MAI ;e Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh Ikatan Pemuda Karya (IPK)sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan salah satu pelaku adalah KHOLILNASUTION ;e Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukanpembakaran tersebut dan saksi mengetahui peristiwa pembakaran tersebutatas laporan dari NASRUN HASIBUAN ;e Bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan menggunakan minyak dankorek api ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.

MAI ;Bahwa pembakaran tersebut dilakukan oleh Ikatan Pemuda Karya (IPK)sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan salah satu pelaku adalah KHOLILNASUTION ;Bahwa terdakwa melakukan pembakaran dengan cara memegang pelepahkelapa sawit yang telah terbakar dan memasukkan pelepah tersebut kedalamPos yang mengakibatkan api semakin berkobar ;Bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan menggunakan minyak dankorek api ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.

MAI ;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakarantersebut;Bahwa pada saat saksi hendak melihat Pos yang terbakar tersebut, saksidihadang oleh sejumlah orang yang tergabung dalam IPK (ikatan pemudakarya);Bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan menggunakan minyak dankorek api ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.

RAHMAN bersama dengan anggota Ikatan Pemuda Karya (IPK) sebanyak 25 (duapuluh lima) orang mendatangi Pos Satpam Afd V Kebun PT.

Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten ButonSelatan;Bahwa penerbitan IPK adalah dasar untuk menerbitkan SVLK, namuntanpa SVLK, Tergugat dapat melaksanakan pengolahan ataupemanfaatan kayu di APL Kabupaten Buton Selatan sebagaimanaketentuan dalam IPK Nomor : 110 Tahun 2015 tentang Pemberian IzinPemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.

Satya Jaya Abadi di KecamatanSampolawa Kabupaten Buton Selatan sehingga penerbitan SVLKbukanlah perkara wajib dalam perjanjian antara Penggugat danTergugat;Bahwa sekitar awal Juli 2015, Tergugat melakukan upaya pengolahanpada wilayah sebagaimana ditentukan dalam IPK Nomor : 110 Tahun2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT.Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;Bahwa dalam upaya sebagaimana dijelaskan pada point 19, terjadipenghalangan dari masyarakat

Nomor : 110 Tahun 2015 adalah sah;Bahwa untuk biaya operasional upaya pembelaan terhadap GugatanPembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perternakan,Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor : 110Tahun 2015 Tentang Pemberian lIzin Pemanfaatan Kayu (IPK) atasnama PT.

Tanopa sepengetahuan Penggugat,Tergugat mengurus lzin Pemanfaatan Kayu melalui Dinas KehutananProvinsi;Pada tanggal 25 Juli 2016, terbitlah Surat Keputusan Kepala KehutananProvinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 198/SK/2016 Tentang PemberianZin Pemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT.

Satya Jaya Abadi DiKelurahan Todombulu Kecamatan Sampolawa Kabupaten ButonSelatan;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kehutanan ProvinsiSulawesi Tenggara Nomor : 198/SK/2016 Tentang Pemberian IzinPemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).Pungutan berupa PNT sebagaimana tersebut di atas, berbedadengan pungutan lain berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)karena pungutan PNT dikenakan atas pemegang izin yangmemanfaatkan hasil hutan kayu alam tanpa melakukan tindakanpelestarian.Halaman 33 dari 47 halaman.

Sejak terbitnya peraturan tersebut tanggal 4 September2009 kepada pemegang IPK dikenakan pungutan penggantian nilaitegakan (PNT).6.

Bahwa IPK hanya sebagai akibat dari perubahan peruntukankawasan hutan, sehingga kayu bukan merupakan bisnis utama bagipemegang izin peruntukan lahan.8. Bahwa sejak tanggal 4 September 2009, yaitu berlakunya PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.58/Menhutll/2009 sampai denganditerimanya Putusan MARI Nomor 12 P/HUM/2015 pada tanggal 21Desember 2015, berdasarkan Asas Keadilan kepada pemegang IPK(akibat pemegang izin peruntukan) tetap dikenakan PNT.9.

Bahwa berkaitan angka 6 s.d. 8, dirasa adil dan wajar terhadappemegang izin (IPK, IPPKH, dan HGU) dikenakan pungutantambahan selain PSDH dan DR, yaitu berupa pungutan PenggantianNilai Tegakan.10.

) pada HutanProduksi yang dapat dikonversi (HPK) yang telah dikonversi atau tukar menukarkawasan hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yangmelakukan kegiatan pembukaan lahan, Pemegang IPK pada Areal PenggunaanLain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakanPNT.

) PT.Gorga Duma Sari Nomor :522.21/024/PH/DKP/2013 yang dikeluarkan Pemerintah KabupatenSamosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 9 Januari 2013 ;Bahwa setelah izin IPK Termohon ersebut diterbitkan oleh PemerintahKabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan maka PemerintahKabupaten Samosir memberikan Garansi Bank Izin Pemanfaatan Kayukepada Pemohon Kasasi dengan Nomor 522.21/034/PH/DKP/2013 yangdikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan danPerkebunan tertanggal 10 Januari

2013 ;Bahwa setelah adanya garansi Bank IPK tersebut maka Termohonmemasukkan Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 01/BG/01/2013 yangdikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige tertanggal 14 Januari2013 dan Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 02/BG/01/2013 yang Halaman 11 dari 35 Penetapan Nomor 8/Pat.P/2018/PN Big10.dikeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige tertanggal 14Januari 2013 ;Bahwa setelah Termohon melengkapi dokumen sebagaimana tersebutdiatas maka Kepala Dinas Kehutanan dan

Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Dan TempatPengumpulan Kayu (TPn) Pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di ArealLokasi Atas Tanah yang Terletak Di Desa Hariara Pintu Kecamatan HarianKabupaten Samosir Atas Nama PT.GDS tertanggal 18 Februari 2013 ;Bahwa setelah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utaramenerbitkan surat tersebut maka Termohon melakukan pembayaransebagaimana ketentuan yang berlaku untuk itu yakni sebagai berikut : Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan

Samosirmengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan PerkebunanKabupaten Samosir Nomor : 085 Tahun 2013 tentang Revisi KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Samosir Nomor 005Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)di Areal izin Lokasi Atas tanah Yang Terletak Di Desa Hariara PintuKecamatan Harian Kabupaten Samosir Seluas 800 Ha kepada PT.GDStertanggal 16 Agustus 2013;Bahwa Termohon melakukan pembayaran secara resmi kepada DinasKehutanan

) dari Dinas Kehutan Provinsi Sumut berdasarkanPERMENHUT RI No.14 Tahun 2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);Bahwa didalam PERMENHUT RI No.14 Tahun 2011 Tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK) tidak ada satu pasal pun yang menyebutkandidalam Penerbitan IPK harus memiliki Izin Lingkungan ;Bahwa oleh karena Termohon didalam melakukan kegiatannyaberpedoman kepada PERMENHUT RI No.14 Tahun 2011 Tentang IzinPemanfaatan Kayu (IPK) maka Termohon tidak mengetahui tentang IzinLingkungan ;Bahwa perbuatan Termohon

(Ikatan Pemuda Karya)DPD Tingkat Il Medan bahwasanya terdakwa dan temantemanya sesamaanggota IPK ditunggu oleh anggota Organisasi Pemuda Pancasila dibawah TolPerumnas Mandala dan juga dijalan Mandala Bay Pass Kec.Percut SeituanKab.Deli serdang mendengar hal itu terdakwa bersama dengan beberapa orangtemanya hendak berangkat ketempat pelantikan DPD Satgas IPK tingkat IIKotamadya Medan Di Hotel Danau Toba Medan lalu tibatiba datang saksiHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1143/Pid.B/2015/PN.LbpLDS.Silalahi

membawa senjata tajampenusuk dan penikam berupa parang dan pisau ;e Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal16 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib , bertempat di Jalan NuriKelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten DeliSerdang;e Bahwa pada saat itu saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa diJalan Nuri Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut SeituanKabupaten Deli Serdang berkumpul beberapa orang pemuda yangmenggunakan pakaian Ikatan Pemuda Karya (IPK

(Ikatan PemudaKarya) DPD Tingkat Il Medan bahwasanya terdakwa dan temantemannyasesama anggota IPK ditunggu oleh anggota Organisasi Pemuda Pancasiladibawah Tol Perumnas Mandala dan juga di Jalan Mandala Bay PassKecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang ;e Bahwa mendengar hal itu terdakwa bersama dengan beberapa orangteman terdakwa hendak berangkat terlebin dahulu ke tempat pelantikanDPD Satgas IPK tingkat II Kotamadya Medan Di Hotel Danau Toba Medan ;e Bahwa tibatiba datang anggota Kepolisian

Silalahi masingmasing adalah anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakatbahwa menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nuri KelurahanKenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdangberkumpul beberapa orang pemuda yang menggunakan pakaian IkatanPemuda Karya (IPK) hendak berperang dengan Pemuda Pancasila (PP) ;e Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irwan R. Manulangdan saksi S.

Silalahi masingmasing adalah anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakatbahwa menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nuri KelurahanKenangan Baru Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdangberkumpul beberapa orang pemuda yang menggunakan pakaian IkatanPemuda Karya (IPK) hendak berperang dengan Pemuda Pancasila (PP) ;Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irwan R. Manulangdan saksi S.

Pemeriksamenegaskan bahwa pembayaran tersebut dianggap pembayaran atas penyerahan aktiva tidakberwujud karena esensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan Ijin PemanfaatanKayu (IPK) milik Koperasi Luvang Kriman oleh Pemohon Banding;Menurut bahwa pembayaran sebesar Rp. 516.618.900,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanPemohon pembayaran atas "Jual Beli Kayu" yang semuanya tertuang dalam perjanjian kerjasamalBanding tanggal 1 Maret 2007 antara Koperasi Luvang Kriman dengan Pemohon Banding

menyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp. 516.618.900,00 kepada Koperasi Luvang Kriman merupakanpembayaran Royalti atas penggunaan aktiva tidak berwujud yang dikenakan PPh Pasal 23dengan tarif 15%, sebagaimana tertuang dalam pembahasan sengketa perpajakan No.BA01/V.23/WPJ.14/BD.06/12 tanggal 13 Januari 2012 dimana ditegaskan bahwa pembayarantersebut dianggap sebagai pembayaran atas penyerahan aktiva tidak berwujud karenaesensinya adalah merupakan pemakaian atau pemanfaatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK

Koperasi Luvang Krimandengan Pemohon Banding beserta adendumnya dimana untuk memperoleh kayu tersebutPemohon Banding melakukan sendiri proses penebangannya;bahwa berdasarkan buktibukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding antara lain suratperjanjian kerja sama, kuitansi pembayaran dan faktur angkutan kayu bulat dapat terlihatbahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan penyerahanaktiva berwujud berupa kayu tebangan dan bukan atas penyerahan aktiva tidak berwujudyaitu IPK

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajaktertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan ataukarena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak;bahwa dalam persidangan terbukti bahwa IPK yang terkait dengan sengketa tidaklah beralihkepemilikan dan masih tetap dimiliki oleh koperasi Luvang Kriman sebagai mitra kerja samaPemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding berdasarkan anggapan adanya penyerahanaktiva tidak bewujud

Bahwa Penggugat setelah melengkapipersyaratan persyaratan pengajuan IPK,mengajukan IPK tersebut kepada DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Meraukesebagaimana dimaksud dengan SuratPengajuan IPK No. L012b/SNT/0201 tanggal6 Januari 2010;24.

Sampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belummengajukan permohonan IPK dan permohonan persetujuanpembukaan lahan untuk persemaian dan infrastruktur;3.

Dishutbun Meraukesangat mengetahui mengenai perkembanganrencana pembangunan perkebunan kelapasawit yang sedang dilakukan Penggugatkarena Penggugat melakukan diskusi secaraintensif kepada Dishutbun mengenaipengajuan IPK tersebut.

Dishutobun Meraukejuga mengetahui bahwa Penggugat sudahmelakukan pengurusan penerbitan IPK atasareal Ijin Lokasi dan sedang melakukanproses pengurusan IPK yang kemudiantertunda berdasarkan advis dari Dishutbun Meraukesendiri akibat diterbitkannya peraturan baru MenteriKehutanan tersebut.

Sesuai surat Dishutbun Merauke disampaikan bahwasampai dengan akhir Desember 2009 Perseroan belummengajukan permohonan IPK dan permohonan PersetujuanPembukaan Lahan untuk persemaian dan infrastruktur;.

Ipk/2018/PN. yk21. Djumadi;22. Dominika Aprilia Vitasari;23.

Ipk/2018/PN. yksehingga saat pengukuran untuk pembangunan kios/pasar desa,luasnya hanya 5.900 m?

Ipk/2018/PN. yk13. SAKSIDRS.

Ipk/2018/PN.Yyk2.

Ipk/2018/PN.Yykc).

dengan sdr WAN HAMZAH pada saat pemukulan danpenendangan adalah 50 (lima puluh) centimeter dan yang ada pada saat saksi ditendang dandipukul adalah sdr WAN HAMZAH, sdr ANDI, sdr UJANG, sdr WAN KATIP, sdr TENGKU DANIS dansdr JAY dan yang memisahkan saat saksi dipukul dan ditendang adalah sdr WAN KATIP;Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi dipukul dan ditendang oleh sdr WANHAMZAH dikarenakan kejadiannya cepat dan yang saksi ingat adalah bahwa sdr WAN HAMZAHmengatakan saksi anggota IPK

(Ikatan Pemuda Karya) dan saksi tidak mengetahui mengapa sdrWAN HAMZAH mengatakan seperti itu;Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal sdr WAN HAMZAH tetaapi tidak dekat;Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat saksi datang kerumah Kepala Dinas PU dan saksiberjumpa dengan sdr WAN HAMZAH, sdr ANDI, sdr UJANG, sdr WAN KATIP, sdr TENGKU DANISdan sdr JAY kemudian sdr WAN HAMZAH mengatakan kepada saksi hallo IPK kemudian saksimerasa tersinggung dan menjawab saya tidak anggota IPK do, am jangan buat gosip

sedang berada di rumah Kepala Dinas PU; Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adaalah sdr TENGKUHENDRAWAN;Saksi menerangkan bahwa saksi melihat sdr WAN HAMZAH dan sdr TENGKU HENDRAWANbertengkar;Saksi menerangkan bahwa saksi melihat sdr WAN HAMZAH dan sdr TENGKU HENDRAWANbertengkar didepan didepan pagar kepala Dinas PU tersebut berawal dari ejekan sdr WANHAMZAH yang mengatakan kepada sdr TENGKU HENDRAWAN ini Sekjen PP sekarang tak pakailagi do, bentar lagi nak jadi ketua IPK

Dinas PU untuk bertugas sebagai Security, dan setelah 10 (sepuluh)menit datang sdr WAN HAMZAH dengan temantemannya dengan maksud ingin bertemu denganKepala Dinas PU namun pada saat itu Kepala Dinas PU tidak berada dirumah dan sdr WANHAMZAH dan temantemannya memutuskan untuk menunggu di depan pagar rumah Kepala DinasPU dan tak lama kemudian datang sdr TENGKU HENDRAWAN dan tibatiba sdr WAN HAMZAHmengatakan kepada sdr TENGKU HENDRAWAN ini Sekjen PP sekarang tak pakai lagi do, bentarlagi nak jadi ketua IPK

lalu saksi menjawab bahwa saksi bkan IPK karena saksi bukan anggota IPK (Ikatan Pemuda * Karya) sebagaimana dimaksud kemudian terjadi cekcok antara terdakwa dan saksi TENGKUHENDRAWAN lalu sampai terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi TENGKUHENDRAWAN dengan cara menendang sebagaimana dilihat juga oleh oleh sdr TENGKU DARWISkemudian kejadian tersebut dileraikan oleh sdr WAN KHATIB, APRIDILLA SANDI, TENGKU DANIS danJAILANI dan pada saat itu saksi TENGKU HENDRAWAN langsung plang

Pada saat Terdakwa menyampaikan pemberitahuan dikeduatempat tersebut tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapat bantuanharus memiliki kualifikasi IPK sebagai syarat penerima bantuan beasiswabagi mahasiswa terutama terhadap mahasiswa STIKES dan STITNA yangditentukan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2009 tentangPemberian Beasiswa Pendidikan kepada Siswa SMU, SM Kejuruan Umum,dan Mahasiswa Kabupaten Jembrana Tahun 2009;Selanjutnya masingmasing Sekolah Tinggi tersebut menindaklanjutidengan

4 Tahun 2009 mensyaratkan adanya IPK;Ketika memproses surat bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STITNAdan STIKES Saksi Drs.

Atas permintaan Terdakwa tersebut,maka seluruh kajian bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari STIKES danSTITNA yang dibuat Dinas Dikporaparbud Jembrana seluruhnya tidakmemenuhi syarat IPK namun di acc oleh Terdakwa yang selanjutnyadibuatkan Surat Keputusan Bupati Jembrana tentang Pemberian BantuanBeasiswa Pendidikan Kepada Mahasiswa STIKES maupun STITNA,dengan periode Januari s/d Juni 2009, Juli s/d Desember 2009, Januari s/dJuni 2010 dan Juli s/d Desember 2010 yang masingmasing ditandatanganiTerdakwa

Anak AgungGede Putrayasa yang saling bergantian menjabat sebagai Kepala DinasDikporaparbud Kabupaten Jembrana telah membuat persyaratan pemberianbeasiswa bagi mahasiswa STIKES dan STITNA tidak menyebutkankualifikasi IPK, tidak membentuk tim pendataan dan seleksi tingkatKabupaten, membuat kajian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa STIKESdan STITNA tidak menyebutkan kualifikasi IPK sehingga dalam penyaluranpemberian beasiswa bagi Mahasiswa STIKES dan STITNA menjadi tidaksesuai persyaratan yaitu; terdapat

Mahasiswa yang tidak berasal dariJembrana, terdapat Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan bukan dariprogram studi regular, terdapat Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dariHal. 7 dari 53 hal.

IPK PT.

IPK PT. Matuari Waya Sejahtera dan sekaligusmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Kembali Surat Keputusandimaksud;lll.

IPK PT.Matuari Waya Sejahtera;Halaman 26 dari 38 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/20163. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan Nomor S.635/VIBIKPHH/2014 tertanggal 18 September 2014Perihal Pembebanan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) an. IPK PT.Matuari Waya Sejahtera;4.

membayar penggantian nilai tegakan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkanmembayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan; Pasal 13:(1)Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PejabatPenerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima;Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Penerbit IPK

IPK PT. MatuariWaya Sejahtera;3. Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat DirekturJenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.635/VIBIKPHH/2014tertanggal 18 September 2014 Perihal Pembebanan Penggantian NilaiTegakan (PNT) an. IPK PT. Matuari Waya Sejahtera;4.

/DK/2011 tanggal 3 Agustus2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam APL Tahun2011/2012 A.n.

IPK PT. Nusantara Abdi Jayaland dansekaligus memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut KembaliSurat Keputusan dimaksud.V.

IPK PT. Nusantara Abdi Jayaland;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Direktur JenderalBina Usaha Kehutanan Nomor S.637/VIBIKPHH/2014 tertanggal 18Halaman 43 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKTSeptember 2014 Perihal Pembebanan Penggantian Nilai Tegakan(PNT) an. IPK PT.

Pasal 13:(1)Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PejabatPenerbit IPK menolak permohonan tersebut dalam jangkawakiu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonanditerima.Permohonan IPK yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PejabatPenerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada DirekturJenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai.Permintaan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (2), dilampiri dengan

Pasal 13:(1)Permohonan IPK yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),Pejabat Penerbit IPK menolak permohonan tersebutdalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerjasejak permohonan diterima.Permohonan IPK yang memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknisHalaman 52 dari 89 Putusan Perkara No. 255/G/2014/PTUNJKTkepada Direktur Jenderal, dengan tembusankepada Kepala Balai.(3) Permintaan pertimbangan

Kabupaten Kutai Kertanegara dan juga ditunjuk sebagai pejabatpengesahan hasil Produksi CV Nurlina sebagaimana Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim nomor 562/521/KPTS/ DKIV/ 2009tentang Penetapan Pejabat Pengesah laporan hasil penebangan pada IzinPemanfaatan Kayu CV Nurlina wilayah kerja Dinas Kehutanan KabupatenKutai Kertanegara yang berlaku sampai tanggal 31 Maret 2009.e Bahwa berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan KeputusanBupati Kutai Kertanegara Nomor : 522.21/001/IPK

Nurlina memutuskan C.V.Nurlina diberikan IPK pada tahun 2008/2009 pada areal seluas 99,89 hektardengan target produksi kayu bulat diameter 10 s.d. 29 cm sebesar 3.110meter kubik dengan perincian sebagai berikut : Jenis medang sebanyak 1065 meter kubik;e Jenis penagit sebanyak 1600 meter kubik dan,e Jenis rimba campuran sebanyak 445 meter kubik.e Bahwa pada tanggal 17 Februari 2009 Sdr. M. Acun (belum tertangkap)selaku direktur C.V.

Erkasari Profil ;e 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor522.21/001/IPK/EK.I/III/2009, tanggal 13 Maret 2008 berikut 1 (satu)lembar Peta Areal Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2007/2008 padaareal tambang Batu bara CV. Nurlina ; 1 (satu) lembar surat advis tehnis ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.CV.

Nurlina Nomor 522.21/029/DKII/2008, tanggal 22 Pebruari 2008;e 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor : 522.21/752/EKI/X1/2006, tanggal 26 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) padaKawasan Non Budi Daya Kehutanan (KBNK) an. CV. Nurlina Nomor :522.21/5486/DKII/2006, tanggal 20 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Prinsip Nomor : 522.21/2778/EK,tanggal 19 April 2007 ;e 1 (satu) lembar surat Permohonan advis tehnis untuk CV.

NurlinaNomor : 522.21/127/EKI/V/2007, tanggal 10 Mei 2007;e 1 (satu) exampler bagan kerja IPK pada areal KP Batu bara CV,Nurlina Tahun 2008/2009, dan;e 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Jaminan Bank (Bank Garansi)atas DR/PSDH Nomor : 522.21/3277/DK.II/2007, tanggal 3 Juli 2007;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.000.

Uang Penggantian Hak 15% x Rp420.258.000,00 ..= Ro 63.038.700,00Jumlah IPK yang menjadi hak Pengugat (a+b+c) ..= Rp483.296.700,00Dikurangi Komponen IPK yang telah dibayar oleh:Hal. 10 dari 30 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHV/201411.d. PT. Pelindo VV (PD 45 Tahun 2008) Rp142.500.000,00e. DP4 (Nilai Tunai Manfaat Pensiun) Rp 44.731.000,00 (+)Jumlah yang telah dibayar (PT.

Sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012, Tergugat tidak jugamemenuhi kewajibannya untuk membayar kekurangan IPK kepadaPenggugat, melainkan hanya menyampaikan tanggapan sesuai suratDireksi PT.

Pelindo VV (Persero) agar membayar sisa/kekurangan IPK pensiunkepada 54 (lima puluh empat) orang pekerja termasuk di dalamnya atasnama Penggugat, yang terdiri dari:1) Uang Pesangon 2 x 9 x Rp14.181.000,00 ........... =Rp255.258.000,002) Perumahan, pengobatan Rp255.258.000,00 x15% =Rp38.288.700,00Jumlah kekurangan IPK menurut Mediator ...... =Rp293.546.700,00h.

Sebagai informasi bahwa posisi saldo kewajiban utangImbalan Pasca Kerja (IPK) per 31 Desember 2011 mencapai sebesar +Rp28 miliar, termasuk di dalamnya hakhak Penggugat dan karyawan purnabhakti lainnya.

Dan dari hasil perhitungan tersebut, selanjutnya Tergugatmelakukan pencadangan kewajiban IPK dengan membukukan dalamNeraca Perusahaan (PT.

Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yangtermuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha.Bahwa Saksi Royandi Hutasoit, S.S., atas arahan dan perintah dari TerdakwaDirektur Utama Joni Sihotang (PT. GDS) melaksanakan semua kegiatan dilapangan mulai dari kegiatan untuk mengkoordinir kegiatan lapangan seperti urusanadministrasi seperti pembayaran, penebangan, pengangkutan, distribusi alat berat,dan lainlain dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum PT.

izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK,pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan.

Gorga Duma SariCopy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan PertimbanganTeknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT.Gorga Duma Sari.Laporan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lokasi permohonan IPK atasnama PT.

Bukit Tapuk; Surat Perintah Tugas Nomor : 070 / 348 / 2009 tanggal 01 Juli 2009tentang Penunjukan Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi(P2LHP) pada Lokasi IPK Transmigrasi CV.

Bukit Tapuk sejak dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu(IPK) Areal Penggunaan Lahan (APL) Desa Sayoang Desa AmasingKota dan kegiatan yang telah dilakukan "PT.

Bahwa JPKAPL diterbitkan berdasarkan KepmenhutNo.SK.382/MenhutI/2004, tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK)sebagaimana keterangan saksi Ahli H. lorahim Ahmad, S.E., dan IrHal. 17 dari 25 hal. Put.

PenerimaanDaerah Halmahera Selatan tanggal 2 Oktober 2007 sebesarRp143.514.352,00 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran(SPP) dimuka untuk SP3, pembangun kebun kelompok tani danInfrastruktur Pedesaan dari IPK Pemukiman yang dikeluarkan olehDinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera SelatanNo.522.3/348/2007 tanggal 23 Juli 2007; Telah membayar setoran luran IPK CV. Bukit Tapuk bag. EkonomiRek.

Apabila ada IPK yang tidak mencantumkantanggal/oulan/tahun berakhirnya berarti bertentangan dengan Kep.Menteri Kehutanan Nomor SK. 382 / Menhut Il / 2004 tanggal 18Oktober 2004 tentang IPK. Bahwa adapun jangka waktu masaberlakunya surat Izin IPKAPL milik CV. Bukti Tapuk yang dikeluarkanoleh Bupati Halmahera Selatan Tahun 2008 hanya berlaku dalam jangkawaktu 1 tahun.

DPD II KabupatenBengkalis pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul21.00 WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan KetuaUmum tersebut digantikan oleh Saksi HAJRUL SYAH SINULINGGAsehingga membuat terdakwa merasa tidak terima dengan suratkeputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut, lalu terdakwamenghubungi Saksi DEDI AFRIZAL Bin MARZUKI dan Saksi SURYADARMA Alias ENDA Bin MAYUNIS (berkas perkara terpisah) dantidak berapa

DPD II KabupatenBengkalis pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul21.00 WIB di Kantor IPK Jalan Lintas Duri Dumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang mana jabatan KetuaUmum tersebut digantikan oleh Saksi HAJRUL SYAH SINULINGGAsehingga membuat terdakwa merasa tidak terima dengan suratkeputusan dari IPK DPD Pekanbaru tersebut, lalu terdakwa7menghubungi Saksi DEDI AFRIZAL Bin MARZUKI dan Saksi SURYADARMA Alias ENDA Bin MAYUNIS (berkas perkara terpisah) dantidak

Saksi FRANSISCUS LUMBAN GAOL:Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember2014 sekitar pukul 14.30 WIBdi Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09Duri Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis;Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat

Saksi AGUS IWAN MULYONO :Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa;Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember2014 sekitar pukul 13.30 WIBdi Kantor IPK Kulim JalanLintas Duri Dumai KM. 09Duri Kecamatan MandauKabupaten Bengkalis;Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat

Saksi SURYA DARMA :Bahwa saksi kenal terdakwasebagai Ketua IPK DPD IlBengkalis, namun saksi tidakada hubungan keluargadengan terdakwa.Bahwa saksi ditangkap olehpihak Kepolisian pada hariRabu tanggal 03 Desember292014 sekitar pukul 16.00 WIBdi Mess Bianglala Delta JalanRangau KM.02 DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis.Bahwa pada hari Rabutanggal 26 Nopember 2014sekitar pukul 21.00 WIB diKantor IPK Jalan Lintas DuriDumai KM. 09 Kulim DuriKecamatan MandauKabupaten Bengkalis diterimasurat pembekuan

Dikapura Kencana atauSudiman Als Ahi telah mengajukan permohonan penerbitan dokumen SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan permohonan Nomor. 067/DKPN/VIII/O6 dan Nomor. 068/DKP/ VIII/O6 ke Kantor Korlap BKPH Kumpeh,dimana kayu yang dimohonkan dokumen SKSHH telah berada di DesaPemunduran dan bukan di IPK PT.

Jambi No.373 Tahun 2005tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada di Perusahaan PT.Dikapura Kencana ;7) 1 (Satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsip KantorKehutanan Muaro Jambi! ;8) 1 (satu) unit Tug Boat Cinta Kasih ;9) 1 (Satu) unit Tug Boat Masna ;10)1 (Satu) unit Ponton Palma Sejati ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkaralain atas nama Sudiman Alias Ahi ;4.

Jambi No.373 Tahun2005 tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada diPerusahaan PT. Dikapuran Kencana ;7) 1 (Satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsipKantor Kehutanan Muaro Jambi! ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;8) 1 (satu) unit Tug Boat Cinta Kasih ;9) 1 (Satu) unit Tug Boat Masna ;10)1 (Satu) unit Ponton Palma Sejati ;Dipergunakan dalam perkara Berlin Purba Bin J. Purba ;6.

Jambi No.373 tahun 2005tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada di Perusahaan PT.Dikapuran Kencana ;7. 1 (satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsip KantorKehutanan Muaro Jambi!

Jambi No.373 tahun 2005tentang IPK PT. Dikapura Kencana yang berada diperusahaan diPerusahaan PT. Dikapuran Kencana ;7) 1 (Satu) lembar peta IPK PT. Dikapura Kencana yang ada di arsip KantorKehutanan Muaro Jambi! ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;8) 1 (Satu) unit Tug Boat Cinta Kasih ;9) 1 (satu) unit Tug Boat Masna ;10)1 (Satu) unit Ponton Palma Sejati ;Dipergunakan dalam perkara Berlin Purba Bin J.

Agustus Dakhi sehingga mengenai tangan kiri saksiHenokih Agustus Dakhi.Kemudian terdakwa bersama Kiki dan Dawi memukuli badan saksi dariarah belakang sehingga saksi Henokih Agustus Dakhi terjatuh ke kolongmobil yang terparkir didepan Alfamart tersebut, Kemudian saksi HenokihAgustus Dakhi bangkit dan berusaha melarikan diri namun dikejar olehterdakwa dan Bintang, dan setelah terdakwa berhasil menangkap saksiHenokih Agustus Dakhi lalu terdakwa dan Bintang membawa saksiHenokih Agustus Dakhi ke Pos IPK

Medan Petisah Kota Medan sedangkan saksi Lechy Zebuatinggal ditempat tersebut, sesampainya di Pos IPK Jalan Bungur Kel.Sekip Kec.

Medan PetisahKota Medan sedangkan saksi Lechy Zebua tinggal ditempat tersebut,sesampainya di Pos IPK Jalan Bungur Kel. Sekip Kec.

Medan Petisah Kota Medan sedangkan saksiLechy Zebua tinggal ditempat tersebut, sesampainya di Pos IPK Jalan BungurKel. Sekip Kec.

Medan Tuntungansetelah selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kKemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend KatamsoHal. 2 dari 35 hal, Putusan Nomor 364 K/PID/2017sesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertarombongan anggota IPK Medan

Medan Tuntungansetelah selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend Katamsosesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertarombongan anggota IPK Medan Tuntungan hendak melewati Gg.

Medan Tuntungansetelan selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend Katamsosesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertarombongan anggota IPK Medan Tuntungan hendak melewati Gg.

Medan Tuntungansetelah selesai menghadiri pelantikan PAC IPK Medan Denai kemudian ROYSILABAN berserta rombongan anggota IPK Medan Tuntungan iringiringanhendak pulang menuju Medan Tuntungan melalui Jalan Brigjend Katamsosesampainya di Jalan Brigjend Katamso ROY SILABAN berserta rombongananggota IPK Medan Tuntungan melihat lebih kurang 30 (tiga puluh) orangberkumpul dekat Pos PAC PP Medan Maimon ketika ROY SILABAN bersertaHal. 9 dari 35 hal, Putusan Nomor 364 K/PID/2017rombongan anggota IPK Medan