UndangUndang No. 5 tahun 2004; Majelis Hakim Pengadilan Agama belum memeriksa secara keseluruhan danmemberikan alasan hukum yang jelas ( Regel van het objecktive right ) sertabelum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diaturdalam Pasal 182, 183 dan 184 HIR.

Selain itu Para Penggugatmenyanggupi untuk membayar upah atau gaji kKedua anak laki laki (Yohanes Seran Alias Bobo dan Leonardus Bria alias Leo)dengan cara akan memberikan sebidang tanah terletak di DesaLakulo dan hadiah atau bonus berupa Uang sejumlah Rp.5.000.000, serta berjanji akan membangun rumah regel ukuran 5x 6 meter. Namun sampai dengan gugatan ini disidangkan, paraPenggugat belum juga memenuhi janjinya,5.

dan Tergugat atas jerihpayahnya bekerja kepada para penggugat pada tahun 2001 saat para tergugatpindah ke jember selain itu pula para penggugat telah mempekerjakan anakanak Tergugat dan Tergugat II sebanyak 4 (empat) orang tanpa digaji sehinggapada tahun 2001 disepakati para penggugat untuk mengembalikan anakTergugat dan Tergugat Il yang bernama Yohanes Seran Alias Bobo danLeonardus Bria Alias Leo dan berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) serta membangunkan rumah regel

dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadapdalil jawaban tersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dan tergugat Ilyang menyatakan bahwa tanah objek sengketa (pertama) sebagaipembayaran kerja atas jerih payah Tergugat dan tergugat II yang bekerjakepada para Penggugat serta janji uang sebesar Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) serta kepada anakanak tergugat dan tergugat II yang telah bekerjakepada para penggugat akan dibangunkan rumah regel

Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkanuntuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa,melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksidirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel) yang didakwakankepada terdakwa dalam pertimbangan unsurunsur dakwaan, Majelis Hakim sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanya hukuman penjatuhan hukumanpidana

Kemudian tindakanyuridis pemerintah dalam penggunaan Freies Ermessen dibidang hukumpublik ada 2 (dua) macam yaitu Keputusan Kebijakan (beleids beschiking) dan Peraturan Kebijakan (beleids regel);Menimbang, bahwa produk hukum dari Badan/Pejabat Pemerintahandalam bentuk dokumendokumen yang mengandung materi penetapan yangbersifat konkrit, individual, dan final dalam hukum administrasi disebutdengan keputusan (beschikking) sedangkan dokumendokumen yangmengandung materi pengaturan yang bersifat umum

disebut peraturan(regeling), sedangkan peraturan kebijakan (beleids regel) adalah merupakanproduk hukum yang lahir dari kewenangan mengatur kepentingan umumsecara mandiri atas dasar prinsip freiles ermessen yang dalam praktekbanyak ditemukan dituangkan dalam bentuk instruksi, surat edaran, pengumuman;Menimbang, bahwa dalam buku yang ditulis oleh Maria Farida IndratiS yang berjudul Ilmu PerundangUndangan, Jenis, Fungsi dan MateriMuatan, Jilid 1, Yogyakarta, Kanisius, 2007, halaman 30 menyatakan padapokoknya

YKMenimbang, bahwa politik hukum di Indonesia tidak memberikewenangan kepada badan peradilan untuk menguji peraturan kebijakan(beleids regel) yang secara teori mengutamakan pencapaian tujuan(doelmatigheid) dari pada sesuai dengan hukum= yang berlaku(rechtmatigheid), sedangkan peradilan hanya berwenang menguji dari sisihukum (rechtmatigheid) dan tidak berwenang menguji kemanfaatan(doelmatigheia); Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa

Bahwa yang lebih fatal lagi Majelis kasasi maupun Majelis banding dalampertimbangan hukumnya tidak lagi menggali nilainilai hukum yang ada.Menurut Pasal 178 HIR, Majelis Hakim diwajibkan menangani perkaraharuslah memeriksa secara keseluruhan dan membuat alasanalasan hukumyang jelas (Regel van het objective recht), bahkan diharuskan mencukupkanHal. 15 dari 19 hal. Put.

Serta Majelis Kasasi dan MajelisPengadilan Tinggi Semarang tidak menggali nilainilai hukum yangada ;Menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakim diwaiibkan menangani perkarasecara keseluruhan. dan memuat alasanalasan hukum yang jelas(regel van het objective recht), bahkan harus mencakupkan alasanalasan hukum yang ielas (Vide Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR) ;IX.

25 Oktober 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihDesa Selebung Rembiga Periode 2018 2024 pada pemilihan Kepala DesaTahun 2018, adalah bukan merupakan KTUN sebagaimana telah dijelaskandalam huruf b di atas;Bahwa secara doktrinal menurut hukum tata negara dan Tata Usaha Negara/ Administrasi Negara dikenal produk hukum yang dihasilkan oleh LembagaLegislatif berupa legislasi / regeling (Peraturan perundang undangan), olehlembaga eksekutif berupa beschikking (Surat kKeputusan) dan beleed regel

(surat keputusan yang bersifat mengatur intern), dan oleh lembaga Yudikatifdikenal produk hukum yang dinamakan Vonnis (Putusan / Penetapan), yanguntuk menghantarkan sekaligus sebagai dasar pembentukan ataupenerbitan legislasi / regeling (Peraturan perundang undangan),beschikking (Surat keputusan) dan beleed regel (surat keputusan yangbersifat mengatur intern), serta vonnis (Putusan / Penetapan), biasanyaterdapat suratsurat atau catatancatatan yang dikenal dengan nama Officialreport (laporan instansi

Tiang dan regel kayuklas II (non lokal)Pek. Lisplang kayu klas Il2/20 (non lokal)Pek. Dinding papan kayuklas II (non lokal) VIL. PEK. PENGGANTUNG DAN 12,00 Bh1. PENGUNCIPek. Baut mur kuda2 12 mm 30,00 Bh2. 6,00 Bh3 Pek. Baut mur kudakuda 10 ~: earn 3,00 BhPek. Beugel sudut 16 mm 12,00 Bh>: 4,00 Bh6 Pek. Beugel U Plat 16 mm j Pek. Platstreep 12,00 Bn8 Pek. Pas kunci tanam 2 slaag #00 setPek. Pas. Engsel pintu 14,00 BnBs 7,00 Bh10 Pek. Pas. Grendel pintu " ; 14,00 Bh11 Pek. Pas.

Tiang dan regel kayuklas II (non lokal)Pek. Lisplang kayu klas Il2/20 (non lokal)Pek. Dinding papan kayuklas II (non lokal)VIL. PEK. PENGGANTUNG DAN 12,00 Bh1. PENGUNCIPek. Baut mur kuda2 12 mm 30,00 ein2. 6,00 Bh3 Pek. Baut mur kudakuda 10) ~: ani 3,00 BhPek. Beugel sudut 16 mm 12,00 Bh2. 4,00 Bh6 Pek. Beugel U Plat 16 mm 7 Pek. Platstreep 12,00 Bh8 Pek. Pas kunci tanam 2 slaag 4,00 Set9 Pek. Pas. Engsel pintu 1,00 eiPek. Pas. Grendel pintu 7,00 eiue: 14,00 Bh11 Pek. Pas. Engsel jendela Pek.

, pekerjaan dinding papan, pekerjaan kuda kuda dan gording (rangka atas) yaitu sebesar 46,17% (empat puluh enam koma tujuh belas persen).103Bahwa benar berdasarkan hasil pengawasan yangsudah saksi lakukan kegiatan pembangunan rumahnelayan sampai dengan batas akhir proyek yaitutanggal 30 Desember 2010 pekerjaan belum selesaidibangun dan masih dalam tahap pengerjaan yaitupengerjaan pondasi, pekerjaan tiang dan regel,pekerjaan kuda kuda dan atap, pekerjaan dindingpapan, pekerjaan lantai.Bahwa benar

Tiang dan regel kayu klasIl (non lokal)Pek. Lisplang kayu klas II 2/20(non lokal)Pek. Dinding papan kayu klasIl (non lokal) Halaman 167 dari 227 Putusan Nomor 50/Pid.SusTP K/2014/PN.Kpg.168 VIL. PEK. PENGGANTUNG DAN 12,00 Bh1. PENGUNCIPek. Baut mur kuda2 12 mm 30,00 Bh2. 6,00 Bh3 Pek. Baut mur kudakuda 10: wm 3,00 BhPek. Beugel sudut 16 mm 12,00 Bh>. 4,00 Bh6 Pek. Beugel U Plat 16 mm 7 Pek. Platstreep 12;00 Bh8 Pek. Pas kunci tanam 2 slaag ai00 setPek. Pas. Engsel pintu 14,00 Bh9. 7,00 BhPek.

Tiang dan regel kayu klas II (non 1,10 M36. lokal) Pek. Lisplang kayu klas II 2/20 (nonlokal)Pek. Dinding papan kayu klas II (non 185 lokal)Vil. PEK. PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 12,00 Bh1. Pek. Baut mur kuda2 12 mm 30,00 Bh2. Pek. Baut mur kudakuda 10 mm 6,00 Bh3. Pek. Beugel sudut 16 mm 3,00 Bh4. Pek. Beugel U Plat 16 mm 12,00 Bh5. Pek. Platstreep 4,00 Bh6. Pek. Pas kunci tanam 2 slaag 12,00 Bh7. Pek. Pas. Engsel pintu 4,00 Set8. Pek. Pas. Grendel pintu 14,00 Bh9. Pek. Pas.

2009 tentang lalu lintas angkutan jalan telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KesatuPenuntut Umum;Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 417 /Pid.Sus/2019 /PN.GnsMenimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Kesatutelah terbukti terpoenuhi dalam perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (stafmaat regel

reGel); 222 n nnn nen nnn nn nnn ene nn nnn en nnn n en nnnnenennnnnesHalaman 38 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.Bahwa peraturan kebijakan (beleid rege!) haruslanh menaati peraturanyang lebih tinggi.

tindakanyaterjadi pada saat diberlakukan hukuman yang mana, UndangUndangyang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat dilakukan terhadap yangbersangkutan 222 22222 n nnn n nnn nn nnn nena ee Bahwa sesunggunya dengan UndangUndang Adminstari pemerintahansebuah asas semulanya diatur dalam UndangUndang, ketika di aturdalam UndangUndang tentang Adminstrasi Pemerintahan dia menjadiDeratUran; 22 nanan nnn nnn nnn nen nnn nnn nn nnn nnn Bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati bukan diskresi tetapi beleid regel

Lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannyaNomor 67 K/Sip/1972 menyatakan: putusan Judex Facti harus dibatalkan jika JudexFacti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalildalil tidakbertentangan dengan pertimbanganpertimbangannya;Alasan hukum, menurut mantan Hakim Agung Retnowulan Sutantio, adalah kaidahhukum kanun (regel van het objectieve recht).

Bahwa kedua orang tua kandung Penggugat menikah pada tahun1957 yang selanjutnya memperluas rumah tinggal di atas obyeksengketa yang berbentuk rumah regel beratapkan daun lontar dandinding bebak ;. Bahwa pada tahun 1959 Penggugat lahir di atas obyek segketa yangdibesarkan di atas obyek sengketa hingga tumbuh dewasa ;. Bahwa pada tahun 1975 Nocolas Benggu (Alm) dengan Martha Aplugi(Almarhumah) membangun rumah permanen di atas obyek sengketayang saat ini ditempati oleh Tergugat ;.

Alasan Kelima16Bahwa putusan Majelis Judex Juris RI Nomor 511 tanggal 23 Juni 2011adalah tidak sempurna (ontvoldoende gemotiveerd), seharusnya putusanMajelis Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksakembali penerapan hukum secara keseluruhan, pasal demi pasalsebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benar, sehinggadiperoleh hasil yang maksimal;17Menurut Pasal 178 HIR Hakim diwajibkan menangani perkara haruslahmemeriksa secara keseluruhan dan memuat alasanalasan hukum yangjelas (Regel

No. 78 K/Pdt/2009Menurut pasal 178HIR Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara secarakeselurunan dan memuat alasanalasan hukum yang jelas (Regel van hetobjektive recht) bahkan harus mencakup alasanalasan hukum yang jelas (VidePasal 182, 183, dan Pasal 184 HIR)KEBERATAN KETIGA BELASBahwa dengan tidak akuratnya Majelis Hakim Judex Factie dalammempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi serta tidakmemperhatikan pada keterangan saksi, sehingga diperoleh kesimpulan yangsalah dan penerapan

Bahwa pada hakekatnya amar putusan dalam angka 3 bagian Vtersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihnan UmumTahun 2019 dan Pemilihan Umum seterusnya adalah beleids regel(membuat norma perundangundang yang derajadnya lebih rendahdari undangundang).c. Bahwa amar tersebut mengenyampingkan substansi (materi) UUD1945 dengan alasan teknis (conditional), sehingga tidak memiliki dasarhukum yang jelas dan berakibat pada timbulnya ketidak pastianhukum.6.

Terdakwa mengambil (satu) unit lap top merk Thosiba yangdiletakan diatas meja ruang tamu dengan menggunakan kedua tangannya kemudianmenyerahkan kepada KRISTO dan HERI melalui jendela samping yang telah terbuka,setelah menyerahkan (satu) unit lap top merk Thosiba kepada KRISTO selanjutnyaTerdakwa berjalan menuju lemari TV dan mengambil (satu) buah HP dan dimasukkandidalam saku celana Terdakwa, lalu Terdakwa menuju ruang belakang tamu danTerdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah HP yang sedang di cas pada regel

kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Keberatan Pertama:Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sama sekalitidak memuat dasar pertimbangan atas putusan yang diambilnya, melainkan hanyamengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri KepanjenKabupaten Malang, bahkan tidak menggali nilai nilai hukum yang ada;Menurut Pasal 178 HIR Majelis Hakim diwajibkan menangani perkara haruslahmemeriksa secara keseluruhan dan membuat alasanalasan hukum yang jelas (regel

Penggugat:
MARIA KLAVERT alias MARIA REGEL
Tergugat:
1.MUHAMMAD HASAN SUATRAT, S.Pd
2.ABDUL HALIL SUATRAT, SH
3.PT.RAHMAT SUMBER KARYA
4.Hi. RUSDI BILAL
5.MUHAMMAD JAFAR GORO, SH.,M.Kn
6.PT. HASAM (Haji Said Abadi Membangun)
Turut Tergugat:
1.RAHMAT AGUS ADNAN YAMANI
2.EFENDI TUHUTERU
3.JAFAR JAOHAR
4.BABA SARMAN
5.ABD RAHMAN ABUBAKAR
6.M SALEH GANI ARIEF

Majelis Judex Facti belum memeriksa secara keseluruhan dan belummemberikan alasanalasan hukum yang jelas (regel van het objectiverecht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurnasebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan ataupenyimpangan etika pada Majelis Judex Facti.

Tiang dan regel kayuklas II (non lokal)Pek. Lisplang kayu klas Il2/20 (non lokal)Pek. Dinding papan kayuklas II (non lokal)VII. PEK. PENGGANTUNG DAN 12,00 Bh PENGUNCI 1. 30,00 BhPek. Baut mur kuda2 12 mm2. 6,00 BhPek. Baut mur kudakuda 103: 3,00 Bhmm4, 12,00 BhPek. Beugel sudut 16 mm5. 4,00 BhPek. Beugel U Plat 16 mm6. 12,00 BhPek. Platstreep7. 4,00 SetPek. Pas kunci tanam 2 slaag8. 14,00 BhPek. Pas. Engsel pintu9. 7,00 BhPek. Pas. Grendel pintu10. 14,00 BhPek. Pas. Engsel jendela11.Pek. Pas.

Tiang dan regel kayuklas II (non lokal)Pek. Lisplang kayu klas Il2/20 (non lokal)Pek. Dinding papan kayuklas II (non lokal) 0,9168,008,001,4033,001,10 M3M2 Vil.10.11. PEK. PENGGANTUNG DANPENGUNCIPekPek.mmPek.Pek.Pek.Pek.Pek.Pek.Pek.Pek.Pek.. Baut mur kuda2 12 mmBaut mur kudakuda 10Beugel sudut 16 mmBeugel U Plat 16 mmPlatstreepPas kunci tanam 2 slaagPas. Engsel pintuPas. Grendel pintuPas. Engsel jendelaPas.