Nomor ; 595K/PDT/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang oleh terdakwa SUKARTA binDURGI ditafsirkan amar putusannya berupa membatalkan Suratkesepakatan 3 (tiga) Kepala Desa/Kuwu Sukra ,Kkepala Desa/Kuwu Sukrawetan, dan Kepala Desa/Kuwu Bogor , terdakwa SUKARTA bin DUGIselaku Kuwu Desa Bogor mengirim Surat Nomor : 140/35/Ds.2010tanggal 12 Oktober 2011 yang tembusannya dikirim kepada BupatiIndramayu dan Asisten Tatapraja setda Kabupaten Indramayu, adapunluas tanahEks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar

Nomor ; 595K/PDT/2010 tanggal 21 Juni 2010 yang oleh terdakwa SUKARTA binDURGI ditafsirkan amar putusannya berupa membatalkan Suratkesepakatan 3 (tiga) Kepala Desa/Kuwu Sukra ,Kkepala Desa/Kuwu Sukrawetan, dan Kepala Desa/Kuwu Bogor , terdakwa SUKARTA bin DUGIselaku Kuwu Desa Bogor mengirim Surat Nomor : 140/35/Ds.2010tanggal 12 Oktober 2011 yang tembusannya dikirim kepada BupatiIndramayu dan Asisten Tatapraja setda Kabupaten Indramayu, adapunluas tanah Eks Pengangonan Desa Bogor seluas 80,680 hektar

, yang menurut resume hasil penelitian PanitiaPengadaan Tanah (P2T) Kotamadya Jakarta Timur atas tanah yangdimohonkan pembayaran ganti rugi oleh TNIAD di Kelurahan Ceger danBambu Apus tanggal 18 Pebruari 2003 yang ditandatangani oleh Asisten TataPraja Drs. H. Burhannudin, MM, selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T), padahalaman 5 angka 6 menyatakan: atas nama Daim bin Keman, Girik C No. 154,Persil 29 blok S.V Kelurahan Ceger seluas 6.051 m? masuk peta 51, 52, 54dan 61, luas 3.057 m?

Nomor :64/PID.B/2010/PN.END tanggal 3 September 2010 ; (wide Bukti P14 = TMenimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur pasal 5 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatanterdakwa, maka dakwaan alternative kedua primair tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;(hal. 59) ...perbuatan terdakwa telah mencederai jabatannya sebagai asisten tatapraja

Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor:Halaman 6 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.BNAPeg.821.12/SK/448/86 tertanggal 20 Mei 1986 dengan pangkat PengaturMuda Tatapraja Golongan Ruang II/a;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/65/2009tertanggal 30 September 2009, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009,PENGGUGAT dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tk.

, setelah melakukanpeninjauan lokasi tersebut, Puji Hartono mengundang terdakwauntuk rapat pembahasan penetapan harga ganti rugi TPA SampahDesa Banyuroto Kecamatan Nanggulan pada tanggal 7 April 2006,kemudian dilakukan rapat negosiasi harga di ruang Asisten TataPraja Pemda Kabupaten Kulonprogo yang dihadiri oleh PanitiaPengadaan Tanah diantaranya yaitu Sarjana selaku Kepala BagianPemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkapPenanggung Jawab Kegiatan Panitia Pengadaan Tanah, Ir.

Bahwa, Penggugat dan Penggugat Il atau Para Penggugat adalahpasangan suami Isteri yang telah berumah tangga sejak tanggal 02Januari 2008 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor :03 / 1 / 2008, tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Asisten TataPraja dan Aparatur Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Bukti P 1) ;2.

(Bukti P 12).Bahwa berdasarkan Nota Dinas, tertanggal 15 Maret 1995 dari Asisten TataPraja kepada Tergugat Il Tanah Eks P.T. Perkebunan Suradita yangterletak di Desa Dandang luasnya + 67,5 hektar, dimana seluas + 50 hektartelah diberikan kepada P.T. Libross Derap Abadi (Penggugat) untukpembangunan perumahan Type Rumah Sederhana/Rumah SangatSederhana (RS/RSS) untuk anggota Direktorat Reserse Mabes Polri,sehingga sisanya seluas + 17,5 hektar.

Putusan Perdata Nomor 151/PDT/2016/PT BTN15.16.17.18.tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah TanahNegara, sedangkan dalam Pasal 17 (2) Hapusnya Hak Guna Usahasebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan tanahnya menjaditanah negara.Bahwa berdasarkan nota dinas, tertanggal 15 Maret 1995 dari Asisten TataPraja kepada Tergugat Il tanah eks. PT Perkebunan Suradita yang terletakdi Desa Dandang luasnya 67,5 hektar, dimana seluas 50 hektar telahdiberikan kepada PI.

Yasmen selaku Asisten TataPraja, selanjutnya saksi Drs. Yasmen juga menyetujuinyadengan mencantumkan parafnya pada draft tersebut padatanggal 28 November 2007. Kemudian draft tersebutdisampaikan kepada Sekdako yaitu saksi Drs. 4H. Khairul,selanjutnya saksi Drs.H. Khairul juga menyetujuinya denganmencantumkan parafnya pada tanggal 28 November 2007 dankemudian draft tersebut diajukan ke Walikota Bukittinggi,selanjutnya draft tersebut ditandatangani oleh Drs.

Tapem, setelahdiparaf kemudian diteruskan kepada Asisten ( Bidang TataPraja) untuk diparaf, diajukan ke Kabag. Hukum untuk diparafsetelah itu) baru diteruskan ke Saksi Drs. Khairul selakuSekretaris Daerah Kota Bukittinggi;Bahwa benar kemudian setelah diparaf dan disetujui Setdako drafttersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku PPTK untukditeruskan ke Walikota untuk ditandatangani.

Wako No. 821.20/05/II1 BKD2007 Tanggal 30Maret 2007 Tentang Pengangkatan sebagai Assisten TataPraja Setda kota Bukittinggi.Data Kepegawaian An. Drs.WasdinataFoto Copy SK. Gub. No.UP.1169/1/DN1986 tgl 30 April 1986Tentang Pengangkatan CPNS ;Foto Copy SK. Gub. No.UP.874/2/DN1987 Tgl.30 Maret 1987Tentang PNS ;Foto Copy SK. Wako No.821.20/09/III BKD2006 Tgl 21 Juni2006 Tentang Pengangkatan sebagai PJ.Kepala BagianPemerintahan Setda Kota Bukittinggi.

berikut:Penerimaan Dana cair tanggal April 2008 Rp. 125.000.000,00Pengeluaran Sesuai peruntukannya: Rp. 61.637.400,00Sub jumlah Rp. 61.637.400,00 Tidak sesuai peruntukannya: Didukung bukti: Rp. 17.617.000,00 Tidak didukung bukti: Rp. 23.745.000,00Sub jumlah Rp. 41.362.000,00Jumlah Pengeluaran Rp. 102.999.400,00Jumlah yang tidak dapat di pertanggungjawabkanRp.22.000,600,003 Penyalahgunaan Dana Bantuan Pilihan Bupati APBD Kabupaten TegalTA 2008:3.1 Bahwa Polres Tegal disamping menyelenggarakan Operasi TataPraja

Pol: Sprin/546/IX/2008,tanggal 4 September 2008, tentang Perintah Pelaksanaan Operasi TataPraja 2008 Polres Tegal, dengan sumber pembiayaan dari APBDTingkat Il tahun 2008 Pemkab Tegal sebesar Rp.799.400.000.; 79 Perkara KorupsiMenimbang, bahwa sebelum pencairan dana bantuan untukpembiayaan kegiatan pengamanan Pemilihan Bupati Tegal, terlebihdahulu dibuat Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan Pengendaliandan Lingkungan Dalam Pelaksanaan Pilkada Bagi Polres Tegal antaraKepala Kantor Kesbangpol dan

Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala Bagian TataPraja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir yaitu Sdri. Dra. Riani TisnaDewi, MM;g. Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah adalah Kepala BagianPengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Pasir yaitu Sdr. Ir.Syamsir Artha, M.Si.;h.

1.7.11.37 tanggal 01 Maret 2006 tentang pelaksanaan pembebasantanah/lahan untuk pembangunan RSUD di Kelurahan Bintaro KecamatanPesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2006 yang didasarkanpada Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 1222/2005 tentang Panitia Pengadaan Tanah untuk KepentinganUmum di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 30 Juni 2005di mana yang duduk dalam P2T (Panitia Pengadaan Tanah) adalah : Walikota sebagai Ketua (Dadang Kafrawi) Asisten Tatapraja

terkenapembebasan lahan.Melaksanakan pengukuran dan Advis Planing terhadap lahan yangterkena pembebasan.Melaksanakan pengukuran dan meneliti informasi harga tanahyang terkena pembebasan.Melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap tanamantanamanyang ada diatasnya.Melaksanakan' Inventarisasi/pendataan terhadap bangunan danbenda benda lain yang ada diatasnya.Melakukan musyawarah harga dengan pemilik tanah yang terkenapembebasan.Menyiapkan penetapan harga dengan Keputusan WalikotamadyaJakarta Selatan.Asisten Tatapraja

Asisten Tatapraja selaku wakil Ketua : tidak tersentuh hukummerangkap anggota sama sekalii ;3. Ka. BPN Jakarta Timur selaku Wakil Ketua : tidak tersentuh hukumII sama sekali;4.Ka. Sudin Pertanahan dan Pemetaan: tidak tersentuh hukumselaku Sekretaris merangkap anggota sama sekali;5. Ka. Bagian Administrasi wilayah selaku : tidak tersentuh hukumSekretaris merangkap anggota sama sekali;6.

Zai, SH sebagai KabagHukum kepada Bupati Nias d/p Sekda melalui Asisten TataPraja dan Kesos Nomor : 1092 / Hk tanggal 29 Oktober 2007perihal laporan perjalanan dinas dalam rangka koordinasidengan PT. Riau Airlines mengenai Rancangan PerjanjianKerjasama antara PT.

SETIADILAKSONO HALIM, pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kasubag Hukum ;Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2004 saksi pernah dipanggil oleh Asisten TataPraja untuk rapat hadir pada waktu itu adalah saksi Drs. MASUDI,M.Si dan saksiBENNY SUBANDRIO,SH sedangkan yang lainnya saksi lupa, pada waktu itu saksimelihat Drs. MASUDI,M.Si membawa surat permohonan dari CV.

TataPraja I, No. 28, RT.75, KomplKORPRI BloK 11 Balikpapan76115.NomorTel/Fax =: Phone0542874730.Fax0542874730.halaman 29 dari 98 halaman, Putusan Nomor : 21/G/2012/PTUNSMD1.3,Il.Atas suatu wilayah yang terletak di :Kelurahan /Desa : Rintik, Labangka, Babulu Darat,Gn. Intan dan Gn.

TahapKelima."57Sesuai bunyi Notulen Rapat yang diperbuat dan ditandatangani oleh Asisten I/TataPraja Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Pimpinan Rapat, akantetapi ternyata sampai dengan saat ini Penggugat selaku Bapak Angkattetap tidak melaksanakan segala apa yang dijanjijanjikannya kepada Masyarakat(Para Tergugat), sehingga sesungguhnya Penggugat telah melukai perasaanhukum dan keadilan Masyarakat 6 (enam) Desa tersebut dan/atau sejak semulasudah tidak beriktikadbaik (Niet Kwarder Trou

Sus/2011Tanah untuk Kepentingan Umum di Propinsi Daerah Khusus lou KotaJakarta tanggal 30 Juni 2005 dimana yang duduk dalam P2T (PanitiaPengadaan Tanah) adalah:> Walikota sebagai Ketua (Dadang Kafrawi);> Asisten Tatapraja sebagai Wakil Ketua (Zaunuddin Tohir);> Sekretaris (Ka. pemetaan);> Sekretaris Il Kabag Adwil (H. Paryanto);> Anggota : 1.Ka.PBB2. Ka. Sudin Tata Kota3. Ka. Sudin Pertanian dan Perikanan4. Ka. Bag. Hukum5. Ka. Sudin Tata Bangunan dan Gedung Pemda6. Camat Pesanggrahan7.

Blora,tanggal 21 September 2000, Perihal: Proses Pelepasan Tanah KawasanWonorejo Cepu, bertanda bukti: P12;Foto copy Keputusan Bupati Blora, Nomor: 593/946/2000, TentangPembentukan Tim Penaksir Harga Tanah Penguasaan PemerintahKabupaten Blora di Kawasan Wonorejo, Kelurahan Karangboyo, Ngelodan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, tanggal 30 September 2000(ditanda tangani oleh Wakil Bupati Blora), beserta lampiran, bertandabukti: P13;Foto copy Nota Dinas, Kepada Bapak Bupati Blora, dari: Asisten TataPraja

Desa, maka Terdakwa sebagai Kepala Desamemiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala PemerintahDesa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan PemerintahanDesa, melaksanakan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi sebagai berikut:a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tatapraja