Bahwa tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandungrisiko tinggi sebagaimana dimaksud di atas adalah seperti tindakanbedah atau tindakan invasif lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalampenjelasan Pasal 45 ayat (5) UndangUndang No.29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran;21.

;Hal 7 dari 29 Hal Putusan No.669/PDT/2016/PT.DKI.22.23.24.Pasal 3 ayat (1)Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harusmemperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yangberhak memberikan persetujuan.Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (5) UndangUndangNo. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo.

Adam Chazawi, SH. dalambukunya Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Praktik Hukum,Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2007, halaman 10 adalah :dokter atau orang yang ada dibawah perintahnya dengan sengaja ataukelalaian melakukan perbuatan (aktif atau fasif) dalam prakrikkedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggarstandar profesi, standar prosedur, prinsipprinsip profesionalkedokteran, atau dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karenatanpa infermed consent atau diluar

/kewenangan / kompettensi atau tidak, lalu Tergugat mengatakanbahwa untuk operasi bedah mulut Tergugat memiliki izin yangdikeluarkan oleh FISID yang menurut Tergugat lebih hebat dari dokterbedah mulut biasaBahwa Tergugat memiliki Surat ijin praktik Dokter Gigi yangdikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat, Surat Keterangan Kompetensi yang dikeluarkan olehIkatan Peminat Gigi Implan Indonesia di tanda tangani oleh Ketua ISIDdrg Harly Prabowo, MSc.

Tidakada pelanggaran Pasal 45 ayat (1) dan (5) UndangUndang No. 29 Tahun2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo.Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG Persetujuan Tindakan KedokteranMenteri Kesehatan Republik Indonesia karena Implan Termasuk BedahMinor Sehingga Cukup Dengan Persetujuan Lisan;B.

2 (dua) bulan dan mendapat keuntungan yangdiperoleh dari Bandar togel tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan padahari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Hongkong;Bahwa para pembeli berharap bahwa angka pesanannya sama persisdengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 (dua) angka dengan jumlahuang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) maka pembeli akanmendapat hadiah kelipatan

60 kali lipat sedangkan untuk 3 (tiga) angkadengan jumlah uang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu rupiah) makapembeli akan mendapat hadiah kelipatan 300 kali lipat dan untuk 4(empat) angka dengan jumlah uang pembeli Rp.1000, (seriou rupiah)maka pembeli mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali lipat ;Bahwa Terdakwa mengerti bahwa dirinya melakukan praktik perjudianjenis togel tidak mempunyai ijin dan tidak pernah mendapat izin darisiapapun;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung

GadingrejoKota Pasuruan,karena adanya laporan dari masyarakat yangmenyatakan bahwa terdakwa tersebut melakukan praktik sebagaipengecer judi nomor togel ;Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa UangTunai sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpointwarna hitam merk Standard, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merkPilot, 1 (satu) buah Handphone merk Gomax warna putih yang berisikannomor tombokan, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA, 1 (satu) buahBuku Tabungan /

perjudian togel yangdilakukannya ;Bahwa peran terdakwa dalam praktik perjudian jenis togel adalahsebagai pengecer judi nomor togel;Bahwa cara terdakwa dalam melakukan praktik sebagai pengecer judinomor togel dengan cara para penombok datang kepada terdakwa yangberada di pinggir jalan warung Pasar Kraton dan kalau melalui pesanHalamantidari 20halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2016/PN Psrsingkat terdakwa biasanya mengambil uang titipannya untuk diserahkankepada bandar yang berada di Pasar Gadingrejo,

sebagai pengecer perjudian jenistogel sudah berjalan 2 (dua) bulan dan mendapat keuntungan yangdiperoleh dari Bandar togel tersebut;Bahwa dalam melakukan praktik perjudian jenis togel dilakukan padahari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu;Bahwa praktik perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian togeljenis Hongkong;Bahwa para pembeli berharap bahwa angka pesanannya sama persisdengan angka yang keluar, yaitu untuk 2 (dua) angka dengan jumlahuang pembeli sebesar Rp.1000, (seribu

Melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran :Melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 29 / 2004, Bab Il, Pasal2 dan pasal 3 huruf a danbPasal 2:Praktik Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dandidasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien:Pasal 3: Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk:Huruf a: Memberikan perlindungan kepada pasienHuruf b:Mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan

Bahwa oleh karenanya pada tanggal 13 April 2009, Penggugat memberikanskorsing untuk Pemutusan Hubungan Kerja, guna menindaklanjuti danmemenuhi ketentuan permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja , ataskinerja Praktik Kedokteran Tergugat yang tidak lagi dapat ditolelir baik darisisi PKBRSAHUW maupun Ketentuan UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana diuraikan pada dalildaliltersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;13.Bahwa patut diketahui, Surat

PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;Hal yang perlu untuk ditekankan dan digaris bawahi bersama, bahwaPemohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalahseorang dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari KonsilKedokteran Indonesia dan Surat Izin Praktik (SIP) dari Dinas KesehatanKota madya Surabaya, sekaligus pekerja tetap Termohon Kasasi/TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi, yang merupakan

No. 295 K/Pdt.Sus/201029 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya Pasal 67 dan 68 jo.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit jo.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.Bahwa terlebihlebin jelas dan tegas terbukti, terhadap Judex FactiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalampertimbangan hukumnya halaman

No. 295 K/Pdt.Sus/2010ditentukan dalam Permenkes, Kepmenkes maupun UndangUndangPraktek Kedokteran tersebut di atas;Dengan demikian adalah jelas dan tegas terbukti bahwa pertimbanganhukum Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya a quo adalah tidak memenuhi ketentuan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MENKES/PER/IV/2007tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, pasal 1 angka(13) jo.

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL AFANDI Bin HADI WARSITO tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan

pendistribusian obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan dalam Penjelasan Pasal 108 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatanadalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya;Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan praktik

daftar G harus denganresep dokter, begitu pula mengenai pengadaan dan penyimpanan obatobat tersebutharus dilakukan oleh mereka yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalampraktek kefarmasian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh faktafakta) hukum danpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur YangTidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik

Menyatakan Terdakwa RIZAL AFANDI Bin HADI WARSITO tersebut diatas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidakmemiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimanadalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

Kwitansi Pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Alat-alat olahraga pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Selaku Pengguna Anggaran (Drs. Jasman Harun) kepada CV. Segi Lima Group (Asmadi Bin. H. Aziz) sejumlah Rp.4.547.730.000,- (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa tanggal bulan dan tahun;2.

Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor: 133/BA-PSP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;4. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 134/ BA-PP/DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;5. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BA-PPL?KEU/LS-DIKNAS/2011 tanggal 19 Desember 2011;6.

Dokumen Hasil Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pekerjaan Belanja Alat - alat olahraga dengan total HPS Rp.4.997.575.000.00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);20.

Kartu Pengawas Kontrak Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Pengadan Alat Praktik dan Peraga Siswa mata anggaran 5.2.2.02.06 pekerjaan belanja alat- alat olahraga;33.

Laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau nomor SR-4549/PW28/5/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dan belanja alat - alat olahraga pada Dinas Pendidikan kabupaten natuna TA 2011;76.

Natuna Tahun Anggaran 2011.1 (satu) bundel Routing Slip Proses Penerbitan SPM PengadaanAlat Praktik dan Peraga Belanja alatalat olah raga Dinas PendidikanKab.

alatalat praktik olahragasiswa tersebut, yang menerima adalah Sdr.

Bahwa nilai kontrak pada kegiatan alat praktik dan olah raga sebesarRp.4.547.730.000, (empat milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lelang pengadaan alat praktik danolah raga tersebut dilaksanakan;Bahwa nama direktur dan perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenanglelang pada kegiatan pengadaan Alat praktik dan olah raga di dinasPendidikan Kab. Natuna Ta. 2011 yaitu Asmadi dengan nama perusahaanCV.

pekerjaan dalam kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswapada Dinas Pendidikan Kab.

Lunas KegiatanPengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nomor : 135/BAPPL?

Ph.D. Bin Radjiman Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik ;

Kedokteran, Praktik Kedokteran adalah rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasiendalam melaksanakan upaya kesehatan.Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang dapatmelakukan Praktik Kedokteran adalah dokter dan dokter gigi.Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN SmnBahwa yang dapat disebut sebagai Dokter adalah dokter, dokterspesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan

pendidikankedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeriyang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundangundangan sesuai dengan Pasal 1 angka 2UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bahwa Dokter hewan tidak termasuk sebagai Dokter, karenasebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang undang Nomor 29 tahun 2004tentang Praktik Kedokteran yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigiadalah dokter, dokter spesialis , dokter gigi dan dokter gigi

Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal108, telah melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan tersebut dilakukanoleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah seorang dengan berprofesi dokter hewan danmerupakan pengajar (dosen) di Dikti Universitas Gajah Mada (UGM).

Saksi Aldhino Primawirdhan, S.T.K.SIK:Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN SmnBahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal denganTerdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaandihadapan Penyidik adalah benar semuanya;Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini ada kegiatan praktik dokterdalam menyuntikan obat kepada pasien yang tidak mempunyai jjin praktik danuntuk obat yang di suktikkan

Saksi Rifai Setya Aji Pradana:Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal denganTerdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaandihadapan Penyidik adalah benar semuanya;Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini ada kegiatan praktik dokterdalam menyuntikan obat kepada pasien yang tidak mempunyai jin praktik danuntuk obat yang di suktikkan kepada pasien tidak mempunyal ijin edar ;Bahwa pada awalnya ada

Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaktidaknya di Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Jkt.UtrNegeri Jakarta Utara, telah melakukan praktik seolaholah sebagai TenagaKesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal64, yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolaholahsebagai Tenaga Kesehatan, mereka yang sengaja memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan terdakwa dengan

Penjaringan, JakartaUtara yang mana saksi MONICA telah menjadi korban praktik kesehatanyang dilakukan oleh saksi YESI JAPUTRI dan terdakwa SADIDI HUDLI. Bahwa saksi MONICA awalnya mengetahui jasa praktek kesehatan dariakun instagram yang mana saksi YESI JAPUTRI mempunyaiklinikkecantikan berada di JI. Komp. Sekneg Gg. Wakaf Rt. 06/ 02 Kec.

Bahwa saat saksi YESI JAPUTRI melakukan atau membuka jasatersebut tidak menunjukkan surat ijin praktik maupun surat ijin usahanya. Bahwa dari percakapan dengan saksi YESI JAPUTRI melalui Whatsapsaksi YESI JAPUTRI selalu meyakinkan saksi dengan keahliannya yangsering melakukan penyuntikan filler payudara, kemudian saksi YESIJAPUTRI mengaku sebagai asisten dokter dan sering membantu doktermelakukan operasi.

Bahwa awalnya banyaknya orang yang menanyakan suntik fillerpayudara kepada saksi, namun saksi belum bisa pada saat itu sehinggasaksi mencari di instagram dan mendapatkan akun yang menjual jasa suntikfiller payudara yang mana saksi melakukan praktik suntik filler setelahmengamati dan mempelajari tata cara melakukan suntik filler dan kemudiansaksi mencoba untuk membuka jasa suntik filler sendiri.

Unsur Yang bukan Tenaga Kesehatan Melakukanpraktikseolaholan sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yang bukan TenagaKesehatan dilarang melakukan praktik seolaholah sebagai TenagaKesehatan Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktukejahatan dilakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Terdakwa antara lain dengan caracara sebagaiSgBahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada hari rabu tanggal 19Jum 2013 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa bertemu dengan RENDI di jalan KesumaTimur Kota Parepare kemudian Terdakwa bersama RENDI dengan mengendarai sepedamotor Honda Supra menuju arah Soreang untuk memulung barangbarang bekas dan padasaat berhenti di depan sebuah masjid dekat SMK N 2 Parepare kemudian Terdakwa danRENDI merencanakan untuk mengambil barangbarang di ruang praktik

SMK Negeri 2Parepare selanjutnya Terdakwa bersama RENDI memanjat pagar tembok bagian belakangSMK Negeri 2 Parepare dan menuju tempat praktik sekolah tersebut kemudian setelahsampai di dekat ruang praktik SMK Negeri 2 Parepare selanjutnya RENDI membuka kacanako jendela sebanyak 2 (dua) buah setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan kacatersebut Terdakwa buang di bawah jendela selanjutnya RENDI masuk ke dalam ruangpraktk SMK N 2 Parepare melalui jendela sedangkan Terdakwa menunggu di luar laluRENDI

dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidakmengajukan Eksepsi (keberatan) ; 4Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmenghadirkan saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali saksi ANDIASRUL Alias EPO Bin RAHMAN ARIF karena masih di bawah umur, keterangan saksisaksitersebut adalah sebagai berikut ; 1, Saket ALISIING, SiR 5 no nn nnn nnnnn nnn nnn Bahwa Terdakwa bersama RENDI kemudian memanjat pagar tembok bagian belakangSMK Negeri 2 Parepare dan menuju tempat praktik

sekolah tersebut ; Bahwa setelah sampai di dekat ruang praktik SMK Negeri 2 Parepare, RENDI membukakaca nako jendela sebanyak 2 (dua) buah setelah itu diberikan kepada Terdakwa dan kacatersebut Terdakwa buang di bawah jendela ; 8 Bahwa RENDI kemudian masuk ke dalam ruang praktk SMK N 2 Parepare melaluijendela sedangkan Terdakwa menunggu di luar, lalu RENDI dengan menggunakan tanganmengambil dan mengeluarkan barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong besi (gerinda)merk maktec warna merah hitam dan

sekolah tersebut ; Bahwa setelah sampai di dekat ruang praktik SMK Negeri 2 Parepare, RENDImembuka kaca nako jendela sebanyak 2 (dua) buah setelah itu diberikan kepada Terdakwadan kaca tersebut Terdakwa buang di bawah jendela ; Bahwa RENDI kemudian masuk ke dalam ruang praktik SMK N 2 Parepare melaluijendela sedangkan Terdakwa menunggu di luar, lau RENDI dengan menggunakan tanganmengambil dan mengeluarkan barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong besi (gerinda)merk maktec warna merah hitam dan

No.1413 K/Pid.Sus/2013dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atausurat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik.

pembuluh darah (antitrombus).Bahwa Terdakwa memberikan pelayanan kepada Nyonya Sri Sunarti yangmenimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutan adalah dokter tersebuttanpa ada pengawasan dari seorang dokter.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 78 UndangUndang RI Nomor : 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran.DAN:KEDUA:Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana didakwakandalam dakwaan ke satu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik

kefarmasian sebagaimana didakwakandalam dakwaan Kesatu Pasal 78 Undangundang Nomor : 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran dan Kedua Pasal 198 UndangUndang Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahfud bin Karno Wijaya, denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidanadenda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat)bulan kurungan;Menyatakan

Ini berarti Terdakwa mempunyai kesalahan dalammelaksanakan dan menjalankan profesi medis atau praktik kKedokteran yangHal.11 dari 14 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2013seharusnya tidak boleh dilakukan.

yang menjalankan profesi medis atau praktik kedokterandilakukan secara melanggar hukum, sebab Terdakwa sama sekali tidakmempunyai izin untuk menjalankan praktik kedokteran.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI AliasMANDA Binti ZAINALARIFIN, SE telah bersalah melakukan tindak pidana "PraktikKedokteran Tanpa Jj in" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 UU RINo. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;2.

kedokteran setiap dokter harus memiliki SuratIzin Praktik yaitu bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokteryang akan setelah memenuhi persyaratan;Bahwa benar Bracket atau behel adalah salah satu alat kedokteran gigi yangdigunakan untuk melakukan koreksi pada kelainan gigi mulut dari sudut pandangkelainan cranio facial baik yang bersifat dental dan atau skeletal sedangkan Alatortodonti cekat adalah suatu kumpulan alat kedokteran gigi yang digunakan untukmelakukan koreksi pada

kelainan gigi mulut dari sudut pandang kelainan eranio facialbaik yang bersifat dental dan atau skeletal;Bahwa benar manfaat melakukan pemasangan bracket (behel) adalah untukmemperbaiki susunan gigi baik yang diakibatkan oleh kelainan dental dan atau skeletal;Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan praktik pemasangan atau perawatanbehel tidak dibenarkan karena terdakwa bukan seorang dokter gigi dan tidak memilikiizin praktik izin praktik;Bahwa benar yang berwenang melakukan praktik pemasangan

adalah : bukti tertulis yang diberikan pemerintahkepada dokter dan dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhipersyaratan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksisaksi,Ahli, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti alatalat kesehatan, diperoleh fakta hukumsebagai berikutMenimbang, bahwa benar terdakwa dalam membuka praktek pemasangan atauperawatan bracket atau behel pasienpasien terdakwa, menggunakan alatalat kesehatan yanglazin digunakan

Menyatakan Terdakwa YUNITA ANZARNI PRATIWI PUTRI Alias MANDA BintiZAINALARIFIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Praktik Kedokteran Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3.

Dan dari penjualan obat keras tersebut Terdakwa memperolehkeuntungan sekitar Rp. 1.500, sampai dengan Rp. 10.000, per hari.Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian mengenai obatobatan dimana Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk memperjualbelikan obatobatan tersebut karena Terdakwatidak memiliki Surat izin praktik tenaga kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 JoPasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No,

Saksi ANDREY HERNANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga; Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah tindak pidana dibidang kesehatan yaitu Praktik Kefarmasian; Bahwa yang melakukan praktik kefarmasian adalah saudara Mohamad Amir(terdakwa); Bahwa Kami temukan di Lapak Bapak Amir (terdakwa) yang terletak di KompleksPasar Nangapanda, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, pada hari Senintanggal

EndBahwa Terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan dibidang kesehatan jurusanFarmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin praktik;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukanke persidangan oleh Penuntut Umum;Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;2.

Saksi RARAS NARULITA RAKASIWI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitusaksi adalah ipar kandung dari Terdakwa;Bahwa Yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah tindak pidana dibidang kesehatan yaitu Praktik Kefarmasian;Bahwa Yang melakukan praktik kefarmasian adalan saudara Mohamad Amir(terdakwa);Bahwa Kami temukan di Lapak Bapak Amir (terdakwa) yang terletak di KompleksPasar Nangapanda, Kecamatan Nangapanda

EndBahwa Terdakwa tidak memiliki latarbelakang pendidikan dibidang kesehatan jurusanFarmasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat ijin praktik kefarmasian;Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukanke persidangan oleh Penuntut Umum;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Ahli sebagai berikut:1.

Kedokteran dinyatakane Pasal 1 angka 3 dinyatakan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifatindependen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan KonsilKedokteran Gigi ;e Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesiabertanggung jawab kepada Presiden ;e Pasal 6 dinyatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyaifungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokterdan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran,

tempat praktik di RS HappyLand Medical Center Yogyakarta, kemudian Penggugat juga pernahpraktik di Apotik Pemuda Kebumen dengan SIP Nomor 503/05.05.03/SIP.Sp.OT/KEP/II/2010, dan Penggugat juga pernah praktik di RS.Permata Medika Kebumen berdasarkan Surat Tanda Registrasi Dokter(STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (Tergugat) dengan NomorRegistrasi 3111103106058214, yang pertama kali diterbitkantanggal 28 November 2006 dan telah diperpanjang tanggal 5 Agustus2011.

STR dan SIP Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yangdiatur didalam Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, Pasal 36 UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;Bahwa selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit danApotik atau selama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalumenjalankan tugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis Orthopaedidan Traumatologi :Bahwa pada tanggal 5 September 2011 Pasien (Eka Mada Herlana/kecelakaan sepeda motor) rujukan Puskesmas Ambal

tugasnya bersifat independen tidak terpengaruh olehsiapapun atau lembaga manapun;f Keputusan Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa sudah sesuaidengan perundangundangan dan dasar hukum : f.1 Pasal 54 ayat (1), UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran, menegaskan bahwa dalam rangkaterselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungimasyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini, perludilakukan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yangmelakukan praktik

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat telahmengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi SuratSurat yang telah diberi meterai cukup dantelah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapatdijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T 1 sampai dengan T 9,sebagai berikut :1.2.3.Bukti T1Bukti T2Bukti T3UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktik Kedokteran.

PUTUSANNomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Sgueazy yor stl al pw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:Ana Kartiana binti Harun Ali, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2Keperawatan Gigi, Wiraswasta (Praktik perawatan gigji),bertempat kediaman di Jalan Mungguk Badang Gang MandiriIl Nomor 14, RT 021, RW 007, Desa Balai Karangan,Kecamatan

,Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan AhmadYani Nomor 58 Kabupaten Sanggau, sebagai Penggugat;melawanHeri Sopari Yusuf bin Yusuf, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Wiraswasta (Praktik perawatan gigi), tempatkediaman di Jalan Suka Mulya Nomor 120, RT 002, RW 005,Kelurahan Suka Sari, Bogor Timur, Kabupaten Bogor, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari semua Surat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat

Penggugat, karena Penggugatmemilih hijrah Ke Kalimantan Barat sering terjadi cek cok dan pertengkaranantara Penggugat dan Tergugat yang mana tujuan Penggugat hijrah keKalimantan Barat untuk mengembangkan usaha, dengan negosiasi(kompromi) antar keluarga akhirnya Tergugat menyusul Penggugat untukmau ikut pindah pada bulan September 2006 mendampingi usahaPenggugat di Kabupaten Sanggau yang beralamat di Jalan MunggukBadang Gang Mandiri II No 14 RT 021 RW 007 Kecamatan Kapuas,Kabupaten Sanggau, membuka Praktik

Pada bulan Maret 2016 Penggugat meninggalkan Tergugatselama 3 Minggu;13.Bahwa, dengan kejadian tersebut pada point 12 Penggugat pernah mintadi jatuhi talak kepada Tergugat;14.Bahwa Tergugat sudah empat tahun terakhir tidak pernah memberikannafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat oleh sebab itu makaPenggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhikebutuhan hidup seharihari dengan usaha membuka praktik usahaperwatan gigi di Kabupaten Sanggau;15.Bahwa, wajarlah Penggugat mengajukan

Hakim menemukan fakta sebagai berikut:Him. 14 dari 21 Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Sgu Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikarunialanak, namun memiliki Seorang anak angkat; Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namunsejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidakrukun; Bahwa, penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat cemburu terhadap Penggugat yang setiap hari sabtu dan minggupergi ke Sanggau untuk urusan usaha praktik

di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Menkes/1 48/1/2010,tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, tertanggal Jakarta, 11Maret 2013, diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2013 olehMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dalam Pasal 3 ayat (1)mengatur: Setiap Perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitaspelayanan kesehatan di luar praktik mandiri

wajib memiliki Surat Izin KerjaPerawat (SIKP);Bahwa dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9Tahun 2014 tentang Klinik, mengatur: setiap tenaga kesehatan lain yangbekerja di Klinik harus mempunyai Surat Tanda registrasi (STR) dan SuratIzin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 38 Tahun 2014tentang Keperawatan menyebutkan: Perawat yang menjalankan PraktikKeperawatan wajib memiliki izin

di bidang pelayanankesehatan wajib memiliki izin; Bukti T.8, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KesehatanNomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010, tentang Izin danPenyelenggaraan Praktik Perawat, tertanggal Jakarta,11 Maret 2013, diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret2013 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, dalamPasal 3 ayat (1) mengatur: Setiap Perawat yang menjalankanpraktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luarpraktik

mandiri wajib memiliki Surat Izin Kerja Perawat (SIKP); Bukti T.9, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri KesehatanNomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, mengatur: setiap tenagakesehatan lain yang bekerja di Klinik harus mempunyai SuratTanda registrasi (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK) atau SuratIzin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; Bukti T.6, Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 38 Tahun2014 tentang Keperawatan menyebutkan: Perawat yangmenjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki

mandiri wajib memiliki Surat Izin Kerja Perawat (SIKP); Bukti T.9, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri KesehatanNomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, mengatur: setiap tenagakesehatan lain yang bekerja di Klinik harus mempunyai SuratTanda registrasi (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK) atau SuratIzin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; Bukti T.6, Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 38 Tahun2014 tentang Keperawatan menyebutkan: Perawat yangmenjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki

Vera Dolores Lukman sebagai PemohonPeninjauan Kembali disamping diperlakukan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya sebagai profesidokter juga diperlakukan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran. Bahwa dalam Pasal 50 Undang UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan"Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteranmempunyai hak:a.

Nomor 47 PK/Pdt.SusPHI/20156.6.2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebab apabila Pemohon PeninjauanKembali, dr.

Vera DoloresLukman selaku Karyawan Rumah Sakit Premier Jatinegara dan secaraprofesi adalah seorang dokter umum, maka tidak terlepas dari profesidokter sehingga pembinaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembaliselaku bawahan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan:ayat (1) berbunyi: Dalam rangka terselenggaranya praktik Kedokteranyang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud dalam undangundang ini

Oleh karena itu, tindakan atasan (WakilDirektur) yang menjatuhkan hukuman jabatan atau demosi terhadapPemohon Peninjauan Kembali selaku profesi dokter umum telahmelanggar ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang Undang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;9. Tentang gugatan Penggugat pada poin 13 dan 14 dalam uraiannya semuamengandung rekayasa karena Penggugat pada dasarnya telahmemutarbalikan fakta.

Pasal 161Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak cukupalasan untuk PHK bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena PemohonPeninjauan Kembali adalah seorang dokter umum sehingga diperlakukanUndang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;Bahwa ditinjau dari undangundang tentang praktik kedokteran, PemohonPeninjauan Kembali selama melaksanakan tugas selaku dokter umum tidakditemukan pelanggaran yang jadi alasan untuk Pemutusan Hubungan Kerja(PHk);Bahwa kami selaku Kuasa

Riyadi yang terletak di Jalan Kaumansari GangMasjid Annur No.75 A Kecamatan Bandungan KabupatenSemarang atau disuatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenSemarang di Ungaran Setiap orang yang dengansengaja menggunakan identitas berupa gelar ataubentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakatseolaholah yang bersangkutan adalah dokter ataudokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasidokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau Surat izin praktik

Nomor : 288/Pid./2012/PT.Smgatau surat izin praktik perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikutconennneoe Bahwa terdakwa HENDRA PRASETYA BAGASKARA BinNURHADI MASUD berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret2012 sekitar pukul 13.00 Wib mendatangi salon Lariso milikSaksi Siti Rofiatun Als Sela Binti Slamet Riyadi tempat saksibekerja, dimana saat itu terdakwa memeperkenalkan dirisebagai dokter Kecantikan, kelamin, kulit melayani sedotlemak dan suntik putin vaginasis (Gurah Vagina) yang telahmemiliki

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai manadiatur dan diancam pidana dalam pasal 77 UU RI.No.29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Subsidair: Bahwa ia terdakwa HENDRA PRASETYA BAGASKARABin NURHADI MASUD pada waktu dan tempat sebagai manaterurai dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatasSetiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat,metode atau cara lain dalam memberikan pelayanankepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolaholah yang bersangkutan adalah dokter atau doktergigi yang telah

Nomor : 288/Pid./2012/PT.Smgkepada masyarakat yang menimbulkan kesanseolaholah yang bersangkutan adalah dokter ataudokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasidan / atau surat izin praktik, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikutBahwa terdakwa HENDRA PRASETYA BAGASKARA BinNURHADI MASUD berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Maret2012 sekitar pukul 13.00 Wib mendatangi salon Lariso milikSaksi Siti Rofiatun Als Sela Binti Slamet Riyadi tempat saksibekerja, dimana saat itu terdakwa

Menyatakan terdakwa Hendra Prasetya Bagaskara bin Nurhadi Masudterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukantindak pidana Tentang Praktik Kedokteran, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 77 UU RI No. 29 tahun 2004 sebagaimanaterurai dalam dakwaan ke satu primair tersebut di atas;2.

menuntut, supaya majelis hakim PengadilanNegeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa ARIF Bin DURASID terbukti secara sah melakukantindak pidana ** Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana dakwaanPasal 197 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan DANSetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik

Kotabaru atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kotabaru, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal108.

Melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dankewenangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagaisebagai berikut :Ad.1.

kefarmasian berupa mengedarkansediaan farmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahliandan kewenangan, maka unsur Melakukan praktik kefarmasian tanpa memilikikeahlian dan kewenangan dari unsur kedua dakwaan ini terpenuhi terhadap diriterdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan dan Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,dan yang

Menyatakan terdakwa ARIF Bin DURASID tersebut, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZINEDAR dan MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN TANPAMEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN;2.

Jatinegara Jakarta Timur.Bahwa Terdakwa sudah mengenal praktek aborsi sejak sekitar satu tahun(2019) yang lalu sebagai calo pasien aborsi, kemudian saksi sering melihat dr.Anggi praktik aborsi melakukan tindakan (saat ini sudah tutup dan sudahditahan) berbekal pengalaman tersebut dan adanya kebutuhan ekonomi sertakeinginan membantu pasien yang akan melakukan aborsi dengan biaya cukupterjangkau, selanjutnya Terdakwa membuka praktik aborsi secara illegal atautidak sesuai dengan ketentuan di Apartment

Jatinegara, Jakarta Timur sekitarpukul 16.00 WIB ketika Terdakwa II sedang melakukan praktik aborsi di UnitApartment Bassura, Jakarta Timur tersebut, selanjutnya Terdakwa II dibawa keKantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 ketika Terdakwa II sedang tinggal diLampung, saksi dihubungi oleh Terdakwa NINA AMELIA ditawarkan kerjauntuk melakukan praktik aborsi ilegal, karena faktor kebutuhan ekonomiakhirnya Terdakwa II menerima tawaran Terdakwa NINA AMELIA tersebutdan Terdakwa II ketahui bahwa praktik Aborsi ilegal tersebut dilakukan diApartment Bassura Jakarta Timur.

Cipinang Besar Kec.Halaman 31 Putusan No. 288Pid.Sus/2021/PN JktTimJatinegara, Jakarta Timur dalam rangka samasama bekerja praktik Aborsi diApartment Bassura Jakarta Timur.Bahwa peran Terdakwa II dalam praktik Aborsi ilegal yang dilakukan diApartment Bassura Tower C Zona A Lantai 27 Unit C/27/AF Jalan BasukiRahmat No. 1A Kel. Cipinang Besar Kec.

Dan untuk wanita yang satu lagi(terakhir) hanya mengantar salah satu calon pasien Aborsi.Bahwa Terdakwa Il tidak mempunyai keahlian dan kemampuan dibidangkesehatan/tenaga medis atau praktik kedokteran dalam praktik Aborsitersebut, Terdakwa II hanya lulusan Sekolah Dasar dan tidak pernah sekolahdibidang kesehatan.Bahwa Terdakwa II berani melakukan tindakan Aborsi ilegal sedangkanTerdakwa Il tidak mempunyai kemampuan dan keahlian dibidangkesehatan/tenaga medis atau praktik kedokteran dalam praktik

Ketua Panitia Lelang Barangdan Jasa Nomor 602.1/3446/417.301/2013, Perihal PermohonanProses Lelang Alatalat Laboratorium/Alat Peraga/Alat Praktik SekolahSMK Negeri 2 Kota Mojokerto dari Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Mojokerto, tanggal 3 Oktober 2013 besertarinciannya;1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pemeriksaan untuk Serah TerimaBarang / Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium, Alat Peraga danAlat Praktik Sekolah Nomor 602.1/7741/471.301/2013 tanggal 30Desember 2013, beserta lampirannya

;1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang untuk Angsuranke1 Nomor 602. 1/7740/471.301/2013 tanggal 30 Desember 2013;1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil PekerjaanPengadaan Alatalat Laboratorium / Alat Peraga / Alat Praktik SekolahSMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Nomor 602.1/7747/471.301/2013tanggal 24 Desember 2013:1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Barang / PekerjaanPengadaan Alat Laboratorium, Alat Peraga dan Alat Praktik Sekolah,Nomor 602.1/7742/417.301/2013

Integritas Pilar Utama;2 (dua) lembar asli Berita Acara Tinjauan Lapangan Nomor 602.1/398/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 November 2013;2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi Surat DukunganPengadaan Alatalat Laboratorium / Alat Peraga /Alat Praktik SekolahSMK Negeri 2 Kota Mojokerto (Lelang Ulang) Nomor 602.1/399/PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 16 November 2013;2 (dua) lembar asli Berita Acara Klarifikasi Dokumen PenawaranPengadaan Alatalat Laboratorium / Alat Peraga / Alat Praktik SekolahSMK Negeri 2

HADISTY CEMERLANG sebagai pihak yangmenyetujul;1 (satu) lembar Berita Acara Harga Timpang Pengadaan AlatLaboratorium / Alat Peraga / Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 KotaMojokerto Nomor 602.1/......./PAN.PBJ.BRG/2013 tanggal 19September 2013, atas nama Perusahaan CV. BINTANG PERAGANUSANTARA;1 (satu) lembar Berita Acara Harga Timpang Pengadaan AlatLaboratorium / Alat Peraga / Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2 KotaMojokerto Nomor 602.1/.......

Pembangunan GedungSekolah, Jenis Belanja Pembayaran Prestasi Pekerjaan PengadaanAlat Laboratorium / Alat Peraga / Alat Praktik Sekolah SMK Negeri 2Hal. 33 dari 82 hal.

Menyatakan terdakwa EDDI SUMARNO Bin Alm ABDULLAH UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDDI SUMARNO Bin Alm ABDULLAH UMAR oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu

Menyatakan terdakwa EDDI SUMARNO Bin Alm ABDULLAH UMAR, terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputiperbuatan termasuk pengemdalian mutu sediaan farmasi, pengadaan,penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kKeahliandan kewenangan sesuai

telah didakwasebagai berikut :Bahwa terdakwa EDDI SUMARNO Bin Alm ABDULLAH UMAR pada hariJumat tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatuwaktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013bertempat di Depan Kantor Polres Banjar Martapura Kecamatan Martapura KotaKabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Martapura, yang tidak memiliki keahlian dan kewenanganuntuk melakukan praktik

tidak mempunyaisertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;e Bahwa keterangan Ahli ARIF RACHMAN, S.Si.Apt:e super tetra, Penicilin V / Pentab, Microgynon, Kandistatin, Kalkurenal drop,Nebacetin, Mycoral termasuk obat golongan daftar G dengan ciriciri pada11kemasannya ada tanda huruf K dan terdapat tulisan HARUS DENGANRESEP DOKTER;e yang berwenang mengadakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obatkeras daftar G adalah Apoteker yang memiliki surat ijin kerja atau orang yangmelakukan praktik

Setiap Orang ;2. tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian,meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resepdokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional;Ad.1.

kefarmasian yang meliputi perbuatan termasukpengemdalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk melakukan pendistribusian obat telah terpenuhi;Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakimberkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGANMELAKUKAN PRAKTIK KEFARMASIAN;Menimbang