DR.HR PURWANTO, SE,MM dan istri Hj.SRI SUJIAH PURWANTO kepada penerima kuasa TEDY ALAMSYAH;Akta Pembebanan hak Tanggungan (APHT) No.192 tanggal 13 April 2010 dibuat oleh PPAT IRIANI HARTATI, SH., antara TEDY ALAMSYAH sebagai pemberi kuasa (pihak I) dan TEDY ALAMSYAH sebagai penerima kuasa (pihak II); danPermohonan Hak Tanggungan ditandatangani Pemohon TEDY ALAMSYAH Satu bendel fotocopy SHM 00864/Dadirejo Kab.Purworejo luas 1945 m2 an.

Pebruari 2009 sebesar Rp.3.365.450,00,-1 (satu) amplop warna coklat pengirim TUTI ELTIATI, SH., PPAT/Notaris lamat Jl.Godean Km.4 No.35 Gamping Sleman, ditujukan kepada Yth, Kantor Notaris IRIANI HARTATI, SH., Jl Brigjen Katamso No.34 Purworejo Cap stempel pos ekpress Banyuraden;1 (satu) lembar buku fotocopy buku register reportarium halaman 110 Nomor urut 269/272 yang memuat Akta Nomor : 84 (Akta Perjanjian Sewa Menyewa) yang dilegalisir; dan1 (satu) lembar fotocopy buku Register Akta AJB, APHT

Bahwa pada bulan April 2010,Notaris Tuti Eltiati, SH menelphon saksiminta dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT),selanjutnya berkas order tersebut dikirim ke kantor saksi melalui PT.Pos Indonesia dan Order tersebut permohonan untuk Pemasangan HakTanggungan (APHT) untuk atas nama untuk atas nama Tedy AlamsyahSutan Malenggang, SE sebagai direktur dari PT.

dan HT.Bahwa yang order ke Notaris lIriani Hartati, SH untuk pembuatan APHTdan HT adalah Notaris Tuti Eltiati, SH.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima draft APHT tahun 2010 dariNotaris Iriani, SH ke kantor Notaris Tuti Eltiati, SH.Bahwa di kantor saksi untuk pengiriman draft APHT dari notaris luar kota,setelah diterima di kantor biasanya diserahkan ke staf yang nangani untukdimintakan tandatangan para pihak, tetapi untuk draft APHT ke 3 (tahun2010) berkas Purwanto, saksi tidak pernah menerimanya.Bahwa

dan HT.Bahwa untuk pemasangan APHT dan HT obyek jaminan diluar wilayahPPAT, wajib dibuatkan SKMHT, kemudian harus diorderkan kenotaris/PPAT di obyek jaminan berada.Bahwa kelengkapan untuk memasang APHT di luar wilayah makakelengkapannya adalah PK, SKMHT dan Sertifikat hak Milik (SHM).Bahwa jika obyek jaminan ada didalam wilayah PPAT maka dapatlangsung dipasang APHT setelah dibuat Perjanjian Kredit.Bahwa SKMHT merupakan sebuah Akta Oethentik karena harus dibuatoleh Notaris/PPAT.Bahwa prosedur pembuatan

Bahwa tahun 2009 tidak terpasang Hak tanggungan dikarenakan SKMHTno.145 tanggal 28 Pebruari 2009 telah daluarsa karena dalam waktu 1 bulantidak ditindak lanjuti dengan pemasangan APHT oleh Notaris Tuti Eltiati, SH.

Setelah Akta PembebananHak Tanggungan (APHT) di tanda tangani Tedy Alamsyah SutanMalenggang,SE selanjutnya Sukirno alm mengambilnya di kantor Notaris TutiEltiati, SH dan di register diberi Nomor 192 tanggal 13 April 2010.

APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminanhutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemeganghak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta;b.

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutangRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang haktanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta;c.

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak TanggunganNomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertamadengan nilai jaminan hutang Re500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah))atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tok berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilaijaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas namapemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbkberkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaHalaman 16 dari 19 hal. Put.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006 tanggal 08 Agustus 2006(bukti T13);2. Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (Akta PemberianHak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008 (buktiT14);3. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009(bukti T18): 5.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lanny, SH tertanggal O1 Juni2011 dengan Akta Nomor 214/APHT/V/2011 dengan pihak PT.BANK MEGASYARIAH kantor Cabang Pembantu Parepare selaku penerima hakTanggungan (terlawan ) dan selanjutnya atas dasar Akta pemberian Haktanggungan (APHT) PT.BANK MEGA SYARIAH kantor Cabang PembantuParepare telah mendaftarkan sertifikat hak tanggungan kepada kantorBadan Pertanhanan Nasional (BPN) Kota Parepare dalam sertifikat HakMilik Nomor 790 atas nama Hj Intan Usman sudah terdaftar

Bahwa kemudian atas adanya / lahirnya Akta pemberian Hak Tanggungan(APHT) tertanggal 01 Juni 2011 dengan Akta nomor 214/APHT/VI/2011 , telah didaftarkan dalam sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Parepare selaku Terlawan V dahulu tercatat atasnama Hj Intan Usman (terkawan Il) telah dirubah dan dicaatat dalam bukuwarkah tanah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare atas namaPT.BANK MEGA SYARIAH adalah perbuatan melanggar / melawan Hukumharuslah dibatalkan

) teratnggal 01 Juni 2011 dengan Akta nomor 214/APHT/VI/2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris Lenny, SH berkedudukan di Parepare antaraHj Intan Usman (terlawan Il) dengan PT.

Yang dilakukan berdasarkan akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)tertanggal 01 Juni 2011 dengan Akta Nomor 214/APHT/V/2011 dibuat danditandatangidihadapan Pejabat Pembuat AKta Tanah Lanny, SH bukan berdasarkanadanya perjanjian pinjam peminjam uang (akad pembiaayaan murahabhdengan Akta Nomor O1 tertanggal 01062011 yang dibuat antaraPT.BANK MEGA SYARIAH kantor Cabang Pembantu Parepare (terlawan 1)dengan Hj Intan Usman (terlawan II) dengan Kurniaty (terlawan Ill) danIhsan Mahmud Rafi (turut Terlawan)

Bahwa pada saat penandatanganan akta pemberian hakpenanggungan (APHT) akta nomor 214/APHT/VI/2011 tertanggal 01juni 2011 yang di hadiri oleh terlawan 2 dan di saksikan oleh terlawan3 di hadapkan notaries LANNY,Sh sebagai terlawan VI bahwa benaryang menghadap atas nama Hj. INTAN USMAN yang di buktikandengan kartu tanda penduduk (KTP) kota parepare tidak bertentangandengan aturan hokum yang dilakukan oleh notaries LANNY,Sh sebagaipejabat pembuat akta tanah (PPAT)..

PPAT Kota Surakarta dengan nilaisejumlah Rp 76.350.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3005, terletak di Propinsi JawaTengah Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol, Desa Kwarasan,setempat dikenal sebagai Jalan Kencur, berdasarkan HakTanggungan No. 2680/2007 peringkat pertama APHT PPAT ShintaYuanianingsih jo Hak Tanggungan Nomor 3917/2008 Peringkatkedua APHT PPAT Shinta Yunianingsih, SH.

Nomor 219/2007 tanggal 27/09/2007 jo Hak TanggunganNomor 186/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari SriwijayaDewi, SH. Nomor 481/2008 tanggal 24/10/2008/ sebesar Rp418.500.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1667 (dahulu sebagian darisebidang tanah Hak Milik nomor 475) terletak di Propinsi JawaTengah , kelurahan kalisoro kecamatan Tawangmangu KabupatenKaranganyar, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 191/2008Peringkat Pertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH.

Nomor 482/2008 tanggal24/10/2008 sebesar Rp 245.5000.000;Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1429, terletak di propinsi JawaTengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu,Kelurahan Kalisoro, setempat dikenal sebagai Villa Meteor GardenBlok C4, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 1765/2008 PeringkatPertama APHT PPAT Bahari Sriwijaya Dewi, SH. nomor 128/2008tanggal 21/05/2008 sebesar Rp 440.800.000 jo Hak TanggunganNomor 2675/2009 Peringkat Kedua APHT PPAT Bahari SriwijayaDewi, SH.

Sebidang Tanah Hak Milik No. 2346 berdasar Hak Tanggungan No.2578/2007 Akta No. 428/Banjarsari/2001 tanggal 2882007jo Hak Tanggungan 11 No. 3088/2008 Akta No.571/Banjarsari/2008 tanggal 259 2008.Sebidang Tanah Hak Milik No. 3005 berdasar Hak TanggunganNo.2680/2007 peringkat pertama APHT jo Hak TanggunganNo. 3917/2008 peringkat R APHT No.99/Grogol/2008 tanggal24102008.Sebidang Tanah Hak Milik No. 107 berdasar Hak TanggunganNo.2316/2007 peringkat pertama APHT No. 218/2007 tanggal2792007 jo Hak Tanggungan

.Sebidang Tanah Hak Milik No. 1668 ( dulu sebagian darisebidang tanah HM. 475 ) berdasar Hak TanggunganNo.191/2008 peringkat pertama APHT No. 266/2007 tanggal2021112007 jo Hak Tanggungan No. 2931/2008 peringkatR APHT No.480/2008 tanggal 24112008.

SKMHT ) maupun AktaPemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang dibuat dihadapan AsihSari Dewi, Notaris & PPAT Kota Surakarta ( Tergugat Ill ) ;6.Bahwa oleh karena penjaminan obyek sengketa atashutang/pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat Il batal demihukum, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyeksengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;7.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHMNo 4478 / Kelurahan Nusukan, dibuat oleh dandihadapanYuliartiDwiNastiti, SH, MH, MKn, selaku PPAT KotaSurakarta, bukan oleh Asih Sari Dewi, Notarisdan PPAT KotaSurakarta (Tergugat Ill), sebagaimanaposita no. 5 ;c.

Terhadap pencatatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang dibuat oleh dan dihadapan Yuliarti Dwi Nastiti, SH, MH,MKn, selaku PPAT Kota Surakarta oleh Tergugat telah sesuaidengan standar pelayanan pertanahan sebagaimana yang diaturdalam Perkaban No.1 Tahun 2010 jo.Pasal 44 PP No.24 Tahun1997 jo. Pasal 114 s.d Pasal 119 PMNA/KBPN/No.3 Tahun 1997d.

Bahwa penggugat memang tidak menghadap dan menandatanganiSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan( SKMHT ) dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT ) di hadapan Notaris Asih SariDewanti, SH di Surakarta karena APHT tersebut bukan dibuat olehNotaris Asih sari Dewanti, SH tetapi di buat oleh Notaris Yuliati DwiNastiti,SH,MH,MKN di Surakarta ;7.Bahwa APHT tidak bisa dibatalkan karena pada saatpenandatanganan APHT Peringkat pertama NO. 342/2014 Tanggal12 Juni 2014 yang dibuat oleh Yuliati Dwi Nastitii,SH

,MH,MKN diSurakarta Usia Penggugat masih belum cukup umur ( Lahir 5 April1994 ) Sehingga tdak perlu ikut menghadap dan menandatanganiAPHT melainkan melalui mekanisme pengampuan, sehinggadengan demikian APHT tersebut sah demi hukum dan memilikikekuatan yang mengikat;8.

, atas nama Rokhyatun, yang terletak di Kelurahan Arcawinangun,Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumasdibubuhi HakTanggungan berdasarkan APHT tanggal 14 Maret 2012 No. 183/2012yang dibuat dihadapan Terlawan Vill;8. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terlawan Ill memanggil Pelawandan Terlawan VIl pada tanggal 30 Juli 2012;9.

(Pasal 15 ayat 3 UUHT);12.Bahwa Terlawan VIIl menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No.06605/2013 pada tanggal 19 September 2013 atas dasar Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 590/2013 yang penerbitannya telahkadaluwarsa;13.Bahwa Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 01860/ Arcawnangun, luas 235 m?

Bahwa dalam posita gugatan perlawanan Pelawan angka 11disebutkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.590/2013 tertanggal 27 Juni 2013 diterbitkan oleh Pelawan IV,namun dalam petitum gugatan perlawanan Pelawan angka 4disebutkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Terlawan VIIL.b.

diajukan Pelawan, kecuali yang diakui secarategas dalam Jawaban ini;Bahwa apa yang disebutkan dalam posita gugatan perlawanan pelawanangka 11 bahwa Akita Pemberian Hak Tanggungan (APHT) NO. 590/2013tertanggal 27 Juni 2013 sudah kadaluarsa adalah tidak benar, karena :a.

Bahwa berdasarkan catatan buku tanah yang ada:Tanggal 3007212 dipasang HT No. 04816/2012 peringkat (pertama)berdasarkan APHT tanggal 1412012 No. 183/2012 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudi SH selaku PPAT;Tanggal 13092013 berdasarkan surat roya dari PT BPR Dana Mitra SaktiNo. 35/BPR/DMS/Roya/V1/2012 maka HT Peringkat 1 No.04816/2012dihapus;tanggal 19092013 dipasang HT No. 06605/2013 Peringkat (pertama)berdasarkan APHT igl. 27062013 No. 590/2013 yang dibuat olehBambang Sudrajat Wahyudiono SH

Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugatr pada posita butir 4, paraPengguat menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggunagn (APHT)pada Notaris/PPAT Ramdah, S.H., tanggal 4 Juli 2008 tanpa dsar hukumyang sah, cacat hukum, karenanya tidak sah dan batal demi huku;2.

Bahwa apabila para Penggugat tetap berdalil APHT tersebut tidak sahdan batal demi hukum sesuai dengan interpretasi Penggugat sendiri,naka sepatutnya gugatan para Penggugat juga mengikutsertakanRamdah, S.H., PPAT di Kabupaten Tegal sebagai pihak Tergugat, hal inidikarenakan APHT tersebut dibuat oleh PPAT tersebut;3.

Hertanti Pindayani, S.H., M.H., dan kesemuanya sudah terbuktijelas secara sempurna vide akta otentik an sich tanpa harus adanyapembelaan diri dari PPAT si pembuat akta (APHT) dan semuasudah terang dan komprehensif;c.

Tegal pada tanggal 7 Agustus 2008 (bersamaan denganROYA), sedangkan pembuatan APHT oleh PPAT Ramdah, S.H.

Putusan Nomor 940 K/Pdt/2014dan SHM Nomor 292 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empatmiliar rupiah) sebagaimana tersebut dalam clausula APHT Nomor246, Nomor 247 dan APHT Nomor 248 tanggal 4 Juli 2008 maupunSertifikat Hak Tanggungan Nomor 1828, SHT Nomor 1824 dan SHTNomor 1826 tanggal 7 Agustus 2008 (yang nota bene cacat hukumdan batal demi hukum tersebut) yang secara jelas mencantumkanbatasannya yakni;Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutanghingga sejumlah Rp1.200.000.000,00

(TurutTergugat 1), jadi semestinya Turut Tergugat membuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah dibuatnya SKMHTyaitu. selambatlambatnya 30 Nopember 2014 atau paling lambat 1Desember 2014 sebagaimana data yang kami miliki Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide bukti P3) ternyata tertanggal 31Desember 2014 Di hadapan Notaris Maria Inviolata TrinaryatiEkwantini,S.H., M.Kn.

(Turut Tergugat 1),Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide buktiP3) ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapan NotarisMaria Inviolata Trinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

(Turut Tergugat1), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide bukti P3)ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapan Notaris Maria InviolataTrinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

(Turut TergugatI), jadi semestinya Turut Tergugat membuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah dibuatnyaSKMHT yaitu selambatlambatnya 30 Nopember 2014 atau palinglambat 1 Desember 2014 sebagaimana data yang kami miliki AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014 (vide bukti P3)ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapan Notaris MariaInviolata Trinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

(Turut Tergugat 1), jadi semestinya Turut Tergugat membuat AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) dalam waktu 1 (Satu) bulansetelah dibuatnya SKMHT yaitu selambatlambatnya 30 Nopember2014 atau paling lambat 1 Desember 2014 sebagaimana data yangkami miliki Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No: 466 / 2014(vide bukti P3) ternyata tertanggal 31 Desember 2014 Di hadapanNotaris Maria Inviolata Trinaryati Ekwantini,S.H., M.Kn.

Perlawanan ini adalah tanahdengan SHGB No. 310 (sebagaimana tercantum dalam butir i.a.) dan tanahdengan SHGB* No. 204 (sebagaimana tercantum dalam butir 2.b), keduanyaselanjutnya disebut obyek perlawanan.3 Bahwa Obyek Perlawanan dijaminkan oleh para pemiliknya yang sah yaituTjong Effendi Chandra/Terlawan II dan Darmin Tjong/Terlawan III kepadaPelawan dengan Hak Tanggungan sebagai berikut:a SHGB No. 310 dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)No.1717/2003Peringkat Pertama, Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT

SHGB No. 204 dengan SHT No. 1720/2003 Peringkat Pertama, APHTNo. 69/2003 tanggal 26 Maret 2003 sampai sejumlah nilai Hak Tanggungansebesar Rp.1.200.000.000,4 Bahwa kredit Debitur/Turut Terlawan telah berstatus macet (Debitur cidera janji atasPerjanjian Kredit) dan oleh karenanya Kreditur/Pelawan hendak menggunakan haknyaatas obyek perlawanan yang juga merupakan obyek Hak Tanggungan sebagaimanatercantum dalam halaman 7 alinea terakhir APHT No 1717/2003 dan APHTNo.1720/2003 untuk menjual secara lelang

SHT No. 1717/2003 Peringkat Pertama, APHT No. 71/2003 tanggal 26Maret2003 sampai sejumlah nilai Hak Tanggungan sebesarRp.4.500.000.000,b. SHT No.1720/2003 Peringkat Pertama, APHT No. 69/2003 tanggal 26Maret2003. sampai sejumlah nilai Hak Tanggungan sebesarRp.1.200.000.000,5 Menetapkan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad)meskipun ada upaya banding dan kasasi;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

No. 310/Petisah hulu dibukukan oleh Kepala KantorPertanahan Medan, tanggal 13 Mei 2003, APHT No. 71/2003tanggal 26 Maret 2003, berkedudukan di Jakarta Cabang MedanImam Bonjol Pelawan;a Sertifikat Hak Tanggungan No. 1720/2003 Peringkat Pertama HGB No.204/Helvetia Timur dibukukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Medantanggal 13 Mei 2003, APHT No. 69/2003, tanggal 26 Maret 2003berkedudukan di Jakarta, Cabang Medan Imam BonjolPelawan;e Menyatakan tidak sah sita jaminan (C.B) atas SHGB.

Medan tanggal 13Mei 2003, APHT No. 69/2003 tanggal 26 Maret 2003 berkedudukan diJakarta, Cabang Medan Imam BonjolPelawan.Menyatakan sah Pengikatan Hipotik dan Hak Tanggungan, ranahnya bukan padapemeriksaan perkara perlawanan, tapi hal tersebut menjadi wewenang PengadilanNegeri dalam memeriksa perkaraperkara biasa (non perlawanan).

Bahwa gugatan a quo masih kurang pihak karena tidak melibatkan AmirHamzah, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 63/2003,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 20/PK/2006 denganobyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik (GSHM) Nomor 28 atasnama Endah Hariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 1/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor19/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak

Milik (GHM)Nomor 190 atas nama Lusihono Dianto serta Diatining Tjahyani, SarjanaHukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 105/MGR/2006, denganobyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 28 atasHal.5 dari 11 hal.

Nomor 2006 K/Pdt/2012nama Endah Hariarti, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor109/PK/2006, dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak MilikNomor 190 atas nama Lusihono Dianto;b. Bahwa 6 (enam) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh 2 (dua) Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimanatersebut pada butir 2.a di atas adalah dibebankan atas obyek sengketasebagaimana tersebut pada butir 01 posita Surat Gugatan;c.

Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sangaterat kaitannya dengan pembuktian apakah Pelawan mengetahui atautidak atas obyek sengketa dijadikan jaminan dari fasilitas kredit yangdiberikan kepada Terlawan maka sudah seharusnya Pejabat PembuatAkta Tanah sebagaimana disebutkan pada butir 2.a di atas disertakansebagai pihak Terlawan;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telahmemberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Plw/2008/PN.Mkt. tanggal 26 November2008 yang amarnya sebagai

Disamping itu juga Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan telah dipaksa untuk menandatangani APHTyang kosong (belum diisi) sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan tidak mengetahui isi dari APHT yang ditandatangani serta obyekapa saja yang dijadikan obyek hak tanggungan. Fakta tersebut adalahmembuktikan telah terjadi pbemaksaan kehendak dan perbuatan melawanhukum yang dilakukan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;d.

;Bahwa atas adanya wanprestasi tersebut TERLAWAN pada tanggal15 Desember 2013 selaku Pemohon Eksekusi telah mengajukanpermohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggunggan Peringkat diPengadilan Negeri Tangerang dan telah terdaftar dengan No.07/PDT.EKS/APHT/2014/PN.TNGBahwa atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tangerangmenerbitkan Penetapan Peneguran (Aanmaning) Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG tanggal 30 Januari 2014 ;Bahwa berdasarkan BERITA ACARA TEGORAN No. 07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG tanggal

;Bahwa selanjutnya Terlawan (Pemohon Eksekusi) mengajukan SitaEksekusi dimana Ketua Pengadilan Negeri Tangerang telahmenerbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 07/PENEKS/APHT/2014/PN.TNG tanggal 6 Mei 2014.

/APHT/2014/PN.YNG.

, yangselanjutnya diberi tanda P1s/dIV 3;Fotocopy Penetapan Eksekusi Pengadilan TangerangNo.07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tanggal 6 Mei 2014, yang selanjutnyadiberi tanda P1 s/d V 4;Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi No.07/BA.EKS/APHT/2014/PN.TNG.

Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 30 Januari 2014, yangselanjutnya diberi tanda T 1;2. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 6 Mei 2014, yang selanjutnyadiberi tanda Tl 2;3. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG., tertanggal 28 Mei 2014, yang selanjutnyadiberi tanda T 3;4.

Akta PemberianHak Tanggungan No. 33/APHT/Kdwg/2008 tanggal04 Februari 2008.Selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat Ill dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 1715/2011 tanggal13 Juni 2011 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 25/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31Januari 2011.2.

SHM No. 1873/Jenggrik atas nama SunarmiSHM tersebut telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 233/2005 tanggal 14Februari 2005 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 32/APHT/Kdwg/2005 tanggal 28Januari 2005.Selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat Il dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 1848/2008 tanggal20 November 2008 berdasarkan Akta PemberianHak Tanggungan No. 33/APHT/Kdwg/2008

SHM No. 1877/Jenggrik atas nama PardiSHM tersebut telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 01604/2006 tanggal12 Desember 2006 berdasarkan Akta PemberianHak Tanggungan No. 220/APHT/Kdwg/2006 tanggal27 Juni 2006.Selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan peringkat Il dan telah diterbitkanSertifikat Hak Tanggungan No : 1509/2011 tanggal26 Mei 2011 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 21/APHT/Kdwg/2011 tanggal

Akta Pemberian Hak Tanggungan No.25/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31 Januari 2011.Sertifikat Hak Tanggungan No : 5517/2013 tanggal 12 September2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1067/2013 tanggal 28 Maret 2013.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1846/2008 tanggal 20 November2011 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.34/APHT/Kdwg/2008 tanggal 4 Februari 2008.: Sertifikat Hak Tanggungan No : 1689/2011 tanggal 7 Juni 2011berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.22/APHT/Kdwg/2011 tanggal

Pemberian Hak Tanggungan No.23/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31 Januari 2011.Sertifikat Hak Tanggungan No : 5748/2013 tanggal 23 September2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1066/2013 tanggal 28 Maret 2013.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1659/2009 tanggal 26 Agustus2009 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.77/APHT/Kdwg/2009 tanggal 4 Maret 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1505/2011 tanggal 26 Mei 2011berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.24/APHT/Kdwg/2011 tanggal 31 Januari

., Notaris/PPAT Kabupaten Sukoharjo yang berkantor di Dompilan, RT 01 RW 01, Kel.Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo (sebagai Tergugat IV),baik untuk penandatangan SKMHT (Surat Kuasa Memasang HakTanggungan) yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) tertanggal 15 Maret 2012, Nomor 201/Bendosari/2012,maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT, tertanggal 23 Oktober2012 yang keduanya dibuat di hadapan Yulistika Setyadewi, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Sukoharjo (Sebagai

Tergugat IV);Bahwa atas dasar SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan)/APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) tersebut di atas posita angka 4gugatan, Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan PertamaNomor 2168/2012 serta Sertifikat Hak Tanggungan Kedua Nomor6695/2012, yang karena menyalahi prosedur hukum yang wajib dilakukan,sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapatdibatalkan;Bahwa di dalam SKMHT atau APHT sebagai akta autenthik yang bentukdan redaksinya

Nomor 767 K/Pdt/201612.13.14.15,16.Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, pada kenyataanya ParaPenggugat tidak pernah datang dan menghadap di kantor Tergugat IV tersebut;Bahwa prosedur pembuatan SKMHT/APHT oleh Terugat IV SKMHT (SuratKuasa Memasang Hak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, Nomor201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atas objeksengketa

Maka Tergugat II harus dihukum untuk menolak/tidakakan melaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan;Bahwa oleh karena Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) danatau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sebidang tanah danbangunan tersebut sertifikat Hak Milik Nomor 1232 yang terletak di desaSugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, seluas + 215 m,atas nama Sariyem Witowiyono (Turut Tergugat Il) tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan mengikat, maka Sertifikat Hak Tanggungan

) persetujuan seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat harus tercatatpada SKMHT/APHT dimaksud dengan akta autentik, dan apabila persetujuandari Para Penggugat/Para Pembanding/ Para Pemohon kasasi ada diluarSKMHT/APHT dengan demikian Para Penggugat /Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi tidak tunduk pada janjijanji yang termuat pada Pasal 1 ,Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 4 dan 5 dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) tersebut, maka pengikatan hak tanggungan tersebut cacatHalaman 14 dari 17 hal.Put

Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dariTurut Terbanding semula Turut Tergugat serta kontra memori banding dari TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujulsebagian dari pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebutsebagaimana dikemukakan bahwa fterhadap dalildalil gugatan tersebutsebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenal SKMHT Majelis Hakimberpendapat bahwa memang benar Penggugat tidak menandatangani APHTtersebut namun APHT

telah mengajukanalat bukti berupa saksisaksi dan suratsurat sebagaimana yang telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwaberdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T I10 berupa foto dokumentasipenandatangan surat, bukti surat Tergugat II bertanda T II19, surat bukti TergugatIl bertanda T IIl21 dan keterangan Saksi Tergugat dan Tergugat II atas namaEBED LEO dan AGUS RIYANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwasebelum penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

), Notaris(Tergugat 1) membaca Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada semuapihak diantaranya Penggugat dan isteri Penggugat setelah itu diparaf perlembardan ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Penggugat sebagai pihak pertamaberurusan dengan pihak kedua (KSP Sahabat Mitra Sejati) serta keterangan SaksiKARTO SIMANJUNTAK yang pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi pernahmenandatangan APHT antara Penggugat dan Tergugat Il dimana saksi mewakilipihak Tergugat II selaku Kreditur dan Penggugat

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, sebaliknyaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II dapatmembuktikan dalil bantahannya, sehingga tidak tepat Majelis Hakim TingkatPertama yang menyatakan bahwa memang Penggugat tidak menandatanganiAPHT,Menimbang bahwa karena telah terbukti Pembanding semula Penggugattelah menghadap pada Terbanding semula Tergugat sebagaimana tertuangdalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT

memberikan keterangan tidak benar sehinggaTerbanding semula Tergugat selaku PPAT telah Melakukan Perbuatan MelawanHukum tidak dapat dibuktikan oleh Pembading semula Penggugat dan sebaliknyaTerbanding semula Tergugat dan Terbanding II semula Tergugat II dapatmembuktikan dalil bantahannya maka cukup beralasan hukum untuk menolakgugatan Pembanding semula Penggugat;Menimbang bahwa karena telah terbukti Pembanding semula Penggugathadir pada tanggal sebagaimana tertera dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT

lain yang berkompeten ;Bahwa inti surat tersebut adalah Terdakwa merasa keberatan perintahpengosongan objek aset milik Terdakwa oleh Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara (KP2LN) dan terhadap asset atau tanah milik Terdakwa yangdilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)Cirebon;Bahwa dasar keberatan Terdakwa diantaranya adalah bahwa NotarisSuhartono Hakim Djajadiputra, SH, membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor :68, tanggal 18 Juli 2005 dan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT

BCA Tbk Cabang Cirebon) sehingga Akta PerjanjianKredit dan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) itu harus dinyatakan bataldemi hukum ;Bahwa atas surat yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa kepada sejumlahinstansi tersebut yang intinya menyatakan Akta Perjanjian Kredit dan AktaPerjanjian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh saksi Suhartono HakimDjajadiputra, SH, selaku Notaris harus dinyatakan batal demi hukum, saksiSuhartono Hakim Djajadiputra, SH, selaku Notaris yang membuat AktaPerjanjian

Kredit dan Akta Perjanjian Hak Tanggungan (APHT) merasakehormatan atau nama baiknya menjadi tersinggung karena antara saksiHal 2 dari 15 Hal.

No. 1959 K/Pid/2010Suhartono Hakim Djajadiputra dengan Hadi Pratama, Pimpinan BankBCA Cabang Cirebon (kreditur), sehingga apa yang dinyatakan olehTerdakwa dalam surat tanggapannya tersebut adalah tidak benar ataudapat dikatagorikan sebagai pemberitahuan palsu, dan Terdakwadengan sadar telah menulis surat tersebut dengan maksud yang utamaadalah untuk menyatakan Akta Perjanjian Kredit dan APHT yang dibuatantara perusahaan Terdakwa PT.

Bahwa APHT No. 333/2005 tanggal 18 Juli 2005 yang menjadidasar BPN Kota Cirebon menerbitkan Sertifikat Hak TanggunganHal 10 dari 15 Hal. Put.

/2010/PN.TNG, tertanggal9 Juni 2010 (bukti P3) yang menyatakan bahwa akan dilaksanakanEksekusi pada:Hari : SeninTanggal : 21 Juni 2010Jam : 10.00 Wib1 Bahwa penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 9 Juni 2010No. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG, tersebut didasarkan atas permohonandari PT.

Utara : Rumah/bangunan B 1456/GS 12001/87;Yang telah di agunkan oleh Terlawan II (Ferry Kosasih) ke Terlawan I yang telahtercatat atas nama Ferry Kosasih;Menyatakan tidak sah dan batal Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerangtertanggal 9 Juni 2010, No. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG;Memerintahkan mengangkat dan mencabut kembali penetapan eksekusiPengadilan Negeri Tangerang tertanggal 9 Juni 2010 No. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG;Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Bank Commonwealth sebesar Rp195.000.000, ("SHT No. 1635");Bahwa selain Para Pelawan tidak menjadikan Kantor Pertanahan KotaTangerang sebagai Terlawan dalam perkara a quo, Para Pelawan juga tidakmenjadikan pihakpihak seperti tersebut dibawah ini sebagai pihak Terlawandalam perkara ini:1 Badriah Asnar, SH (Notaris dan PPAT Kota Tangerang) sebagai pejabatyang membuat AJB No. 79/2002 dan Pejabat yang membuat AktaPemberian HT No. 80/2002 tanggal 6 September 2002 ("APHT No.80/2002");2 PT.

/ 2010/PN.TNG;5 Menetapkan mengangkat dan mencabut kembali sita eksekusi berdasarkanPenetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang, No.18 /PEN.EKS/ APHT /2000 / PN.

/2010/PN.TNG tanggal 09 Juni 2010, yang isinyamenyatakan akan dilaksanakan Eksekusi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010jam 10.00 WIB;Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 18/PEN.EKS/APHT/2010/PN.TNG dilakukan atas permohonan dari PT.

Bank Negara Indonesia tok) dalam21.membuat SKMHT dan APHT atas jaminan kredit milik penggugatyakni sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 04735, Luas256m? an.

Bank Negara Indonesia tbk)yang membuat SKMHT dan APHT merupakan perbuatan melawanhukum, maka APHT yang merupakan perjanjian pembebanan haktanggungan tersebut MENJADI BATAL DEMI HUKUM karena tidakmemenuhi syarat objektif dari perjanjian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1320 KUPerdata yaitu sebab atau causa yang halal(perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan UU, kesusilaan danketertiban umum).23.Bahwa karena SKMHT dan APHT atas objek jaminan milik penggugatyang menjadi dasar dari Tergugat mengajukan

Menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan membuat Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) merupakan Perbuatan Melawan Hukum.3. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) danAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Objek Jaminan tanah danbangunan dengan SHM No. 04735 L. 258M? an. Dwi Sulistiyono DesaJepang Kec. Mejobo Kab. Kudus adalah batal demi hukum.4.

untuk membuat APHT atas jaminan kredit Penggugat pada Tergugat tersebut timbul dari perjanjian pokok (Perjanjian Kredit No.BWU/2013/020 tanggal 07 Mei 2013) yang berdasarkan bentuknyamerupakan perjanjian dengan klausula baku adalah telah melanggarketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h UU Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, sehingga perbuatan Tergugat dalam membuat SKMHT dan APHT atas jaminan kredit milikpenggugat dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWANHUKUM karena telah melanggar

), dimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)menjadi dasar bagi Tergugat untuk membuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas jaminan kredit tersebut timbul dari perjanjian pokok(Perjanjian Kredit No.

hukum secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri terhadap harta bersama tersebut dalam poin 3 petitum di atas ; Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 143 Tanggal 17 November 2007 yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Sabaruddin Salam, SH (Tergugat III) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT

) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 120, atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Akta Pemberian Hak

Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 104 atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 544 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, Sertifikat Hak Milik Nomor 120 atas nama Iskandar Junaidi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 104 atas nama Iskandar Junaidi adalah tidak mempunyai kekuatan

Bahwa setelah itu kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada TergugatV selaku penjabat yang membuat APHT terhadap harta bersama Penggugat, danTergugat V menjelaskan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan dibuat ataspermintaan Tergugat IV setelah diberi kuasa membebankan hak tanggungan olehTergugat I, dan ketika Penggugat meminta diperlihatkan ASKMHT tersebut,Tergugat V mengatakan ASKMHT tersebut ada di Tergugat III tidakdilampirkan pada saat Tergugat IV meminta dibuatkan APHT;.

)No: 501/2007 tertanggal 19November 2007 yang diminta oleh Tergugat IV adalah Akta Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 143 Tertanggal 17November 2007, seharusnya Tergugat V dengan jelas dapat melihat danmemeriksa dilembaran akhir ASKMHT ada kolom persetujuan kosong karenatidak ditanda tangani oleh Penggugat sebagai istri, Tergugat V wajib menolakuntuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggunan ( APHT) yang diminta buatkanoleh Tergugat IV terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat I,

sehinggahak Penggugat tidak diabaikan begitu saja, Oleh karena Akta Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (ASKMHT) Nomor 143 Tertanggal 17November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah tidak sah, makasecara hukum Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007tertanggal 19 November 2007 terhadap Sertifikat Hak Milik No: 120, AktaPemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007 tertanggal 19 November2007 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 113 dan Akta Pemberian HakTanggunan ( APHT ) Nomor

) Nomor 501/2007tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 120, atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak sahdan harus dibatalkan demi hukum;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007tertanggal 19 November 2007 yang dibuat dihadapan Tergugat V, terhadapSertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak sahdan harus dibatalkan demi hukum;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT) Nomor 501/2007tertanggal

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT)Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yang dibuatdihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor120, atas nama Iskandar Junaidi, adalah tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;8.10.11.Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunan (APHT)Nomor 501/2007 tertanggal 19 November 2007 yangdibuat dihadapan Tergugat V, terhadap Sertifikat HakMilik Nomor 113 atas nama Iskandar Junaidi, adalahtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menyatakan Akta Pemberian

Menyatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum karena tidak mematuhi Pasal 4 AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah disepakati bersamaantara Penggugat dengan Tergugat atas tanah obyek sengketatersebut;6.

Menyatakan pelaksanaan penjualan lelangberdasarkan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangtelah disepakati bersama atas obyek sengketa jaminankreditPenggugat kepada Tergugat harus atas perintah dan dibawahpimpinan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali;Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 46/Pat.G/2020/PN Byl7. Memerintahkan kepada Tergugat Il tidakmenerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah (SKPT) untukpelaksanaan lelang untuk obyek sengketa;8.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1796/2010 tanggal 29Juni 2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor 174/2010 tanggal 14 Juni 2010;2. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2787/2012 tanggal 31 Juli2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor239/2012 tanggal 19 Juli 2012;Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 46/Pat.G/2020/PN Byl3.

Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) II Nomor 2820/2012 tanggal 1Agustus 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 238/2012 tanggal 19 Juli 2012;4.

)Nomor : 174/2010 tanggal 14 Juni 2010, diberi tanda Bukti T.I7;Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 2787/2012 tanggal31 Juli 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor : 239/2012 tanggal 19 Juli 2012, diberi tanda Bukti T.18;Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) II Nomor : 2820/2012 tanggal1 Agustus 2012 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor : 238/2012 tanggal 19 Juli 2012, diberi tanda Bukti T.19;Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 46/Padt.G/2020/PN Byl10.11.12.13.14.15.16.17.18