Selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Juncto Keputusan Menter' AgamaRl.

Jika walinya yang dekatgaib, wali berikutnya tidak berhak mengagadkannya dan yangmengagadkannya talah hakim";Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakanoleh Pemohon dan Pemohon II dengan menggunakan wali yang tidakberhak yang seharusnya menggunakan wali hakim (Peraturan Menter!

Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatuapapun dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaanperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

didalamsurat Visum et Revertum Nomor: 169/10VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April2013 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFMdari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakartadengan kesimpulan sebagai berikut:Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan cirri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dgu, punya celah 2 meli menter

didalamsurat Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April2013 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFMdari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakartadengan kesimpulan sebagai berikut:Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan cirri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dgu, punya celah 2 meli menter

surat Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/IV/2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr.Djara Surya Atmadja, SpF, SH, PhD, DFM dari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakartadengan kesimpulan sebagai berikut:Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan ciri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dagu, punya celah 2 meli menter

visum Visum et Revertum Nomor: 169/VER/240.03.13/V/2013tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Djara Surya Atmadja, SpF,SH, PhD, DFM dari RS Dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan kesimpulan sebagaiberikut: ;Terperiksa korban perempuan, ras Mongolia, usia antara dua puluh lima sampai tigapuluh tahun, kulit kuning kecoklatan, tinggi badan antara 150 Cm sampai 160 Cm,dengan ciri punya masingmasing satu lubang tindik pada cuping telinga, ada tahilalat pada dagu, punya celah 2 meli menter

MENTER!I DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di JalanMerdeka Utara No. 7, JaKeltia, PUG saan neem cesennnttenieseennntnnniniennaenenniaianiennnDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 222 neo enone nee noe1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatanW. SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H.;Kepala Biro Hukum Kemdagti;DR. Drs. YUSHARTO H, M.Pd.;Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus danDPOD KeiMGGOl ~~~nalaman 5 dari 21 halaman.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 137/Padt.P/2019/PN CkrMENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

sebelum mempertimbangkan faktafaktadipersidangan, maka terlebin dahulu akan mempertimbangkan peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan permohonan para Pemohontersebut ;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannyatersebut disyaratkan harus ada izin melalui Penetapan dari Pengadilan Negerisebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikutArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

Nomor 2 Tahun 1987;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakanbahwa wali Pemohon adhol;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menter!Agama R.I.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/59/IV/2012 tanggal 24 April2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUAPetarukan, Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

Banyuasin Nomor00845 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember2009 No. 526/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Ahmadian.e Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor00846 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember2009 No. 527/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Ahmadian.e Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor00847 tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember2009 No. 528/Menten/2009 luas 20.005 M?

199931 230 Wk.Supono 15 04 72/Menten/1999 19.980 M2199932 231 Suprianto 15 04 73/Menten/1999 19.980 M2199933 232 Hj.Siti Noreli 15 04 74/Menter/1999 19.980 M?199934 234 Saliyo 15 04 76/Menter/1999 19.980 M?

Banyuasin Nomor 00786tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.467/Menter/2009 luas 59.911 M? atas nama Jhoni Johanes.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00787tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.468/Menten/2009 luas 20.005 M2 atas nama Jhoni Johanes.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00788tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.469/Menter/2009 luas 40.010 M?

Banyuasin Nomor 00813tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.494/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Welly.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00814tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.495/Menter/2009 luas 20.005 M? atas nama Welly.Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kab. Banyuasin Nomor 00824tanggal 14 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2009 No.505/Menten/2009 luas 40.010 M?

derah dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakimdisebutkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayahIndonesia atau di luar negeri / di luar wilayah teritorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat,atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim dan pada pasal 3 ayat 1 dari Peraturan Menter

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik PoldaSumsel Nomor Lab: 1157 / NNF / 2020 tanggal 1 April 2020, denganpemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik beningberisi 1 (Satu) buah pipet plastik berisikan kristalkristal putin dengan berat nettokeseluruhan 0,002 gram dengan kesimpulan positif Metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN LhtMenimbang, bahwa di persidangan telah dibaca pula Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik PoldaSumsel Nomor Lab: 1164 / NNF / 2020 tanggal 1 April 2020, denganpemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 mldengan kesimpulan positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol yangterdaftar sebagai Golongan (Satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menter

tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai kewenanganPengadilan Agama dalam menyelesaikan permohonan perubahanidentitas pada buku Kutipan Akta Nikah, namun dalam Peraturan Menter

Buku Kutipan Mana telah terjadisalah pencatatan Nama Pemohon sehingga tidak sesuai dengan identitasdokumen yang lainnya;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanyakehendak dari Pemohon untuk merubah biodata / nama Pemohon dalam aktanikah sehingga sama dengan biodata Pemohon dalam dokumen yanglainnya, sedangkan Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi PengadilanAgama Giri Menang, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!

Lilik Parlinah, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya (Bukti P.4).Nomor 0365/Pdt.G/2018/PA PIk Hal. 6 dari 205.6,Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan/Jaminan, tanggal 11Desember 2013 an.

MU , sesuai dengan aslinya yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

Pasal 4, 5 dan 7 Peraturan Menter!Sosial RI nomor 110/HUK/2009 Tentang persyaratan Pengangkatan anak jo.Pasal 47 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan jo.

Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter