Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari KitabSyarqowi alat Tahrir juz Il halaman 302 yang berbunyi :baa nation Wot lar979) a8 Ata, Id Wh Sle pyo9Artinya :Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, makajatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat tentang CeraiGugat cukup beralasan dan tidakmelawan hak, oleh karena itu

ituTergugat tidak memberi nafkah serta telah membiarkan atau tidak mempedulikanPenggugat; Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggartaklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah ;Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakanoleh Penggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan pendapatdalam Kitab Syarqowi ala al Tahrir juz IJ halaman 302 yang berbunyi:baa nation

Pengeluaran Barang (SPPB),yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 PMK229/2017 bahwapenyerahan dokumen SKA dilakukan paling lambat 3 hari sejakPemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat PersetujuanPengeluaran Barang (SPPB), sehingga Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan terkait jangkawaktu penyerahan dokumen pelengkap pabean berupa SKA, maka tarifpreferensi ATIGA tidak dapat diberikan melainkan dikenakan tarif beamasuk yang berlaku umum (Most Favored Nation

dariberbagai macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalahdengan pencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan.4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada http://wwwfao.org/docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3, diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:I Fumigation;ul Heat Treatment;ili Refrigeration; daniv Irradiation.5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation

Putusan Nomor 429/B/PK/PJK/2014.1616Hakim Pengadilan Pajak juga menggali dan mencariliteraturliteratur lain terkait buah Kurma dan tidak hanyasebatas penjelasan sepihak dari Termohon PeninjauanKembali.Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali pada website FAO (Foodand Agriculture Organization of the United Nation) http://www.fao.org/docrep/ t0681E/t0681e04.htm#1.3.3, diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadap Kurmadalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai

jelas di Indonesia ;Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggartaklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikahnya dan terhadappelanggaran taklik talak tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha;Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyaicukup alasan tersebut sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari KitabSyarqowi alat Tahrir juz Il halaman 302 yang berbunyi :baa nation

tiga)orang yang sudah dideportasi ke Negara asal oleh karena sama sekali tidakmemiliki dokumen, sedangkan sisanya ditempatkan kembali pada penampungan diSurabaya dan Pontianak karena mereka memiliki dokumen berupa asylum seeker; Bahwa, menurut hukum internasional para pengungsi tersebut harus mendapatperlindungan dan perlakuan yang menghormati hak asasi manusia;Bahwa, dalam perkara ini, yang bertugas mengurusi masalah pengungsi adalahPerserikatan Bangsabangsa, dalam hal ini adalah UNHCR (United Nation

Asylum Seeker, maka terhadap mereka mendapatkan fasilitas danperlindungan yang layak oleh hukum internasional dalam hal ini oleh UNHCR(United Nation for High Commissionair for Refugees) maupun IOM (InternationalOrganization for Migrant) dengan ditempatkan pada penampungan pencari suakaatau status pengungsi di penampungan Surabaya dan Pontianak untuk menunggupemberangkatan di Negara tujuannya yaitu Christmas Island Australia; Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkaraini

mengenal gradasi peran pelaku dalam perbutanyang dapat dikualifikasi sebagai penyelundupan manusia sehingga seluruh peranmendapatkan ancaman pidana minimal yang sama; Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari peran orangorang asing sebagai obyek dalam penyelundupan manusia yang pada hakikatnyaperbuatan Terdakwa tidak akan terjadi apabila orangorang asing imigran illegal dariNegara Timur Tengah tersebut menaati ketentuan keberadaannya sebagai pengungsidibawah naungan UNHCR (United Nation

PIBNomor: 269593 tanggal 2 Juli 2012 adalah sapi/lembu/cattle/oxen bakalan (bukan bibit)yang diimpor dengan skema AANZFTA yang dalam BTKI 2012 diberitahukan ke Pos Tarif0102.29.10.10 lembu (Oxen) BM 0% (MEN) dan dalam BTBMI/HS 2007 harusdiklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.90.10.00 Sapi (Oxen) dengan pembebanan BMAANZFTA (PMK166) sebesar 0%;bahwa sesuai Pasal 12, 13 dan 14 Undangundang tentang kepabeanan dinyatakan antaralain, Menteri Keuangan :e menetapkan besarnya pembebanan tarif most favoured nation

Tergugat telah melanggar talik talak No.2 danMenimbang, bahwa Penggugat tidak rela serta telah menyerahkan uangRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl/pengganti sesuai yang dikehendakitergugat dalam pengucapan sighot talik talak, maka harus dinyatakan menurut hukumbahwa syarat ta lik talak terlah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukumIslam dalam kitab Asyarqowi Alattahrir juz II halaman 302 yang diambil alih sebagaipendapat Majelis yang berbunyi :baa nation

negara pengekspor, namun dalam hal ketentuandan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamROO/OCP ACFTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untukmemperoleh perlakuan tarif preferensi;bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goodsof The Framework Agreement On Comprehensive Economic CoOperation Between TheAssociation Of South East Asian Nation

Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighot taklik talak angka 1, 2 dan 4sehingga gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraiansebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allahdalam surat Al Isro ayat 34 yang berbunyi : Vosmmo y SrgelyloesdblgdolqArtinya : Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya ; Serta ibarat nash dalam Kitab Asy Syargowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yangberbunyi ;bea nation

, Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighot taklik talak angka 2 dan 4 sehinggagugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuanpasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al Isro ayat 34yang berbunyji :VoimoySrgdlylogdLlgdglArtinya :Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya; Serta ibarat nash dalam Kitab Asy Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yangberbunyi ; bea nation

SrgdlylogdblgsgleArtinya : Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintaipertanggung jawabannya; Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighot taklik talak tersebut Penggugat telahmembayar iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) di dalam persidangan, makasyarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi, hal sesuai denganibarat nash dalam Kitab Asy Syarqowi Alat Tahrir Juz Il halaman 302 yang berbunyi ; Nomor Perkara : 1782/Pdt.G/2013/PA.Pbg.halaman 7 dari 9 halamanbea nation

Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan haditsRasululloh saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;Artinya: Orang Islam itu terikat pada janji/syaratnya kecuali janji/syarat yangmenghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;Halaman 9 dari 12 halamanPutusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.SkhMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidahfiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala atTahrir hal 105 yang berbunyi;bea nation

telahdibubuhi materi Ssecukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dalampermohonan ini;Menimbang, bahwa pasal 5 Keputusan Presiden No. 240 Tahun1967 menentukan : Khusus terhadap Warga Negara Indonesia KeturunanAsing yang masih memakai nama Cina dianjurkan mengganti namanamanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Keputusan Presidium Kabinet No.127/Kep/12/1966, menentukan :1.Bahwa dalam rangka nation

Pasal 116huruf (g) Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Fugqahadalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz Il halaman 302 yang berbunyi :bea nation Mot lyr9>5) @59 diy Li Mb Ble pjogHalaman 9 dari 11 halamanPutusan Nomor 558/Pdt.G/2019/PA.SkhArtinya: Barangsiapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, makajatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyilafadinyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas Majelis menyatakan

Menetapkan barang bukti berupa:- 84 (delapan puluh empat) butir pil koplo jenis Y (YARINDO); - 1 (satu) buah dos rokok Nation Bold warna hitam; - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang; - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy 103 warna hitam dengan nomor 082248426647; - 480 (empat ratus delapan puluh) butir pil koplo jenis Y (YARINDO); - 1 (satu) buah botol obat warna putih ukuran sedang yang terbuat dari bahan plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) juncto Pasal 85juncto Pasal 9 juncto Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP juncto Pasal 30 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 75 Ayat (3) KonvensiPerserikatan BangsaBangsa tenang Hukum Laut (United Nation

ituTergugat tidak memberi nafkah serta telah membiarkan atau tidak mempedulikanPenggugat; Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat telah terbukti melanggar takliktalak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah; Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakanoleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumMenimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis sependapat dengan pendapatdalam Kitab Syargowi ala al Tahrir juz Il halaman 302 yang berbunyi:baa nation

Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan menyatakan: Ketentuan tentang pidana penjaradalam UndangUndang ini, tidak berlaku bagi tindak pidana di bidangperikanan yang terjadi di Wilayan Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia sebagai disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah adaperjanjian bilateral antara Pemerintanh Republik Indonesia denganpemerintah negara yang bersangkutan;Bahwa hal ini sesuai Pasal 73 Ayat (3) Konvensi PBB tentang HukumLaut: United Nation

Dengan demikian penerbitan keputusan Termohon PeninjauanKembali dengan menetapkan masuk klasifikasi Pos Tarif 8413.60.30.20dengan BM 7,5% Most Favored Nation (MFN) sehingga mengakibatkankekurangan pembayaran Bea Masuk, Pajak dalam rangka Imporsebesar Rp59.926.000,00 adalah sudah benar karena dilakukan secaraterukur dengan mengedepankan Termohon Peninjauan Kembali telahmelaksanakan kewenangan sesuai dengan hak dan kewajiban dalamhukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yangmencakup