Penggugat Rekonpensi danTergugat Rekonpensi tersebut masih membutuhkan biaya untuk hidup danpendidikan, dan Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi memberikannafkah Penggugat Rekonpensi dan juga kepada ke empat orang anakPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, semua urusan makan,jajan Susu anakanak semuanya diserahkan pada Penggugat Rekonpensi,maka apabila Tergugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya, dan MajelisHakim tetap mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan TergugatRekonpensi, sudan sewajar

untuk dikesampingkan atau di tolak; Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun2018 pada Bab Rumusan Hukum Kamar Agama point 4, yang berbunyi:Gugatan yang Objek Sengketa masih menjadi Jaminan utang, Gugatanharta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagaijaminan utang dan objek tersebut mengandung sengketa kepemilikanakibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarakan hal tersebut diatas sudah sewajar

Bahwa, adapun dalil Pemohon pada poin 06, justru karena dalam petitum, Termohonmenerima pemohonan Pemohon, maka sewajar lah Termohon meminta melalui Pengadilantentang hakhak dari Termohon kepada Pemohon.

Bahwa pada tahun 2015 perselihan antara Pemohon dan Termohonmulai terjadi lebih sering dan tidak sewajar yang dialami oleh pasangansuamiistri pada umumnya;Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2019/PA. Tte5. Bahwa perselihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tejadi dengandidasari berbagai alasan yang diantara Termohon selalu. menuduhPemohon selingkuh dengan perempuan lain , bahkan Termohon selalumenceritakan keburukan/aib Pemohon kepada saudara Pemohonmaupun saudara Termohon;6.

Majelis hakimhanya berwenang memeriksa dan memutus perkara, masalah maumengurus akta perceraian atau tidak bukan urusan Hakim. janganmenambah repot pekerjaan hakim dengan permintaan yang anehaneh.Kami mohon sewajar dan selayak jika Majelis Hakim menolaknya.10.Menanggapi Dalil Penggugat dan pengacaranya yg menyinggung11mengenai yurisprudensi......kami tolak mentah mentah karena sistemhukum yang kita anut di Indonesia dimanaMajelis Hakim tak pernah terikatdengan mahluk yang namanya yurisprudensi dalam

Bahwa Tergugat memberi nafkah tidak sewajar nya seenak Tergugatparpar5.tab Bahwa, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran, masalah tersebut dengan jalan musyawarahdengan keluarga namun tidak berhasil; par6.tab Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2018yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pada bulanJuni 2018 Penggugat dan Tergugat pisah sampai

Gskanjuran maka sewajar dan sepatutnya Tergugat melanjutkanpenyelesaiannya ke Pengadilan Hubungan Industrial ;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyatakanTergugat telah melakukan skorsing terhadap Para Pengugat danTergugat pun telah mengakui dengan tegas benar telah melakukanskorsing sesuai dengan jawaban Tergugat khususnya point 36....Tergugat tidak menampik bahwa pernah memberikan scorsing kepadaPara Penggugat...

Pasar Kota Medan maka objek sengketamenjadi tidak sah, sebab sudah sewajar dan sepatutnyaadanya disposisi Tergugat untuk menerbitkan objeksengketa karena dilakukan rapat internal pada tanggal06 Desember 2013 dan Tergugat telah melaksanakansyarat dan proses yang diatur seusuai dengankewenangannya selaku Direktur Utama berdasarkanketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagai tersebut dalam kata Memperhatikan padaobjek sengketa ; 10.

tidak relevan puladipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa tentang dwangsom, oleh karena petitum nomor : 4yaitu tentang pernyataan minta maaf terobuka secara tertulis yang dimuat dalamhalaman koran nasional dikabulkan, maka untuk menjamin dapat dilaksanakanperbuatan tersebut begitupun sebagai daya paksa untuk pelaksanaanperbuatan tersebut maka atas dasar permohonan Penggugat untuk putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) Majelis memandang relevan danberalasanuntuk mengabulkan dwangsom sewajar

Yurisprudensi MA RI tgl 30 September 1972 No. 224 K/Sip/1972Menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalamsuatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri.Bahwa sampai jawaban ini ditulis kami belum melihat buktibuktisebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Yurisprudensi tersebutdiatas, maka sudah sewajar dan sepantasnyalah kami menganggap bahwaPenggugat (Satu) tidak punya kapasitas dan kedudukan hukum sebagaipenggugat.2.

redakan antara pemohon dan termohon danselama ini pemohon sangat mengerti bahwa termohon dalam keadaan sakit.Awal sakit termohon pada tahun 2016 termohon terserang stroke dan dirawat di rumah sakit sampai sekarang ini termohon masih dalampengobatan, dalam pandangan termohon ibu pemohon sangat kuatmengatur rumah tangga pemohon dan termohon yang mengakibatkantermohon merasa selalu di pojokan oleh ibu pemohon dengan katakatayang tidak pantas sebagai seorang ibu terhadap anak, sementara pemohonyang sewajar

Kerugian ImmateriilBerupa keresahan Penggugat, orang tua serta keluarga besarPenggugat dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugatmenderita shock dan trauma sehingga perlu mengobati stress dantrauma pikiran, yang sewajar dan sepatutnya harus dibayarkan olehTergugat sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah) secarasekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatanhukum yang tetap (/Inkracht Van Gewisjde);Bahwa agar Gugatan ini tidak i//usoir, kabur dan tidak bernilai serta

Tergugat II dapat untuk ditarik sebagai Para Pihak didalamGugatan aguo:Bahwa Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telahbekerja dengan baik dan benar, sebab Akta Jual Beli yang Tergugat II buattersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku, dimana tidak adasyaratsyarat maupun ketentuan Hukum yang dilanggar baik ditinjau dari segiformil maupun materil,Bahwa oleh karena Akta Jual Beli yang Tergugat II buat tersebut telahsesuail dengan ketentuan Hukum yang berlaku, maka sudah sewajar

Yurisprudensi MA RI tgl 30 September 1972 No. 224K/Sip/1972Menurut Hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dalamsuatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri.Bahwa sampai jawaban ini ditulis kami belum melihat buktibuktisebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam Yurisprudensi tersebutdiatas, maka sudah sewajar dan sepantasnyalah kami menganggapbahwa Penggugat (Satu) tidak punya kapasitas dan kedudukan hukumsebagai penggugat.2.

Makasudah sewajar dan sepantasnya Penggugat mempunyai hak dankedudukan hukum sebagai Penggugat selaku Mamak KepalaWaris dan selaku lelaki tertua (Nan Tuo) dalam keturunan Barisi.

Pengadilan Negeri Koto Barusupayamemberi kesempatan Kepada Pembantah untuk membuktikanobyek Bantahan Pembantah ini adalah benar merupakan harta PusakaTinggi kaum Pembantah dengan Terbantah 3 dan bukan merupakan hartapusaka tinggi dari kaum Penggugat/terbantah 1 dan 2, ini sangat pentingagar Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, maka dari itu jangansampai salah memberikan obyek perkara kepada orang yang tidak berhak:13.Bahwa supaya pembantah tidak di rugikan atau kehilangan hak nya makasudah sewajar

Halini terbukti Penggugat sulit untuk mendapatkan Surat PernyataanPenguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah (SPORADIK) sebagai salahsatu syarat pembuatan sertipikat Tanah Hak Milik atas keberadaan Tergugattinggal dirumah tua diatas Tanah Sengketa tersebut.Bahwa oleh karena penguasaan atas Tanah Sengketa oleh Tergugatadalah perbuatan malawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, makasudah sewajar dan seharusnya bilamana Tergugat ataupun Pihak Ketigalainnya yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk

selalu tertekan dengan sikapTergugat, maka Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan secara terusmenerus (broken married) dengan alasanalasan antara lain:a Bahwa selama Penggugat hidup dengan Tergugat selama belasantahun Penggugat sering di perlakukan dengan tidak baik layaknyaseorang istri dan tidak pernah menjaga perasaan Penggugat sebagaiseorang istri dengan sikap Tergugat yang sering membandingkanTergugat dengan istri pertama Tergugat dan menganggap Penggugatseperti anak kecil.b Bahwa sewajar

rupiah) untuk setiap harinya terhitung Putusan Nomor: 78/ PDT/ 2018/ PT.MDN Halaman 10 dari 37sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hinggaputusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII;23.Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut lagi bagiPenggugat dan oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan sertadidukung oleh dengan faktafakta dan buktibukti yang kuat menuruthukum, maka sudah sewajar

asas asas hukum pemerintahan yang baik (goodgovernment) dan perbuatan dari Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IIItersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;Bahwa dengan tiadanya hak dari Tergugat , Tergugat II dan Tergugat IIImendirikan bangunan Sekolah SMP Negeri 6 Tarutung, di atas sebidang/arealHalaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 241/Pdt/2020/PT MDN10.tanah Penggugat yang dikenal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1/Parbaju Julu, maka sudah sewajar