Ditemukan 1460 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substantif subtantini subiantie subtanail sustantin sutantio susbtantif subiantin sustantio
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pilkada
Register : 10-02-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PTUN MANADO Nomor 09/G/2016/PTUN.Mdo
Tanggal 14 Juni 2016 — Penggugat : NOLDY AWUY Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA Tergugat II Intv. : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Ir. JOPPIE LENGKONG
255 — 159
  • keputusan tata usaha Negara yangHalaman 55 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 09/G/2016/PTUN.Mdodisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertaituntutan ganti rugi atau rehabilitasi ; Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 64/Pdt.Sus - Merek/2018/PN Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 27 Juni 2019 — PT. ANEKA BOGA CITRA >< 1. UD. CIPTA MANDIRI ABADI ; 2. SUNARTO
198 — 51
  • nomor IDM000578443 terdaftar tanggal 17Oktober 2017 mempunyai hak eksklusif selama 10 Tahun untuk digunakanatas kegiatan perdangangan barang, dan dapat diperpanjang masapelindungan hak eksklusifnya.Tentang Itikad Tidak BaikBahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkanoleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek JAHEMERAH SUPER AMANAH milik Tergugat 3 telah terdaftar dalam DaftarUmum Merek dan telah melawati prosesproses pemeriksaan Formalitas,Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — FIKTOR ALEMOKA, A.Md
96 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena proses pemeriksaandi persidangan, yaitu untuk mendapatkan bukti materiil sehinggatergapainya aspek keadilan sebagai hal yang paling subtantif dalamperadaban manusia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2011
Tanggal 7 Januari 2014 — PT. HARANGGANJANG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, dkk
112 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Bahwa mengenai adanya rekayasa dimaksud, sudah dipertimbangkandalam putusan perkara perdata Peninjuan Kembali Mahkamah Agung R. tanggal5 Desember 2008 No. 169 PK/Pdt/2008 (vide Ad Informandum )Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Peradilan Tata Usaha Negara tidakboleh membiarkan aturanaturan keadilan procedural justice (orocedural)memasung dan mengesampingkan keadilan substantive justice (subtantif) karenafaktafakta hukum sebagaimana telah di uraikan diatas, tidak boleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-11-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SUMBER ALAM SEJAHTERA VS KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
154 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang telah keliru dalammenerapkan hukum maka sudah sepatutnya Putusan a quo dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut:Karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahandalam penerapan hukum.Bahwa Penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur yang telahditentukan aturan hukum yang berlaku, dan secara subtantif
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 99/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 27 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : YUSNANI Diwakili Oleh : DIAN KORONA, SH. MH
Terbanding/Tergugat : PEMKAB Hulu Sungai Tengah Cq. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai tengah
194 — 76
  • Bahwa dalam hukum acara, meskipun Dissenting Opiniondibenarkan tetapi sangat jarang terjadi, kKecuali pendapat tersebut sangatprinsip dan subtantif, sehingga Pembanding mohon agar Majelis HakimTinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quomempertimbangkan Dissenting Opinion yang disampaikan oleh HakimAnggota dalam perkara a quo ;29.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
ARIYANTO Bin ARIS
51 — 25
  • Koordinator Hukum dan Humas (Januari 2021).Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang PeraturanPerundangundangan Ahli Madya selaku Koordinator Hukum dan Humasyaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturanperundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum,pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubunganmasyarakat.Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 04-03-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 11/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 1 Juni 2015 — J. CASANOVA >< IRAWAN GUNAWAN ; Direktorat Merek
592 — 282
  • Pst.prosesproses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Subtantif, dan Pengumumansebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.13. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merekCasanova milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohonjuga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran merekmerek Tergugat sudah sesuai denganproses hukum yang berlaku di bidang merek.14.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 26/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD
Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KETUA BPD DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GERENENG TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
68 — 45
  • tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;Menimbang, bahwa UndangUndang tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Putusan Nomor 26/G/2018/PTUN.MTRHalaman 59Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-02-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 28 Mei 2018 — RUDOLF SAMUEL MUAYA ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN REPUBLIK INDONESIA (BAPEK)
174 — 104
  • Putusan Nomor 33/G/2018/PTUNJKT.karena keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Gubernur DKIJakarta tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara subtantifdidasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka denganberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwa keterlambatanpengambilan keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainyakeadilan subtantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada,maka keterlambatan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-12-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 85/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
Aji Lego Prasetyo
Tergugat:
Kepala Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali
141 — 53
  • dengan kemamampuan melayani kepentinganmanusia, bukan sebaliknya, sehingga hukum harus dilihat dari hukum yangditegakkan, diterapkan, bahkan diterjemahkan oleh masyarakat, yangdalam sengketa in casu esensi substantif dari seleksi perangkat desaadalan pada kualifikasi hasil seleksi bahwa terhadap persona yangdinyatakan lulus adalah yang memenuhi kualifikasi melalui serangkaianujian dan seleksi, tidak sekedar didasarkan pada formalitas yang tidakdapat serta merta mengesampingkan hal yang sifatnya subtantif
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 65/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 19 Desember 2013 — MARIO OESTERT lawan JOHN HAMENDA Cs
178 — 66
  • Bukti P2,3,6 s/d 18,25 s/d 28 dan 30 s/d 34 telahdicocokkan sama aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagaibukti dalam perkara ini;Menimbang, mengenai bukti P1 berupa foto copi dari foto copi, namunkarena bukti tersebut secara subtantif sama dengan bukti P2 dan P3, demikianjuga dengan bukti P21,22,23,24 berupa foto copi dari foto copi namun secarasubtantif sama dengan BT.II,III,IV,V,VI.5,6,7 dan 8 maka bukti P1 dan buktiP21 s/d 24 dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1469 K/PID/2016
Tanggal 20 Februari 2017 — YUSNI ORIENT; DK.
81 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim dalam membuatkeputusan harus benarbenar melalui proses peradilan yang jujur dan dalampertimbangannya harus didasarkan pada keadilan subtantif bukan hanyakeadilan normatif, selain daripada itu hakim dalam membuat putusannya harusdengan mempertimbangkan semua komponenkomponen yang ada danterungkap dalam persidangan;Bahwa Judex Facti dalam hal ini telah keliru dan sangatlah tidak pantas jikamenghukum Pemohon (dahulu Pembanding/Terdakwa II.
Pengadilan PN BULUKUMBA Pidana Khusus Anak
Register : 22-01-2015 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK
Tanggal 6 Februari 2015 — Terdakwa Anak, JPU : Ahmad Ashar, SH., MH.
83 — 25
  • suatu aturan tidak lagi sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakatpencari keadilan, sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan Hakim danHakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana Hakimbukan hanya menjadi corong UndangUndang tetapi juga harus mengedepan nilainilaikeadilan subtantif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — 1. I WAYAN SAMA, DKK. VS 1. KETUT KARMA WIJAYA, DK. DAN 1. FRANGKI TJAHJADIKARTA, DKK.
85 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan Perda Provinsi Bali tersebutadalah tidak benar dan keliru dalam menerapkan hukum baik darisegi formil maupun subtantif, di mana Majelis Agung dalammemeriksa dan memutuskan perkara a quo telah bertindak beratsebelah, yaitu telah memberi nilai lebih dan memihak kepada ParaTermohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/ParaTermohon Kasasi), sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalammenerapkan hukum (i.c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-04-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 2 Agustus 2012 — Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Ir. Rendi Lamadjido, MBA,DKK
63 — 27
  • Pasal 39 UU Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek dan Pasal 17 PPNomor 23 Tahun 1993, Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek sehinggasecara hukum tidak ada alasan hukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan pencatatan perubahan alamat tersebut;Tergugat berkeberatan dengan dalildalil hukum Penggugat pada angka 3, yaknibahwa dalam melaksanakan pencatatan Perubahan alamat tersebut, Tergugat tergesadan tidak didahului prosesproses hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek antaralain Pemeriksaan Subtantif
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 14-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 32/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
SITI ZAITUN RASJIDI, ST. DKK
Tergugat:
BUPATI MINAHASA SELATAN
158 — 63
  • Hal mana menunjukkanketidakpatuhan Tergugat terhadap peraturan perundangundangan danketidaktertiban Tergugat terkait administrasi di bidang kepegawaian,akan tetapi disisi lain ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhanformalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspekprosedur tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan subtantif dalamperkara a quo;Halaman 72 dari 78 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 27-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Februari 2012 —
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menguntungkan Diri Sendiriatau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak terbukti maka Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair ;Bahwa, putusan Majelis Hakim Judex Facti yang pada pokoknya menjatuhkanpidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dandenda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan adalah Tidak Mencerminkan Keadilan dalam Masyarakat/Keadilan Subtantif
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 9/G/2014/PTUN-BNA
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ir. JUFRIZALSYAH Melawan WALIKOTA BANDA ACEH
112 — 49
  • Permendagri Nomor 2tahun 2007 juncto Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan DaerahAir Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh (bukti PVI);Halaman 57 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUNBNAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 16 dan17 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 (bukti T8) dan Pedoman TataKelola Perusahaan yang Baik (GCG) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy KotaBanda Aceh (bukti PVI) dengan penafsiran bahwa esensi subtantif
Pengadilan PN RAHA
Register : 26-10-2017 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN RAHA Nomor - 178/Pid.B/2017/PN Rah
Tanggal 16 Maret 2018 —
137 — 109
  • Keadaan ini pun sekaligus menimbulkan dilemaapakah Majelis Hakim harus memenangkan keadilan prosedural semata ataumemilih agar keadilan subtantif menjadi hal yang mengemuka?