Ditemukan 202 data
34 — 7
, dan tokohmasyarakatJUMLAH : Rp. 365.000.000,Sedangkan sisanya lebih kurang sejumlah Rp. 96.600.000, ( Sembilan puluhenam juta enam ratus ribu rupiah) pengelolaannya diluar hak Pemerintah DesaKraguman dan dilakukan oleh Terdakwa untuk keperluan :NO URAIAN JUMLAH1 Biaya Pengeringan Rp. 25.000.000,2 Amdal ( Analisis Mengenai Rp. 7.000.000,dampak Lingkungan)3 Perubahan tata Ruang Desa Rp. 9.000.000,(PTRD)4 Gambar Lay out PTRD Rp. 2.500.000,5 Biaya Aspek Rp. 600.000,6 Site Plan DPU Rp. 4.500.000,v Hinder
dan tokohmasyarakat JUMLAH : Rp. 365.000.000, Sedangkan sisanya lebih kurang sejumlah Rp. 96.600.000, ( Sembilan puluhenam juta enam ratus ribu rupiah) pengelolaannya diluar hak Pemerintah DesaKraguman dan dilakukan oleh Terdakwa untuk keperluan : NO URAIAN JUMLAH1 Biaya Pengeringan Rp. 25.000.000,2 Amdal ( Analisis Mengenai Rp. 7.000.000,dampak Lingkungan)3 Perubahan tata Ruang Desa Rp. 9.000.000,(PTRD)4 Gambar Lay out PTRD Rp. 2.500.000,5 Biaya Aspek Rp. 600.000,6 Site Plan DPU Rp. 4.500.000,7 Hinder
240.000.000, 106 Dan untuk penguatan kelembagaan Rp. 60.000.000,pemerintah desa, lembaga desa, dan tokohmasyarakat e Bahwa sisanya sejumlah Rp. 96.600.000, ( Sembilan puluh enam jutaenam ratus ribu rupiah) pengelolaannya diluar hak Pemerintah DesaKraguman dan dikelola secara pribadi oleh Terdakwa karena Penyewameminta bantuan kepada terdakwa untuk mengurus ijin, Pengeringan,Amdal (Analisis Mengenai dampak Lingkungan), Perubahan tata RuangDesa (PTRD), Gambar Lay out PTRD, Biaya Aspek, Site Plan DPU,Hinder
77 — 38
Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitu menguragikenikmatan atas sesuatu.3. Menyalah gunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiritanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain;Bahwa buktikan dulu lahirnya perobuatan melawan hukum dari mana dapatdikwalifikasikan dengan perkara ini sebelum menuntut ganti rugi, Bahwamenurut pendapat Dr.
NANANG IBRAHIM, SH
Terdakwa:
AKBAR Alias ABA
104 — 57
dirumahsakit Santa Anna Kdi.Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan terdakwa melakukanpenganiayaan penikaman kepada korban JUFRI Als KELLY sampaimeninggal dunia.Bahwa saksi mendapat informasi, awalnya saksi ILHAM Als SAUKEmeminjam sepeda motor korban JUFRI pergi mengantar air minummineral teman saksi ILHAM Als SAUKE dipanti pijat Lestari, setelahILHAM Als SAUKE tiba dipanti pijat Lestari, ILHAM Als SAUKEketemu ter dakwa Akbar langsung menari bahu ILHAM Als SAUKEdan memukul waja ILHAM lalu meng hinder
Terbanding/Tergugat I : SADIYO
Terbanding/Tergugat II : ELIS WIDOWATI, SH
Terbanding/Tergugat III : DENNY ARDIANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : Drs.IRIANSYAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
88 — 51
Gangguan (Hinder), menimbulkan kerugianimmaterial yaitu mengurang kenikmatan atas sesuatu;Halaman 34 dari 44 halaman putusan Nomor 121/PDT/2019/PT YYKCc.
41 — 29
Gangguan (Hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitumengurangi kenikmatan atas sesuatu;c. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknyasendiri tanoa kepentingan yang patut, tujuannya untukmerugikan orang lain.4).
1.I NYOMAN AGUS PRADNYANA, S.H.
2.TATA HENDRATA, SH
Terdakwa:
1.MOH. ISROKIM Alias ROIS
2.DENI BAGAS PRAMONO
41 — 19
Hinder Ordonantio / Ijin Gangguan. Tanda Daftar Perusahaan / TDP.Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab Usaha Kelayakan Lingkungan / Upaya Perlindungan Lingkungan.
66 — 35
Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immaterial yaitumengurangi kenikmatan atas sesuatu.3.
79 — 28
sebagai Kepala Bidang Perijinan Pemerintah KotaMalang sejak tanggal 16 Januari 2014, dan sebelum menjadi kepalabidang perijinan saksi sebagai karyawan di badan lingkungan hidup;Bahwa Bidang Perijinan termasuk dalam Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;Bahwa saksi mengetahui rumah di Jl. ljen No. 52 Kota Malang adalahberkaitan dengan perijinan adalah Guest House tersebut belum adaijinnya, Perum jasa Tirta pada bulan September 2013 pernahmengajukan ijin gangguan / HO (Hinder
HADJON, S.H.Bahwa KETTING BESCHIKKING adalah keputusan yang berantai, jadiada keputusan yang ada kaitanya dengan keputusan yang lain contoh ijinusaha disyaratkan harus ada HO (Hinder Ordonantie) nya atau ijin usahaharus ada AMDALnya, sekarang masalah legalitas masingmasingputusan memiliki legalitas sendiri jadi misalkan AMDALnya dibatalkantidak dengan sendirinya ijin usaha pertambangannya otomatis dibatalkan,karena itu masingmasing mempunyai legalitas, kKemudian menganaisyarat legalitas suatu keputusan
103 — 44
sebagai Kepala Bidang Perijinan Pemerintah KotaMalang sejak tanggal 16 Januari 2014, dan sebelum menjadi kepalabidang perijinan saksi sebagai karyawan di badan lingkungan hidup;Bahwa Bidang Perijinan termasuk dalam Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;Bahwa saksi mengetahui rumah di Jl. ljen No. 52 Kota Malang adalahberkaitan dengan perijinan adalah Guest House tersebut belum adaijinnya, Perum jasa Tirta pada bulan September 2013 pernahmengajukan ijin gangguan / HO (Hinder
HADJON, S.H.Bahwa KETTING BESCHIKKING adalah keputusan yang berantai, jadiada keputusan yang ada kaitanya dengan keputusan yang lain contoh ijinusaha disyaratkan harus ada HO (Hinder Ordonantie) nya atau ijin usahaharus ada AMDALnya, sekarang masalah legalitas masingmasingputusan memiliki legalitas sendiri jadi misalkan AMDALnya dibatalkantidak dengan sendirinya ijin usaha pertambangannya otomatis dibatalkan,karena itu masingmasing mempunyai legalitas, kKemudian menganaisyarat legalitas suatu keputusan
137 — 21
Desember 2015 , bukti tersebut diberi materai yang cukup,diberi tanda bukti P15 ;Halaman 21 dari 41 Putusan No. 20/Pid.Prap/2016/PN.Pbr16.Fotocopy Akta Notaris No. 06 09 November 2015 dibuat oleh Notaris EkoSyaiful,SH,M.Kn , bukti tersebut diberi materai yang cukup, diberi tandabukti P16 ;17.Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No. 510/514/SSIUP/KPMDPPT/2015 tanggal 10 November 2015 , bukti tersebut diberi materai yangcukup, diberi tanda bukti P17 ;18.Fotocopy Surat Izin Undangundang Gangguan /Hinder
Terbanding/Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk. KEDIRI Jl.Brawijaya No.17 Kediri Cq,PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jl. Jendral Sudirman Kavling 1 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO) Tbk, SURABAYA ,
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKLN )
Terbanding/Tergugat : GILANG PERDANA KUSUMA,ST.
Turut Terbanding/Penggugat : PT. HUTAMA WAHYU KARYA
27 — 27
Bahwa klien kami dalam menjalankan usahanya telahmemperoleh izin HINDER ORDONANSI (HO) berdasarkan SuratKeterangan Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) Nomor:503/12367418.68/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 Bahwaklienkami telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor: 503/1417/419.36/2011 Tanggal 12 Juli 2011;6. Bahwa klien kami dalam rangka usahanya tersebut (Angka 3)dan (Angka 4) tersebut di atas telah menerima hak untuk pemanfaatdari sebidang tanah seluas 1750 m?
49 — 28
pekerjaan proyek pembangunan hotel syariah Senggigi Castil yangtelah dikerjakan bukan oleh ahlinya dan tanpa rencana anggaran biaya(R.A.B) dicuekkan dan sama sekali tidak didengar dan dianggap oleh TergugatRekonvensi, hal tersebut tidak membuat Penggugat Rekonvensi patahsemangat, Penggugat Rekonvensi malah tetap mendukung TergugatRekonvensi dengan membantu mengurus ijinijin lokal yang segala ijinijinyang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek, seperti membantu mengurus ijinmendirikan bangunan (IMB), ijin Hinder
48 — 164
danSertifikat Hak Milik Nomor 4260 Tahun 2013 dan Tergugat dan Tergugat Il tidakdapat membuktikan sebaliknya, maka perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yangmengakui untuk selanjutnya menguasai tanah objek sengketa yang merupakanbagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4214 Tahun 2013, Sertifikat Hak MilikNomor 4259 Tahun 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4260 Tahun 2013 adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena merupakanbentuk klaim yang tidak sah ataupun gangguan (hinder
166 — 75
pertimbanganpertimbangan di atassebelumnya, bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak memiliki hak atas tanahsengketa yang sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dimukabahwasanya merupakan milik Peggugat sebagaimana dalam Buku TanahNomor 80/Kampung Sungai Sebapo tanggal 3 Januari 1973 dan Tergugugattidak dapat membuktikan sebaliknya, maka perbuatan Tergugat dan TergugatIl yang mengakui untuk selanjutnya menguasai tanah objek sengketamerupakan perobuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karenamerupakan bentuk gangguan (hinder
147 — 73
Pengetikan nomor HO/SITU (Hinder Ordonansi/Surat lzin Tanda Usaha)pada pengetikan aplikasi SPSE Nomor HO/SITU 503.44/00426/EKBAMGBPPT/2015 sedangkan Nomor HO/SITU yang dokumennya Penggugatupload dan dokumen asii tertulis 503.44/00426/EKBANGBPPT/2015;Hal. 3 dari 70 hal.
Terbanding/Penggugat I : M. ROSITA SINAGA
Terbanding/Penggugat II : DASMAHITA SIJABAT, SH
Terbanding/Penggugat III : RENTINA SIJABAT
Terbanding/Penggugat IV : DANIEL SIJABAT
Terbanding/Penggugat V : LISTERIA SIJABAT
Terbanding/Penggugat VI : POLMER SIJABAT
Terbanding/Penggugat VII : WALTER SIJABAT
Terbanding/Penggugat VIII : SAHATA SIJABAT
Terbanding/Penggugat IX : DOSNI UHUR FRENGKI SIJABAT
67 — 39
Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan Melawan Hukumhalaman 62 menyebutkan: Yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata antara lain: 1.Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);2.Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriil yaitu) =mengurangikenikmatan atas sesuatu; 3.Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barangmiliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan oranglain. M.
188 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian kepemilikan SPBU di JalanMarmoyo Nomor 2 tersebut beralih kepemilikannya kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Walikota Kepala DaerahKotamadya Surabaya Nomor 400004/110 perihal Penyerahan izinberdasarkan Pasal 10 ayat (6) Hinder Ordonnantie tertanggal 29 April 1974,pada pokoknya menyatakan bahwa izin tempat usaha service station dipersil Jalan Marmoyo atas nama N.V.
109 — 85
Garner, Editor In Chief) pada halaman 988 dijelaskansebagai berikut:letter of intent. (1942) A witten statement detailing the preliminaryunderstanding of parties who plan to enter into a contract or some otheragreement; a noncommittal witing preliminary to acontract. eA letter ofintent is not meant to be binding and does not hinder the parties frombargaining wth a third party.
136 — 109
Izin UU gangguan Hinder Ordonantie (HO);b. Surat Ijin Perdagangan (SIUP) kecil;c.
403 — 33
Bukli T2 Foto kopi Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah danLayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo Nomor:503.08/554/KPMDPPT/2015 tentang Izin UndangUndang /Hinder Ordonatie(HO) Perseroan Terbatas CV TRY ARTA GOLDEN tanggal 10 November2015.. Bukti T3 Foto kopi Izin Usaha Perdagangan CV. TRY ARTA GOLDEN yangdikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal Daerah dan Layanan PerizinanTerpadu Kabupaten Tebo tanggal 10 November 2015.. Bukti T4 Foto kopi Tanda Perusahaan CV.