Ditemukan 17789 data
SONDANG GULTOM, SKM
Tergugat:
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
86 — 39
Standard Ketenagaan PuskesmasKawasan Perkotaan Rawat Inap Tenaga KesehatanMasyarakat Berjumlah 2 (dua) orang, sehingga ketikaHal. 4 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUNMDNPenggugat di Mutasi dari UPT. Puskesmas Belawan, JumlahPegawai Tenaga Kesehatan Masyarakat di UPT. PuskesmasBelawan menjadi berkurang 1 (satu) orang;Penggugat saat di Mutasi ke UPT.
(Lima JutaDua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan diterima Penggugat,sehingga Penggugat sangat dirugikan dalam hal ini; Penggugat di UPT. Puskesmas Medan Labuhan dipandangsinis oleh rekan kerja di UPT.
Puskesmas Belawan ke UPT. Puskesmas MedanLabuhan, dikarenakan adanya permasalahan Laporan Penggugatke Polda Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 2018 yangmelaporkan Kepala UPT. Puskesmas Belawan dr. Adi Raja BrandoLubis, M.Kes.16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Nota Tugas Kepala DinasKesehatan Kota Medan Nomor : 824.3/378.22/X/2018 tanggal 17Oktober 2018 tentang dipindahtugaskannya Penggugat dari UPT.Puskesmas Belawan ke UPT.
Puskesmas Belawan ke UPT.
Puskesmas Belawan ke UPT. PuskesmasMedan Labuhan;Bahwa kepentingan Penggugat : Penggugat telah dirugikan dengankeluarnya Nota Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Nomor :824.2/378.22/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 tentangdipindahtugaskannya Penggugat oleh Tergugat (Kepala Dinas KesehatanKota Medan), dimana Penggugat dipindahtugaskan dari UPT. PuskesmasHal. 16 Putusan Nomor : 118/G/2019/PTUNMDNBelawan ke UPT. Puskesmas Medan Labuhan.
106 — 59
POKJA(KELOMPOK KERJA) PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA UPT-ULP KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 20162. PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN) KEGIATAN BANTUAN PELAKSANAAN IBADAH UMROH BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA KAB. REJANG LEBONG TAHUN 2016
27 — 4
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai security / satpam pada kantor DinasPertanian UPT Pengelolaan Jagung di Desa Dander Rt 24/03 Kecamatan Dander KabupatenBojonegoro merasa tidak puas terhadap keputusan pimpinan kantor UPT Penglolaan Jagung3yang memecatnya sebagai security, merasa tidak pernah melakukan kesalahan dandiberhentikan sebagai tenaga security / satpam, lalu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012pukul 13.00 wib terdakwa
melampiaskan emosinya dengan cara mendatangi kantor UPTPengelolaan Jagung dan merusak kaca jendela kantor menggunakan kayu jenis jati / rencekyang diambil oleh terdakwa dari pinggir jalan yang selanjutnya digunakan untuk memukulserta memecahi jendela kantor UPT tersebut sebanyak 7 (tujuh) lokasi kaca jendela mulai daridepan kantor sampai ke bagian selatan sehingga kaca jendela kantor UPT tersebut pecah.Akibat perbuatan terdakwa, kantor UPT Pengelolaan Jagung Dinas Pertanian KabupatenBojonegoro mengalami
emosinya dengan cara mendatangikantor UPT Pengelolaan Jagung dan merusak kaca jendela kantormenggunakan kayu jenis jati / rencek yang diambil oleh terdakwa daripinggir jalan yang selanjutnya digunakan untuk memukul sertamemecahi jendela kantor UPT tersebut sebanyak 7 (tujuh) lokasi kacajendela mulai dari depan kantor sampai ke bagian selatan sehingga kacajendela kantor UPT tersebut pecah.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: (satu) batang kayu jati sebesar
dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak Kepala KantorDinas Pertanian UPT Pengelolaan Jagung selaku penanggung jawab kantor.Dengan demikian unsur ini telah terpenuht.3.
UPT Pengeloaan Jagung yang memecatnya sebagai security danmengalihkan ke bagian sales, lalu terdakwa melampiaskan emosinya dengan caramendatangi kantor UPT Pengelolaan Jagung dan merusak kaca jendela kantormenggunakan kayu jnis jati / rencek yang diambil oleh terdakwa dari pinggirjalan yang selanjutnya digunakan untuk memukul serta memecahi jendela kantorUPT tersebut sebanyaj 7 (tujuh) lokasi kaca jendela mulai dari depan kantorsampa ke bagian selatan sehingga kaca jendela kantor UPT tersebut pecahberserakan
REHULINA SEMBIRING, S.H
Terdakwa:
Drs. JEKSON NAPITUPULU
99 — 16
berupa :
- 1 (satu) buah amlop warna coklat yang berisikan uang tunai senilai Rp. 9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak MUHAMMAD ASWIN LUBIS
- 1 (satu) bundel surat hasil investigasi dari LSM Mandiri Medan di Dinas Bina Marga dari Dinas Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 tentang paket pemeliharaan rutin 11 Unit Pelayanan Terpadu (UPT
JEKSON NAPITUPULU selaku Ketua LSM Mandiri Medanberisi tentang hasil investigasi Terdakwa di lapangan bahwa telah terjadipenyimpangan penggunaan anggaran perawatan jalan dan jembatan di wilayahkerja UPT Kota Padang Sidempuan dan surat yang sama ditujukan kepadasaksi MARLINDO HARAHAP selaku Kepala UPT Gunung Tua untuk wilayahkerja Kabupaten Tapanuli Selatan selanjutnya kedua saksi menghubungitemannya saksi MUHAMMAD ASWIN LUBIS Als SION untuk bertemu di Medantepatnya di Cafe Kok Tong CBD Polonia Medan
Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan yaitu dengan membuat suratlaporan Investigasi pemeliharaan rutin kepada Inspektorat PropinsiSumut dan surat tersebut dikirimkan juga kepada UPT PadangSidempuan dan UPT Gunung Tua yang ditembuskan kepada GubernurSumut, Kejaksaan Tinggi Sumut dan Tipikor Polda Sumut, yangselanjutnya pelaku menghubungi kedua UPT tersebut apakah suratsudah diterima dan dari percakapan UPT, Terdakwa berkata masalahHalaman 4 dari 16 halamanPutusan Nomor 2424/Pid.B/2019/PN MdnLaporan Investigasi
JEKSONNAPITUPULU tidak ada minta uang kepada saksi namun la memintauang kepada MUHAMMAD ASWIN LUBIS' yang kami = suruhmenghubunginya dan menemuimya yang selanjutnya saat diminta uangsebesar Rp.9.950.000. tertangkap tangan oleh petugas Polisi dari PoldaSumut sebagai penyelesaian surat hasil investigasi pemeliharaan rutinjalan dan jembatan di UPT Gunung tau dan UPT Padang sidempuan dantidak lagi dilapor kepada pihak berwajib;Bahwa keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya.5.
Tapsel UPT Padang Sidempuan Bina Margadan Bina Konstruksi Propinsi Sumut ke UPT Padang Sidempuan.Bahwa Surat dari LSM Mandiri Medan tersebut la terima pada tanggal 12Juni 2019 yang mana surat tersebut isinya adalah tentang adanyadugaan penyalahan gunaan anggaran pemeliharan rutin Jalan danJembatan APBD Propinsi Sumut diwilayah kerja UPT Padang SidempuanTahun anggaran 2018 dengan tembusan kepada Gubernur SumateraUtara, Kejati Sumatera Utara dan Tipikor Poldasu namun surat tersebutditujukan kepada
Bahwa biaya perawatan rutin jalan dan jembatan pertahun sesuaianggaran dari Pempropsu ke Dinas Bina Marga ke masingmasing UPTmaka Kepala UPT mengendalikan dan melaksanakan pemeliharaan rutinsesuai dengan item pekerjaan yang telah dianggarkan pertahunnya, yangmana Kepala UPT adalah Kuasa pengguna anggaran dari Dinas PU.Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara.
68 — 34
UM.001/708/UPT/KKP/2012 Pihak Pertama, No. 48/CKU/XI/2012 PihakKedua tanggal 2 Nop 2012, BAP No. UM.001/836/UPT/201232tanggal 10 Desember 2012, BAST No.
UM.001/711/UPT/KKP/2012 Pihak Pertama,No. 49/CKU/X1/2012 Pihak Kedua tanggal 2 Nop 2012, BAPNo. UM.001/830/UPT/KKP/2012 tanggal 10 Desember 2012,BAST No.
UM.001/711/UPT/KKP/2012 Pihak Pertama,No. 49/CKU/X1/2012 Pihak Kedua tanggal 2 Nop 2012, BAPNo. UM.001/832/UPT/KKP/2012 tanggal 10 Desember 2012,BAST No.
Pembayaran AngsuranNomor : UM.001/835/UPT/KKP/2012, tgl 10 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : UM.001/836/UPT/KKP/2012, tg!
UM.001/710/UPT/KKP/2012 Pihak Pertama, No. 32/SK/XI/2012 Pihak Keduatanggal 2 Nop 2012, SPMK No. UM.001/704/UPT/KKP/2012tanggal 2 Nop 2012, SPMK No.
Yugo Susandi, SH
Terdakwa:
Jolo Maruto, SP.,M.Ma Bin Koewat
81 — 10
Tikung sejak sekitar tahun 2000, dan untuk legalitas kelompok tani MardiTani Desa Pengumbulanadi Kec.Tikung sudah memiliki badan hukumnyayang diterbitkan sekitar Tahun 2015.Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN LmgBahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 08.00 WIB adaPenyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari UPT. Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan Kec. Tikung yang bernama ERNI datangkerumahnya dan menyuruh untuk hadir di kantor UPT.
DinasTanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan kecamatan Mantup Kab.Lamongan.Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 10.00 WIBdatang ke UPT.
Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, sekira pukul 09.00 WIB saksiselaku Ketua Kelompok Tani Tani Mukti Mojoranu Desa Dukuhagungdiundang dalam pertemuan di kantor UPT Dinas Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Tikung, tetapi ia tidak mengikutiHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 88/Pid.B/2019/PN Lmgpertemuan tersebut, karena pada saat pertemuan tersebut saksi ada acaramendadak.Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018, sekira pukul.09.00 WIB saksidatang di UPT Dinas Tanaman Pangan
ke kantor UPT.
Bahwa telah terjadi penyerahan uang yang dilakukan oleh pengurus kelompoktani kepada pegawai UPT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura danPerkebunan Kecamatan Tikung pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018 sekirapukul 10.00 WIB diruang tengah Kantor UPT Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Tikung Kab. Lamongan.
2.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Cq UPT Rumah Sakit Daha Husada Kediri dahulu UPT Rumah Sakit Kusta Kediri
107 — 145
Gubernur Jawa Timur
2.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Cq Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Cq UPT Rumah Sakit Daha Husada Kediri dahulu UPT Rumah Sakit Kusta Kediri
147 — 28
34 SD dengan jumlah siswa 14.284 siswa;Benar bahwa adanya kekurangan pakaian seragam sekolah dasar dan sepatuuntuk UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Cimanggis berdasarkan data yangada di UPT Kecamatan yang ditanda tangani oleh Hj.
Kepala UPT Pendidikan TK/SD KecamatanPancoran Mas Kota Depok kepada Hj.
UPT Pendidikan TK/SD KecamatanPancoran Mas Kota Depok kepada Drs.
Sus/TPK/2016/PN.BdgCHANDRA, S.Pd, MM selaku Kepala UPT Pendidikan KecamatanCipayung Kepada Hj.
Sus/TPK/2016/PN.Bdg36.112) 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Seragam UPT.
CHRISTIAN SINULINGGA, SH., M.H
Terdakwa:
NUSIRUAN, ST
104 — 22
- 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan catatan Pegawai UPT yang menyerahkan uang dan 1 (satu) buah pulpen warna orens tetap dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
dan saksi bekerja Tenaga Honorarium/PTTdari Tahun 2014 sampai dengan sekarang.Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dimana Terdakwa adalahsebagai atasan saksi sebagai Kepala UPT Medan Wilayah Utara diDinas Pekerjaan Umum Kota Medan.Bahwa saksi diamankan oleh polisi bersama dengan kawankawan saatsaksi sedang menerima dan mengumpulkan uang dari TenagaHonorarium/PTT untuk diserahkan kepada Kepala UPT Medan WilayahUtara pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 12.00bertempat di kantor UPT
masuk dari kantor UPT WilayahUtara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan untuk memastikan kebenaraninformasi tersebut terutama kami mencari namanama Mandor yangmelakukan Pengutipan.
Medan;Bahwa adapun yang membayar gaji dari 82 orang anggota PTT (PegawalTidak Tetap) yang bekerja di Kantor UPT Wilayah Utara Dinas PekerjaanUmum Kota Medan tersebut dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum KotaMedan dan besaran gaji dari anggota Pegawai Tidak Tetap (PTT) bekerjadi Kantor UPT Wilayah Utara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan adalahsebesar Rp.2.860.340, yang bersumber dari APBD Kota Medan yangditampung di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan;Bahwa Saksi selaku Kasubbag Tata Usaha Kantor UPT Wilayah
Tetap)Kantor UPT Wilayah Utara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tersebutdiangkat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
pada bulan Maret 2020 di Kantor UPT Wilayah Utara DinasPekerjaan Umum Kota Medan Jalan KL.
Terbanding/Terdakwa : SAIFUL BAHRI, SE. Bin M. DINAR ADAM
113 — 49
Selatan.> Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:a.
UPT Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah melainkan langsung digunakan oleh terdakwa untuk biayaoperasional UPT PPI Kalianda.> Bahwa perbuatan terdakwa yang berulangulang melakukan penarikan uang retribusiyang tidak berdasarkan dengan perturan yang berlaku dan hasil dari pungutantersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung
) DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut dibentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan KaliandaKabupaten Lampung Selatan.> Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:a.
) DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut dibentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda KabupatenLampung Selatan.> Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:a.
tersebut di tandatangani oleh terdakwa yang di beri cap Stempel UPT PPIKalianda dan dasar pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah KabupatenLampung Selatan Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang pembentukan Organisasidan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa peraturan yang ada dikuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namun terdakwa denganmenggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan
26 — 13
pukul 15.00Wib terdakwa datang kerumah saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDYBOLONG, saat itu saksi EDY SYAHPUTRA ADNAN Als EDY BOLONGmengajak terdakwa untuk menjual sebanyak 14 (empat belas) buah kursiplastik yang terdiri dari 10 (sepuluh) buah kursi plastik warna hijau dan 4(empat) buah kursi plastik warna biru milik Kantor UPT Dinas P dan PKecamatan Babalan yang telah berhasil diambil saksi EDY SYAHPUTRAADNAN Als EDY BOLONG dari dalam gudang Kantor UPT Dinas P dan PKecamatan Babalan serta telah disimpan
, pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wibbertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, KecamatanBabalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, KelurahanBrandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwabersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong telah mengambil kursiplastik milik Kantor Unit Pelayanan Tehnik Dinas P dan P Kec.
ERMANSYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wibbertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, KecamatanBabalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, KelurahanBrandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Terdakwabersama Edy Syahputra Adnan Alias Edy Bolong telah mengambil kursiplastik milik Kantor Unit Pelayanan Tehnik Dinas P dan P Kec.
P dan P Kec.Babalan dan juga tinggal di lingkungan Kantor UPT P dan P Kec.
EDY SYAHPUTRA ADNAN Alias EDY BOLONG, dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wibbertempat di dalam Gudang Kantor UPT Dinas P dan P, KecamatanBabalan, Kabupaten Langkat yang berada di Jalan Kartini, KelurahanBrandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Terdakwabersama saksi telah mengambil kursi plastik milik Kantor Unit PelayananTehnik Dinas P dan P Kec.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : SUHELFI SUSANTI, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : RUDY W PANJAITAN, SH MH
Terbanding/Penuntut Umum III : DIAN EKA LESTARI,SH MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HIKMAT LASE, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : HASBULLAH, SH
236 — 88
Pragas Gadatama untuk mengikuti kegiatan pengadaan jasa pengamanan Kantor Dinas & UPT Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2013;
- Asli Lembar Disposisi Sekretaris Daerah, yang berisi Surat dari : Dinkes, Nomor Surat : 900/0021/Dinkes/III/13, tanggal 04 Maret 2013, diterima tanggal : 05 Maret 2013, perihal Pendaftaran LPSE;
- Asli Lembar Disposisi Bagian Pembangunan, yang berisi Surat dari : Dinkes, Nomor Surat : 900/0021/Dinkes/III/13, tanggal 08 Maret 2013, diterima tanggal
DYAH INDRIASTUTI BU, S.SIT kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 800/0225c/PPTK/Dinkes/II/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;
- Copy Berstempel Asli Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Sdri. drg. Hj.
IRVAN OCTAVIAN, SE untuk melaksanakan pengadaan jasa pengamanan Kantor Dinas & UPT pada Kepanitianaan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT dan memberikan jadwal pelelangan kepada Koordinator Pokja Pengadaan Jasa Lainnya;
- Copy Legalisir Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan, Nomor : 810 / Kep.11-Huk/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembentukan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
IDA LIDIA selaku PPK tentang pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan Dan UPT;
- Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT, Nomor : 900/6-02/SPPBJ/PPK Peng/ Dinkes/IV/2013, tanggal 29 April 2013 kepada Yth. PT.
Masy, penyediaan layanan jasa penunjang pelayanan kesehatan pekerjaan jasa Pengamanan Kantir Dinkes dan UPT nilai Kontrak Rp. 2.868.340.000,-;
- Surat dari Bank BJB kepada Kepala BPKAD Kota Tangerang Selatan, Nomor : 0521/BSD-OPS/2017, tanggal 2 Juni 2017 tentang Konfirmasi Transaksi Surat Tanda Setoran Rekening Kas Daerah Kota Tangerang Selatan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.Baihaqi Djamasan bahwa terdapatkekurangan dokumen untuk mengikuti lelang kegiatan jasa pengamananKantor Dinas Kesehatan dan UPT, saksi Wawan menyerahkan map yangberisi fotocopy dokumen PT. Estika Guna Prima dan ceklist JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT serta menjelaskan tentang kekurangandokumen yang harus dilengkapi, lalu terdakwa Ir. Baihagi Djamasanmemberikan amplop kepada saksi Wawan dan saksi Yulius Usman yangmasingmasingnya berisi Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
Setia Bhaktinomor : SB/008/SPH/IV/2013 kepada Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP KotaTangerang Selatan perihal penawaran pekerjaan Pengadaan JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT dengan penawaran sebesar Rp.2.889.744.000.. Bahwa pada tanggal 11 April 2013 masuk surat dari PT. Qarisa Fakhiranomor : QS/027/SPH/IV/2013 kepada Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP KotaTangerang Selatan perihal penawaran pekerjaan Pengadaan JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT dengan penawaran sebesar Rp.2.887.945.000..
Ida Lidia selaku PejabatPembuat Komitmen membuat surat nomor : 900/602/SPPBJ/PPKPeng/Dinkes/IV/2013 perihal Penunjukan Penyedia Pengadaan JasaPengamanan Kantor Dinas dan UPT kepada PT. Estika Guna Prima. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 ditandatangani Surat Perjanjian(Kontrak Kerja Pengadaan Jasa) nomor : 900/602/KKPJ/Dinkes/V/2013pekerjaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas dan UPT antara DinasKesehatan Kota Tangerang Selatan oleh saksi Drg. Hj.
Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Jasa PengamananKantor Dinas & UPT, Nomor : 900/602/SPPBJ/PPK Peng/Dinkes/IV/2013, tanggal 29 April 2013 kepada Yth. PT. EstikaGunaprima;17. Nota Dinas dari Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen DinasKesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor : 800 / / PPTK / Dinkes /Ill / 2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pelaksanaan PengadaanBelanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;18.
YUDHI PERMANA, S.H.
Terdakwa:
ACHMAD PRIDASYA
229 — 80
(Non ASN Kasir UPT SAMSAT Kelapa Dua pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten).
baru tahun pajak :2021 Nomor Kohir :020/0004686/R4/MB/UPT-KD/2021 tanggal 12 Juli 2021 Atas nama PT.
UPT Kelapa Dua tanggal 01 Mei 2021
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 02 Juni 2021
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Juli 2021
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 02 Agustus
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 September 2021
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan
Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Oktober 2021
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Nopember 2021
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Desember 2021
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 03 Januari 2022
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 03 Februari 2022
- 1 (Satu) Bundel Legalisir
Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 Maret 2022
- 1 (Satu) Bundel Legalisir Rekapitulasi Penerimaan Samsat UPT Kelapa Dua tanggal 01 April 2022
Dikembalikan Kepada Sdri.
23 — 16
Dinas P dan P Kecamatan Babalan di Jalan Kartini,Kelurahan Brandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, saat ituterdakwa mengajak saksi RIDWAN Als IWAN untuk menjual sebanyak 14(empat belas) buah kursi plastik yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah kursi plastikwarna hijau dan 4 (empat) buah kursi plastik warna biru milik Kantor UPT Dinashalaman 2 dari 14 Putusan No.818/Pid.B/2016/PN Stb.P dan P Kecamatan Babalan yang telah berhasil terdakwa ambil dari dalamgudang Kantor UPT Dinas P dan P Kecamatan
Dinas P dan PKecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;Bahwa atas kejadian tersebut Kantor Dinas UPT Dinas P dan PKecamatan Babalan mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebihkurang sebesar Rp.3.000.000.
, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, saat ituterdakwa mengajak saksi RIDWAN Als IWAN untuk menjual sebanyak 14(empat belas) buah kursi plastik yang terdiri dari 10 (Sepuluh) buah kursi plastikwarna hijau dan 4 (empat) buah kursi plastik warna biru milik Kantor UPT DinasP dan P Kecamatan Babalan yang telah berhasil terdakwa ambil dari dalamgudang Kantor UPT Dinas P dan P Kecamatan Babalan serta telah disimpan diruang belakang rumah terdakwa;Setelah setuju selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa
Babalan dan juga tinggal di lingkungan Kantor UPT P dan P Kec.Babalan tersebut dan selama Terdakwa bekerja di Kantor UPT P dan PKec. Babalan seluruh kunci ruangan kantor dipegang oleh Terdakwa;Bahwa biasanya setelah dibersihin saksi selalu mengunci pintu kembali;Bahwa barang yang di curi adalah 4 (empat) buah kursi plastik warna birudan 25 (dua puluh lima) buah kursi plastik warna hijau ;Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kursi plastik dari Kantor UnitPelayanan Tehnik Dinas P dan P Kec.
87 — 10
SYAFAAT MULYANTO, M.QIH pernah menjabat selakuKepala UPT.
SYAFAAT MULYANTO, M.QIH.Bahwa saksi tidak tahu jumlah Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yangditerima UPT.
SYAFAAT MULYANTO, M.QIH pernah menjabat selakuKepala UPT. Puskesmas Mundu Kabupaten Cirebon sejak bulan Juni 2014.Bahwa pendapatan atau penerimaan di UPT. Puskesmas Mundu KabupatenCirebon selain dari Dana JKN adalah Retribusi dan BOK.Bahwa penggunaan sumber pendapatan yang diterima oleh UPT.
Ners :Bahwa di UPT. Puskesmas Mundu untuk tahun 2015 dan tahun 2016 saksimenjabat sebagai Perawat Fungsional, dan pernah membantu bendahara JKN(Sdri.Maya dan Sdr. Muhyidin) pada UPT. Puskesmas Mundu.Bahwa dasar penunjukan saksi dalam membantu Bendahara JKN tidak ada akantetapi hanya membantu teman saksi (bendahara) untuk memasukkan uang kedalam amplop.Bahwa terdakwa dr. SYAFAAT MULYANTO, M.QIH pernah menjabat selakuKepala UPT.
SusTPK/2018/PN.BdgAmaris dan pulangnya singgah dulu di Trans Studio Bandung yang diikuti olehseluruh pegawai UPT.
Hamka Juniawan, S.H.
Terdakwa:
YATIE, S.KM., M.Si
87 — 67
,M.Si.
- 1 (Satu) lembar copy legalisir Direktur UPT-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/1075.a/SR/RSUD/XII/2020 30 Desember 2020 perihal Somasi dan Rencana Gugatan Perdata tanggal 30 Desember 2020.
- 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : a-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : b-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
- 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Rumah Sakit Daerah Nomor : 445/227/UPT.RSD/III/2019 Perihal Instruksi Penagihan Jaminan Pelaksanaan Tanggal 8 Maret 2019.
- 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/3.a/SK/UPT.RSD/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Undangan Nomor: 445/1438.a/UPT-RSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT RSUD Belitung Timur Nomor : 445/158/UPT RSUD/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Delbiper Cahaya Cemerlang.
- 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 445/255/UPT-RSUD/III/2020 Perihal Tagihan Pengembalian Tanggal 11 Maret 2020.
75 — 24
UPT Terminal Barang Kota Dumai An. T. Mohd.
DPPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2013 ;7) RKA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;8) DPA SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2014 ;9) Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;10) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;11) Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi TB (Terminal Barang) Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 ;12) Laporan/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Kepala UPT
UPT Terminal Barang Kota Dumai An. T.
Bandara PinangKampai, UPT Terminal AKAP, UPT Terminal Barang dan UPT PengujianKendaraan Bermotor ;Bahwa atasan langsung saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan yaitu Sdr.TAUFIK S.Sos.
UPT Pengujian (Sdr.
86 — 9
Bogor terdapat 5 (lima) UPT yaitu : UPT Cibinong, UPTJonggol, UPT Ciawi, UPT Parung dan UPT Leuwiliang dan prosedurpencairan yaitu masingmasing UPT menyerahkan SP ke bidangKL( Kebersihan Lingkungan) yang selanjutnya di rekap/dihimpununtuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan selanjutnyaSPP diajukan ke Subbag Keuangan Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP) Kab.
Sumarno sebesar Rp. 501.892.000untuk UPT Ciawi dan UPT Parung Rp. 178.094.000., sedangkan CVDuta Kencana Indah Direktur Drs. Eka Wirawan untuk UPT LeuwiliangRp. 153.136.000. dan CV. Dwi Tunggal Karya Farid Waji, untuk UPTCibinong Rp. 1.033.000.000 dan UPT Jonggol Rp. 187.000.000.
UPT KSI/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS I/CV Dwi Tunggal), tgl 28 Nop2012 18 027/UPT KSII/LBAP2B/KLDKP/2012 (UPT KS II/CV Dwi Tunggal), tg!
27 Nop2012 19027/UPT KSIII/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS III/CV Rossa), tgl 27 Nop 2012 20027/UPT KSV/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS V/CV Rossa), tgl 27 Nop 2012 21027/UPT KSIV/LBAP2B/KLDKP/2012(UPT KS V/CV DKI), tgl 27 Nop 2012 Berita acara Penerimaan Barang 22027/UPT KSI/BAPB/KLDKP/2012 (UPTKS I/CV Dwi Tunggal), tgl 28 Nop 2012 23027/UPT KSII/BAPB/KLDKP/2012 (UPTKS II/CV Dwi Tunggal), tgl 27 Nop2012 24027/UPT KSIII/BAPB/KLDKP/2012(UPT KS III/CV Rossa), tgl 27 Nop 2012 25027/UPT KSV/BAPB/KLDKP/2012 (UPTKS
V/CV Rossa), tgl 27 Nop 2012 26027/UPT KSIV/BAPB/KLDKP/2012(UPT KS IV/CV DKI), tg!
76 — 15
DUTA KENCANAINDAH periode bulan Juni 2012 Desember 2012 ; (satu) buah ordner wama hijau muda berisi (satu) bundel permohonanperbaikan suku cadang kendaraan truk sampah dari UPT KS I Cibinong, UPTKS II Jonggol, UPT KS II Ciawi, UPT KS IV Parung dan UPT KS VLeuwiliang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor periodebulan Juni 2012 Desember 2012 ; (satu) bundel Kontrak Nomor 027/KKJPB/UPTKSI/KLIDKP/2012 tanggal12 Juni 2012 UPT KS I Cibinong yang dilaksanakan oleh CV.
UPT KS CV.
Dwi I Rp. 309.898.000,KS IT 1114612 TunggalCibinong KaryaII Rp. 278.956.000,Il Rp. 237.523.000,IV Rp. 206.622.000,Sub Total Rp.1.032.999.000,Paket IT UPT UPT KS CV.
yaitu : UPT Cibinong, UPT Jonggol, UPT Ciawi,UPT Parung dan UPT Leuwiliang dan prosedur pencairan yaitu masingmasingUPT menyerahkan SPJ ke bidang KL( Kebersihan Lingkungan) yang selanjutnyadi rekap/dihimpun untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) danselanjutnya SPP diajukan ke Subbag Keuangan Dinas Kebersihan danPertamanan (DKP) Kab.
Bahwa pada tahun 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)Kab.Bogor terdapat 5 (lima) UPT yaitu : UPT Cibinong, UPT Jonggol, UPT Ciawi,UPT Parung dan UPT Leuwiliang dan prosedur pencairan yaitu masingmasingUPT menyerahkan SPP ke bidang KL (Kebersihan Lingkungan) yang selanjutnyadi rekap/dihimpun untuk dibuatkan Surat Perintah Pembayaran( SPP) danselanjutnya SPP diajukan ke Bendahara Pengeluaran kemudian ke SubbagKeuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kab.
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
72 — 29
Sinar Bandar Indotama
Turut Tergugat:
1.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai
2.Bupati Kabupaten Serdang Bedagai
3.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara