:SP.Lidik/802/III/2009/Reskrim tanggal 26 Maret 2009, melakukanpenyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/774/V/2011/Reskrim tanggal 27 Maret 2009, Surat Perintah PenyidikanNomor: SP.Sidik/814/III/2009/Reskrim tanggal 28 Mei 2011, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2063/X/2014/Reskrim tanggal 20 Oktober 2014,Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/503/IV/2015/Reskrim tanggal 23April 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1087/V1/2016/Reskrimtanggal 8 Juni 2016, Surat

Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/2054/IX/2016/Reskrim tanggal 7 September 2016, Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.Sidik/2710/X1I/2016/Reskrim tanggal 9 Nopember 2016,dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/109/I/2017/Reskrim tanggal 11Januari 2017;3.

Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/I1X/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.

Sidik/04/IX/2018/Reskrimtanggal 24 September dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober mengakibatkan segalakeputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohontermasuk yang berkenaan dengan penetapan tersangka adalah batal demihukum;Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangkadengan dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHPidana dan atau Pasal 167 ayat (1) KUHPidana adalah batal demi hukum

T26Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31:fotocopy Pelimpahan Berkas Perkara Nomor: fotocopy: fotocopy Surat permintaan perpanjangan penahanan: fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor B/04/IX/2018 Reskrim, tanggal 27 September 2018;: foto copy tanda penerimaan masingmasing: JPU tanggal 27 September 2018; Korban tanggal 29 September 2018; Tersangka/Pemohon tanggal 29 September 2018;B/94/1X/2018Reskrim, tanggal 29 September 2018;: fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.sidik

Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18 Oktober;Bahwa jika melihat tanggal terbitnya surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/04/IX/2018/Reskrim tertanggal 24 September seharusnya berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi SPDP sudah wajib disampaikan Penyidik sebelumtanggal 1 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri HalmaheraUtara), Terlapor (Pemohon) dan Korban/Pelapor dan surat perintah penyidikanNomor Sp.

/04/IX/2018/Reskrim tanggal 24 September2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/153/X/2018/Reskrim tanggal 18Oktober 2018 mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapantersangka adalah batal demi hukum dan haruslah ditolak, oleh karena itu petitumKuasa Pemohon point 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) harus ditolak pula;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbanganhukum diatas

BitSurat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimumtanggal 6 Juni 2016;6. Bahwa setelah sekian lama menunggu kepastian proses penyidikanalangkah terkejutnya Pemohon ketika beberapa waktu yang alumendapatkan informasi bahwa Perkara yang ia Laporkan telah dihentikanPenyidikannya.

Bahwa dengan terbitnyadua Surat Perintah Penyidikan, yaitu: SuratPerintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal24 Nopember 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/645/V1/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016, TERMOHONsudah mengambil kesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan PEMOHONadalah sebuah peristiwa pidana sehingga proses penyidikan seharusnyadimaksimalkan sebagai upaya untuk menentukan siapa Tersangkanya,namun anehnya Berdasarkan hasil Gelar perkara tanggal 30

Bit10.membuat laporan polisi kepada Termohon dengan Laporan PolisiNomor : LPB/1357/X1/2014/UM/JATIM tanggal 11 Nopember 2014tentang tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 263KUHP;Atas laporan tersebut maka dilakukan proses penyidikan dengandasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudian terdapatperubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6Juni 2016

Bitdilakukan proses penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/949/X1/2014/ Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014 kemudianterdapat perubahan penyidik sehingga diterbitkan kembali Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/645/VI/2016/Ditreskrimum tanggal 6 Juni 2016.Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (Sebelas) saksi termasukpelapor dan pemohon, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016dilakukan gelar perkara dengan hasil agar dilakukan penghentian penyidikanperkara

/949/X1/2014/Ditreskrimum tanggal 24 Nopember 2014, T3 tentangSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/645/V1I/2016/Ditreskrimum tanggal06 Juni 2016, T4 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :B/692/X1/2014/Ditreskrimum, tanggal 24 Nopember 2014, T5 tentang BeritaAcara Pemeriksaan tanggal 27 Nopember 2014 a.n.

TENTANG EKSEPSI :

• Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/825/X/RES.1.9./2023/Dittipideksus, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan TERMOHON adalah tidak sah;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/I/RES.1.9./2024/Dittipideksus tanggal 11 Januari 2024

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Ketetapan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor Sp.Tap/391.b/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 tentang penghentian penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SP.Sidik/385.a/X/2020/Ditreskrimum tanggal 28 Oktober 2020 atas nama tersangka Nelly dan Devina;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan/melanjutkan penyidikan

Termohon);Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/1152/V1I/2020/SUMUT/SPKT I,tanggal 28 Juni 2020, Termohon telah meningkatkan proses pemeriksaandari Penyelidikan menjadi Penyidikan, hal ini sebagaimana dimaksuddalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/385/X/2020/Ditreskrimum, tanggal 08 Juli 2020;Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2020, Termohon mengirimkanSurat dengan Nomor: B/5520/X/RES.7.5./2019/bareskrim, perihalPermintaan Laporan Kemajuan Laporan Polisi Nomor:LP/1152/VI/2020/SUMUT/

Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor: Sp.Sidik/385.a/X/2020/ Ditreskrimum, tertanggal 28 Oktober 2020terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapansebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHPidana atasnama Terlapor DEVINA dan NELLY yang diterbitkan oleh Termohon adalahTIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;Bahwa kemudian telah beralasan hukum pula bagi Pemohon bermohonkepada Hakim Tunggal Praperadilan untuk menyatakan Hasil GelarPerkara Khusus

Pemohon),maka selanjutnya terhadap perkara tersebut ditingkatkan daripenyelidikan ke penyidikan, sehingga kemudian Termohonmenerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 385 / VII /2020 / Ditreskrimum, tanggal 8 Juli 2020 dan Surat Perintah TugasNomor: Sp.Gas / 1149 / VII / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 8 Juli2020;Bahwa kemudian Ditreskrimum Polda Sumut (ic.

Pemohon) berdasarkan SuratHalaman 39 dari 51 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN MdnPerintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik/358.a / X /2020 /Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020 dan Surat Ketetapan Nomor :SP.Tap / 319.b / X / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 28 Oktober 2020,telan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP danPeraturan Kapolri No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan TindakPidana, sebelum penghentian penyidikan dilalui dengan gelarperkara.2.

Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/385/VII/2020/Ditreskrimumtanggal 8 Juli 2020, bukti T2;3. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tanggal 07 Oktober2020 nomor B/391/X/2020/Ditreskrimum, bukti T3;4. Notulen Gelar Perkara Awal, Senin tanggal 29 Juni 2020 , bukti P4;5. Berita Acara Pemeriksaan saksi Jin Ngi tanggal 10 Juli 2020, bukti T5;6. Berita Acara Pemeriksaan saksi Ganefo/Bie Guan tanggal 10 Juli 2020,bukti T6;7.

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

• Menolak Tuntutan Provisi Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Pemohon, penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/422/II/RES.1.9./ 2020/Ditreskrimum, tanggal 20 Februari 2020 yang diterbitkan Termohon

dilaksanakan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02 April 2024 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karenanya prosesnya harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/17/RES.1.24/2024/Ditpolair tanggal 02

Pol : Sp.Sidik/188/VV2016/Dit Reskrimsus tanggal 08 Juni 2016 tersebut;c.

Pol : Sp.Sidik/188/VV2016/Dit Reskrimsustertanggal 08 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh TERMOHON terkait tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,o dan c UUNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahmenjadi Undangundang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 KUHP adalahTidak Sah dan Tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya PenetapanPEMOHON sebagai Tersangka tidak mempunyai kekuatan mengikat;3.

Pol : SP.Sidik/188/VV2016/Dit Reskrimsus dan Surat PerintahPenyidikan No. Pol : SP.Sidik/557/VIV2016 yang berisi perintahkepada Tim Penyidik Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Tenggarauntuk melaksanakan proses penyidikan;Bahwa atas dasar Surat Perintah Penyidikan pada butir 2.2.6.

Pol. : SP.Sidik/ 318 / V / 2016/DitReskrimum tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya diberitanda T3;Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN Kdi10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik / 188 / VI/ 2016 /DitReskrimsus tanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T4;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No.

. : SP.Sidik / 557 / Vil / 2016 /DitReskrimsus tanggal 11 Juli 2016, selanjutnya diberitanda T5;Fotokopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Sp.Sidik/101.b/V/2019/Reskrim, Tanggal 29 Mei 2019.23.Bahwa bersamaan dengan surat yang di sampaikan Oleh TERMOHONKepada PEMOHON dilampirkan surat Ketetapan NomorSP.Tap/124/V/2019 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP. Sidik/101.b/V/2019/Reskrim;24.Bahwa surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tentangPenghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian PenyidikanNomor : SP.

jelas merupakan bentuk kekeliruan yang dilakukan olehTERMOHON yang dapat menyebabkan proses penyidikan cacathukum sehingga penerbitan Penghentian Penyidikan denganproses yang cacat hukum tersebut dapat mengakibatkan TidakSah;Bahwaberdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepantasnyalahsurat ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 Tentang PenghentianPenyidikan yang dikeluarkan Oleh TERMOHON dinyatakan TidakSah;25.Bahwa terdapat keanehan dan kejanggalan atas surat PerintahPenghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/97/V/2019/Reskrim tanggal10 Mei 2019d. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor:B/101/V/2019/Reskrim, tanggal 10 Mei 2019e.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 101.b / V /2019 / Reskrim, tanggal 29 Mei 2019;c. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/124/V/2019 tanggal 29 Mei 2019tentang Penghentian Penyidikan;d. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan NomorB/480/V/2019/Reskrim tanggal 29 Mei 2019 Kepada :1). Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara;2). Tersangka Sdri. WISHE PANGEMANAN;3). Pelapor an.

menurut hukum, sedangkan terhadap petitum Permohonan Pemohonselain dan selebinnya Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan petitumHalaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lboyang sifatnya assesoir terhadap petitum pokok ini, sehingga apabila petitumpokok ditolak maka petitum selain dan selebihnya harus pula ditolak begitu pulasebaliknya ;Menimbang bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan terdapatkeanehan dan kejanggalan atas surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :SP.Sidik

. : SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrimdan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan No. : S/TAP/23/1X/2013/Reskrim ;Bahwa setelah SP3 diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 16September 2013, maka Pemohon telah menerima 2 (dua) lembar SP2HPsekitar bulan Oktober 2013, yaitu sehubungan dengan perkara yangdilaporkan Pemohon tidak dapat dilanjutkan lagi, adapun surat tersebutantara lain :1. SP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/Reskrim, tanggal 17 September2013 (A4) ;2. SP2HP No.

SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim tanggal16 September 2013 dan mengeluarkan Surat Ketetapan No : S.TAP/23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikan tanggal 16September 2013 ;Bahwa Termohon tentu menyadari sejak diperiksanya perkara pidanayang dilaporkan Pemohon, perkara tersebut memang memiliki unsurpidana, akan tetapi dalam perjalanan kasus ini Termohon menjadi ragudan ditambah lagi mendapat tekanan (intimidasi) dan intervensi, sehinggaTermohon tidak fokus sebab alasan apa sebenarnya perkara pidana

SP.Sidik/549a/IX/2013/Reskrim tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No :S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang penghentian penyidikantanggal 16 September 2013 ataukah ;2. Perkara ini dihentikan karena alasan perkara tersebut tidakmerupakan tindak pidana (perdata)> Dapat dilihat di dalamSP2HP No. Pol. : B/476d/IX/2013/ Reskrim, tanggal 17 September2013 dan SP2HP No.

SP.Sidik/549a/IX/ 2013/Reskrim, tanggal 16 September 2013 danSurat Ketetapan No : S.TAP/ 23/IX/2013/Reskrim tentang PenghentianPenyidikan, tanggal 16 September 2013 adalah tindakan yang bersifat SUMIR.2. TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN' PENYIDIKAN(DISINGKAT DENGAN SP3) DAN SURAT KETETAPAN TENTANGPENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG DITERBITKAN OLEHTERMOHON (IC.

Menyatakan tindakan Termohon yang menerbitkan Surat PerintahPenghentian Penyidikan No. : SP.Sidik/549a/IX/2013/ Reskrim,tanggal 16 September 2013 dan Surat Ketetapan No. : S.TAP/23/1X/2013/ Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 16September 2013 untuk menghentikan perkara pidana yang dilaporkanPemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : STPL/476/III/2013,tanggal 29 Maret 2013 adalah tindakan melawan hukum ;.

LPB/364/VI/2016/SPKT tanggal 29 Juni 2016 Jo. surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/360/III/2017/Ditreskrimum Tanggal 30 Maret 2017 Jo. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nommor A.3/40/IV/2017/Ditreskrimum tanggal 4 April 2017;-

Kap /252/X/2022/ Reskrim tanggal 7 Oktober 2022 dan surat Wajib Lapor Nomor: Swl/252/X/2022/Reskrim adalah tidak sah menurut hukum

2022 adalah tidak sah menurut hukum;

Mikhael berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2138/IX/RES.1.11/2023/RESKRIM tanggal 18 September 2023 ;

Mikhael berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2138/IX/RES.1.11/2023/ RESKRIM tanggal 18 September 2023, adalah Sah sesuai hukum ;

Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti bahwa bukti Surat(Sertifikat Hak Milik Nomor 2679/Semper Timur) yangdipergunakan Penyidikan untuk Penyidikan perkara ini adalahcacat hukum yang dibuat palsu, kemudian penyidikannyamenetapkan para Pemohon menjadi Tersangka, sedangkanPenyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sp.Sidik/ 735/V1.2013/Reskrim tanggalHal. 8 dari 94 hal. Put.

/735/V1/2013/Reskrim tanggal 27Juni 2013 ;Oleh karena itu, maka Surat Perintah Penyidik Sp.Sidik/735/VI/2013/Reskrim tanggal 27 Juni 2013 haruslah dinyatakan tidaksah dan dibatalkan :Bahwa penjelasan tersebut angka Nomor 2A dan Nomor 2B diatas yang telah terbukti bahwa Penyidik tersebut LaporanPengaduan Sdr.

Bahwa Penetapan Para PEMOHON SEBAGAI Tersangkaberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 735 / VI /Hal. 34 dari 94 hal. Put.

PREMISE KESATU :Bahwa telah terang benderang para pemohon Pemohon Il danPemohon Ill dijadikan sebagai Tersangka oleh Termohonberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/V1/2013/Reskrim, tanggal 27 Juni 2013 dan Laporan PolisiNomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013yang oleh Pemohon dibuktikan dengan bukti P4.b berupaPenetapan Nomor 594/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut berhubunganHal. 66 dari 94 hal. Put.

PREMISE KEDUA:Bahwa telah terang benderang bahwa Para Pemohon telahdijadikan Tersangka oleh Termohon berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/735/VI/2013/Reskrim,tanggal 27 Juni 2013 atas laporan Polisi Nomor Lp/1478/K/VII/2013/PMJ/Resju, tanggal 7 Juni 2013.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 385 dan atau 372 KUHPidana Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam Surat Penetapan Nomor : S.Tap / 52 / II / 2024 / Reskrim tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/483/ IV/2023/Reskrim, tanggal 12 April 2023 adalah tidak sah menurut hukum sehingga

Negeri Baubau Nomor : B/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Mineraldan Batubara dan atau Lingkungan Hidup Hidup sebagaimana dimaksud dalamPasal 158 UndangUndang nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara dan atau Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor : 32 Tahun2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menindak lanjutiSurat Perintah Penyidikan yang telah dikeluarkan oleh Termohon Nomor : Sp.Sidik

Bahwa keputusan Termohon untuk menetapkan/menjadikan Pemohon sebagaitersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/62/VII/2018/Reskrim tanggal 28 Juli 2018 Jo Surat NomorB/55/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 adalah tidak sah, karena tidakdilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angkan 14,Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP) Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU/XII/2018tanggal 28 Oktober

Medan Timur, tanggal 24 Juli 2019 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sp.Sidik/213/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, haltersebut terlihat secara jelas dan nyata dalam Surat Perintah PenahananNomor : SP.Han/42/III.2019/Reskrim, tanggal 28 Maret 2019 dan SuratNomor : B/37/III/2019/Reskrim, tanggal 27 Maret 2019, PerihalPemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang diterbitkan danditandatangani Termohon;3.

Bahwa setelah Termohon menerima Laporan/Pengaduan dari Pelaporatas nama SINSIRIA tersebut selanjutnya Termohon menerbitkan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim tanggal 24Juli 2018 untuk melakukan penyidikan dan selanjutnya Termohonmelakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi yang berhubungandengan terjadinya peristiwa pidana yang dilaporkan oleh PelaporSINSIRIA tersebut..

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/632/VII/2018/Reskrim, tanggal 24 Juli 2018, yang telahHalaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 38/Pid.Pra/2019/PN Mdndinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T2.. Foto copy keadaan luka pada bagian tubuh korban, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T3..

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/213/III/2019/Reskrim, tanggal 21 Maret 2019, yang telahdinazegelen dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda Bukti T18.19.Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.

permulaan atau pemulaan yang cukup adalah alat bukti yangtersebut dalam pasal 184 UndangUndang No.8 tahun 1981 tetnang KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan adanyalaporan polisi (bukti T.1) dan bukti T.2 tentang surat perintah penyidikan, buktipermintaan Visum et Repertum dan Visum et Repertum atas nama Sinsiria danNg Min Ing merupakan bukti bukti yang cukup sebagai dasar menetapkanpemohon sebagai Tersangka;Menimbang, bahwa bukti T.18 tentang Surat Printah PenyidikanNomor :SP.SIDIK

sampai 8 (delapan) tidak dapat11diterima karena sangat jelas tidak ada korelasinya dengan perkara aquo dandalil Pemohon pada poin 9 (Sembilan) yang mengatakan SUTION SHdijadikan sebagai tersangka itu tidak berdasarkan hukum karena sangat jelasuntuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus memenuhi buktipermulaan dan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184KUHAP..Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomo r: SP.Sidik/ 262.a/VI/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T8.9. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 kepada Ir.

di SP3 Kan) Polri, karena H Lukman Hakim, SP MemilikiUang Banyak dan Bisa Mengatur Hukum di Riau ini, sedangkan BerkasPengaduan (BAP) dari Saksi H Lukman Hakim, SP tersebut Tetap berada diPolda Riau untuk dinaikkan kepengadilan.Bahwa atas limpahan dan penanganan proses perkara tersebut dari LaporanPengaduan Pemohon ditindak lajuti oleh Polresta Pekanbaru dengan TerlaporH.Lukman Hakim dan Terlapor Sution,SH, dan Laporan Pengaduan Pemohonoleh Termohon telah diterbitkan SP3 Polresta Pekanbaru Nomor SP.Sidik

Bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo berdasarkansurat perintah penghentian penyidikan dengan nomor SP.Sidik/ 262a / VI /2015 /Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 dan memberitahukan hal itu kepadaPemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor :B/535d/V1/2015/Reskrim, tanggal 25 Juni 2015 dan telah memberitahukan keKepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru) dengan Nomor : B/288a/V1/2015/Reskrim, Tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan pasal 109 KUHAP.Menimbang, bahwa dari jawab

Apakah sah atau tidak, tindakan Termohon menerbitkan SP3, PolrestaPekanbaru Nomor SP.Sidik/262a/V1/2015/Reskrim, tanggal 24 Juni 2015 Jo.Nomor B/535d/VI/2015/Polresta, tanggal 25 Juni 2015 untuk TerlaporH.Lukman Hakim saja.

Bahwa Termohon selanjutnya melaksanakan tindakan penyidikanSetelahberdasarkan Laporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ; surat perintah tugas nomor :Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014 dan Suratperintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrimtanggal 6 Mei 2014.Bahwa pada saat dilakukan penyidikan, selanjutnya Termohondapat menyimpulkan / menetapkan bahwa pemohon sebagaitersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup berupaLaporan Polisi,

Menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 adalah sah menurut hukum.3.

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/445.b/V/2014/Reskrim tanggal 6 Mei 2014 (bukti T6).7. Foto copy Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara keBPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/519/IV/2014/Res. Bms, tanggal 7April 2014 (bukti T7).8. Foto copy Risalah Hasil Pemaparan Perkara dari BPKP Provinsi JawaTengah tanggal 21 April 2014 (bukti T8).9. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 6 Mei 2014 (bukti T9).10.

ini berdasarkan surat permintaanyang diterbitkan oleh Polres Banyumas pada tahap Penyidikan.Selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 6 Mei 2014dengan menyimpulkan bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahappenyidikan dan Termohon juga melaksanakan tindakan penyidikan berdasarkanLaporan polisi nomor : LP/A/168/V/2014/Jateng/Res.Bms tertanggal 6 Mei 2014 ;surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/445.a/V/2014/Reskrim tertanggal 6 Mei 2014dan Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik

bukti permulaanyang cukup berupa Laporan Polisi, keterangan saksisaksi yang telah dituangkandalam BAP saksi, alat bukti petunjuk berupa persesuaian antara keterangan saksidan barang bukti, serta keterangan ahli dan lebih ditegaskan lagi dengan laporanHasil Audit yang dikeluarkan oleh BPKP Prov.Jawa Tengah, sehingga Termohonmemohon kepada Hakim untuk menyatakan menolak permohonan PraperadilanPemohon dan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka kepada Pemohonberdasarkan Surat Perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik

D I L I:

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan dalam perkara pidana atas nama RAFFI FARID AHMAD sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.TAP /01/VII/2019/BNN Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 24 Juli 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Sidik