Agnes Widiyanti, jabatan Direktur Penyiaran DirektoratJenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;5 Dr. Ir. Ismail, M.T., jabatan Direktur Telekomunikasi Khusus,Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal, Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;6 Ir. Anang Achmad Latif, M.Sc., jabatan Kepala Sub DirektoratPengembangan Infrastruktur, Direktorat TelekomunikasiKhusus, Penyiaran Publik, dan Kewajiban Universal DirektoratJenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;Him. 1 dari 10 him.

No. 140/B/2015/PT.TUN.JKT.Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 dankarenanya tidak sah dan tidak berlaku umum dan memerintahkanTergugat/Pembanding untuk mencabut Peraturan Menkominfo Nomor22 tersebut.

Tindakan Tergugat/Pembanding lainnya yangmelanggar asas kepastian hukum adalah seolaholah mengizinkanpenyiaran digital dan analog berjalan bersamasama, tetapi mengabaikanPasal 20 UndangUndang Penyiaran yang mengatur jasa penyiaran radiodan jasa penyiaran televisi masingmasing hanya dapat menyelenggarakan1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupanwilayah siaran;Asas larangan bertindak sewenangwenang, dikarenakan Tergugat/Pembanding menerbitkan peraturan penyiaran digital sementara

dan LPS multipleksing.Selama pemeriksaan persidangan telah terbukti peraturan tersebut tidak sesuaidengan UndangUndang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 50/2005,kedua peraturan tersebut tidak mengatur mengenai digitalisasi dunia penyiarandan LPS Multipleksing;Bahwa Permenkominfo No.22/2011 telah melampaui pengaturanpokok dalam dunia penyiaran dengan mengatur halhal yang tidakdiatur dalam UndangUndang Penyiaran.

para pihak dalam penyiaran dan dalam usaha untukmengembalikan jalur yang benar sehingga dapat memberikankepastian hukum terhadap pelaku lembaga penyiaran;Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalamkontra memori banding, Tergugat II Intervensi 1217/TerbandingHim 65 dari 69 him Put.

Menyatakan Terdakwa SALIM sebagaimana identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYIARAN " ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pid na enja) seiamat-G-N-0"----- 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kec aii dikem ianhari dalam putusan hakim dalam masa terdakwadinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana4.

ALNOFRIZAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiDerikUt n 2m nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nn nnn en nn nanan nanan ncnaneBahwa saksi adalah sebagai koordinator bidang pengelolaan danstruktur sistim penyiaran dimana tugas saksi terkait masalah proses perizinan lembaga penyiaran seperti LPP (lembaga Penyiaran Publik ),LPS (Lembaga Penyiaran Swasta ) , LPK ( Lembaga PenyiaranKomunitas ) dan LPB ( Lembaga Penyiaran Berlangganan ).

Bahwa sesuai data yang ada di KPID bahwa PT Mekar Vision belum adamemiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan oleh karena perusahaantersebut tidak dapat melakukan kegiatan apapun iayaknya sebagaiLembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) balk menyiarkan siarantelevisi serta memungut biaya berlangganan kepada pelanggannya3.

No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran paling sesuai dengan fakta dipersidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsurunsur 1 . SGUAP ORANG n= ~~ enn nnn men nn nnn nnn ennmnnenonannanmennncnnnasane2. Melakukan Penyiaran Televisi3.

Penyiaran televisiadalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasandan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbukamaupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.Bahwa pasal 25 unangundang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkandalam ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukumIndonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaranberlangganan

lembaga penyiaran berlanggananjasa penyiaran televisi.

Posita/Alasan GugatanKeputusan Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat melanggarHalaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran danPeraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentangKelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;1. Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan ayat (4) UndangUndangNomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menentukan:a.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yangbersifat independen mengatur halhal mengenai penyiaran;b. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPIDaerah dibentuk di tingkat provinsi;c.

Namun justru hal tersebut sekaligus bertentangandengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/07/2014tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pasal 14 ayat 2;.

Pasal 6 ayat (4) UUNo. 32 Tahun 2002, sebagai berikut:= Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2002.Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negarayang bersifat independen yang ada di pusat dan didaerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalamUndangundang ini sebagai wujud peran sertamasyarakat di bidang penyiaran;= Pasal 6 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002.Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuahkomisi penyiaran;Bahwa UndangUndang No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndangan (UU

Pasal 8ayat (2), yaitu:a) menetapkan standar program siaran;b) menyusun peraturan dan menetapkan pedomanperilaku penyiaran;c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedomanperilaku penyiaran serta standar program siaran;d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturandan pedoman perilaku penyiaran serta standarprogram siaran;e) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama denganPemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun2002 dimaksud tidak ditemukan

isi siaran yangmerupakan pilar utama demokrasi penyiaran sebagaimana dijamindalam UndangUndang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Swasta (PP Nomor 50/2005):Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran telahmenciptakan dominasi informasi dan opini sehingga masyarakatdirugikan karena mendapatkan informasi yang bias akibat darikepentingan bisnis dan politik dari pemilik lembaga penyiaran;Hal ini menunjukan lembaga penyiaran

Pertama, penyelenggaraan penyiaran televisi secara digitalmelalui sistem terestrial dilaksanakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP)TVRI, LPP Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan LembagaHalaman 26 dari 62 hal. Put. Nomor 370 K/Pdt/201736.37.38.39.Penyiaran Komunitas (LPK).

Kedua, penyelenggaraan penyiaranmultipleksing melalui sistem terestrial dilaksanakan LPP TVRI dan LPS;Bahwa dua fungsi ini juga tak dikenal dalam UndangUndang Penyiaran,tetapi Tergugat mengakali UndangUndang Penyiaran denganmenyatakan pelaksana multipleksing adalah LPP TVRI dan LPS, bukanlembaga baru seperti Lembaga Penyiaran Penyelenggara ProgramSiaran (LPPPS) dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara PenyiaranMultipleksing (LPPPM).

Bahwa, hal lain dalam Ketentuan Peralihan Pasal 25 dinyatakan bahwalembaga penyiaran swasta yang telah ditetapkan oleh menteri sebagaiLembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM)berdasarkan Permenkominfo Nomor 22 Tahun 2011 tetap diakuikeberadaannya, termasuk hak menyelenggarakan penyiaran multipleksingdan hak penggunaan spektrumfrekuensi radio yang telah dimilikinya;59.

Untuk itu, unsur independensi begitu penting diutamakanmedia penyiaran di dalam pemberitaan;d. Terbatasnya pilihan Para Pemohon Kasasi untuk mendapatkan informasiyang beragam melalui penyiaran, akibat terjadinya pemusatankepemilikan lembaga penyiaran. Kemajemukan masyarakat Indonesiadalam bidang budaya, linguistik, dan lainnya direduksi oleh sentralisasipenyiaran dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran;e.

Bahwa Terdakwa punya rencana mengurus izin penyiaran radio PuncakFM, tapi Karena dana belum siap, maka Terdakwa berusaha mengurusizin penyiaran pelanpelan.

Unsur Lembaga PenyiaranMenimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran menurut ketentuanPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaranadalah "penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembagapenyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaranHalaman 13 dari 17 Halaman Putusan no.610/Pid.Sus/2017/PN.CbiForm1/SOP/15.6/201714berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnyaberpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku

Nomor 32 Tahun 2002 TentangPenyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersialberbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanyamenyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi ;Menimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran Komunitas menurutketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 TentangPenyiaran adalah Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (2)

huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentukbadan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifatindependen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauanwilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya ;Menimbang, bahwa pengertian Lembaga Penyiaran Berlanggananmenurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002Tentang Penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga

penyiaranberbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanyamenyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebin dahulumemperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dimanaketentuan perundangundangan telah mengatur yang dimaksud denganLembaga Penyiaran, baik itu Publik, Swasta, Komunitas, maupun LembagaPenyiaran Berlangganan, adalah merupakan lembaga penyiaran yang berbadanhukum Indonesia ;Menimbang, bahwa dipersidangan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan Penyiaran Tanpa Memperoleh Izin Dari Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dalam dakwaan tunggal;--------------------------------------------------------
2. Menjatuhkan

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP); Bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagiLembaga Penyiaran adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dimana izinpenyelenggaraan penyiaran radio diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun, danizin penyiaran Televisi diberikan jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun serta masingmasing dapat diperpanjang; Bahwa suatu izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), dinyatakan telah berakhirapabila karena habis masa izin dan tidak diperpanjang lagi;

Sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajibmemperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran menurutPasal 1 ayat (9) UndangUndang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembagapenyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaranberlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnyaberpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaranmenurut Pasal 1 ayat (14) UndangUndang

, yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);Halaman 13 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN KkaBahwa TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa, memiliki izin penyiaran, akan tetapiizin penyiaran TV Kabel Delta Juliet tersebut telah berakhir pada bulan Mei 2018,dan pada saat itu Terdakwa juga tidak bergabung dengan Konsorsium TV Kabelyang telan memiliki izin di wilayah Kabupaten Kolaka, dan pada saat izin berakhir,Terdakwa masih menyelenggarakan penyiaran ;Bahwa usaha Penyiaran

tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran;w Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DWI WAHYUDI, S.MB,bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2002Tentang Penyiaran, sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaranwajid memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), yang berwenangmenerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi lembaga penyiaran adalahMenteri Komunikasi dan Informatika RI, dimaan izin penyelenggaraan penyiaranradio diberikan jangka

padaketentuanketentuan dalam UndangUndang Penyiaran.

Penyiaran Swastadalam mengembangkan dunia penyiaran nasional sebagaimanayang diamanatkan dalam UndangUndang Penyiaran diwujudkandengan pemberian IPP kepada Lembaga Penyiaran Swasta.

Penyiaran adalah melindungi dan memberikankepastian hukum terhadap Lembaga Penyiaran Swasta untuk tetapdapat melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia sepanjang IPPyang diperolehnya tidak dicabut dan/atau berakhir.

KPl TERLIBAT DALAM PENGUSULAN IZIN ALOKASI DANPENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PENGATURANINFRASTUKTUR PENYIARAN DAN DALAM PROSES SELEKSILEMBAGA PENYIARAN SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAMUNDANGUNDANG PENYIARAN.

Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Bukti P6);7.

Menyatakan bahwa terdakwa RUDI HARIYANTO Alias GATOT Bin DJAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penyiaran televisi tanpa dilengkapi izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Jo Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.2.

Bahwa berdasarkan PP Nomor 52 tahun 2005 tentang PenyelenggaraPenyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pasal 7 ayat (5) huruf bselama masa uji coba siaran lembaga penyiaran berlangganan tidakboleh memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraanpenyiaran, tidak dibenarkan melakukan kerjasama dan membuatperjanjian kerjasama dengan pemilik TV Kabel berlangganan yangtidak mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Unsur Menyiarkan siaran televisi tanpa izin penyelenggaraan penyiaran:Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka MajelisHakim akan menguraikan beberapa pengertian sebagai berikut :v Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembagapenyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiarankomunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalammelaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedomanpada peraturan perundangundangan yang berlakuY Dari bunyi ketentuan

Trg.v Lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembagapenyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembagapenyiaran berlangganan. Dimana terhadap masingmasing lembagapenyiaran tersebut telah diberikan definisinya oleh undangundang(vide ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 UU.

SURYA KABEL TV.Bahwa dengan adanya IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARANLEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISIPT. SURYA KABEL TV, maka PT.

berlangganan yang tidak mempunyai IzinPenyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Berlangganan terhadap UndangUndangNomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

KEDUDUKAN HUKUM ATAU LEGAL STANDING PEMOHON;1.Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk mengujinorma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlanggananterhadap Pasal 17 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 29 UndangUndangNomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Juncto Pasal 5 Pasal 6 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan PeraturanperundangUndangan;Bahwa Pasal 31A ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan

Bahwa hak pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka 4 di atasnyatanyata telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 31 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yangbunyinya Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnyaberbentuk PT Terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 30, hanya dapatmencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluhperseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor

penuh.Padahal, Pasal 17 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 29 UndangUndangNomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa saham yanghanya boleh dibeli oleh orang asing adalah 20 persen, bukan sahamLembaga Penyiaran Swasta Berlangganan hanya boleh dicatatkansebanyak 20 persen.

Fotokopi UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran(Bukti P1);2. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Bukti P2);3.

PENETAPAN PENYELENGGARA PENYIARAN MULTIPLEKSING KEPADALPS MULTIPLEKSING BERTENTANGAN DENGAN PASAL 33 AYAT (1)UNDANGUNDANG PENYIARAN NO.32. TAHUN 2002 JO. PASAL 12PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 2005 TENTANGPENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA ;21.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP No.50), yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran :Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperolehizin penyelenggaraan penyiaran ;Pasal 12 PP No.50:Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisimasingmasing hanya dapat menyelenggarakan I (satu) siaran dengan I (satu)saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran ;23

PeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP No. 50 Tahun2005), Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (PP No. 51 Tahun2005).

UU Penyiaran jo.

yang lebihtinggi, yaitu UU Penyiaran jo.

cetak suratkabar harian terbitan Medan, sehingga Para Penggugat tidak mengetahuidan karenanya merugikan kepentingan Para Penggugat yang memenuhisyarat mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah Sumatera Utara Periode Tahun 20152018 sebagaimana ketentuanPasal 10 UndangUndang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo.Pasal 20 puntkeempat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor :01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan KomisiPenyiaran Indonesia ; 22222 so

Bahwa Para Penggugat mendapat informasi bahwa masa tugasAnggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera UtaraPeriode Tahun 20122015 telah berakhir;2. Bahwa Para Penggugat memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirisebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah ProvinsiSumatera Utara periode berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 10UndangUndang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo.

Pasal 20 puntkeempat Peraturan Komisi Penyiaran IndonesiaNomor : 01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang KelembagaanKomisi Penyiaran Indonesia.

OBJEK SENGKETA15.Bahwa mengenai Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi SumateraUtara Nomor : 21/KP/2015 tertanggal 02 November 2015, perihalPenetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran (KPI)Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 20152018 diterbitkandikarenakan masa jabatan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)Daerah Provinsi Sumatera Utara Priode 20122015 telah berakhir padatanggal 18 April 2015 maka Pimpinan DPRD Provinsi membentuk TimSeleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran

Sumatera Utara membentuk TimSeleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DaerahProvinsi Sumatera Utara, hal ini berdasarkan pasal 19 ayat (1) PeraturanKomisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KP 1/07/2014 tertanggal 07 Juli2014 yang bunyinya tentang Pemilihan tim seleksi pemilihan anggotaKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi,Halaman 26 dari 57 hal.Put.No.41/G/2016/PTUNMDNsehingga pembentukan tim seleksi KPID merupakan kewenangan absolutdari DPRD Provinsi

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo.

Pasal20 puntkeempat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Kelembagaan KomisiPenyiaran Indonesia;Belakangan Para Penggugat ketahui, Tim Seleksi Pemilihan AnggotaKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode20152018 yang ditetapkan oleh Tergugat adalah atas usulan Mutia Atigah,S.S selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera UtaraPeriode 20122015 sesuai surat Nomor 061/2988/KPIDSU/V/2015 tanggal6 Mei 2015 perihal

ALASANALASAN GUGATAN:1.Bahwa Para Penggugat mendapat informasi bahwa masa tugasAnggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sumatera UtaraPeriode Tahun 20122015 telah berakhir;Bahwa Para Penggugat memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirisebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah ProvinsiSumatera Utara periode berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 10UndangUndang R.I Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo.

Pasal 20 puntkeempat Peraturan Komisi Penyiaran IndonesiaNomor 01/P/KPI/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang KelembagaanKomisi Penyiaran Indonesia.

Salah sau azas dalaPeradilan Tata Usaha Negara adalah no interest no action.bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang R.I Nomor 32 Tahun2002 tentang Penyiaran didalam Pasal 10 ayat (2) dan ketentuanPeraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tanggal07 Juli 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia didalamPasal 18 ayat (1) maka Termohon Kasasi menerbitkan KeputusanObjek Sengketa.bahwa Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasitidak pernah diumumkan Termohon

Menyatakan Terdakwa GAFURI Bin ABDUL MURAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYELENGGARAAN PENYIARAN TANPA IZIN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan; 3.

Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan PerundangOundangan yangberlaku;b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperolehinformasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dand.

Hulu Sungai Tengah yangdilakukan oleh Terdakwa;e Bahwa yang dimaksud dengan lembaga penyiaran berlangganan adalahpenyelenggara yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yangbidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang PenyelenggaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;e Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran danPeraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 setiap penyelenggara

di Kalimantan Selatan;e Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategoripenyelenggaraan penyiaran dan berlangganan yang tidak memiliki izin, yangmana pada Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diaturbahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran (baikpenyiaran melalui TV maupun radio) wajid memperoleh izin penyelenggaraanpenyiaran;e Bahwa terhadap lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin penyelenggaraanpenyiaran diancam pidana penjara dan atau

Unsur Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1);Menimbang, bahwa pasal 33 ayat (1) menyatakan Sebelummenyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izinpenyelenggaraan penyiaran.

Lembaga Penyiaran sebagaimana di maksud dalamUndangUndang Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembagapenyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitasmaupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdidepan persidangan, pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekitar jam17.00 wita, anggota Kepolisian Resort

swasta jasa penyiaran televisi;15.

Lembaga Penyiaran Swasta JasaPenyiaran Televisi PT.

Swasta Jasa Penyiaran Televisi PT.

lembaga penyiaran swastaHalaman 64 dari 69 halaman.

Republik Indonesia Nomor 1265 Tahun 2016tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta JasaPenyiaran Televisi PT.