Ditemukan 2065495 data
ZALEHA BINTI TRILOGI ALIAS OPENG
Tergugat:
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa
46 — 14
Penggugat:
ZALEHA BINTI TRILOGI ALIAS OPENG
Tergugat:
KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Bukit Batu
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Terbanding/Penggugat : Mhd. Sopian
Turut Terbanding/Tergugat II : Camat Brandan Barat
44 — 7
Pembanding/Tergugat I : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lubuk Kasih
Terbanding/Penggugat : Mhd. Sopian
Turut Terbanding/Tergugat II : Camat Brandan Barat
78 — 24
ABU BAKAR MELAWAN KETUA PANITIA PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PENGHULU TANJUNG LEBAN, PENGHULU TANJUNG LEBAN, KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN, CAMAT KUBU
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TANJUNGLEBAN, berkedudukan di Jalan Syafii Jais, KepenghuluanTanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,Kode Pos 28991, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;5. CAMAT KUBU, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan TelukMerbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, KodePos 28991, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :1. FADLI, SH ;2. IRWAN, AR, SH, MH ;3.
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang
2.Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang
Intervensi:
HERI SUDEWO, SH
244 — 189
MISTA
Tergugat:
1.Panitia Pemilihan Kepala Desa Wanaherang
2.Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang
Intervensi:
HERI SUDEWO, SHPada tanggal 30 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanyamengajukan surat kepada Panitia Pemilihan Kepala DesaWanaherang dan Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang,Camat Gunung Putri, dan Bupati Bogor, namun tidak ada respon,sehingga Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagaimana diaturdalam Pasal 14 ayat (8) huruf u Peraturan Bupati Kabupaten BogorNo. 66 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatandan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan :(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Dengan demikian sebagai Subyek HukumTata Negara terbawah sistim pemerintahan adalah Kepala Desadan/ Badan Permusyawaratan Desa (BPD);c.
Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Positaangka 5 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugat olehkuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagaimanamestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung PutriKabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang danKetua Badan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudahditanggapi oleh pihak terkait dengan rincian sebagai berikut :Halaman47dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.a.)
Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil PenggugatPosita angka 5 dan 6 sehubungan surat kedua yang dikirim Penggugatoleh kuasa hukumnya yang tidak dicantumkan Tanggal sebagaimestinya ditujukan kepada Bupati Bogor, Camat Gunung PutriKabupaten Bogor, Ketua Panitia Pilkades Desa Wanaherang dan KetuaBadan Permusyawaratan Desa Wanaherang, sudah ditangapi olehpihak terkait dengan rincian sebagai berikut :1.
Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp.577,000,;(lima ratus tujuh pulihtujuh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, pada hari Senin, tanggal26 April 2021, oleh Kami, ZABDI PALANGAN,S.H., selaku Hakim KetuaHalaman95dari97 HalamanPutusan No.04/G/2021/PTUN.BDG.Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H. dan WAHYUDI SIREGAR,S.H.M.H.,masingmasing selaku Hakim Anggota.
77 — 22
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN, 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
Bahwa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadiobyek sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah SuratKeputusan Tergugat ( Badan Permusyawaratan Desa / BPD ) DesaBindang Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapancalon terpilin Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ) Desa Bindang, KecamatanPasean, Kabupaten Pamekasan, yang ditetapbkan berdasarkan Surat dariTergugat Il ( Panitia Pemilihan Kepala Desa / P2KD ) Desa Bindang,Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, perihal
Kepala Desa Bindang saat iniyang berakhir juga pada tanggal 9 Juni 2013 dan sekaligus kami mohon agarpemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan Acara Cepat ;Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan diatas, bersama iniPenggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : Mengabulkan.......Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah demi hukum Surat Keputusan Tergugat ( Badan Permusyawaratan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 15 Tahun 2013Tentang Penetapan Calon Terpilin Pemilinan Kepala Desa ( Pilkades )Desa Bindang Kecamatan Pasean tertanggal 20 Mei 2013 ditujukanuntuk seluruh proses Pemilihan Kepala Desa Bindang dan tidakditujukan secara terkhusus kepada Penggugat ;12b.
44 — 10
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN 2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA BINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESABINDANG KECAMATAN PASEAN KABUPATENPAMEKASAN, Berkedudukan di Dusun Eper, RT. 008/RW.Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 160/B/2013/PTTUNSBY002, Desa Bindang, Kecamatan Pasean KabupatenPamekasan ;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :1. ERIES JONIFIANTO, S.H. 52. KARTIDJO, S.H. 5;0 22020 03. ANDIKA WIJAYA, S.H. 54. BUYUNG AGENG ISLAMI, S.H. ;5. KURNIAWAN D. J. S.H.M.M. 56. WAHYU ONGKOWIYONO, S.H. ;7.
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 83/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Juni 2013, yangdimohonkan banding tersebut;3.Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp. 250.000, ( Dua ratus lima puluh ribuHalaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 160/B/2013/PTTUNSBY.Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkanpada
3. PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN BOALEMO
147 — 40
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSTIKA
3. PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN BOALEMO
59 — 18
WAKIL KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD), DESA PUNCAK JERINGO. III.KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PUNCAK JERINGO, Periode 2012-2018 VS ABD. KARIM
Menyatakan batal : 20 son noe non nnn en nena Obyek sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor188.45/426/PMPD/2012, tanggal 6 Juni 2012 tentangPemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa danPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa PuncakJeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Periode2012201 8 yannnnnnnnnnnnne nnn ee eee eeeHal.4 dari 16 Hal Perkara 67/B/2013/PT.TUN.SBY Obyek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat Il berupaKeputusan Badan Permusyawaratan
Mewajibkan kepada : Tergugat untuk mencabut obyek sengketa 1 berupa KeputusanBupati Lombok Timur Nomor : 188.45/426/PMPD/2012, tanggal6 Juni 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara KepalaDesa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Puncak Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten LombokTimur Periode 20122018 ; Tergugat Il untuk mencabut Obyek sengketa 2 berupaKeputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa PuncakJeringo Kecamatan Suela Nomor: 12/K.BPD/2012, tanggal 23Mei 2012 tentang Penetapan
54 — 48
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO
KETUABADANSIDOARJO, berkedudukan di DesaWedoroklurak, Kecamatan Candi, KabupatenSidoarjo, selanjutnya disebut sebagai .wannnn== TERGUGAT PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)WEDOROKLURAK, KECAMATAN' CANDI,KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan diDesa Wedoroklurak, Kecamatan Candi,Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiwannnn= TERGUGAT Il yang dalam perkara ini Tergugat dan TergugatIl memberi kuasa kepada :AGUS SETIONO, S.H. dan RACHMADBASUKI, S.H., Warga Negara Indonesia, ParaAdvokat dan Konsultan Hukum Kantor
Perkara 154/B/2016/PT.TUN.SBY.Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari RABU, tanggal10 Agustus 2016, oleh: SASTRO SINURAYA, S.H., selaku Ketua Majelis,DR. RATNA HARMANI. S.H.,CN.,M.H dan MOH. HUSEIN ROZARIUS.S.H.,MH ,masingmasing selaku Hakim Anggota.
102 — 32
- RAKHMAN SETIONO melawan- KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIRKECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA , berkedudukan di Jalan Petinggi UmarKampung Jawa RT.
Bahwa Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara(Tergugat I) serta Badan Permusyawaratan Desa Loa Duri Ilir (Tergugat II) padasaat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusanpemerintah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yangbersifat hukum publik ;c.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Nama CalonKepala Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan tertanggal 05 April 2013 yangHalaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2013/PTUNSMDdikeluarkan oleh Tergugat4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor : 411.1/1211/BAPEMASPEMD/I1//2013 tertanggal 28 Maret 2013 tentang Hasil Test Calon Kepala DesaLoa Duri llir Kecamatan Loa5.
Desa (BPD) Desa Loa DuriTlir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 19 OktoberT.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia PemilihanKepala Desa (PILKADES) Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan ;T.23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaLoa Duri Ilir Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penetapan NamaNama CalonKepala Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000 (limaratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 olehPENGKI NURPANJI, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H., M.H. dan ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota.
26 — 0
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEDAENG, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO dan ABDUL ZURI
98 — 49
ARMIN DIDINMelawan1.BUPATI KATINGAN2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
Selanjutnya disebut TERGUGAT Il; : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG : Jalan Lintas Tumbang Samba KM. 28, Kecamatan TewangSangalang Garing. Selanjutnya disebut TERGUGAT III; : KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA,DESA KARYA UNGGANG; Hal. 2 dari 118 hal. Put.
T.4 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 11/KEPBPD/KU/IX/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang KecamatanTewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan, tertanggal6 September 2016 (foto copy sesuai dengan asili) ;5.
T.IIL84 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 11/KEPBPD/KU/IX/2016 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang Kecamatan TewangSangalang Garing Kabupaten Katingan, tertanggal 6 September 2016 (foto copy sesuai dengan asli);35.
Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karya Unggang Nomor: 11/KepBPD/ KU/ IX/ 2016 tentang Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihPemilinan Ulang Kepala Desa Karya Unggang Kecamatan TewangSangalang Garing, Kabupaten Katingan (Vide Bukti P3 = TI. 4);4.
Pathoni) merangkapKetua Badan Permusyawaratan Desa Karya Unggang; Menimbang, bahwa mengenai Tergugat Ill yang merangkap tugas sebagaiKetua BPD dan Ketua Tim Verifikasi menurut Majelis Hakim tidak ada ketentuanperaturan perundangundangan yang melarang hal tersebut.
115 — 31
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK. 3. H. SUBIYANTO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMULYO KECAMATANMANYAR KABUPATEN GRESIK, Tempat Kedudukan, di Kantor DesaSukomulyo, Jalan KH. Bisri Il No. 26 Desa SukomulyoKecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. MASRURON, S.AQ.; >2.
ABUL HASAN
Tergugat:
Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Turut Tergugat:
1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
85 — 5
Penggugat:
ABUL HASAN
Tergugat:
Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Turut Tergugat:
1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
97 — 13
Penggugat:RUKAMTATergugat:1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. DESA DADAPAYU2.H. WASIKIN S.Ag3.WAGIMAN4.NOVIANA KHOERIAH D. SH5.NURDIYATI6.AGUS S7.SUWADI8.MUSIYAR9.SUDONO
91 — 11
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI, KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER dan BAIDOWI
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEMIRI,KECAMATAN PANTI, KABUPATEN JEMBER ; Tempat Kedudukan Balai Desa Kemiri, KecamatanPanti, Kabupaten Jember ; Dalam hal ini Tergugat dan Tergugat Il memberikankuasa kepada : 02= nnn nnn nnn nne nce nne ce nne1. FREDDY ANDREAS CAESAR, SH. ; 2. SLAMET AMIRUDIN, S.H.; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokad, pada kantor Advokad FREDDY A. CAESAR &Rekan beralamat di Jalan Cendrawasih Gg.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 02 Tahun2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Kemiri Terpilih ,diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas nama3. Mewajibkan kepada Tergugat dan Tergugat Il Mencabut SuratKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa : a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa KemiriNomor 09/PPKD/IX/2019 Tentang Penetapan Calon KepalaDesa Terpilin, Desa Kemiri Kecamatan Panti, KabupatenJember, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas namaBAIDOWI., b.
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupaKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Ilberupa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 02Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa KemiriTerpilin, diterbitkan tanggal 26 September 2019 atas namaBAIDOWI ; == 722222 ooo nnn n nnn4.
membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkaratersebut diambil alin menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkaraini di tingkat banding, karena dalam menerbitkan obyek sengketa sudahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkanobyek sengketa Il yang diterbitkan oleh Terbanding / Tergugat Il berupaKeputusan Badan Permusyawaratan
Fupialh ) ~ nnn nminDemikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakimpada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis,PUTUSAN NO. 96/B/2020/PTTUN.SBYHalaman 11 dari 13 halamantanggal 9 Juli 2020, oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. sebagai HakimKetua Majelis, Hj.
1.OTNIEL TIBALIMETEN
2.PITER TOUWELY
3.GOTLIEF SARDELY
Tergugat:
3.SULCE SAPASURU/L
4.HERMANUS MANAKANE
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHIATALA
134 — 32
Penggugat:
1.OTNIEL TIBALIMETEN
2.PITER TOUWELY
3.GOTLIEF SARDELY
Tergugat:
3.SULCE SAPASURU/L
4.HERMANUS MANAKANE
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHIATALANomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh sebagai Penggugat III;DanSULCE SAPASURU /7 L, bertempat tinggal di Desa Lohiatala,Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh sebagaiTergugat I;Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 23/Padt.G/2020/PN DrhHERMANUS MANAKANE, bertempat tinggal di Desa Lohiatala,Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Drh sebagaiTergugat Il;BADAN PERMUSYAWARATAN
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untukmentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujuitersebut; Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.205.000,00 (Satu juta dua ratus lima ribu rupiah) secara bersamasama,Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Sarwan Efendi
Tergugat:
1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
60 — 36
Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021; Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih; Membebankan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.590.000,00 (dua juta lima
Penggugat:
Sarwan Efendi
Tergugat:
1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
HERRY LEWAN
Tergugat:
1.SANGADI DESA TANOYAN SELATAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BDP DESA TANOYAN SELATAN
3.WAHYUDI TONOTE, S. Hut
4.ADRIAN KOBANDAHA
58 — 9
Penggugat:
HERRY LEWAN
Tergugat:
1.SANGADI DESA TANOYAN SELATAN
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BDP DESA TANOYAN SELATAN
3.WAHYUDI TONOTE, S. Hut
4.ADRIAN KOBANDAHA
2.2. Panitia Pemilihan Kepala (Pilkades)
Turut Tergugat:
2.Camat Cibungbulang
3.Bupati Kabupaten Bogor
42 — 23
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2.2. Panitia Pemilihan Kepala (Pilkades)
Turut Tergugat:
2.Camat Cibungbulang
3.Bupati Kabupaten BogorBarengkok, KecamatanLeuwiliang, Kabupaten Bogor, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Desember 2020, yang telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinongdi bawah register Nomor 83/SK.Pdt/2021/PN Cbi,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Situ) Udik, sebagaiPenyelenggara Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)Situ Udik, Kecamatan Cibungbulang, KabupatenBogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaKUSNADI, S.H., M.H, dkk, Para Advokat/PengacaraPada Badan
Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016Tentang Badan Permusyawarakatan Desa diatur tentang Peran danFungsi Badan Permusyawaratan Desa Yang mana BadanPermusyawaratan Desa Merupakan Lembaga Pemerintahan TingkatDesa..
Bahwa didalam Dalil Penggugat dalam Posita Point 2 (dua) PenggugatTidak secara lengkap menyebutkan tentang Legal standing Tergugat 2(dua) tentang dasar adanya Pengangkatan Tergugat 2 (dua) sebagaiPanitia Pemilinan Kepala Desa Situ Udik berdasarkan SK Nomor BerapaYang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Situ UdikKecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor3.
Bahwa didalam UU Desa no 6 tahun 2014 tentang BadanPermusyawaratan Desa adalah yang mana dalam Bab KETENTUANUMUM PASAL 1 Poin 4 disebutkan Badan Permusyawaratan desa atauyang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakanfungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dariPenduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkansecara Demokratis.4.
desa adalah lembaga yang melaksanakanfungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk desaberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa telah mengatur mengenai mekanisme pemilihan kepalaDesa dimana Badan permusyawaratan Desa membentuk Panitia PemilihanKepala Desa.