Bij de toepassing van dit en van het voorgaan de artikelmoet steeds worden acht gegeven op het verschil, hetwelkde wetgeving daarstelt tussen Europeanan en Inlanders.Terjemahannya:1. Bentuk dari setiap perbuatan dinilai menurut perundangundangan negara dan tempat perbuatan itu dilakukan.2.

Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I, majelishakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujul penerapan dan pertimbangan hukummajelis hakim tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena penerapan danpertimbangan hukumnya telah tepat dan benar sehingga diambil alin sebagaipertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbanganhukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa masuknya pihak ketiga dalam proses perkaraberdasarkan pada pasal 279 Rv..... dst, yaitu voeging, Intervensi/Tussen

Bahwa untuk menghindarkan dari kerugian yang lebih besar akibatperbuatan Tergugat, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimdalam mengadili sengketa a quo berkenan menghukum Tergugat dalamsuatu Putusan Sela (Tussen Vonnis), yaitu melarang Tergugat melakukanperbuatan hukum apapun terkait dengan penjualan atau supply batubara(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1738 K/Sip/1976 tertanggal 5Juni 1976);Hal 11 Put. No. 603/ Pdt/2019/PT.DKI35.

mengayomi (iustisi proticive)khususnya bagi Masyarakat Kabupaten Lebong dan atau PemerintahKabupaten Lebong yang secara yuridis dan defacto telah menguasai wilayahKecamatan Padang Bano, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai,Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebongselatan, Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Pinang Belapis, karenaTermohon casu quo Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan PeraturanMenteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tidak bersikap sebagai Pejabatatau Tussen

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat menderita kerugian,untuk mencegah agar Penggugat tidak menderita kerugian yang lebihbesar sebagai akibat perbuatan Tergugat I, maka Penggugat mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo berkenanmemutus dalam suatu Putusan Sela (Tussen Vonnis) sebagai berikut:e Memerintahkan Tergugat segera menghentikan seluruh kegiatanperdagangannya, serta menarik seluruh produk yang beredar di pasaranyang menggunakan nama PT.

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSANSELA (TUSSEN VONIS).Halaman 14 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2020/PN Pnj3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mempersoalkan SURATKEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR590/K/653/2019 TANGGAL 20 DESEMBER 2019 TENTANGPENETAPAN LOKASI PENGADAAN / PEMBEBASAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN BENDUNGAN SEPAKU SEMOI KAB. PPU DIPROV.

HukumPerdata.Bahwa oleh karena Surat keputusan Tergugat a quo ini merupakan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka apabila hendak mengajukangugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat a quo haruslah melaluiPeradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Negeri /Peradilan Umum, sebagaimana gugatan Penggugat dalam Perkara a quotersebut;BAHWA BERDASARKAN PADA URAIAN DAN FAKTAFAKTA HUKUMTERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT MOHON KEPADA MAJELISHAKIM YANG MULIA UNTUK SEGERA MENJATUHKAN PUTUSANSELA (TUSSEN

Samarinda terlebih dahulumengeluarkan putusan sela (Tussen Vonis);GUGATAN A QUO KABURITIDAK JELAS (OBSCUNDANGUNDANGR LIBEL);Hal. 30 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMRbahwa gugatan Para Penggugat ini kabur/tidak jelas (obscUndangUndangr libel), sebab dalam gugatannya Para Penggugat tidak secara implisit danrinci menjelaskan dan menguraikan bentuk bentuk kesalahan danperbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III dalam perkaraini, sehingga ditempatkan sebagai Turut Tergugat

Gugatan tersebut dapat berupa larangan melanjutkan suatu kegiatanuntuk mengurangi kerugian yang lebih besar bila gugatan dikabulkan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Putusan Provisi masuk dalamkelompok putusan sela (tussen vonnis) yang diputuskan sebelum pokok perkaradiputus dan tidak termasuk pokok perkara, dan bertujuan untuk melindungkepentingan Penggugat dan termasuk dalam putusan yang didahulukan(Uitvoerbaar bij voorraad);Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan putusan provisi secaraimplisit

Halaman 23 dari 51memeriksa dan memutus perkara ini kiranya terlebin dahulumengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonis). Bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatankepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNURPROVINSI KALIMANTAN TIMUR, beralamat Kantor di Jalan Gajah MadaNomor 2 Samarinda, Kota Samarinda Kalimantan Timur sebagaiTergugat Il.

berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksaGugatan a quo, secara ex officio menyatakan tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan a quo;Bahwa berdasarkan Alasan Alasan Hukum (juridische redenering)tersebut di atas berkaitan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yangdiajukan oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, agar berkenanmenjatuhkan Putusan Sela (tussen

didalamnya, terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Blok RukanGold Coast A No. 012, No. 015, No. 016, No. 017, No. 018 Pantai IndahKapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap masingmasingpeletakan sita tersebut (van waarde verklaard) ( Pasal 227 ayat (4) HIR);Gugatan Provisi.Bahwa di khawatirkan Tergugat dengan itikad tidak baik akan memindahtangankan saham sengketa, mohon Majelis Hakim berkenan memberi PutusanSela (Tussen

Gugatan tersebut dapat berupa larangan melanjutkan suatukegiatan untuk mengurangi kerugian yang lebih besar bila gugatan dikabulkan;Menimbang, bahwa pada prinsipnya Putusan Provisi masuk dalamkelompok putusan sela (tussen vonnis) yang diputuskan sebelum pokokperkara diputus dan tidak termasuk pokok perkara, dan bertujuan untukmelindungi kepentingan Penggugat dan termasuk dalam putusan yangdidahulukan (Uitvoerbaar bij voorraad);Menimbang, bahwa dasar hukum pengaturan putusan provisi secaraimplisit

Putusan Sela ( tussen vonnis )Yaitu Putusan Sela adalah putusan yang di jatuhkan sebelum putusan akhiryang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudahkelanjutan pemeriksaan perkaraBerdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua PengadilanNegeri Denpasar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkanperkara ini untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

tindak pidanasebelumnya; Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukandelik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhipidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembagapermasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalamHalaman 28 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Buljangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebutmelakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidanasebelumnya; Tussen

Gatot Subroto Kav. 27,Jakarta Selatan dengan menyatakan sah dan berharga dalam putusanterhadap masingmasing penyitaan tersebut (Pasal 227 ayat (4) HIR) ;DALAM PROVISIBahwa dikhawatirkan Para Tergugat dengan itikad tidak baik memindahtangankan saham sengketa kepada orang lain, mohon putusan sela(tussen vonnis) yang melarang Para Tergugat melakukan perbuatanhukum apapun terhadap assetaset Para Tergugat dengan ancamanhukuman membayar uang paksa (duangsom) setiap hari sebesar Rp.1.000.000, (satu juta

Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatanbutir 21. halaman 16. s/d halaman 18. sama sekali tidak beralasan, olehkarena itu harus ditolak berdasarkan alasan sebagai berikut :(i) Semua dalil Gugatan Para Penggugat telah dibantah olehTERGUGAT dengan berbagai alasan yang menurut hukum patutdipertanggungjawabkan;(i) Dengan demikian, tidak ada alasan yang sifatnya urgent untukdikabulkan putusan sela (tussen vonnis) yang melarang ParaTergugat khususnya Tergugat dalam hal melakukan

Dimana maksud Putusan Sela sebagaimana terdapat dalam Hukum AcaraPerdata,menurutPasal 185 ayat (1) HIR, terdapat Putusan Hakim berdasarkanwaktu penjatuhannya, yaitu:> Putusan akhir, bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatusengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu(pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung)dan dapat bersifat deklaratif, constitutief, dan condemnatoir,sedangkan;> Putusan Sela (tussen vonnis)Putusan Sela dijatuhkan sebelum putusan akhir yang

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Er iseen oorzakelijk verband tussen acties en verliezen);Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN TIgMenimbang, bahwa mengaitkan pertimbangan di atas dengan pokoksengketa para pihak, yang menjadi pokok permasalahan adalah perjanjian yangdidalilkan para pihak.

ParaPenggugat, yang seolaholah Para Penggugat adalah pihak yang tidakberdaya dan dalam tekanan;Bahwa berdasarkan kepada alasan Para Penggugat diatas mohonkehadapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A / Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Pihakuntuk hadir pada waktu dan tempat persidangan untuk itu sertaHalaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pdt.G/2019/PN Cbiselanjutnya memutuskan Perkara ini dengan Amar berbunyi sebagaiberikut :DALAM PUTUSAN SELA (TUSSEN

Bahwa dikhawatirkan Tergugat dengan itikad tidak baik akan memindahtangankan saham sengketa, mohon Majelis Hakim berkenan memberiPutusan Sela (Tussen Vonnis) melarang Tergugat melakukan perbuatanhukum apapun terhadap saham sengketa dengan ancaman hukumanmembayar uang paksa (dwangsom) apabila melanggar larangan tersebutsetiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (PutusanMahmkamah Agung RI Nomor 1738 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juni 1976);e Bahwa uang paksa (dwangsom) harus dibayar terhitung

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2584K/PDT/1986Tanggal 14 April 1988, Tentang Pembatalan Surat Kuasa Multlak ;Maka guna menghindari adanya penguasaan ataupun peralihan hak akibatpemberian Kuasa Mutlak, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR, kiranya Pengadilanberkenan memutus terlebin dahulu dengan Putusan Sela (Tussen Vonnis), berupapenangguhan pemberlakuan Akta perjanjian aquo sampai perkara ini memilikikekuatan hukum tetap ;Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan Hukum/PMH sebagaimana

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2584K/PDT/1986 Tanggal 14 April 1988, Tentang Pembatalan SuratKuasa Mutlak ;Maka guna menghindari adanya penguasaan ataupun peralihan hak akibatpemberian Kuasa Mutlak, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR, dalam putusanprovisi kiranya Pengadilan berkenan memutus terlebih dahulu dengan PutusanSela (Tussen Vonnis), berupa Penangguhan Pemberlakuan Aktaperjanjianaquo sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1