Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (5), UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Dalam halDireksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugasdan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkanberdasarkan keputusan RUPS";3.

Indocentral Megah Garment untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" atas dasar pertimbangan hukum pada halaman 6 putusannyayaitu "Tuan Suprapto Tjioe (Penggugat) tidak dapat membuktikan bahwa iayang ditunjuk oleh anggota sebagai Anggota Direksi yang berhak mewakiliPersero untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan dan adapunTerbanding semula Penggugat berdalin bahwa RUPS tidak bisa dilakukankarena Anggota Direksi yang lain sudah tidak aktif adalah dalih yang tidakdapat diterima karena dalam hal

demikian maka tentunya bisa sajadilakukan RUPS dengan cara dan prosedur yang telah ditentukan olehUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akantetapi upayaupaya ini tidak pernah dilakukan oleh Tuan Suprapto Tjioesebagai salah seorang anggota Direksi PT.

IndoceniralMegah Garment berhak dan berwenang untuk mewakili PT.Indocentral Megah Garment mengajukan gugatan dalam perkara aquo tanpaharus ditunjuk oleh Anggota Direksi lainnya maupunmelalui RUPS untuk dapat mewakili perseroan, apalagi dalamanggaran dasar PT. Indocentral Megah Garment tidak menentukanadanya salah satu anggota direksinya mewakili perseroan tersebut.Sehingga setiap anggota direksi PT.

Dengan demikian Putusan Judex Facti yang "menyatakan TuanSuprapto Tjioe tidak mempunyai kwalitas sebagai mewakili PT.Indocentral Megah Garmen untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini" dengan alasan harus ada penunjukkan dari anggotadireksi lainnya maupun melalui RUPS sebagai putusan yang salah/keliru dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuanPasal 98 ayat 1 jo. Pasal 98 ayat 2, UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;2.

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;(ii) Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;(ili) Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan

Fitnessindo Jayalestari (Tergugat IX) berkedudukan di Jakarta Utara;Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RUPS, RUPS tahunandan RUPSLB maupun rapat direksi yang diadakan sejak didaftarkannyagugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (tanggal 5 Januari 2004)serta keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan/atau RUPSLBpada tanggal 6 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV dan V tidak melakukan transaksiapapun seperti mengalihkan/menjual

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kKembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Segala dan setiap tindakan yang diambil oleh Tergugat I, II, Ill, IV dan Vsebagai akibat kepemilikan saham secara melawan hukum padaTergugat IX, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelenggaraanRUPS tahunan dan/atau RUPS luar biasa atau pengangkatan penguruspada Tergugat IX;5. Menyatakan status hukum dan keberadaan PT.Fitnessindo Jayalestari(Tergugat IX) kembali seperti semula berdasarkan: Akte Pendirian/anggaran dasar PT.

Tahun 1995 mereka tidak dapathadir dalam rapat Pendiri atau RUPS, sehingga karena itu pula notulen rapatpendiri PT. Fitnessindo Jayalestari tanggal 20 Maret 2002 dan Tambahankeputusan rapat pendiri PT.

Selanjutnya berdasarkan hasil RUPS tersebut maka Terdakwa dan Ir.ANUNG NUGROHO pada tanggal 10 September 2008 bertempat di Kantor PT. KTEJalan Soekarno Hatta No.

KTE untuk menghadiri RUPS PT. KPC ;Surat tanggal 26 April 2006, surat Direktur PT. KPC kepada Direksi PT. KTENo. 44/KPC/IV/06 tentang Agenda RUPS Luar Biasa PT. KPC termasuk rencanapenjualan saham 5% milik PT. KTE ;Surat tanggal 20 April 2006, Notulen RUPS PT. KTE, hasil RUPS mengangkatAnung Nugroho dan Apidian Triwahyudi masingmasing selaku Dirut danDirektur PT. KTE, serta berdasarkan perhitungan ekonomi bisnis diputuskanbahwa paling menguntungkan adalah saham 5% milik PT.

Dari pengertian ini, saham5% telah masuk ke dalam ketentuan PerseroanTerbatas (PT) dan mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Terdakwa masuk dalamPT. Kutai Timur Energi setelah PT.

Kutai TimurEnergi diberi saham 5%, Terdakwa dalam melakukankegiatan menjual saham bukan atas inisiatif sendiri,namun atas amanat RUPS, karena saham 5% telahmasuk ke dalam ketentuan Perseroan Terbatas (PT)dan mekanisme RUPS, maka ketentuan kauanganNegara dan ketentuan Perbendaharaan Negara tidakbisa diberlakukan, sehingga hasil penjualan dikelolasendiri menurut amanat RUPS, sehingga MajelisHakim berpendapat tidak ada ketentuan hukum yangdilanggar oleh Terdakwa selaku Direktur PT.

KARYA CAHAYA SUKSES sebanyak 1 (satu) lembar sahamtersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang manadidalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PT.INDOKOMAS BUANA PERKASA pada tanggal 30 Januari 2009, yangmelekat pada akta jual beli sahamnya (BuktiT.1.&T.IL2) ;1.d.

Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

KARYA CAHAYASUKSES, yaitu LEONARD MAMAHIT selaku direktur, yangtelah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang mana didalamnya juga PENGGUGAT bertanda tangan, sebagaimanadimaksudkan dalam C/RCULAR RESOLUTION IN LIEU OFEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDEROF PT. CEGELEG pada tanggal 27 Maret 2009, yang melekatpada aktaakta jual beli sahamnya (vide Bukti T.1 & T.II2) ;13.3.5.

., dan 13.3.5. di atas, menjadi pertanyaan bagi PARATERGUGAT adalah, bagaimana PENGGUGAT menjelaskansemua tanda tangan yang dibuatnya, baik dalam perjanjianpengalihan hak atau jual beli atas sahamsahamnya tersebutmaupun dalam dokumen persetujuan RUPS, yang kesemuanyasetidaknya ada 6 (enam) buah dokumen yang telah nyatanyataditanda tangani oleh PENGGUGAT? ;13.3.7.

Indokomas, milikasing atau local ;Bahwa saksi pernah ikut RUPS pemegang saham;e Bahwa saksi tidak ingat pada Tahun 1999 di PT. Indokomas adapenilaian saham;. Saksi OYO SUNARYOe Bahwa saksi di PT. Indokomas sebagai Karyawan ;Bahwa saksi bekerja di PT.

Babakan Karang Mulya RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

Dedua Sinar Propertindo;

No. 333 K/Pdt/2009Bahwa penyelenggaraan kedua RUPS di atas dilakukan secara bertentangandengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang No.1 tahun 1995tentang Perseroan Terbatas, oleh karenannya Lim Tji Bin dalam kapasitasnya selakupemegang saham perseroan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum untukmembatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta UtaraRegister Perkara Nomor : 168/Pdt.G/2003/PN.

Jkt.Ut tersebut telah memberikan putusannya pada tanggal 2 Maret2003 yang pada pokoknya telah membatalkan kedua RUPS tersebut ;Bahwa walaupun kedua RUPS tersebut sedang dalam proses sengketamenyangkut keabsahannya, ternyata sebagai upaya lanjutan untuk menyingkirkanketerlibatan Lim Tji Bin secara menyeluruh dalam pengelolaan bahkan pengawasankegiatan operasional perseroan, maka Tergugat I khususnya melalui wakilnya yang telahditunjuk sebagai salah satu anggota Komisaris Perseroan yakni Tergugat IV

Terhadap penyelenggaraan kedua RUPS Luar Biasa tersebut Lim Tji Bindalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham Perseroan telah mengajukan GugatanPerdata pula sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara No 271/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Ut, yang mana Majelis Hakim perkara tersebut pada tanggal 28 Juli 2004 telahmemutuskan dengan isi putusannya adalah membatalkan kedua RUPS Luar Biasatersebut.Bahwa disamping upaya hukum berupa pengajuan gugatan perdata padaPengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana yang

perseroan, telah mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan kedua RUPS yang tidak sah tersebutpada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Gugatannya tersebut telah dikabulkanberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 168/Pdt.G/2003/PN.Jkt.

No. : 162 K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 ;Bahwa setelah dilaksanakan RUPS LB secara sepihak oleh Tergugat I /Termohon Kasasi I, maka Penggugat / Pemohon Kasasi tidak dapat memasuki arealpabrik dan/atau kantor PT.

(vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta No.38) ;Bahwa "Berita Acara RUPS" (yang di Notariatkan dalam Akta No. 38)PT.

kekeliruan yang terjadi untuk mendapatkankeuntungan dari kekeliruan tersebut ;Bahwa sehubungan dengan terjadinya kesalahan baik pada "BeritaAcara RUPS" dan Akta No. 38, Penggugat telah menyampaikanHal. 5 dari 40 hal.

No 20 K/Pdt/2010permintaan tertulis kepada Tergugat IV (Notaris Hestyani Hassan, SH,MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut.Namun permintaan Penggugat kepada Tergugat IV, sama sekali tidakdiperhatikan ;Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 38, secara hukum belumpernah diterbitkan karena salah satu syarat mutlak yang harns dipenuhi yaitutanda tangan Penggugat di "Berita Acara RUPS" dan di "minuta Akta 38"belum dilaksanakan Maka dengan demikian pula, AktaAkta berikutnya (AktaNo. 39

P4/5) ;Ringkasan pasalpasal dalam Akta adalah :Bahwa telah terjadi RUPS PT Indokarya Gemasakti untuk pengalihansaham PT Indokarya Gemasakti (Penggugat) sebanyak 21.250 (duapuluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham ke PT SumberPotensi Selaras dan sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh)lembar saham milik Rusli Sugianto di alihkan ke Ir.

No 20 K/Pdt/2010 Bahwa paska RUPS tanggal 29 Maret 2006 (Akta No. 38 dan No.39), tidak ada perubahan pada susunan Komisaris, Direksi ataupemegang saham PT.

Mahkamah Agung RI dan menyatakan akanmemeriksa RUPS LB PT CTPI tanggal 17 Maret 2005 dan 18 Maret 2005dalam pemeriksaan Perkara BANI Nomor 547/2013 (vide PertimbanganHalaman 28 dari 82 hal.

Nomor 42 PK/Pdt.SusArbt/2017Bahkan di RUPS tanggal 28 Mei 2008, Akta Notaris Nomor : 22tanggal 28 Mei 2008 tersebut di atas (Vide Bukti P.Int8) yangmengangkat Mohamad Jarman (Pemohon) sebagai Direktur dariPT. CTPI dalam RUPS PT. CTPI adalah PT. MNC Tbk selakupemegang saham mayoritas PT. CTPI. Jadi menjadi sangat tidakmasuk di akal apabila sekarang ini Mohamad Jarman (Pemohon)tidak mengakui keabsahan 75% saham milik PT.

MNC Tbk, dan Mohamad Jarman(Pemohon) hadir dan ikut menandatangani minuta berita acaraRUPS Tahunan (Vide Bukti P.Int7) dan RUPS Luar Biasa (VideBukti P.Int8) tersebut;Maka terbuktiMohamad Jarman (Pemohon) mengakui bahwa yang berhakmengangkat Direksi dari PT. CTP! adalah RUPS yang dihadiri olehPT. MNC Tbk sebagai pemegang 75% saham dan Ny. SitiHardiyanti Rukmana dkk sebagai Pemegang Saham 25% saham diPT. CTPI;1.4.

MNC Tbk dalam forum RUPS PT. CTPIyang didalamnya termasuk 75 % saham yang dimiliki oleh PT. MNCTbk. sehingga konsekuensi logisnya adalah direksi PT. CTPI yangberwenang memberikan kuasa kepada Advokat untuk hadir dalamperkara di BANI ini adalah direksi yang ditunjuk RUPS PT. CTPIdimana di dalamnya termasuk PT. MNC Tbk. sebagai pemilik 75 %saham di PT. CTPI;Seluruh kepemilikan saham 75 % dari PT. MNC Tbk. di PT.

MNC Tbk. selakuPemegang Saham mayoritas di RUPS berhak sepenuhnya untukmenunjuk Direksi PT. CTPI melalui forum RUPS);c. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NomorW10.U1.8616.VIII.2014. 03 tanggal 7 Agustus 2014 (Vide bukti P.Int21) jauh lebih tinggi kedudukannya dari surat Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebab apabila Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia menyebutkan bahwa direksi sekarang PT.

Bank Pembangunan DaerahIstimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaantertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunandan RUPS lainnya. Jadi pemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan olehTergugat I, akan tetapi atas dasar Keputusan RUPSLB. Dengan demikian makaseharusnya Para Penggugat menarik seluruh Para Peserta Rapat/Para PemegangSaham sebagai Tergugat dalam perkara ini.

pemberhentian dengan hormat Tuan Mirza Tabranidari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank5 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Muhammad Jamildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT BankAceh ; 6 Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan Husaini Ismaildari Jabatannya sebagai Komisaris Independen pada PT Bank7 Menyetujui besarnya pembagian keuntungan jasa produksi akanditentukan oleh Gubernur Aceh selaku Pemegang SahamPengendali;Bahwa berdasarkan fakta di atas, menunjukan RUPS

Bank PembangunanDaerah Istimewa Aceh menyatakan bahwa RUPS merupakan pemegangkekuasaan tertinggi. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atasRUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Dengan demikian kebijakan Tergugat I tidakbertentangan dengan hukum atau tidak adanya perbuatan melawan hukum karenapemberhentian Para Direksi dan Komisaris dilakukan berdasarkan RUPSLB padaPT.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Acehmenyatakan bahwa RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnyapada ayat (2) ditegaskan RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Jadipemberhentian Para Penggugat bukan dilakukan oleh Tergugat I, akan tetapi atas dasarKeputusan RUPSLB.

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan Pemegang Saham kepada RUPS PT.

untuk mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhak mengangkat Direksi PT.Surveyor Indonesia (Persero) adalah RUPS ;Bahwa keputusan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 merupakan mekanisme korporasi yang dilandaskankepada ketentuan yang mengatur bidang hukum perdata/hukum korporasi.

Surveyor Indonesia (Persero)kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero) dalam rangkapemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT. Surveyor Indonesia(Persero). ;b Bahwa Menteri BUMN selaku pemegang saham PT. Surveyor Indonesia(Persero) tidak berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Direksipada PT. Surveyor Indonesia (Persero), sehingga yang berhakPAGEmemberhentikan dan mengangkat Direksi PT. Surveyor Indonesia (Persero)adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

secara fisik maupunkeputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Persero yang tidaakseluruh sahamnya dimiliki oleh Negara ; Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Menteri Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia Nomor : S412/MBU/2013, tanggal 26 Juni 2013, hal :usulan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi PT.

Surveyor Indonesia hanya mengesahkan, sehinggaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Pengadilan Obyek Sengketasudah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukumperdata, karena RUPS hanya mempunyai sifat melegalkan tindakan dari M.

HARUM RESOURCES tertanggal 15 Desember 2023;

HARUM RESOURCES;

Bali Villas) diwajibkan harus melalui Rapat Umum PemegangSaham/RUPS (vide UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham atau yang dikenal dengansebutan "RUPS" tersebut adalah merupakan organ tertinggi dalam suatuBadan Hukum, sehingga bilamana ada para pemegang saham ataupundirektur maupun komisaris yang melakukan tindakan hukum menyangkutkepentingan perseroan tanpa melalui RUPS, maka tindakan tersebut batal13demi hukum dan merupakan tanggung jawab pribadi

Bali Villas) haruslah melaluiRapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut sesuai denganUndang Undang No. 40 Tahun 2007 (vide Pasal 75 ayatBahwa bilamana ada salah seorang pemegang saham atau pengurusperseroan melakukan aktifitas ataupun melakukan jual beli assetperseroan tanpa terkecuali berupa tanah tanpa melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka perbuatannya tersebut BATAL DEMIHUKUM, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadaperseroan/Badan Hukum, oleh karenanya terhadap dalil gugatanPenggugat

Notanota pembayaran yang diterima oleh Turut Tergugat;Bahwa oleh karena tidak adanya dokumen RUPS dari Tergugat dalam halini PT. Bali Villas, sehingga akta jual beli antara Penggugat dengan Turut17Tergugat dan Wayan Dhana maupun Frans Elmar Bader tidak dapatdiproses secara hukum oleh Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH. Bahwa jelaslah terlinat didalam datadata yang disajikan oleh Penggugatkepada Notaris/PPAT Lidya Angela Chandra, SH., tidak ada kaitannyadengan Tergugat dalarn hal ini PT.

Bali Villas tidak pernah mengadakanRapat Umum Pemegang Saham/RUPS dalam hal melakukan jualbeliasset peseroan kepada Penggugat, sehingga apa yang dilakukan Wayan Dhana maupun Franz Elmar Bader dalam hal jual bellisebagaimana yang dituangkan dalam dailildalil gugatan Penggugatmerupakan tindakan pribadi bukan mewakili Tergugat dalam hal ini PT.Bali Villas, sehingga tidaklah manusiawi jikalau Penggugat menuntut gantirugi kepada Tergugat terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukanoleh Tergugat kepada

Bali Villas memberi kuasa kepadaTurut Tergugat ( Lesly Aschwin Van Braam ) untukmenjual tanah assetnya ; Bahwa saksi tidak tahu suatu Badan Hukum untuk menjual asetnya ataumelalui RUPS, dan saksipun punya PT bahwa pemegang saham terbesarboleh menjual asetnya iBahwa yang disepakati jual belinya adalah sebesar 200 juta31Bahwa cara pembayaran tanah yang dibeli adalah pertama dengan uangmuka sebesar 25 juta rupiah lalu dilunasi lagi dengan membayar sebesar175 juta rupiah, sedangkan yang menerima pembayaran

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;f, Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Sena Perkasa Indonesia, beralamat di jalanSutomo No.3 Medan, pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta ;Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimanaketentuan akte pendirian Perusahaan PT. Sena Perkasa Indonesia ;e. Merubah atau menambah anggaran dasar AD/ART Perusahaan PT. SenaPerkasa Indonesia ;Penetapan Perkara Permohonan No.01/Pdt.P/2014/PN.Mdn, halaman 7 dari9 halamanf. Memasukan persero baru dan menambah jumlah saham atas nama PerusahaanPT. Sena Perkasa Indonesia ;g. Melakukan Go Publik terhadap saham Perusahaan PT.

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

;Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun 2018 yang dibuat oleh NotarisJAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M.

No40 Tahun 2020 tentang Undangundang Perseroan Terbatas;Bahwa, Pasal 78 (2) Undangundang No. 40 tahun 2007 menyatakan"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir";Bahwa, pada Pasal 71 (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007menyatakan "seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikankepada pemegang saham deviden, kecuali ditentukan lain oleg RUPS";.Bahwa, sepengetahuan Penggugat

H., M.kn. dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. 3 Tahun2018 yang dibuat oleh Notaris JAENUDIN UMAR.,S. E.,S. H., M. Kn,;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan materilsebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);5. Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset yakniSebuah ruko yang beralamat di JI. Cipto Mangunkusumo CSB Mall RukoYellow Ribbon No. 1, Kel. Pekiringan, Kec.

,M.Kn dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Nomor 3. tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris JaenudinUmur,S.H.,S.E.,M.Kn;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya;5.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

Expo Indomas Perkasa No:01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN, SH, MKn.Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMI, SH, Msipanggilan EMI.4.

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN SH.Mkn;Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;6.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perinal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSahamdan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasadengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPATDASMAN SH. MkKn.

Expo Indomas Perkasa; Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepbengurusan PT. Expo IndomasPerkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalahArnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambanganpasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan LubukAlung, fernyata PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP denganNomor 300/43/KEP/BPP2014 tanggal 8 Agustus 2014: Bahwa sedangkan sebelum IUP PT.

Asia Pasific Mining Resources jarangmengadakan RUPS Tahunan atfaupun RUPS Luar Biasa,sehingga Penggugat secara tidak langsung tidak mengetahuiperkembangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukanoleh PT. Citra Lampia Mandiri;e PT. Citra Lampia Mandiri setelah didirikan yang mayoritassahamnya oleh PT.

Permohonan Perpanjangan Terhadap Objek Sengketa AquoBertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas:halaman 23 dari 75 Putusan Perkara Nomor : 82/G/2018/PTUN.MKS1.Bahwa sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkanPasal 78 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT.Citra Lampia Mandiri memiliki kewajiban menyelenggarakan RUPSTahunan dan RUPS Lainnya (Luar Biasa) ;Pasal 78 UU No. 40/2007 :1. Ayat (1): RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;2.

Ayat (2): RUPS Tahunan wajib diadakan dalam wakut palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir ;3. Ayat (3): Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumendari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (2) ;4.

Ayat (4): RUPS lainnya dapat diadakansetiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;Bahwa RUPS Lainnya (Luar Biasa) walaupun tidak memiliki jangkawaktu kapan harus dilaksanakan, akan tetapi menurut Pasal 78 ayat(4) UU No. 40 Tahun 2007, penyelenggaraannya tetap harusdilaksanakan apabila perseroan akan melakukan tindakanhukum yang berkaitan dengan kebutuhan untuk kepentinganperseroan.Bahwa pengajuan permohonan' perpanjangan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel (objek sengketa

Citra Lampia Mandiri yang menurut UU No. 40 Tahun 2007 melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)..."; Bahwa dalildalil Penggugat di atas yang bermuatan tuduhan Penggugatatas tindakan Perseroan (PT.

Salah satu keputusan yang dihasilkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang berencana tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan akandirealisasikan/efektif untuk jangka waktu satu bulan kedepan terhitung sejaktanggal Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan DewanDireksi (2 Agustus 2013 diputuskan sampai dengan 2 September 2013).Ditegaskan juga selama waktu menunggu batas waktu 1 (satu) bulan (2Agustus 2013 sampai dengan 2 September 2013), Tergugat Rekonvensimasih

diwajibkan hadir di perusahaan untuk melakukan pekerjaannya;Bahwa masih pada tanggal 2 Agustus 2013 keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi secara khusus tentangtidak lagi memakai jasa kerja Tergugat Rekonvensi secara resmi belumdisampaikan Penggugat Rekonvensi karena harus menunggu pengetikannaskah, namun pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danDewan Direksi belum ditutup, maka dengan inisiatif sendiri bapak PaulHalliday menemui Tergugat Rekonvensi ke ruangannya untukmeginformasikan

secara khusus tentang keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi yang rencananya tidakakan menggunakan jasa kerja Tergugat Rekonvensi lagi dan efektif/berlaku1 (satu) bulan sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan Dewan Direksi.

Menunggu sampai batas waktu yang ditentukan danakan dibuat dibuatkannya surat keputusan pemberhentian, bapak PaulHalliday menginstruksikan agar Tergugat Rekonvensi tetap masuk bekerja.Setelah menginformasikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan Dewan Direksi tersebut, bapak Paul Halliday meninggalkanruangan Tergugat Rekonvensi.

Ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi yang tanpa alasanyang jelas membuat Penggugat Rekonvensi harus mengambil sikap;Bahwa pada 16 Agustus 2013 Tergugat mengirim berita tentang RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dengan Dewan Direksi kepada TergugatHalaman 20 dari 44 hal. Put.

Pertamina Dana Ventura ("RUPS Luar Biasa PDV"), makaPenggugat memberi tahu pihak pihak lain yang terkait dalamKesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005 mengenai keputusanhasilRUPS Luar Biasa PDV tentang sikap yang ditempuh Penggugatterhadap syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Bltanggal 4 Maret 2005 ;Bahwa dengan bahasa yang jelas dan runtun dalampemberitahuan itu telah dijelaskan kepada semua pihak yangturut serta dalam Kesepakatan BI tanggal 4 Maret 2005,bahwa Penggugat bersedia ikut dalam

Permintaan Turut Tergugat IV itu) dengan tegasditolak Penggugat karena tidak sesuai atau menyimpang daripersetujuan Komisaris dan keputusan RUPS PDV yang telahdiberikan kepada Penggugat ;Bahwa penolakan Penggugat mengubah Pernyataandan Kesepakatan tanggal 14 Maret 2005 menimbulkan reaksiyang luas dari berbagali kalangan, maupun berbagaikonsekuensi.

No. 1216K/Pdt/2010kesepakatan a quo untuk mendapat persetujuan dari DewanKomisaris dan RUPS PDV.

Namun setelah meneliti lebih rincisyarat dan ketentuan yang diatur dalam KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005, maka Dewan Komisarismaupun RUPS PDV tidak dapat memberi' persetujuan yangdimintakan ;Bahwa alasan yang utama yang mendasari keputusanDewan Komisaris dan RUPS PDV adalah karena KesepakatanPertemuan BI tanggal 4 Maret 2005 sama sekali tidak memberiperlindungan yang hakiki terhadap upaya pengembalianinvestasi Penggugat.

Kesepakatan a quo dirasakan sangattendensius memprioritaskan penyelamatan BPI daripadapengembalian investasi Penggugat ;Bahwa tidak diberikannya persetujuan oleh DewanKomisaris maupun RUPS PDV a quo telah disampaikan Penggugatkepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, maupun TurutTergugat V ;Bahwa setelah pemberitahuan a quo, maupun setelahlampau waktu tanggal 28 April 2005 yang disyaratkan dalamPokok Pokok Kesepakatan BI tanggal 26 April 2005 sebagaibatas akhir bagi Penggugat untuk memperoleh