek tersebut adalah bekas land reform sejalan dengan dalilJawaban Tergugat (BPN) pada angka 4 huruf b, tanah tersebutmerupakan objek land reform berdasarkan keputusan MenteriAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33VIII1999tanggal 1 Oktober 1999.2) Bahwa, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah danpemberian ganti kerugian (PP No. 224/1961), pada Pasal 4disebutkan :Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuandiktum
IV huruf A Undangundang Pokok Agraria beralihkepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untukkepentinganPemerintah, sebagian untuk merekayanglangsungdirugikankarenadihapuskannyahak Swaprajaatas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyatyang membutuhkan, menurut ketentuanketentuan dalamPeraturan ini.Dengan demikian menurut ketentuan Pasal 4 PP No. 224/1961Putusan Perkara Nomor : 36/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 19 dari 78 Halamantersebut, terhadap objek land reform tidak boleh diperjualbelikan
,karena peruntukan objek land reform sebagian untuk kepentinganPemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikankarena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagianuntuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.3) Bahwa, selanjutnya untuk mengetahui siapakah rakyat yangdimaksudkan dalam Pasal 4 tersebut, dapat mengacu padaketentuan Pasal 9 PP No. 224/1961 yang menyebutkan : Untukmendapat pembagian tanah, maka para petani yang di maksudkandalam pasal 8 harus memenunh.... dst.Dengan
Register : 03-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Bms Tanggal 23 April 2015 — PEMOHON - TERMOHON
11 — 1
11 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 28-10-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 10-03-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1435/Pdt.G/2013/PA.Bms Tanggal 15 Januari 2014 — PEMOHON - TERMOHON
15 — 1
15 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 29-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Sbw Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
SUPRANTOSO
14 — 13
SUPRANTOSO
14 — 13
Agar ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikan sosial( Sosial Reform) lebi efektif;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentinganPemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan maka biaya yang timbuldibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal Pasal dalam peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan permohonan ini :MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.
Register : 08-07-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 366/Pdt.P/2020/PN Mtr Tanggal 22 Juli 2020 — Pemohon:
1.SADRI
2.ROHANI
16 — 7
1.SADRI
2.ROHANI
16 — 7
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 16-03-2015 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN MASAMBA Nomor 4/Pdt.P/2015/PN Msb Tanggal 19 Maret 2015 — PEMOHON
57 — 11
57 — 11
haruslah di sertaisurat penunjukan Wali, dan surat kesediaan ditunjuk sebagai Wali mempunyaifungsi keperdataan yang pada pokoknya yaitu :Untuk menetapkan kepastian Hukum, dengan kedudukan yang jelas, dansah bagi yang berkepentingan mengenai pemohon, dan kecakapandalam hukum atas wali yang ditunjuk ;Agar lebih terjamin ketertiban Masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesual dengan ahlak dan etika yang di junjung tinggi ;Agar ketentuan Undang Undang yang bertujuan untuk membinaperaturan sosial ( Social Reform
Register : 21-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA.Bjm Tanggal 18 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat : H. Oman Zaini Rusmana bin Wihatma Diwakili Oleh : H. Oman Zaini Rusmana bin Wihatma
Terbanding/Penggugat : Endang Supriyatiningsih alias Endang Supriatiningsih binti Supono
122 — 42
Terbanding/Penggugat : Endang Supriyatiningsih alias Endang Supriatiningsih binti Supono
122 — 42
Jaffer Husssain Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Register : 27-03-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 17/Pdt.P/2014/PN.Tsm Tanggal 7 April 2014 — HEINE
32 — 13
32 — 13
pokoknya yaitu :1 Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kondisi orang tua sebenarnyayang jelas dan sah menurut Hukum bagi yang berkepentingan, sehinggamemudahkan dalam melakukan hubunganhubungan yang bersifat perdata.17/Pdt.P/2014/PN.Tsm.hal.9 dari 12 hal.102 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuaiakhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan Negara.3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (Social reform
Register : 10-07-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 433/Pid.B/2018/PN Mtr Tanggal 6 September 2018 — Penuntut Umum:
1.I KOMANG PRASETYA,SH.
2.EMA MULIAWATI,SH.
Terdakwa:
FREDI ANTON TURNIP
65 — 19
1.I KOMANG PRASETYA,SH.
2.EMA MULIAWATI,SH.
Terdakwa:
FREDI ANTON TURNIP
65 — 19
Apriadi Abdi Negara, SH keduanya adalah advokat / pengacara yangberkantor di LBH Reform yang beralamat di Jalan Pemuda No. 69 KelurahanDasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 denganregister No. 201/SK.PID/2018/PN. Mtr;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 433/Pid.B/2018/PN.Mtr1.
Register : 09-02-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Bms Tanggal 2 April 2015 — PEMOHON - TERMOHON
11 — 1
11 — 1
JAFFER HUSSAIN(Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A Comparative View, IULaw Journal, Vol.
Register : 18-05-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Mtr Tanggal 21 Mei 2021 — Pemohon:
1.I Gde Dharma Wikana
2.Ni Ketut Riski Mariyani
27 — 11
1.I Gde Dharma Wikana
2.Ni Ketut Riski Mariyani
27 — 11
Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membinaperbaikan sosial (social reform) lebih efektif;4.
Register : 22-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 917/Pdt.G/2015/PA.Bms Tanggal 3 Agustus 2015 — PEMOHON - TERMOHON
9 — 1
9 — 1
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 23-10-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 04-03-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1412/Pdt.G/2013/PA.Bms Tanggal 27 Nopember 2013 — PEMOHON - TERMOHON
14 — 2
14 — 2
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 19-09-2013 — Putus : 19-09-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1228/Pdt.G/2013/PA.Bms Tanggal 19 September 2013 — pemohon vs termohon
47 — 6
47 — 6
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 02-12-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1845/Pdt.G/2015/PA.Bms Tanggal 11 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 3
9 — 3
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 02-11-2015 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1665/Pdt.G/2015/PA.Bms Tanggal 30 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
15 — 4
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.
Register : 19-04-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PA BANYUMAS Nomor 552/Pdt.G/2013/PA.Bms Tanggal 29 Oktober 2013 — PEMOHON - TERMOHON
66 — 2
66 — 2
JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.