2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juta perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:itd clei ed sg0l ole pgins vo wM8 clo Ugay

disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:Hal 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 307/Padt.P/2020/PA.LIk02 Desember 2020 / 17 Rabiul Akhir 1442itd cle il ed sg0l ole pginsi yo uM clo Ugay

2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le pgs vo wM8 clo Ugay

juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:Hal 14 dari 16 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.LIkitd cle il ed sgol le pgs yo uM clo Ugay

berkeinginan untuk meneruskanrumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkaratidak lagi lebin jauh melanggar norma agama dan norma hukum makaperceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketarumah tangga Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yangterdapat dalam Kitab Risalah Assyiqog halaman 22 yang diambil oleh MajelisHakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:date (pcall) dule (gl Ugay

Ugay Usa Ll1d,0 Jol dol cure il slag dura Wl Bpuleog Sli! plS>lS gid pro YSazlgll yo U5,Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami halhalpranikah.

2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le pgs vo wM8 clo Ugay

berpendapat dalam kondisi demikian pintu perceraian dapat dibukasebagai pintu darurat (alternatif terakhir) guna untuk menghindarkan para pihakdari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dan timbulnya kemudaratanyang lebih besar, sebagaimana dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li AsySyahril Majdi yang membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak suaminyadengan talak satu, dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan pendapattersebut dan mengambil alin menjadi pendapat majelis sendiri:dalle olill due Sl Ugay

tahun 2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd clei ed sg0l ole pgs yo uM clo Ugay

2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le aginst yo uM clo Ugay

2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l ole pginsi yo uM clo Ugay

bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat(2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa keluarga berkewajiban untukmemberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah serta pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le pgs vo wM8 clo Ugay

2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le pgs vo wM8 clo Ugay

tahun 2016 tentang penetapan Perpunomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujuioleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan KeputusanPresiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le pgs vo wM8 clo Ugay

Ugay Usa Llgid p20 YSArtinya: Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami halhalpranikah.Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3)dan (4) UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanyaPetitum Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yangtermasuk dalam bidang perkawinan

2016tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi HakHak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dandiratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990;Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le aginst yo uM clo Ugay

Ugay Usa Ll1d,0 Jol Hold cure il slag dur Wl Opiuleog Slull plSolS sid peo YSlgll yo WgArtinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami halhalpranikah.

Ugay Usa Ll1d,0 Jol dol> cure il slag dural Bpiuleog Sli! plS>IS gid pro YSazlJl yo M35Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami halhalpranikah.

bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat(2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa keluarga berkewajiban untukmemberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah serta pendapatJamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalamkitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman 178 yangselanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd cle il ed sg0l le pgs vo wM8 clo Ugay

juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat(2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan keluarga berkewajibanuntuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah sertapendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantumdalam kitabnya Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin halaman178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:itd clei ed sg0l ole pgins vo wM8 clo Ugay