(Vide : Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Melangggar larangan Detournement de pouvoir (Vide : Pasal 53ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara) ; Menyimpang dari nalar yang sehat, dan Bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik,khusunya : Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, AsasKeadilan dan Kewajaran, dan Asas Kebijaksanaan, sebagaimanadiuraikan dibawah ini :7.1.

(in casu objekgugatan) tersebut, adalah jelas telah melanggar Peraturan Perundangundangan yang berlaku, dan atau telah menggunakan wewenangnyauntuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewanang tersebut(detournement de pourvoir), atau telah bertindak sewenangwenang(willekeur) atau setidaktidaknya telah bertindak dengan iktikad burukdan atau telah melanggar Asas Kecermatan, Asas Pertimbangan, AsasKeadilan, dan Asas Iktikad Baik (Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986) ;Bahwa di muka telah

Samarinda Nomor: 39 Tahun 2004tentang pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian serta santunankegiatan pembangunan untuk kepentingan umum melalui penyelesaiandampak sosial di kota samarinda yang dalam Pasal 10 tentang dasar dancara perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar ke tiga variabel tersebut.Dengan demikian, perbuatan Terdakwa selaku panitia bukanlah perbuatanyang tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006yang dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan(detournement

Majelis Hakim dalam pertimbangan menyatakan Terdakwa telahmenyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan (detournement de pouvoir) bahwaMajelis Hakim tidak memahami secara tepat wewenang yang melekat padapanitia pengadaan tanah atau perbedaan antara wewenang dan tugassecara hukum adminitrasi Negara.

Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendirimaupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukan Sengketa secara tertulis ;14 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah jelasjelasmengenyampingkan penerapan AAUPB yang lain dengan mengacu pada doktrinyang berkembang sudah diterapkan di dalam Yurisprudensi antara lain :a Asas persamaan perlakuan;b Asas kepercayaan;c Asas kecermatan/ketelitian;d Asas pemberian alasan/motivasi;e Asas larangan penyalahgunaan wewenang (detournement

benar sebabperbuatan Kepala BPN di Jakarta cq Kepala Kantor Pertanahan DaerahTingkat Il Bogor sebagai turut Termohon Kasasi/turut Tergugat memasukkanobyek sengketa sebagai bagian dari keseluruhan tanah PTP Nusantara VIIIsehingga terbitlah surat HGU No. 8/HGU/DA/1973 tanggal 321973,melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku (onrechtmatige overheidsdaad), setidak tidaknya telahmenggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikanwewenang tersebut (detournement

Tergugat IIIntervensi 1 dapatlah diterima dan dijadikan acuan dalam menolak gugatan dariPenggugat karena segala tindakan Tergugat II Intervensi 1 atas penerbitanKeputusan Tata Usaha Negera oleh Tergugat adalah telah sah secara hukum dantidak bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnyaAzas Kecermatan dan Ketelitian dengan memperhatikan yaitu :1 Asas Kecermatan (principleof carefullnes);2 Asas kepastian Hukum(principle of legal secutity );3 Asas laranganpenyalagunaan wewenang(detournement

Padatingkat tertentu hal itu benar, namun pada lain pihak juga jelas bahwakebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh memunculkan willekeurataupun detournement de pouvouir.

Kepolisian (SKCK)tidak diatur tentang pencabutan terhadap SKCK yang sudahditerbitkan berdasarkan persyaratanpersyaratan yanglengkap oleh yang bersangkutan, jika pemohon SKCKmempunyai catatan Kepolisian maka Tergugat Il hanyamempunyai kewenangan mencantumkan catatan Kepolisianyang bersangkutan didalam SKCK, oleh karena Tergugat IImempunyai kewenangan akan tetapi kewenangan tersebuttelah disalahgunakan, maka tindakan Tergugat telahbertentangan dengan asasasas pemerintahan yang baikkhususnya asas detournement

Kepolisian (SKCK) tidakdiatur tentang pencabutan terhadap SKCK yang sudah diterbitkanberdasarkan persyaratanpersyaratan yang lengkap oleh yangbersangkutan, jika pemohon SKCK mempunyai catatan Kepolisian makaTergugat Il hanya mempunyai kewenangan mencantumkan catatanKepolisian yang bersangkutan didalam SKCK, oleh karena Tergugat IImempunyai kewenangan akan tetapi kewenangan tersebut telahdisalahgunakan, maka tindakan Tergugat telah bertentangan denganasasasas pemerintahan yang baik khususnya asas detournement

Timbulnyakerugian itu dapat terjadi baik karena tidakmengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yangdimohonkan atau tidak melakukan sesuatuperbuatan yang seharusnya dilakukannya;b Asas Larangan Menyalahgunakan Wewenangdalam istilah bahasa Perancis disebut detournement de pouvoir. Pemberian setiap (suatu)wewenang oleh peraturan perundangundangan didalamnya selalu disertai dengan maksud atautujuan diberikannya wewenang tersebut.

TUNMDN);Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya;Adapun gugatan ini diajukan dengan alasanalasan sebagai berikut:1Bahwa perlindungan hukum kepada Rakyat terhadap penyalahgunaankewenangan (detournement de pouvoir) dan tindakan sewenangwenang(abus de pouvoir) merupakan suatu gejala yang melekat terhadapkewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara kekuasaan badan atauPejabat Tata Usaha Negara dimana hal tersebut merupakan suatu ciri darikekuasaan.Bahwa tidak imbangnya kedudukan hukum

Bahwa melihat lebih spesifik, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu padahakikatnya lahir akibat banyaknya persoalan sengketa tata usaha negaradalam pelaksanaan pemilihnan umum di Indonesia lebih rinci dalamPelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota tidak terlepas dari penggunaan kewenangan yangtidak sebagaimana mestinya (detournement de pouvoir&abus de pouvoir).5.

Putusan Nomor : 32/G/2010/PTUNBDGsecurity), Asas Bertindak Cermat (principle ofcarefulness) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, padaAsas Kebijaksanaan (principle ofsapiently) poor ee ee eee ee ee ee ee eSehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yangmenyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang(detournement de povoir) dan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku serta tanpa wewenangyang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum

Rumah Ilegal/Tanpa Izin diatas Tanah MilikUNSRAT (objek sengketa) telah merugikan kepentingan Penggugat, sehinggaPenggugat berhak mengajukan gugatan in casu sebagaimana maksud Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dua kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, telah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama melanggar Asas LaranganPenyalahgunaan Wewenang (detournement

korupsi yang dikenal dengan perkara SertifikatEkspor, oleh Mahkamah Agung R.I. dilakukan penghalusan hukum(rechtsvervijning) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alin pengertianmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 (tentang Peradilan Tata Usaha Negara),yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan detournement

depouvoir.Bahwa pengertian detournement de pouvoir dalam kaitannya denganFreies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi diPrancis yang menurut Prof.

No.1552 K/Pid.Sus/2016diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan detournement depouvoir.Bahwa pengertian detournement de pouvoir dalam kaitannya denganFreies Ermessen ini melengkapi perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi diPrancis yang menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertianpenyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam3 wujud, yaitu:1.

No.1552 K/Pid.Sus/2016undang dan tidak sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1340K/PID/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 perkara tindak pidana korupsi yangdikenal dengan perkara Sertifikat Ekspor, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir.Bahwa Pemohon Kasasi adalah perorangan swasta, bukan organpemerintah atau pejabat administrasi Negara yang mempunyai kewenanganatas dasar atribusi atau delegasi

No.1552 K/Pid.Sus/2016Nomor 1340 K/PID/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 perkara tindak pidanakorupsi yang dikenal dengan perkara Sertifikat Ekspor, yaitu telahmenggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannyawewenang tersebut atau yang dikenal dengan detournement de pouvoir.Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannyakarena tidak membuktikan bahwa fakta hukum di atas adalah suatu perbuatanmelanggar hukum pidana.Bahwa Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa fakta

Bahwa Keputusan a quo yang lahir akibat kesewenangwenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT, jelas telahmengabaikan, mengurangi, dan tidak memberikan jaminanterpenuhinya hak asasi dan hak konstitusional PENGGUGATatas perlindungan hukum dan kepastian hukum ;Bahwa TERGUGAT juga telah dikualifikasi melakukanperbuatan yang tidak tepat (onjuist); perbuatan yang tidakbermanfaat (ondoelmatig); dan perbuatan yangmenyalahgunakan wewenang (detournement de pouvioir) dalamranah administrasi negara yang jelas merugikan

Penggunaan wewenang diluar wewenangan yang dimilikinya (penyalahgunaan wewenang) dikenaldengan istilah detournement de pouvoir. Dengan diterbitkannya objeksengketa oleh Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaankewenangan ;e. Asas perlakuan yang jujur atau asas permainan yang layak.

., halaman 18 dari halaman 84wewenang yang diberikan oleh undangundang, sehingga dalam setiaptindakannya tidak boleh menyalahgunakan wewenang (detournement duPOUVOIN). 220 n nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn ncn cece ence een nn enn enenesBahwa oleh karenanya setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaranegara dalam hal menyangkut aparatur sipil negara (ASN) harus didasarkanpada Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaradan PP 11/2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Administrasi Negara dapat terhindar dari perbuatan onrechtmatige daad,detournement de pouvoir, abus de darioit, dan ultravires. Bagi masyarakat, sebagai pencari keadilan, asasasas umum pemerintahan yangbaik dapat digunakan sebagai dasar gugatan terhadap keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagimasyarakat dan dirinya.

Atas tindakanTERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dansewenangwenang, karena TERGUGAT menggunakan wewenang yangdimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturanperundangundangan (detournement de pouvoir);.

Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang samabunyinya antara cabang Ilmu Hukum Pidana dengan cabang IImu Hukumlainnya;Bahwa Apakah pengertian menyalahgunakan kewenangan tidakditemukan eksplisitasnya dalam Hukum Pidana, maka Hukum Pidanadapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama terdapat atauberasal dari cabang hukum lainnya;Memang, pengertian detournement de pouvoir, dalam kaitannya denganFreies Ermessen ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensidi Perancis, Menurut Jean

Danbagaimana kaitannya dengan unsur ini terhadap Terdakwa/Pembanding;Bahwa pengertian penyalahgunaan wewenang (detournement depouvoir) adalah penggunaan wewenang yang dipunyai seorang pejabatuntuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; sedangkesewenangwenangan (willekeur) terjadi apabila penguasa setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusanyang dikeluarkannya atau dengan tindakan yang dilakukan seharusnyaHal. 39 dari 53 hal. Put.

sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut ;Menimbang, bahwa untuk mengukur apakah Terdakwa telahmelakukan penyalahgunaan wewenang adalah dengan cara menilaiapakah tindakan Terdakwa telah menyimpang dari maksud dan tujuanpemberian wewenang tersebut, apabila menyimpang perbuatan tersebutdikualifikasi sebagai penyalagunaan wewenang (Detournement

sebagaimanadiuraikan dalam posita no. 9);Bahwa sertifikatsertifikat tanah yang diterbitkan tersebut diatas sebagaiobjek gugatan adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 3yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa terbitnya sertifikatsertifikat di atas tanah objek sengeketa milikPenggugat atas nama orang lain tersebut, tanpa seizin dari Penggugat,adalah perbuatan sewenangwenang/melampaui kewenangan(detournement

diterbitkanobjek masih dalam penguasaan Penggugat dan juga masih dalam perkaradi Pengadilan, maka jelas Tergugat menerbitkan sertifikat dengan namanama tersebut di atas, tidak menggunakan pertimbangan hukum yangbenar, tidak objektive, tidak memperhatikan ukuranukuran dalamhubungan satu dengan yang lain berdasarkan hukum, Sehinggaterjadilah kepentingan kepentingan yang tidak ditimbang/tidakdiperhatikan, bahkan sebaliknya ada kepentingan yang di beri bobotberlebihan, maka terjadilah Perbuatan SewenangWenang(Detournement

Gugatan Penggugat perihal gugatan perbuatan melawanhukum dalam perkara ini yang dilakukan oleh BadanPengusahaan Kawasan Batam sebagai Turut Tergugat danBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam sebagai TurutTergugat Il adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa(detournement de pouvoir) yang menjadi kewenanganabsolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara;2.